Beranda blog Halaman 4751

Komisi X DPR-RI Mantapkan Revisi RUU No.3 TA 2005, Sistem Keolahragaan Nasional

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Komisi X DPR-RI meninjau kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kunjungan kerja dalam memantapkan revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Anggota Komisi X DPR-RI, Dewi Coryati menjelaskan, kunjungan kerja ini dilakukan pihaknya mengenai urgensi RUU Sistem Keolahragan Nasional. Terutama mengenai kewenangan antara stakeholder dalam menangani dan mengelola olahraga nasional.
“Termasuk implementasi undang-undangnya. Sejauh ini belum efektif baik pembinaan maupun prestasi yang dihasilkan. Khususnya di ajang internasional,” jelas Dewi dalam sambutannya di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Kamis (1/10).
Tak hanya itu, ia mengatakan jika di bidang olahraga masih banyak terjadi sengketa yang masih bermasalah. Begitu juga kaitan dengan penganggaran dan sarana prasarana yang belum dikelola dengan baik.
“Tujuan kami melakukan kunjungan kerja ini ingin melihat dan meninjau sejauh mana pengelolaan sarana prasarana olahraga di wilayah. Sudah baik atau belum. Karena saat RUU ini kita bahas, banyak sekali masukan untuk evaluasi. Makanya, kita juga ingin tahu kondisi di Kabupaten Bogor ini,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, mewakili Bupati Bogor, Ade Yasin, Kepala Dispora Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengklaim jika keolahragaan di Kabupaten Bogor sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam tiga tahun terakhir.
Perkembangan itu terjadi setelah Kabupaten Bogor menjadi juara umum di gelaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) tahun 2018.
“Juara umum yang kita raih tak lepas dari sarana dan prasarana yang kita punya. Sekarang kita sudah punya 22 sarana prasarana olahraga untuk menunjang olahraga di Kabupaten Bogor,” kata dia.
Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana ini adalah upaya dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk perbaikan sistem keolahragaan nasional yang kini mulai dibahas di tataran DPR-RI dengan menerbitkan
Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Keolahragaan.
Sarana prasarana itu, menurutnya, tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Seperti Cibinong, Sukaraja, Ciriung, Leuwiliang, Citereup, Cileungsi, Karadenan, Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Cileungsi, Parung Panjang, Jasinga, Gunung Sindur, Parung, Rumpin, dan di Gunung Mas Puncak.
“Kita sudah punya 9 GOR, 7 stadion mini, 3 gedung bela diri, 1 area paralayang, 1 lapangan tenis dan 1 Stadion Utama Pakansari,” tuturnya.

PT KAI Sediakan Galeri untuk UMKM Di Stasiun Tugu

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT KAI Persero terus berupaya membenahi infrastruktur demi kenyamanan penumpang. Direktur Utama PT KAI Persero Didiek Hartantyo menjelaskan dalam penataan kawasan stasiun tugu akan dibangun slasar Malioboro, dengan pembangunan ini diharapkan pengunjung dan penumpang KA dapat lebih nyaman.

“Selain itu area stasiun juga akan diperluas untuk menampung beragam produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogya,” jelasnya di Stasiun Tugu, Kamis (1/10/2020).

Pihaknyapun memastikan bahwa penataan akan mengakomodasi produk UMKM masyarakat Jogja dengan membangun galeri UMKM di Stasiun Tugu.

“Jadi akan memperhatikan aspek kearifan lokal dan tata kehidupan di Jogja yang sangat berpihak pengembangan UMKM,” lanjutnya.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sangat mendukung pada penataan tata ruang budaya sumbu filosofis Malioboro dan kawasan sekitarnya.

“Oleh karenanya Pemkot Yogyakarta berterima kasih telah diberikan peran menjadi bagian terhadap program pengembangan kawasan Stasiun Tugu melalui pengkondisian sosial kultural para komunitas pelaku yang ada di Stasiun Tugu dan sepanjang Malioboro,” katamya.

Menurutnya penataan kawasan stasiun tugu Yogyakarta memiliki makna penting dalam mengintegrasikan pengembangan kawasan Stasiun Tugu dengan Kawasan wisata di Malioboro.

