Beranda blog Halaman 4746

Menko Polhukam: Indonesia dan Mesir Punya Kemiripan Wasathiyah Islam

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan Indonesia dan Mesir memiliki kemiripan terkait dengan Wasathiyah Islam, atau moderasi Islam. Wasathiyah Islam atau islam moderat di Indonesia dikembangkan melalui organisasi masyarakat islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI.

“Ada kemiripan tentang kampanye Wasathiyah Islam atau moderasi Islam. Yang juga dikembangkan di Indonesia oleh ormas ormas seperti Nu, Muhammadiyah, MUI. Islam jalan tengah atau Islam moderat, yang tidak ekstreme ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri,” ujar Menko saat menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Arab Mesir untuk Republik Indonesia Ashraf Mohamed Moguib Sultan, di kantor Menko Polhukam, Selasa Petang (6/10).

Menko menambahkan, konsep Wasathiyah yang dikembangkan di Mesir, melalui Universitas Al Azhar di Kairo, memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Islam tak hanya di Mesir, namun juga di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak intelektual muslim, yang lulus dari Universitas Al Azhar.

Baca juga:  Menko Polhukam : Indonesia dan Australia Akan Terus Bekerjasama Melawan Terorisme

“Yang juga dikembangkan konsep Wasathiyah dimesir melalui Al Azhar University, Universitas yang usianya sudah lebih dari seribu tahun ada di mesir di Kairo. Dan itu memberi sumbangan yang besar bagi pembangunan Wasathiyah Islam bukan hanya di mesir tapi juga di Indonesia. Karena banyak sekali alumni-alumni Al Azhar di Indonesia yang juga mengembangkan konsep itu, seperti Quraish Shihab, Alwi Shihab, Mantan Gubernur NTB Zainul Majdi, mereka mengembangkan konsep Wasathiyah Islam di sini,” ujar Menko Polhukam

Konsep Wasathiyah di Indonesia sendiri adalah konsep negara yang membawa Islam ke dalam Ideologi Pancasila.

“Indonesia negara berdasar ideologi Pancasila tetapi membawa islam, di dalam Ideologi Pancasila. Tidak ekstrim ke kanan tidak ekstrim ke kiri, dan bersifat inklusif, dan negara memberikan perlindungan dan kebebasan kepada pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya secara baik dan sejuk, tanpa bermusuhan antara satu dengan lainnya,” tambah Mahfud.

Selain membahas mengenai Islam moderat, pertemuan juga membahas mengenai penanganan terorisme, dan sejumlah kerjasama yang sudah berjalan, seperti kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga juga ekonomi politik dan keamanan.

Pertashop Hadir di 41 Titik di Jawa Barat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Hingga awal bulan Oktober 2020, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III telah mengoperasikan 41 unit Pertashop di wilayah Jawa Barat.

Adapun 41 Pertashop yang telah beroperasi yakni 8 unit di wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur, 11 unit di wilayah Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang) serta Kabupaten Bekasi, 10 unit di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), dan 12 di wilayah Sukabumi dan Cianjur.

“Pertamina terus bergerak memperluas pembangunan Pertashop untuk mencukupi kebutuhan energi hingga pelosok desa. Terutama masyarakat yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),” ujar Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR III Eko Kristiawan, pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Eko menjelaskan, pada Jumat, 2 Oktober 2020, kemarin, satu Pertashop baru diresmikan di wilayah Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Majalaya, Desa Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

“Pertashop hadir sebagai lembaga penyalur resmi untuk melayani kebutuhan konsumen akan produk berkualitas Pertamina. Di Pertashop, masyarakat akan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dengan harga, kualitas, dan takaran yang sama seperti di SPBU,” jelasnya.

Pertashop Desa Cipeujeuh berkapasitas 3.000 liter per hari tersebut, diresmikan oleh Pjs Sales Area Manager Retail Bandung Aris Irmi dan Camat Pacet Agus Rizal. Pertamina menghadirkan produk bahan bakar oktan tinggi, Pertamax RON 92, yang disalurkan langsung menggunakan mobil tangki dari Fuel Terminal Bandung Group.

