Beranda blog Halaman 4748

Menko Luhut Minta Farmasi Tidak Mainkan Harga Jual Obat Covid 19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) wanti-wanti agar produsen obat Covid 19 dalam negeri tidak mainkan harga jual di pasaran.

“Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi, sesuai kewajaran saja karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini,” tegasnya saat pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid 19 di Jakarta pada Hari Senin (5-10-2020).

Pemerintah, menurut Menko Luhut telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman. “Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid19 yang ada di pasar, dan saya minta pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini,” katanya.

Kebijakan ini sangat perlu dilakukan khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri. “Saya titip agar pak Terawan dan Prof. Kadir (Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan) cek lagi harga di pasaran dan obat mana yang bisa segera diproduksi dalam negeri,” pesan Menko Luhut serius.

Dia meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan Covid19 paling tidak hingga akhir tahun ini. Menurut Menko Luhut, timnya masih menemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra. “Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu,” ingatnya lagi.

Kemudian, Menko Luhut juga minta Kementerian BUMN turut memastikan ketersediaan obat-obatan Covid19 ini. Selain itu, agar tidak terjadi pemesanan ganda, diapun meminta agar Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya melihat Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk ini, namun pemerintah daerah melalui APBD juga menganggarkan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat ini,” tukasnya.

Mengenai hal ini, Menkes Terawan melaporkan bahwa pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai protokol standar penanganan pasien Covid 19 sudah dilakukan sesuai jadwal dan alokasi kebutuhan. Namun demikian, dia mengakui bahwa untuk pengadaan alat  masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri. “Untuk Alkes High Nasal canulla untuk sementara produsen dalam negeri hanya mampu menyediakan 300 alat, sedangkan 1000 alat sisanya masih saya cari dari luar negeri,” bebernya kepada Menko Luhut.

Menanggapi laporan tersebut, Menko Luhut menegaskan agar Menkes Terawan terus mendorong pengadaan alat dari dalam negeri dulu baru impor bila memang kondisi mendesak.

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi yang juga hadir dalam rakor itu menjawab bahwa asosiasi telah siap mendukung kebijakan pemerintah. “Kami mendukung target dari pemerintah untuk pengadaan obat dalam negeri meskipun sebelumnya sudah ada perusahaan-perusahaan farmasi besar sudah terlebih dulu melangkah,” pungkasnya.

Hadir pula dalam rakor Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid 19 ini antara lain Wamen BUMN Budi Sadikin, wakil dari BPOM, Kalbe Farma, Tempo Scan Pasifik serta Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit (RS) Persahabatan Erlina Burhan.

Menko Luhut Minta Daerah Pakai Aplikasi Untuk Monitor Penerapan Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id — Jakarta, Menko Marves Luhut Pandjaitan meminta agar pemerintah daerah dan TNI serta Polri terus menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona. Menurutnya, langkah pencegahan di hulu menjadi upaya yang sangat penting untuk mengurangi angka terkonfirmasi positif Covid 19. “Saya rekomendasikan agar satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP sampai ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan,” ujarnya.

Secara detil dia menyebutkan bahwa para personil TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan menggunakan sistem dan aplikasi secara terpadu serta memadukan dengan lapisan klaster Covid yang ada. Sistem ini, lanjutnya juga terhubung dengan cctv dimulai dari DKI Jakarta. “Jadi nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini,” jelas Menko Luhut. Dengan pemanfaatan aplikasi itu, menurutnya para pimpinan baik menteri, gubernur, Pangdam maupun Kapolda dapat memonitor operasi secara real time.

Lebih lanjut, Menko Luhut meminta kepada masing-masing Gubernur (untuk satpol PP), Pangdam dan Kapolda di 8 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi , Bali) lalu ditambah Provinsi Aceh dan Riau agar segera mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku. Sistem ini dibuat oleh tim bersama satgas. “Selain itu, saya minta operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan harus lebih massif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan wilayah kluster Covid 19,” tambahnya.

