Beranda blog Halaman 4747

Pelopor Produk Es Krim Sehat, AICE Ajak Konsumen Jadi ‘Sehat dan Trendi’

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Sebagai makanan, es krim menjadi favorit semua lapisan masyarakat. Namun sayangnya pada kenyataannya, tidak semua masyarakat bisa menikmati es krim setiap saat. Es krim biasanya hanya di sajikan di momen-momen tertentu seperti ulang tahun, karena harganya yang cukup mahal. Namun, kondisi tersebut berhasil di ubah oleh AICE produsen es krim.

Dalam inovasinya, AICE menitikberatkan seluruh produk es krim miliknya memiliki unsur gaya hidup sehat dan trendy serta dengan harga yang wajar dan terjangkau. Dua hal tersebut dilihat AICE yang belum bisa dihadirkan oleh produsen es krim lainnya.

Terbukti dengan inovasi tersebut sejumlah produk AICE berhasil menjadi pioneer di industri es krim Indonesia.

Produk seperti Mochi es krim jadi pendobrak varian es krim baru, yang biasanya hanya produk stik, dan scoop. Lalu ada produk Mango yang menjadi es krim low fat dan less sugar pertama di Indonesia.

Selain itu ada pula produk es krim dengan bentuk buah seperti es stik semangka dan es stik jagung. Kemudian ada juga Es stik jeruk yang tinggi vitamin C dan sangat cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia.

Bahkan di masa pandemi tidak membuat AICE berhenti berinovasi. Produk es krim sehat bertajuk ‘’AICE Susu telur’’ menjadi andalan di masa pandemi.

AICE Susu telur’’ menjadi andalan di masa pandemi

Dalam peluncuran produk ‘AICE Susu Telur’, perusahaan melakukan kegiatan sosial yakni membagikan masker gratis hingga edukasi masyarakat cara hidup sehat.

Edukasi yang diberikan seperti olahraga 15 menit setiap hari, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan makanan bergizi melalui setiap resource, seperti melalui iklan dan promosi di sosial media serta edukasi melalui pemilik warung yang langsung ke pembeli.

AICE turut mengajak seluruh karyawan ikut berpartisipasi sebagai Relawan Covid-19 dengan membagikan masker medis 3 ply, APD secara gratis kepada lingkungan sekitar mereka seperti pesantren, Rukun Tetangga, Rumah Sakit dan Instansi yang membutuhkan.

Kesemua produk tersebut juga berhasil memberikan hasil manis bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Karena produk-produk itu berhasil meraih hati konsumen Indonesia.

Konsumen selalu mendapatkan hal yang baru dalam menikmati sebungkus es krim, pengalaman tersebut yang tidak dialami oleh konsumen dengan produk lain.

Konsep ‘’sehat dan trendi’’ tersebut tidak hanya diterapkan dalam produknya namun juga dalam kemasan produknya. Selain itu juga diperkuat dengan integrasi kegiatan promosi online dan offline.

Dengan selalu mengutamakan inovasi dan konsep “Sehat dan Trendi”, membuat tidak memiliki segmen dan targeting tertentu. Produk baru tersebut diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik ekonomi dan umur.

Hal ini sekaligus sebagai amplifikasi dari misi awal AICE yaitu agar semua orang bisa menikmati es krim berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan.

Kedepannya AICE memastikan akan terus menghadirkan inovasi produk yang belum pernah hadir di Indonesia. Produk yang dihadirkan nantinya akan selalu bisa membuat hari konsumen menjadi baik, “Have an Aice Day’’.

Di HUT TNI ke 75, Plt Gubernur Dedy Sampai Apresiasi atas Sinergi TNI Selamanya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas sinergi dan berbagai peran yang dilakukan selama ini. Salah satunya penanganan pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Dedy usai mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-75 di Aula Sudirman Korem 041 Gamas.

“Terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan TNI dalam membantu menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya penanganan covid-19,” ujarnya.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di masa pandemi covid-19 ini peringatan HUT TNI digelar terbatas dan secara virtual dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur upacara yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Oktober ini.

Mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat Plt Gubernur Bengkulu menyampaikan ucapan selamat kepada TNI yang semakin profesional dan menjadi kebanggaan rakyat.

Sementara itu, disampaikan Dandrem 041 Gamas Brigjen TNI Yauar Adil, seperti pidato presiden Jokowi, TNI bersinergi dengan Polri dan Pemda dalam menanggulangi covid-19 dan bencana alam. Itulah sinergi untuk negeri.

“Harapan ke depan TNI semakin dicintai rakyat, profesional, tangguh untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Pemprov Bengkulu Kebut Pemanfaatan Lahan Eks HGU PT. Bumi Rafflesia Indah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah memimpin rapat Ekspose Rencana Pemanfaatan Lahan Eks Hak Guna Usaha PT. Bumi Rafflesia Indah didampingi Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli beserta unsur terkait, Senin (5/10).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Menteri ATR/ Kepala BPN RI Sofyan A Djalil, di Jakarta terkait pemanfaatan lahan HGU PT. Bumi Rafflesia Indah (BRI) di desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat beberapa waktu lalu. Menteri pada kesempatan itu juga menekankan bahwa kedepannya HGU – HGU yang terlantar akan diambil oleh negara.

“Sudah kita komunikasikan, pihak menteri pada prinsipnya itu setuju asal memang betul lahan yang sudah kita peroleh itu betul – betul dapat di manfaatkan jangan sampai sudah di beri tapi tidak di manfaatkan itu pesan menteri,” jelas Plt. Gubernur Dedy Ermansyah.

Ditambahkan Plt. Gubernur, dari total 398 Hektar lahan HGU ada 3 Instansi yang akan memanfaatkan lahan HGU PT. Bumi Rafflesia Indah ini, yakni Provinsi Bengkulu 100Ha untuk pembangunan Bengkulu Internasional Sport Center (BISC), Kabupaten Bengkulu Tengah 148 Ha untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif, Perkantoran dan Hutan Kota, serta Universitas Bengkulu 150Ha untuk pembangunan Fakultas Pertanian dan Kehutanan.

“Masing – masing dengan program berbeda dari Universitas Bengkulu mereka akan membangun pengembangan kampus, sementara pemerintah Bengkulu Tengah akan membangun gedung – gedung pemerintah dan Pemprov berencana akan membangun pusat sarana dan prasarana olahraga,” tambah Plt. Dedy Ermansyah.

Dari hasil rapat ini, Dedy menjelaskan akan dibuat tim yang khusus guna menyatukan masing – masih rencana pembangunan yang kemudian akan dilakukan ekspose ke kementerian terkait.

“Dari hasil rapat ini akan di buat tim kecil untuk merumuskan apa yang menjadi master plan, kemudian ketika sudah siap, nanti kita akan ke Kementerian untuk pemaparan, itu tadi kesepakatannya,” jelas Dedy.

Pemprov Bengkulu Komitmen Selesaikan Tindak lanjut Temuan Itjen Kemendagri 2019

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahap II di Provinsi Bengkulu tahun 2019, Sekretaris Daerah Hamka Sabri mengikuti rapat virtual bersama Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri melakukan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), Senin (05/10/2020) bertempat di Ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu.

Hamka mengungkapkan bahwa adanya temuan Itjen Kemendagri 2019 di Provinsi Bengkulu, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, Pajak dan retribusi, Dukcapil, Perizinan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kamtibnas dan PB.

“Jadi adanya hasil temuan urgent, dimana terdapat 10 temuan dan 15 rekomendasi. Lalu, rekomendasi tersebut sudah kita tindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi. Dan adapun sisa yang belum kita tindaklanjuti ialah menyangkut tentang pendapatan dan pengadaan barang dan jasa,”ungkap Hamka.

Ditambahnya,setelah dilakukan evaluasi dari Itjen Kemendagri, Pemprov Bengkulu akan melakukan tindakan dalam waktu dekat dan menyelesaikan administrasi data yang belum lengkap.