“Pertamina juga turut memperhatikan protokol kesehatan di Pertashop. Operator menggunakan masker dan face shield, disediakan juga hand sanitizer, serta fasilitas transaksi nontunai melalui aplikasi MyPertamina,” tuturnya.

Eko berharap, kehadiran Perta shop dapat memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat di pelosok desa, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa.

“Diharapkan masyarakat di pelosok desa dapat semakin merasakan kehadiran Pertamina,” ungkapnya.

Kualitas SDM Pegawai Baru Kemenkumham Harus Terus Meningkat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Proses penerimaan pegawai baru merupakan suatu proses rutin yang dilakukan sebuah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan kualitas pegawai baru dalam penerimaan pegawai di lingkungan Kemenkumham harus terus meningkat setiap periodenya.

“Proses (penerimaan pegawai) rutin, tetapi harus terus melakukan pembaruan (inovasi), karena ini merupakan bagian penting dari kontribusi pembangunan SDM,” kata Bambang. “Setiap tahapan penerimaan CPNS Kemenkumham, kompetensinya (harus) semakin meningkat,” tambahnya saat membuka kegiatan Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang WPFK (Wawancara, Pengamatan Fisik, dan Keterampilan) dan Pemeriksaan Hasil SKB Ujian Praktek Jabatan Pranata Humas dan Pranata Komputer pada Seleksi CPNS Tahun 2019 di lingkungan Kemenkumham.

Bambang yang membuka kegiatan secara daring di Ruang Soepomo mengatakan panitia harus mampu menyusun soal seleksi dan memeriksa hasil ujian secara profesional, untuk memberikan kontribusi bagi merit system kebutuhan SDM di Kemenkumham. “Saya berharap, pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi kita, bisa terakomodir (oleh panitia) untuk mendapatkan SDM yang berkompeten,” kata Bambang, Selasa (06/10/2020) pagi.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian, Mohammad Hayat Henri mengatakan Kemenkumham dituntut untuk dapat menghasilkan SDM yang kompeten untuk mendukung kinerja organisasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. “Dalam UU tersebut perlu dilakukan seleksi SDM yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatannya,” kata Henri di Tangerang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, sejak 5 s.d. 8 Oktober 2020, diikuti oleh peserta yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Seorang Leader Harus Berfikir Optimal

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jenderal Kemenkumham (Sekjen Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto bersama Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Nugroho memberi arahan tentang perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan  pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Kemkumham maju dan reform leader 2024, di Longue Lt.7 Gedung Kemenkumham, Selasa (6/10).

Dalam arahannya Bambang Rantam mengingatkan bahwa Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari Reform Leader, oleh karenanya seorang leader harus berfikir optimal.

Beliau juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas merupakan upaya dari gabungan tim kerja yang terdiri dari tim Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, tim Sekretariat Jenderal dan Tim Kantor Wilayah serta Unit Satuan Kerja.

Selain itu Bambang Rantam menegaskan tentang bagaimana membangun pemahaman bahwa esensi nilai 8 area perubahan adalah bagaimana supaya perubahan itu terinternalisasi sebagai kewajiban bagi seluruh pegawai.

Sekjen Kemenkumham memerintahkan untuk ke depannya membuat road map capaian kinerja kemenkumham, penyederhanaan birokrasi, optimalisasi kerja tim yang internalisasi dan menciptakan reform leader.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan Iwan Kurniawan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Pagar Butar Butar, Kepala Biro Umum Lucky Agung Binarto, Kepala Biro BMN, Haris Sukamto, Kakanwil Riau Ibnu Chuldun dan Kapusdatin Hermasyah Siregar.(Humas).

Menkumham: Birokrasi Digital Kunci Pelayanan Publik Ditengah Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Birokrasi Digital sebagai kunci tetap berjalannya pelayanan publik Kemenkumham di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat memberi paparan pada rapat dengan Dewan Pertimbangan Presiden secara virtual di Gedung Kemenkumham (6/10).

Pada Rapat tersebut Menkumham didampingi Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto dan Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Turut hadir pula Kepala Biro Perencanaan Iwan Kurniawan, Kepala Biro Hukerma Pagar Bitar Butar dan Kepala Biro Umum Lucky Agung Binarto.