“Kami senantiasa menegaskan bahwa gaya arsitektur bangunan agar selaras dengan gaya arsitektur Stasiun Tugu yang sudah ada. Sehingga meskipun terdapat bangunan baru tidak akan merubah atau mengurangi nilai-nilai heritage kawasan,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pengembangan kawasan Stasiun Tugu, dapat memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Sudut-sudut kampung Malioboro akan semakin kokoh menjadi pusat budaya ekonomi, dan pariwisata serta tempat bertemunya berbagai kepentingan masyarakat, sehingga wajah Malioboro menggambarkan denyut kehidupan masyarakat yang sarat potensi dan kreasi. Selain itu, citra Malioboro yang merupakan re-presentasi sebuah ruang publik yang bersifat terbuka, toleran dan nyaman bagi pejalan kaki akan semakin kokoh,”katanya.

Telkom Hadirkan Smart Village Untuk Peningkatan Aktivitas Dan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan desa percontohan pengembangan Smart Village Nusantara di Desa Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (1/10). Turut hadir dalam peresmian tersebut Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali, Komisaris Independen Telkom Marsudi Wahyu Kisworo, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara.

Smart Village Nusantara merupakan wujud dukungan Telkom terhadap Pemerintah dalam membangun Indonesia dari potensi di desa-desa dengan mendukung pengembangan ekosistem desa digital demi ekonomi desa yang berkelanjutan.

Karanganyar, 1 Oktober 2020 – Pengembangan smart village atau desa cerdas di Indonesia dinilai dapat mendorong peningkatan aktivitas dan produktivitas ekonomi di desa-desa. Melihat potensi tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meramu pengembangan dan penerapan smart village melalui optimalisasi infrastruktur jaringan dan solusi ICT, yang dikenal dengan nama Smart Village Nusantara. Desa Kemuning di Jawa Tengah dan Desa Pangandaran di Jawa Barat menjadi desa percontohan pengembangan  di Nusantara.

Bertempat di Desa Kemuning, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara meresmikan desa percontohan pengembangan Smart Village Nusantara (1/10).

Turut hadir Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali dan Komisaris Independen Telkom, Marsudi Wahyu Kisworo. Peresmian Smart Village Nusantara juga diikuti secara daring dari Desa Pangandaran, Acara ini merupakan bagian dari rangkaian agenda piloting desa digital, Smart Village Nusantara sebagai bagian dari Smart City Nusantara milik Telkom.

Direktur Enterprise & Business Telkom, Edi Witjara dalam sambutannya mengatakan bahwa Smart Village Nusantara merupakan wujud dukungan Telkom terhadap Pemerintah dalam membangun Indonesia dari potensi di desa-desa.

“Melalui Smart Village Nusantara, Telkom hadir mendukung pengembangan ekosistem desa digital demi ekonomi desa yang berkelanjutan. Diharapkan ke depannya masyarakat di desa memiliki adopsi digital yang semakin baik dan akrab dalam menggunakan teknologi digital dalam mendukung berbagai aktivitasnya,” ujar Edi.

Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengapresiasi langkah Telkom dalam menginisiasi pengembangan desa melalui program Smart Village Nusantara. “Desa adalah masa depan Indonesia. Tiga sektor utama Indonesia yang tidak terkalahkan dari negara lain, yakni pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tentunya desa yang memiliki ketiga keunggulan tersebut harus dimaksimalkan, dibangun dan dibesarkan bersama. Semoga Desa Kemuning ini menjadi contoh bagi desa-desa di seluruh Indonesia,” ujar Budi Arie Setiadi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Ganjar mengharapkan agar melalui Telkom, entrepreneurship warga desa dapat terus didorong melalui kompetisi dan kolaborasi sehingga desa dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko turut mengapresiasi lahirnya Smart Village Nusantara. Moeldoko mengatakan, “Pemerintah menempatkan desa digital sebagai program prioritas nasional.

Dengan Smart Village Nusantara ini, dari sisi eksternal, desa akan membuka jendela dunia dan dikenal. Dari sisi internal, dengan digitalisasi desa ini akan mempermudah administrasi pemerintah dan peningkatan ekonomi desa.”