“Kita mendapatkan batas waktu penyelesaian dalam pengumpulan data pendukung selama 2 minggu setelah rapat virtual ini berlangsung. Dan semoga teman-teman BPKD Provinsi Bengkulu dan Karo Bangda, itu dibawa tanggal 19 oktober 2020 bisa menyelesaikannya,” jelasnya.

Kasubbag Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan II Bagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, M Rivai Seknun juga menjelaskan atensi penyelesaian yang terdiri dari 4 poin, yakni; Komitmen penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) tepat waktu, Penyelesaian TLHP agar tidak hanya sebatas prosedur/formalitas, Rekomendasi hasil pengawasan bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem, Lalu Koordinasi dan komunikasi antar tim pengawas dan objek pengawas menjadi kunci TLHP.

Presiden Dorong Penerapan Hasil Inovasi untuk Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Garam Rakyat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai “Percepatan Penyerapan Garam Rakyat” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam pengantarnya, Presiden menyoroti dua permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan penyerapan garam rakyat. Pertama, yaitu masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri.

“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian, data per 22 September data yang saya terima, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” kata Presiden.

Kedua, masih rendahnya produksi garam nasional. Menurut Presiden, sering kali solusi yang dipakai yaitu impor garam dan masalah tersebut telah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian. Sebagai contoh, kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional baru mencapai 2 juta ton.

“Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 (juta) ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain mulai hulu sampai hilir,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden  Joko Widodo meminta agar jajarannya memerhatikan ketersediaan lahan produksi dan meminta agar integrasi dan ekstensifikasi lahan tersebut di 10 provinsi dipercepat. Selain itu, Presiden juga mendorong upaya agar produktivitas dan kualitas garam rakyat meningkat.

“Artinya, penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plant harus betul-betul kita kerjakan sehingga pascaproduksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan,” ungkapnya.

“Sekali lagi, persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya,” tandasnya.

Presiden: Pemerintah Indonesia Berupaya Keras Sediakan Rumah Layak Huni bagi Warganya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kota Surabaya pada Senin, 5 Oktober 2020, dipercaya sebagai tuan rumah bagi acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020. Surabaya terpilih di antara sejumlah nominasi untuk menjadi tuan rumah acara tersebut sebagai bentuk pengakuan atas prestasi kota itu dalam masalah urbanisasi dan pemukiman manusia.

Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi yang menghadiri acara tersebut secara langsung di Surabaya. Peringatan Global Hari Habitat Dunia kali ini digelar dengan sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

“Adalah sebuah kehormatan bagi rakyat Indonesia bahwa Kota Surabaya dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara The Global Observance of The World Habitat Day tahun 2020,” ujarnya.

Acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang tren urbanisasi, tantangan dan visi untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, mempromosikan kerja sama internasional, dan memberikan kontribusi pada upaya global untuk membangun kota yang adil, makmur dan berkelanjutan, serta meningkatkan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

“Kita bertemu di Kota Surabaya ini untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Agenda Baru Perkotaan, New Urban Agenda, tahun 2036 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saat ini 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68 persen. Laju peningkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika,” kata Presiden.

Negara Indonesia sendiri di tahun 2030 diprediksi akan memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa di mana 63,4 persen di antaranya tinggal di perkotaan. Karena itulah, menurut Presiden, persoalan penataan perkotaan dan agenda baru perkotaan menjadi sangat penting.

Kepala Negara menjelaskan bahwa apabila hal tersebut tidak disiapkan dan ditangani secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat bisa saja memicu sejumlah permasalahan. Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan, lingkungan dan ketersediaan ruang publik, ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi, termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya.

“Namun, jika kita tangani dengan baik, saya berkeyakinan bahwa urbanisasi dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Bisa menjadi pusat kreativitas dan inovasi, bisa memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.

Peringatan Global Hari Habitat Dunia tahun ini mengangkat tema “Housing for All: A Better Urban Future” yang dinilai oleh Presiden sebagai tema yang sangat relevan untuk seluruh dunia. Rumah layak adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia yang akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa, sekaligus berperan sebagai benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan termasuk pandemi Covid-19.

“Pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati  rumah layak huni. Sejak tahun 2015 telah dilaksanakan program Satu Juta Rumah. Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada tahun 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah,” Presiden menuturkan.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia juga terus berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat dalam fokus kelompok tersebut. Partisipasi swasta, partisipasi masyarakat, dan partisipasi lembaga keuangan terus didorong di mana pelaksanaan Undang-Undang Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang memberikan jaminan ketersediaan sumber dana jangka panjang dan berkelanjutan terus pemerintah jaga.

Kepala Negara melanjutkan, ia bersama jajarannya juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas kampung kumuh yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Program Perbaikan Kampung dan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak.

Selain itu, seperti negara-negara lain di dunia yang saat ini tengah sibuk menangani pandemi Covid-19, Indonesia menjadikan pandemi ini sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun perkotaan tangguh dan sehat di masa mendatang.

“Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum pembelajaran dan refleksi untuk merancang kebijakan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif dan berkeadilan, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam maupun bencana nonalam, termasuk ketangguhan terhadap wabah penyakit,” ucapnya.

Melalui acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 ini, Presiden Joko Widodo berharap agar para delegasi dari seluruh negara dapat saling berbagi gagasan, bertukar pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta menjalin kerja sama dan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketangguhan kota menghadapi pandemi dan juga bencana lainnya.

Dorong Produktivitas Milenial, Pegadaian Gandeng Karang Taruna Nasional

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan Karang Taruna Nasional untuk mendorong produktivitas milenial terutama anggota Karang Taruna yang ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto, dengan Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Didik Mukrianto, di kantor pusat Pegadaian, Senin 5 Oktober 2020.

Kuswiyoto menambahkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pegadaian dengan Karang Taruna Nasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota, sekaligus membantu memutar kembali roda perekonomian, yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19, terutama di sektor UMKM.

“Perjanjian ini menjadi landasan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas untuk pemberdayaan dan perluasan anggota UMKM di kalangan Milenial, melalui anggota Karang Taruna Nasional.” ujar Kuswiyoto.

Sementara Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Didik Mukrianto, mengucapkan terima kasih atas kesempatan kerja sama yang telah dilakukan dengan Pegadaian. Perjanjian ini memberikan peluang baru bagi generasi muda dalam mengembangan kemandirian ekonomi dalam bentuk socialpreneur, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam Karang Taruna Nasional.

Didik menambahkan saat ini jumlah kepengurusan Karang Taruna sudah tersebar di seluruh Indonesia, baik di tingkat desa maupun kelurahan. Diharapkan nantinya kerja sama dapat berjalan dengan baik dan menjadi salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

“Kami melihat bahwa konsep dan pola yang dibangun Pegadaian sekarang ini sangat menyentuh dan membantu masyarakat untuk memecahkan masalah ekonomi di lingkungannya. Selain itu PKS yang hari ini ditandatangani menjadi sebuah upaya bagi kami untuk terus mengaplikasi apa yang diharapkan Pegadaian dalam mencarikan solusi bagi masyarakat.” Kata Didik sesuai penandatanganan perjanjian kerja sama.

Saat ini Pegadaian terus mengembangkan sistem keagenan sebagai saluran distribusi. Agen-agen tersebut
meliputi agen gadai, agen pembayaran, dan agen pemasar. Keagenan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha.

 

Kikis Kesenjangan Keahlian SDM, Beragam Pelatihan Daring untuk Percepatan Transformasi Digital

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kecakapan abad 21 dan mampu berpikir maju memanfaatkan teknologi untuk mempercepat transformasi digital serta memasuki era industri digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menyatakan akselerasi transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya mengembangkan pelatihan untuk mengikis kesenjangan keahlian digital sumberdaya manusia di Indonesia.