“Kita Semua merasakan tekanan yang sangat berat, terutama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tetapi, pada saat yang sama harus tetap bekerja untuk melayani masyarakat dan melakukan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang dibebankan kepada  Kemenkumham”Kata Yasonna.

Untuk itu Kemenkumham menjalankan program untuk mengatasi Copid-19 melalui aplikasi-aplikasi virtual dan kebijakan (birokrasi digital). “Sebenarnya sudah sejak empat tahun yang lalu kami melakukan kebijakan birokrasi digital ini,” tutur Yasonna.

Plt Inspektur Kota Medan Ikutin Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Sumatera Utara Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T diwakili Plt Inspektur Kota Medan, Saruddin Hutasuhut mengikuti jalanya pelantikan pengurus Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN) wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2020-2023 secara virtual dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Selasa (6/10).

Pelantikan pengurus IPKN ini meliputi wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Para pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum DPN IKPN Prof. Dr. Dr. Bahrullah Akbar,M.B.A.,CPA,CSFA.

Usai melantik, Barullah Akbar mengucapkan selamat bekerja kepada para pengurus yang baru dilantik. Dirinya berharap ditengah pandemi covid-19 saat ini para pengurus IKPN dapat terus bekerja dengan semangat mendorong akuntabilitas keuangan daerah.

“Selamat bekerja dan jangan mundur sedikitpun dalam memajukan keuangan daerah.”ujarnya.

Sementara itu Plt Inspektur Kota Medan, Saruddin Hutasuhut berharap kehadiran IPKN dapat menjalankan fungsi dan tugas serta mendukung peningkatan kinerja pemeriksa keuangan. Dengan demikian, IPKN sebagai organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan tersebut semakin mampu megembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“tujuan kita untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara termasuk di daerah dapat diwujudkan bersama,” kata Saruddin.

Pemko Medan Apresiasi Digelarnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan PGRI Kota Medan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengapresiasi digelarnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan. Diharapkan melalui kegiatan ini bermanfaat bagi para guru yang tergabung dalam PGRI dan mereka lebih mengetahui makna yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI, sehingga dapat diimplementasikan dalam Proses belajar mengajar.

Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T diwakili Asisten Umum Renward Parapat saat membuka acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan di Gedung Bina Graha Pemprovsu Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 A Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Petisah, Selasa (6/10).

Adapun Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR RI NKRI sebagai bentuk negara, dan bhineka tunggal ika sebagai semboyan negara.

Dalam Sosialisasi yang diikuti Guru Honorer yang tergabung dalam PGRI Kota Medan ini menghadirkan narasumber Anggota MPR RI, Selaku ketua kelompok 5 yakni Dr Sofyan tan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Iis Edhy prabowo S.Hum, anggota DPR komisi VI dari partai GERINDRA, Siti Mukaromah, S.Ag.,M.AP Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKB dan Ir. H. Ahmad Sukisman Azmi fraksi DPD RI utusan NTB serta Anggota DPD RI Dapil NTB Ir H. Achmad Sukisman Azmy MHum.

Dikatakan Asisten Umum, Kegiatan Sosialiasi ini sangat bagus untuk kita semua agar lebih mengetahui dan memaknai Empat Pilar MPR RI. Sebab merupakan sebuah fondasi atau dasar yang dapat menentukan kokohnya sebuah bangunan. Oleh karenanya Pemko Medan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Pemko Medan mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kota Medan yang telah menghadirkan tokoh MPR RI kita dari jakarta untuk dapat hadir dalam acara sosialisasi ini. Banyak hal yang sudah diperjuangkan para anggota MPR RI khususnya untuk guru para guru. Oleh karena itu, kita harus merasa bangga dan bersyukur atas digelarnya sosialisasi acara tersebut”, kata Renward.

Dijelaskan Renward, Empat pilar MPR RI ini merupakan landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.