Dalam waktu dua minggu, Menko Luhut menargetkan tim Ahli Kemenko Marves bersama dengan Satgas Covid 19 akan selesai membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan Covid 19 berbasis teknologi digital tersebut. Dia mengatakan setelah sistem selesai dibangun masing-masing Pangdam dan Kapolda akan diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai.

“Kami akan berikan panduan teknisnya kepada Pangdam, Kapolda dan Satpol PP. Kita akan nilai mana yang terbaik melakukan kerjanya karena ini akan terpantau,” urai Menko Luhut. Pemerintah, lanjutnya akan memberikan penghargaan kepada Korem, Kodim dan Koramil serta Polres dan Polsek di setiap provinsi yang melaksanakan program ini secara baik. Penghargaan ini dapat berupa Dana Pembinaan ataupun rekomendasi sekolah.

Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan rekomendasi Menko Luhut. “We will follow order (kami akan ikuti perintah),” tegas Anies Baswedan dalam rakor.

Sebagai informasi, hasil riset Derek, dkk tentang upaya pencegahan virus corona dari manusia ke manusia yang diterbitkan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa resiko tertular virus turun 35 persen kalau kita rajin cuci tangan, resiko turun 45 persen lagi bila kita menggunakan masker kain, lalu resiko tertular virus turun 70 persen kalau kita pakai masker bedah dan turun 85 persen kalau kita jaga jarak minimum 1 meter. Oleh karena itu Menko Luhut kembali meminta agar para kepala daerah tidak bosan-bosannya untuk sosialisasikan hal ini.

Buka Diklat Pengusahaan Batu Mulia Dan Batu Hias Untuk Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pagi ini, Senin (5/10) Ibu Ratna Mirah Tasrif membuka secara resmi Diklat Pengusahaan Batu Mulia Dan Batu Hias Untuk Masyarakat. Acara yang merupakan Sinergi dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini bertujuan agar peserta diklat mampu mengenal potensi dan prospek batu mulia, memahami proses dan pengolahan batu mulia serta mengenal jenis geologi batu mulia dan batu hias.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM (BPSDM) yang telah amat sangat membantu sehingga terselenggaranya diklat ini walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Juga
ucapan terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari Dekranas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung serta berbagai pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu,” ujar Ratna.

c-WhatsApp%20Image%202020-10-05%20at%201

Kepada peserta Diklat Ratna juga berpesan agar dapat mengikuti diklat dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyerap semua ilmu dan pelajaran yang diberikan.

“Kepada para Peserta Pelatihan saya berpesan, ikutilah kegiatan ini dengan baik, serius dan sungguh-sungguh, sebagai bekal masa depan agar dapat menjadi perajin-perajin yang kreatif, produktif dan memperoleh peningkatan pendapatan sebagai Wirausaha Kriya Batu Mulia dan Batu Hias,” pesan Ratna.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral Dan Batubara (PPSDM Geominerba) Mohamad Priharto Dwinugroho mengatakan bahwa acara hari ini sangat luar biasa dan menjadi penting manakala terwujud sinergitas antara Dekranas dan Kementerian ESDM.

“Acara ini sudah kami lakukan bertahun tahun dan ini sangat luar biasa sekali dan tahun ini kita
berkesempatan untuk bekerjasama dengan Dekranas. Ini merupakan satu peluang dan momentum yang tidak bisa kami lupakan,” ujar Dwinugroho.

Pendidikan dan pelatihan Pengusahaan Batu Mulia Dan Batu Hias Untuk Masyarakat ini akan dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 5 Oktober hingga tanggal 9 Oktober 2020 mendatang, bertempat di Pusat Pengembangan Daya Manusia Geologi Mineral Dan Batubara di Bandung. Jumlah peserta diklat yang berjumlah 40 orang berasal dari berbagai wilayah seperti, Bandung, Cianjur, Majalengka, Garut, Kalimantan, Sumatera Selatan dan Yogyakarta.