“Dalam industri digital ini tidak hanya membutuhkan kemampuan hard skills saja tetapi juga butuh dilengkapi dengan soft-skill, atau sering disebut sebagai 21st Century Skills,” jelasnya saat membuka Gelar Wicara Virtual Ngorbit, Ngobrol Digital Bareng Digital Talent Scholarship2020 dari Aula Anantakupa, Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Sekjen Niken menyatakan keahilan digital di Abad 21 mencakup empat kompetensi yang dibutuhkan untuk percepatan transformasi digital di Indonesia.

“Saya pun menyebutnya sebagai 4C, yaitu Critical Thinking, Creativity, Collaboration, serta Communication. Kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang paling dibutuhkan untuk akselerasi transformasi digital menuju digital society diIndonesia,” tandasnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai Percepatan Transformasi Digital, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan saat ini terus mengembangkan roadmap transformasi digital.

Menurutnya, Kementerian Kominfo mengembangkan tiga pendekatan untuk pengembangan sumberdaya manusia digital di Indonesia. Di level menengah, melalui Program Digital Talent Scholarship, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo mengadakan pelatihan gratis untuk membekali anak muda  dengan keahlian yang dibutuhkan industri.

“Seperti Big Data Analytics, Cybersecurity, Cloud Computing, Web Developer, Cyber Operations, Data Analyst, Digital Marketing, Graphic Designer, IT Perbankan, IT Project Management, dan Smart City,” tuturnya.

Sekjen Niken menyatakan ada pula pendekatan dasar melalui literasi digital dalam program Gerakan Nasional Literasi Digital yang biasa dikenal sebagai Siberkreasi. Selain itu Digital Leadership Academy yang membutuhkan para stakeholders dengan keahlian yang lebih tinggi seperti pada level Chief-Level Practitioner, Degree Holder, dan Expert Level. Ini adalah untuk advance digital skill yang juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan global.

“Nah DTS ini pada level intermediate atau level  untuk upskilling atau peningkatan kecakapan yang telah dimiliki maupun reskilling atau pelatihan kecakapan baru untuk sumber daya manusia bidang digital,” tandasnya.

50 Ribu Peserta Pelatihan Daring

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan tahun ini, Program Digital Talent Scholarship 2020 memberikan beasiswa pelatihan intensif bagi lebih dari 50.000.

“Ini bagian program pembangunan prioritas nasional, dan ditujukan untuk masyarakat umum, utamanya angkatan kerja muda hingga aparatur sipil negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era Industri 4.0,” tuturnya.

Menurut Sekjen Niken, Kementerian Kominfo menargetkan agar sumberdaya manusia digital Indonesia memiliki kompetensi dan bisa bersaing dengan negara lain.

“Dengan meningkatnya kompetensi dari talenta digital Indonesia, hal ini tentunya akan berdampak kepada semakin percayanya industri teknologi untuk merekrut tenaga kerja dalam negeri serta kemampuan dari para talenta digital untuk menciptakan lapangan kerja baru,”harapnya.

Pada tahun 2020 ini, terdapat 6 (enam) akademi yang ditawarkan seperti Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Regional Development Academy (RDA), Thematic Academy (TA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA) dan Online Academy (OA).

“Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti perguruan tinggi, universitas dan Politeknik terkemuka, Global Technology Companies maupun perusahaan lokal serta industri,” jelas Seken Kementerian Kominfo.

Mengenai pelaksanaan pelatihan, Sekjen Niken menyatakan selama masa pandemi, akan berlangsung secara daring atau online. Hal itu ditujukan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti perilaku masyarakat yang beralih ke dunia virtual.

“Kini, kita telah memasuki fase “adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19”. Untuk itu, Digital Talent Scholarship tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan skill di era digital, tetapi sekaligus mempertahankan produktivitas masyarakat,” jelasnya.

Program Digital Talent Scholarship 2020 telah menyelesaikan 2 (dua) akademi yang diselenggarakan secara daringe sejak awal pandemi Cobid-19, yakni Online Academy dan Digital Enterpreneurship Academy.