“Saya berharap Sosialisasi ini bermanfaat bagi para guru agar dapat lebih mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Kepada seluruh anggota MPR RI, saya mengucapkan Terima kasih yang telah meluangkan waktu dan memberikan penjelasan terkait Empat Pilar MPR RI kepada guru di Kota Medan”, ungkap Renward Parapat.

Sebelumnya, Ketua PGRI Kota Medan, Drs. Sriyanta MPd mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang telah mempercayakan kepada PGRI untuk menggelar Sosialisasi Empat Pilar. Semoga pertemuan yang diikuti guru – guru honorer ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kemampuan guru yang tergabung dalam PGRI Kota Medan.

Dinas Sosial Denpasar Salurkan Bansos Sembako Rp21 Miliar

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Made Mertajaya mengatakan bantuan sosial berupa paket sembako yang sudah disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Denpasar per 13 April 2020 hingga saat ini sebanyak 13.570 paket dengan nilai sebesar Rp3,3 miliar lebih.

“Adapun rincian sebagai berikut, untuk warga terdampak covid-19 di Desa atau Kelurahan se-Kota Denpasar berdasarkan data DTKS & PMKS usulan Desa atau Kelurahan 9.932 paket / KK, Untuk warga yang isolasi mandiri covid-19 berdasarkan laporan satgas covid-19 di Desa atau Kelurahan 3.526 paket / jiwa dan untuk PMKS (Lansia, Diasabilitas dan Ketunaan lainnya) sebanyak 112 paket / jiwa,” paparnya saat dikonfirmasi Selasa (6/10/2020) di Denpasar .

Selanjutnya dirinya memaparkan terkait dengan BLT sektor formal untuk karyawan yang dirumahkan / PHK yang ber-KTP Denpasar sebanyak 9.289 karyawan diberikan sebesar Rp 600.000,- (1 kali) dengan nilai total Rp5.573.400.000,- dan BLT Sektor Informal bagi warga Kota Denpasar yang kehilangan mata pencaharian, penghasilan berdasarkan usulan Desa atau Kelurahan melalui Musdes atau Muskel sebanyak 18.036 KK diberikan sebesar Rp 1.200.000,-telah realisasi dan Rp 600.000,- dalam Anggaran Perubahan Tahun 2020.

“Jadi nilai total keseluruhan sebesar Rp21.643.200.000,” tutupnya.

Sejahterakan Petani, BNI Luncurkan Aplikasi Digital dan Kartu Tani Berjaya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin fokus mendorong kesejahteraan para petani. Langkah ini merupakan bentuk dukungan BNI terhadap program Ketahanan Pangan Nasional dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru.

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani tersebut, BNI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Kartu Tani Berjaya di Bandar Lampung, Selasa (6 Oktober 2020).

Kartu Petani Berjaya bertujuan meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kartu Petani Berjaya ini menggunakan media aplikasi yang merupakan sistem untuk mendukung aktivitas pertanian digital seperti transaksi pembelian, penjualan, serta pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan secara digital.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan MoU antara BNI dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan dihadapan Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo dan petani desa. Dari pihak BNI dilakukan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto dalam hal ini diwakili Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo dan pihak Pemerintah Provinsi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Dalam kegiatan tersebut, selain menandai launching Kartu Petani Berjaya (KPB) juga disertai rangkaian acara lainnya seperti seremoni penyerahan KPB,  dan penyerahan KUR pertanian. Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan, penyerahan 1.000 ekor sapi dalam program desa sapi, serta peresmian sumur bor dan pompa air bertenaga surya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang mendukung terealisasinya KPB di Provinsi Lampung. Dia berharapan program ini akan mendukung program hulu-hilir pertanian yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Langkah ini diharapkan akan merealisasikan kejayaan petani kopi, petani lada, singkong, kakao, unggas, dan peternak kembali terangkat.

Lebih lanjut, Arinal menyampaikan bahwa dengan KPB ini setiap petani akan lebih mudah dalam mendapatkan bantuan benih, pupuk dan permodalan. “Kalau saya sudah membenahi dengan lebih baik, maka wujud dari KPB nya akan lebih mudah, saya datang kesini untuk memberikan semangat,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan alokasi subsidi pupuk, menyiapkan infrastruktur, bantuan, hingga permodalan. Dengan dukungan pemerintah yang begitu besar, sektor pertanian kembali membuktikan dapat terus produktif dan tumbuh melewati pandemi bahkan berkontribusi dalam ekspor.