“Acara dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas antara Dekranas dengan Kementerian ESDM. Acara ini bertujuan agar peserta diklat mampu mengenal potensi dan prospek batu mulia, memahami proses dan pengolahan batu mulia serta mengenal jenis geologi batu mulia dan batu hias,” jelas Dwinugroho.

Sumber: Kementerian ESDM

Ratna Mirah Tasrif : Di Tengah Pandemi Anggota Dekranas Harus Bisa

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan untuk terus bisa berdaptasi dengan keadaaan yang ada dan mendorong pemasaran produk kerajinan dengan platform daring, manfaatkan teknologi digital, membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk kerajinan nasional dan membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini disampaikan Ratna Mirah Tasrif, saat membuka Diklat Pengusahaan Batu Mulia dan Batu Hias untuk Masyarakat yang merupakan sinergi Dekranas dan kementerian ESDM

“Pada Musyarwarah Nasional Dekranas bulan Agustus 2020 lalu yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Wuri Ma’ruf Amin, dalam sambutannya berpesan bahwa di masa pandemi ini, dekranas harus terus mendorong pemasaran produk kerajinan dengan platform online, manfaatkan teknologi digital, buka peluang untuk memperluas pemasaran produk kita dan bantu UKM dalam beradaptasi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini,” ujar Ratna, Senin (5/10).

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2018, nilai ekspor perhiasan mencapai US$ 2,05 miliar. Sementara itu, pada Januari-Agustus 2019 telah menembus hingga US$1,47 miliar, naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar US$1,3 miliar. Adapun negara tujuan ekspor produk perhiasan Nasional masih didominasi oleh Singapura, Swiss, Hongkong, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Italia yang mencapai 97% dari total ekspor.

Pada tahun 2019, industri perhiasan Indonesia memiliki peluang pasar yang besar, hal tersebut didukung dengan beragam macam aneka kekayaan khasanah budaya dan limpahan kekayaan alam Indonesia yang dapat diolah sesuai dengan nilai budaya dalam bentuk barang kerajinan. Tentu saja diperlukan juga dukungan sumber daya dan kreativitas para Pengrajinnya yang mampu menghasilkan berbagai produk perhiasan sesuai trend dan selera pasar. Sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pencarian pendapatan.

“Kualitas desain dan kemasan produk juga agar disesuaikan dengan selera pasar, sehingga produk kerajinan dapat bersaing di pasar global” ungkap Ratna.

Sebagai informasi, kali ini Dekranas bersinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan inisiatif dalam peningkatan kompetensi para pengrajin batu mulia dan batu hias melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengusahaan Batu Mulia dan Batu Hias.

Diklat Pengusahaan Batu Mulia dan Batu Hias ini bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan dan kompetensi bagi para peserta dalam mengeksplorasi daerah-daerah potensial penghasil bahan baku batu mulia dan batu hias, menambang secara benar, aman dan ramah lingkungan, mengolah bahan baku dalam rangka memberikan nilai tambah, serta pengelolaan usaha batu mulia dan batu hias sehingga bisnisnya dapat berkembang.

Hasil Modifikasi Litbang ESDM, DME Bisa Dipakai pada Kompor LPG Konvensional

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan uji coba penggunaan 100 persen bahan bakar Dimethyl Ether (DME) pada kompor Liquefied Natural Gas (LPG) konvensional. Proses ini merupakan bagian dari modifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ESDM dalam mengoptimalkan penggunaan DME di masyarakat.

“Salah satu modifikasi yang dilakukan saat ini adalah sistem pengapian kompor, terutama pada kepala burner dan nozzle,” kata Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana saat menyaksikan demo kompor LPG yang dimodifikasi menggunakan DME 100 persen di bengkel Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan (KP3) Aplikasi Produk, PPPTMGB “LEMIGAS” pekan lalu.