Kini akan berlangsung 4 (empat) akademi yang pelatihannya sedang dilaksanakan secara daring.  Empat akademi itu antara lain:

1.    Fresh Graduate Academy, yang merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi lulusan S1, D3, dan D4 bidang TIK, MIPA, dan Teknik; yang dilaksanakan bersama 55 perguruan tinggi; dan bekerjasama dengan 5 Global Technology Company dengan tema pelatihan yang dibuka seperti Core System Administration, Java Programming, Database Design and Programming with SQL, Cloud Computing, Data Science.

2.    Vocational School Graduate Academy, yang merupakan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi lulusan SMK dan D3/D4 Bidang Teknik dan Manajemen Informatika, Komputer,  Jaringan, Elektro, Mekatronika, Rekayasa Perangkat Lunak, Telekomunikasi, Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual, dan Animasi; yang diselenggarakan bersama 35 perguruan tinggi dengan tema pelatihan yang dibuka yaitu Network Administrator, Mobile Programmer, Web Developer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drive Tester.

3.    Thematic Academy,yang merupakan pelatihan multisektor dengan pendekatan multidisiplin. Tema pelatihan yang dibuka dalam pelatihan TA yaitu : IT untuk Perbankan, Digital Marketing, Big Data for Social Science, dan IT Project Management dan Pelatihan TI untuk Buruh Migran. Terdapat kesempatan pemagangan di tema pelatihan IT untuk Perbankan.

4.    Regional Development Academy, pelatihanbagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah di 122 kabupaten prioritas pembangunan  dan 7 kawasan prioritas wisata; Tema-tema pelatihan dibuka dalam pelatihan RDA yaitu : Big Data Analytics, Analisis Media Sosial, Junior Network Administrator, Junior Graphic Designer dan Smart City.

Fasilitasi Talenta Digital

Sekjen Niken  menyatakan selain diberikan hard-skill, peserta juga dilatih soft-skills. Bahkan Kementerian Kominfo juga menyiapkan fasilitasi bagi peserta untuk menemukan berbagai peluang kerja dari beragam industri melalui aplikasi SIMONAS (Sistem Informasi dan Monitoring Alumni Sertifikasi).

“Kami juga menyiapkan soft-skills, dan setelah menyelesaikan pelatihan-pelatihan tersebut, Kementerian Kominfo menyiapkan aplikasi yang memfasilitasi pertemuan antara talenta-talenta digital yang sudah dilatih melalui program DTS dengan industri,” ujarnya.

Sekjen Kementerian Kominfo mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada mitra yang telah bekerja sama untuk mewujudkan program DTS 2020.

“Semuanya sinergi dalam peningkatan kapasitas SDM digital, dan kepada Adik-adik yang menjalani pelatihan ini, saya ucapkan selamat belajar dan mengikuti pelatihan, semoga dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan,” ujarnya.

Setelah pembukaan oleh Sekjen Kemenkom Info, Ngobrol Digital Bareng DTS 2020 dilanjutkan dengan gelar wicara virtual dengan narasumber Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Karjono; Kepala Badan Penelitian dan pengembagan SDM; Bapak Basuki Yusuf Iskandar dan mitra penyelenggara Program DTS 2020. Talkshow Ngorbit dipandu oleh Staf Khusus Menteri Kominfo Lathifa Al Anshori.

Dari mitra penyelengara hadir secara virtual CEO Dicoding Indonesia Dicoding Indonesia, Narenda Wicaksono; Direktur IT dan Operasi Bank Negara Indonesia, Y.B. Hariantono; Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, Iwan Supriyadi, dan Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, Hery Leo Sianturi.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Siap Selesaikan Rencana Strategis

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Pada hari Senin (05-10-2020), telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkup Kedeputian Bidang Investasi dan Pertambangan yang dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta staf. PK merupakan bentuk perwujudan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penandatanganan PK dilakukan sebagai komitmen untuk melaksanakan program yang sudah disusun dalam rencana strategis.

Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto mengungkapkan, “Kita perlu bekerja keras mencapai program yang sudah di rumuskan dalam kurun 3 bulan ini. Periode ini menjadi periode yang krusial bagi kita”.