“Dukungan yang diberikan pemerintah baik subsidi pupuk, bantuan, hingga permodalan dapat digunakan sebaik mungkin agar produktifitas dan kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

Sebagai Agent of Development,  BNI turut menyukseskan program pemerintah dalam bidang pertanian. Salah satu bentuk dukungannya ialah dengan membantu dan memastikan penyaluran KUR Tani, Kartu Tani, serta Kartu Petani Berjaya kepada para petani. Fasilitas tersebut didistribusikan dengan cara tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga.

Menurut Pemimpin BNI Wilayah Palembang Sunarna Eka Nugraha, saat ini BNI merupakan bank satu satunya yang bekerjasama dengan Kartu Tani Berjaya dalam penyediaan jasa keuangan dan perbankan. Penyaluran KUR yang dilakukan BNI saat ini menggunakan pola klaster, dimana klaster yang dimaksud antara lain, klaster singkong, klaster tebu, klaster kopi,dan masih banyak klaster lainnya,” pungkasnya.

Selain itu, Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Bambang Setyatmojo menyampaikan, KPB selain sebagai media alokasi pupuk subsidi, juga merupakan tools bagi BNI dalam mendukung pencapaian program PEN. Dengan databased yang ada, tentunya akan mempermudah eksekusi KUR Tani di lapangan.

Kini, dengan inovasi teknologi BNI Move, perseroan hadir semakin dekat untuk mendukung petani nusantara dalam memperoleh pinjaman secara mudah & murah. “BNI telah menyiapkan aplikasi dan sistem berbasis digital agar petani mendapatkan layanan yang optimal melalui BNI Move,” tutupnya.

Untuk program KPB dalam tahap I ini rencananya pemerintah Provinsi Lampung & BNI akan meluncurkan sebanyak 2.000 KPB dengan target sebanyak 14.000 KPB. Sedangkan untuk penyaluran KUR Tani BNI Wilayah Sumbagsel per 30 September 2020 di sektor pertanian mencapai Rp 234,7 miliar yang disalurkan kepada 3.005 petani.

Khusus Provinsi Lampung, KUR sektor pertanian yang telah disalurkan oleh BNI mencapai Rp  70,63 miliar kepada 2.447 petani.  Sedangkan BNI sscara keseluruhan di Indonesia telah menyalurkan sebesar Rp 3,948 triliun kepada 119.884. Sektor pertanian sejalan dengan harapan BNI dalam memberikan layanan terbaik bagi negeri, termasuk akses pinjaman KUR yang murah, mudah dan sederhana agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat petani.

Gelar Operasi Yustisi, 28 Orang Terjaring Langgar Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Tim Gabungan Yustisi Denpasar yang terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, Dishub, TNI, Polri bersama Tim Penegakan  Peraturan Daerah Kota Denpasar Kembali gelar operasi penertiban disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Senin  (5/10).

Kegiatan operasi sidak masker kali ini digelar dua lokasi diantaranya Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara dan Kawasan Pasar Anggabaya Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Hal ini disampaikan Kasatpol PP Kota Denpasar  Dewa Gede Anom Sayoga.

Lebih lanjut ia mengatakan dari dua lokasi sidak masker dilakukan terjaring 28 orang. Dari 28 orang tersebut di denda ditempat sebanyak 15 orang dan 13 orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak sesuai

Banyak yang terjaring  dalam kegiatan ini membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan dalam antisipasi penularan covid 19. “Untuk memberikan efek jera sanksi Rp 100 ribu, diharapkan  masyarakat   bisa lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Sayoga.

Menurut Sayoga kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya sidak masker secara berkelanjutan di Kota Denpasar, Sayoga berharap agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.  Dengan demikian pandemi penularan covid 19 bisa di tekan dan diputus mata rantainya.

1...4,7454,7464,747...4,866Halaman 4,746 dari 4,866