Menurut Dadan, modifikasi ini bertujuan agar pengguna kompor LPG konvensional yang ingin beralih ke bahan bakar DME tidak perlu lagi membeli kompor khusus untuk bahan bakar DME. Pengguna hanya perlu membeli onderdil kompor yang terkait dengan sistem pengapian, sehingga pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna.

Hasil penelitian Litbang ESDM menunjukkan nyala api kompor hasil modifikasi berwarna biru dan stabil, efisiensi bahan bakar DME naik 10 persen (dari 55% menjadi 65%). “Konsumsi bahan bakar DME 1,3 kali lebih banyak dibandingkan dengan LPG, namun lebih kecil dari perhitungan teori yang seharusnya 1,6 kali,” ujar Riesta Anggraeni selaku salah satu peneliti KP3 Aplikasi Produk.

Pengujian bahan bakar DME 100 persen juga diterapkan pada kompor semawar yang biasa digunakan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) dan PKL (Pedagang Kaki Lima). Hasilnya, sistem pengapian tidak jauh berbeda dengan kompor LPG konvensional. “Ini membuktikan bahwa kompor semawar, yang selama ini juga menggunakan LPG, juga punya potensial untuk beralih ke DME,” ujar peneliti KP3 Aplikasi Produk, Cahyo Wibowo

Penelitian modifikasi kompor LPG konvensional ini disesuaikan dengan metode SNI 7368:2011 tentang kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik. Ada beberapa parameter, yaitu konsumsi satu jam tanpa beban, asupan panas, efisiensi, waktu pemanasan air dari suhu awal 200C hingga mencapai 900C, konsumsi energi untuk memanaskan air, serta nilai kalori. Parameter efisiensi juga menggunakan perbandingan kompor LPG konvensional dan kompor yang dimodifikasi menggunakan bahan bakar LPG dan DME 100 persen. Pemanasan menggunakan panci dengan ukuran bervariasi, sebesar 220-260 mm.

Modifikasi sistem pengapian pada kompor LPG juga dilatarbelakangi oleh sejumlah penelitian sebelumnya, Pada tahun 2014, Tim KP3 Aplikasi Produk melakukan penelitian terhadap kompor LPG konvensional menggunakan LPG yang dicampur DME dan dan dibandingkan dengan LPG. Komposisi DME bervariasi, yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, dan 50%. Parameter yang digunakan adalah konsumsi panas, efisiensi bahan bakar dan kestabilan api.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan semakin tinggi kandungan DME pada campuran bahan bakar akan cenderung menurunkan asupan panas dan efisiensi kompor gas. “Masukan dari peneliti kompor gas semestinya didesain ulang secara tepat agar penggunaan DME sebagai bahan bakar juga tidak mengurangi kinerja kompor gas tersebut,” pungkas Dadan.

Menko Polhukam: TGPF Kasus Intan Jaya Libatkan Banyak Unsur Untuk Menjaga Obyektivitas

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD mengatakan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus Penembakan di Kabupaten  Intan Jaya, Provinsi Papua, sudah terbentuk berjumlah 30 orang, termasuk 18 orang tim investigasi lapangan.

“Tim terdiri dari instansi-instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kampus. Mereka akan bekerja mencari data, fakta, dan informasi, kita akan mencari kebenaran yang obyektif, dan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah,” ujar Menko.

Demikian disampaikan Menko Polhukam pada rapat perdana TGPF Kasus Penembakan di Kabupaten Intan Jaya-Papua, yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (5/10).

Menko menjelaskan, tim ini hanya akan bekerja untuk kasus yang diperkirakan terjadi pada 17-19 September 2020 saja. Tim ini bukan pro justisia, proses hukum tetap berjalan diluar dan pelakunya segera dibawa ke pengadilan. Tim ini akan mencari hal lain diluar itu, lalu menghasilkan rekomendasi, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah, agar rakyat disana tenang.