Deputi Seto juga menambahkan bahwa kedeputiannya memiliki tugas tambahan yaitu penanganan Covid-19 yang di urus oleh Asdep 1. “Meskipun ini tugas tambahan, tetapi tugas ini sangat penting dan harus ditangani sebaik mungkin,” tegasnya.

Untuk menutup arahannya, Deputi Seto juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kesehatan, dan terus mematuhi protokol kesehatan dalam bekerja.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Latief Nurbana menjelaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan sebuah bentuk komitmen yang harus dipatuhi. “Tanda tangan itu adalah tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan seluruh perjanjian dalam waktu yang hanya tersisa waktu 3 bulan lagi” ungkap Sesdep Latief.

Dia juga menambahkan bahwa diperlukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan program dan perjanjian yang sudah ditandatangani ini. “Buat perencanaan yang matang, agar akhir tahun 2020 ini seluruh rencana dan program bisa terselesaikan dengan baik dan akuntabel” ungkap Sesdep Latief.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini juga turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kemenko Marves Budi Purwanto dan Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves Arif Rahman selaku tamu undangan.

Umumkan 88.278 Penerima Bantuan, Wamenag: Manfaatkan untuk Pencegahan Covid dan Tolak Pemotongan!

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id– Kementerian Agama hari ini mengumumkan penerima bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 untuk tahap II bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Total ada 88.278 penerima bantuan tahap II ini.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Daftar penerima sengaja diumumkan terbuka agar lebih transparan dan mudah diakses publik sehingga bisa langsung ditindaklanjuti untuk proses pencairan bantuan.

“Hari ini penerima bantuan diumumkan secara terbuka melalui website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Ini sengaja kami lakukan agar mudah diakses publik, bisa langsung diproses pencairannya, dan sekaligus menghindari adanya potensi pemotongan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manfaatkan untuk pencegahan Covid dan tolak segala bentuk pemotongan!,” tegas Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (06/10).

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

“Jika memang terbukti ada kasus pemotongan pada pencairan tahap I, kami tentu sangat kecewa. Ini harus diproses hukum. Itjen Kemenag juga tengah melakukan investigasi. Mesti diingat bahwa dalam situasi pandemi, ada pemberatan sanksi hukum atas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penerima bantuan tidak berhutang terhadap siapapun dan karenanya tidak perlu memotong bantuannya untuk diberikan kepada siapapun,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya sudah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan dan akan segera diberikan kepada bank penyalur.  Oleh bank penyalur, bantuan ini harus didistribusikan ke rekening penerima selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima SP2D.

Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang namanya ditetapkan sebagai penerima bantuan, bisa segera mengurus pencairan dengan datang ke bank penyalur, sambil membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan. “Bantuan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk dan atas alasan apapun,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono menambahkan,  bantuan operasional tahap II berjumlah Rp1.089.560.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  8.849 pesantren. Jumlah ini terdiri atas, 5.455 pesantren kategori kecil (mendapat bantuan Rp25juta), 1.720 pesantren sedang (Rp40juta), dan 1.674 pesantren besar (Rp50juta).

Selain itu, bantuan tahap II ini juga diberikan kepada 32.401 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 1.279 lembaga.

Menurut Waryono, bantuan  ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya. Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tuturnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa Covid-19. Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren, terdiri atas:  14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dan  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang.

Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan. BOP juga disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-masing MDT dan LPQ akan mendapat Rp10juta.

“Bantuan yang cair pada tahap pertama sebesar Rp930.835.000.000, bantuan yang cair tahap kedua sebesar Rp1.089.560.000.000. Jadi totalnya 2.020.395.000.000,-,” jelas Waryono.

“Sisanya akan cair pada tahap ketiga,” tandasnya.

Daftar penerima bantuan dapat diakses melalui tautan berikut: 1. SK BOP Pesantren (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-pesantren/),2. SK BOP Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-lpq/)3. SK BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-bop-mdt/)4. SK Bantuan Pembelajaran Daring (https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/pengumuman/sk-daring/)

(Humas)
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

1...4,7464,7474,748...4,866Halaman 4,747 dari 4,866