Mahfud mengatakan bahwa, “Tim terdiri dari unsur yang berbeda-beda. Tidak hanya dari birokrat, tapi juga tokoh Gereja, tokoh adat, tokoh kampus, tokoh masyarakat, dan juga BIN yang bisa memberi informasi. Ini semua agar mendapatkan hasil yang objektif.”

Ia juga mengatakan bahwa tim akan bekerja dalam dua minggu, karena ingin hasil yang cepat, objeknya juga tidak terlalu lebar, sehingga tidak butuh berbulan-bulan

Diantara 30 nama anggota tim, terdapat nama antara lain, mantan diplomat, Makarim Wibisono, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Pasaribu, Pendeta Henok Bagau, Ketua STT Gereja Kemah Injil di Timika, dan Rektor Universitas Cendrawasih Papua, Apolo Safonpo.

Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya, adalah Benny J Mamoto yang juga merupakan Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Ia mengatakan, ”Dari terhitung terbitnya SK, kami langsung bekerja menyusun rencan kegiatan tim investigasi lapangan. Sesegera mungkin kita bergerak dan membuat terang peristiwa ini.”

Ia mengemukakan juga, bahwa semua temuan nanti akan dianalisa dan disimpulkan, untuk menghasilkan rekomendasi.

 

Pertamina EP Raih Dua Penghargaan di Ajang IEA 2020

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – PT Pertamina EP (PEP) berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang IAGI Exploration Award (IEA) 2020. Hal itu sebagai buah upaya dan komitmen PEP dalam pencapain produksi guna ketahanan migas nasional.

 

Acara yang dilakukan secara daring, pada Selasa, 29 September 2020, menobatkan PEP sebagai Best Exploration Performance in Producing Blocks dan Best of the Best dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi.

IEA 2020 merupakan ajang IAGI pertama yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang bergerak dalam sektor energi dan sumber daya mineral atas prestasi eksplorasi bumi/sumber daya alam di Indonesia. Pada kesempatan ini, IAGI memberikan penghargaan untuk bidang mineral, panas bumi, batubara serta minyak dan gas bumi.

Ajang IEA 2020 diharapkan menjadi titik awal, agar investasi dan kegiatan eksplorasi dapat terus tumbuh serta discovery atau penemuan baru dapat dioptimalkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Eko Agus Sardjono, Direktur Utama PT Pertamina EP, menyampaikan bahwa prestasi yang diperoleh PEP merupakan hasil kinerja seluruh perwira yang didukung oleh kerja sama semua pihak pada setiap kegiatan operasi perusahaan.

“Penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen upaya kami pada pemenuhan target produksi migas yang ditetapkan Pemerintah,” ungkap Eko.

Upaya menjaga kinerja produksi tersebut, PEP hingga Agustus 2020 menghasilkan minyak bumi sebanyak 80.367 BOPD dan gas sebesar 859 MMSCFD.

Optimisme Transformasi Tugu Mandiri Jadikan Perusahaan Lebih Baik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Tugu Mandiri atau AJTM) melaksanakan acara Kick off Meeting Transformation Towards Sustainable Growth PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pada kamis, 1 Oktober 2020, di Kantor Pusat Tugu Mandiri. Kick off meeting tersebut juga dilakukan secara daring diikuti para perwira Tugu Mandiri.

Pada sambutannya, Direktur Utama AJTM Hanindio Witoko Hadi mengungkapkan, concern pemegang saham, Pertamina Group, Timah Group dan Manajemen AJTM tentang perkembangan perusahaan harus dijawab melalui real transformation.

Dirinya juga menjelaskan bahwa transformasi tersebut sudah dilakukan dalam beberapa bulan ke belakang.

“Insyaallah, kuarter pertama akan menjadi andalan untuk melakukan proses control dan monitoring sehingga saat bicara proses bisnis itu semua terekam dan tertangkap dalam sistem. Jadi tidak ada jalan untuk melakukan proses di luar kendali,” ujarnya.

Selanjutnya, Komisaris Utama AJTM Budhi Himawan mengatakan bahwa program transformasi sudah menjadi sebuah keharusan.

“Tidak ada acara lain untuk memperbaiki keuangan dan struktur modal. Tentunya kami tidak mau melihat AJTM semakin terpuruk, pada akhirnya tidak bisa beroperasi. Saatnya harus bangun dan bertransformasi,” ungkap Budhi.

Untuk itu, lanjut Budhi, semua harus menumbuhkan budaya kerja yang lebih baik dan positif, mengedapankan kekompakkan, kerja keras, kejujuran, pertanggungjawaban, dan saling menjaga bersama-sama.

“Pertama, semua insan harus semangat untuk menjawab harapan para pemegang saham. Kedua, harus mampu menyehatkan kondisi keuangan perusahaan ke masa yang akan datang. Ketiga, memanfaatkan IT dan tekonologi digital. Keempat, mempertahankan kinerja perusahaan, bahkan apabila mungkin bisa tumbuh di masa pandemi ini,” jelasnya.

Dirinya berharap, melalui pesan yang disampaikan dapat menularkan optimisme transformasi yang lebih bagus dari sebelumnya. “Semoga teman-teman tertularkan optimisme transformasi untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih bagus ke depannya,” tutup Budhi.

Walikota Banjarbaru Serahkan Bantuan Beasiswa Jasa Raharja Kalsel kepada Siswa Berprestasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Tujuan utama pendidikan menurut Undang undang nomor 2 Tahun 1985 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam memberikan partisipasi terhadap tujuan tersebut serta sebagai salah satu tanggung jawab sosial,  Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Rabu (30/09/2020) Kepala Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan M. Zulham Pane beserta Pjs. Walikota Banjarbaru DR. Bernhard E. Rondonuwu, S. Sos., MSi. yang didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Ahmad Yani, S. Sos., MM. menyerahkan bantuan beasiswa kepada 5 orang siswa berprestasi yang merupakan anak dari para pengemudi angkutan umum yang ada di Kota Banjarbaru. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Walikota Banjarbaru, selain dihadiri oleh orang tua siswa penerima beasiswa juga dihadiri oleh Ketua DPC. Organda Kota Banjarbaru, Midahani.

Pada sambutannya, Bernhard menyampaikan apresiasi kepada Jasa Raharja atas kontribusi dan dukungnnya terhadap dunia pendidikan di Kota Banjarbaru. Sebagai ASN yang sekarang ditugaskan menjadi Pjs. Walikota Banjarbaru, masa kerja saya sebagian besar adalah bertugas di dunia pendidikan, karena saya pernah menjadi tenaga pengajar di IPDN. Jadi saya tahu bahwa banyak anak-anak Indonesia yang ingin bersekolah namun ada beberapa yang tidak memiliki kesempatan, maka dengan adanya bantuan beasiswa ini semoga dapat memberikan kesempatan lebih buat siswa khususnya pada masa pandemi ini untuk dapat terus bisa melanjutkan pendidikan, sambung Bernhard.

Pada kesempatan tersebut Zulham menyampaikan, selain tugas pokok Jasa Raharja sebagai pegelola Program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Program Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jasa Raharja juga diamanatkan untuk melaksanakan Program Bina Lingkungan yang salah satunya di bidang pendidikan. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai Badan Usaha untuk dapat berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Semoga dengan adanya bantuan beasiswa ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi siswa-siswa yang menerimanya.

Mahyudi selaku salah satu orang tua siswa penerima bantuan beasiswa yang juga merupakan pengemudi angkutan pedesaan mengucapkan terima kasih kepada Jasa Raharja atas bantuan yang diberikan. “Ini sangat bermanfaat buat kami, khususnya pada masa pandemi seperti ini, dimana dari sisi penghasilan kami sangat mengalami penurunan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi” ungkapnya.

Dan 5 siswa penerima bantuan beasiswa tersebut adalah Annida Saida dari SDN 1 Cempaka, Muhammad Zidane Al Ghifari dariSDN 4 Sungai Besar, M. Fauzan Soleh dari MI Miftahul Khairiyah Cempaka, Novi Patliah SDN 2 Sungai Tiung dan Gina Malia dari MI Manbaul Ulum.

Menkumham Kabulkan Permohonan Naturalisasi Marc Klok dan 3 Atlet Basket

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pemerintah memberikan dukungan terhadap permohonan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas pemberian kewarganegaraan terhadap pesepak bola klub Persija Jakarta asal Belanda, Marc Klok, serta tiga atlet dari cabang basket. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja virtual bersama Komisi III DPR RI, Kemenpora, Ketua Umum PSSI , serta Ketua Umum PB Perbasi, Senin (5/10/2020).“Pemerintah RI mendukung pemberian kewarganegaraan RI yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Brandon Van Dorn Jawato, Kimberly Pierre-Louis, Lester Prosper, serta Marc Anthony Klok,” ujar Menkumham Yasonna.
 

“Kami berharap melalui kehadiran mereka dapat memberikan prestasi yang mengharumkan nama bangsa, dalam hal ini melalui bola basket dan sepak bola. Pada sejumlah cabang seperti bulutangkis, Indonesia memang sudah berprestasi di level internasional. Tetapi pada beberapa cabang lainnya seperti bola basket dan sepak bola, kita masih membutuhkan bakat-bakat dari negara lain yang mau mengabdikan dirinya bagi Tanah Air,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR juga menyampaikan persetujuan atas permohonan naturalisasi bagi keempat atlet profesional tersebut.

“Komisi III dapat menyetujui pertimbangan permohonan WNI bagi Brandon Van Dorn Jawato, Kimberly Pierre-Louis, Lester Prosper, dan Marc Anthony Klok untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.

Menkumham Yasonna Laoly menyebut persetujuan terhadap permohonan naturalisasi keempat atlet profesional tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang olahraga demi meraih prestasi yang mengharumkan nama negara.

“Salah satu upaya itu dapat ditunjang dengan mengundang atlet-atlet atau klub-klub negara lain untuk melakukan kompetisi dengan klub-klub di Tanah Air. Namun, tentunya hal ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Selain itu, atlet-atlet tersebut tidak bisa bergabung dalam tim nasional untuk mewakili negara,” ujarnya.

“Atas pertimbangan ini, maka dalam rangka meningkatkan kualitas kompetisi atau liga bola basket dan sepak bola, pemerintah telah memberi izin kepada atlet-atlet asing untuk bergabung dalam klub-klub di Tanah Air di mana di antara atlet yang berprestasi tersebut, terdapat empat orang orang atlet yang mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia,” ucap Menteri Yasonna Laoly menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Kemenpora sebelumnya mengajukan permohonan naturalisasi terhadap tiga atlet basket, yakni Brandon Van Dorn Jawato (AS), Lester Prosper (Inggris), Kimberly Pierrre-Louis (Kanada). Permohonan ini terkait dengan upaya PB Perbasi untuk finis di peringkat 10 Besar saat Indonesia menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia FIBA 2023. Permohonan serupa diajukan atas niat PSSI memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi Marc Klok (Belanda) untuk memperkuat timnas senior.

Dokumen permohonan kewarganegaraan ini kemudian diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K) yang terdiri dari Kemenkumham, Kemensetneg, BIN, Perbasi, dan PSSI pada 31 Januari 2020. Oleh tim TP3K, berkas permohonan tersebut dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2020, Menkumham mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama keempat atlet tersebut.

“Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI Nomor: R-09/Pres/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Brandon Van Dorn Jawato, Nomor: R-10/Pres/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Lester Prosper, Nomor: R-11/Pres/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Kimberly Pierre Louis, dan Nomor: R-12/Pres/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Marc Anthony Klok perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia,” ujar Yasonna Laoly.

2020 10 05 Siaran Pers 2

1...4,7474,7484,749...4,866Halaman 4,748 dari 4,866