Pelaksanaan piloting Smart Village Nusantara difokuskan pada tiga aspek utama, yakni Pemerintah, ekonomi dan sosial, dengan target implementasi pada beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.

Berbagai aplikasi pendukung digitalisasi desa digelar sesuai kebutuhan dan karakteristik desa tersebut serta didorong optimalisasi pemanfaatannya untuk pengembangan berkelanjutan. Sehingga proses pendampingan masyarakat juga menjadi bagian dari agenda piloting desa digital, agar masyarakat menjadi bisa dan terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Desa Kemuning sebagai desa percontohan di Jawa Tengah ini memberikan kekuatan khusus bagi desa tersebut untuk dapat menjadi desa yang lebih powerful dalam pemanfaatan ICT untuk pembangunan desa dan masyarakatnya. Dukungan infrastruktur dan jaringan akses serta berbagai solusi dan aplikasi yang digelar diyakini dapat mendorong pengembangan dan penerapan desa digital dengan maksimal khususnya untuk sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa (Simpeldesa), User Central Management (UCM), Dashboard Desa, Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), e-Puskesmas, e-Posyandu, Pustaka Digital (PaDi), Bioskop Desa, Kasir Digital (iKas dan Bonum), e-Loket / Electronic Point of Sales (E-POS) dan Cashless Payment melalui QRen dan LinkAja! akan diimplementasikan untuk dapat mewujudkan Desa Kemuning sebagai desa yang mandiri dan semakin menyejahterakan warganya.

“Melalui Smart Village Nusantara dari Telkom ini, keseluruhan sistem berbasis digital yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk untuk digitalisasi desa, demi mendukung prioritas pembangunan nasional dalam era revolusi industri 4.0 sekaligus untuk mendorong keberlanjutan pembangunan nasional, membangun Indonesia menjadi lebih maju menuju Smart Nation,” tutup Edi.

Pjs Wali Kota Cek Data Covid-19 Kota Medan Melalui Command Center

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pjs Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho MT melakukan pengecekan data jumlah kasus terbaru Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Medan di Command Center Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (1/10). Pengecekan ini dilakukan guna mengetahui data terbaru kasus pasien baik yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pelaku perjalanan (PP).

Saat di Command Center, Pjs Wali Kota Medan yang didampingi Kadis Kominfo Kota Medan Zain Noval dan Kabag Humas Setdako Medan Arrahman Pane, melihat layar yang menampilkan jumlah data angka kasus di 21 kecamatan se-Kota Medan. Dari tampilan tersebut, Pjs Wali Kota Medan memperhatikan setiap detail data Covid-19 di Kota Medan.

Dikatakan Pjs Wali Kota Medan, pengecekan bertujuan untuk mengevaluasi data akhir Covid-19. Sebab, data tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi dan evaluasi bersama para camat dan kepala puskesmas terkait langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Hari ini kita akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama para camat dan kepala puskesmas se-Kota Medan. Untuk itu, perlu diketahui data terbaru sehingga kita dapat menentukan kebijakan dan keputusan dengan berbasis data untuk menghindari adanya kekeliruan sekaligus mengoptimalkan langkah baik yang sudah dan akan dilakukan,” kata Arief.

Selanjutnya, pria yang menjabat sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Sumut ini pun berharap rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan menghasilkan formula, langkah sekaligus strategi yang benar-benar dapat memberikan hasil optimal dalam pengendalian dan menekan kasus Covid-19 di Kota Medan.

“Berdasarkan data tersebutlah kita mengambil kebijakan dan langkah selanjutnya sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar dapat mengatasi permasalahan di lapangan,” ungkapnya seraya mengungkapkan bahwa sejauh ini upaya Pemko Medan dalam menangani Covid-19 sudah dilakukan dengan cara yang efektif.

Pemkot Terima LHP Kinerja dari BPK RI Perwakilan DIY

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga untuk tahun anggaran 2019 hingga semester satu 2020.

LHP kinerja tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK perwakilan DIY kepada Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Usai menyerahkan LHP, Kepala BPK Perwakilan DIY, Ambar Wahyuni mengatakan melalui penyerahan LHP Kinerja tersebut diharapkan menjadi acuan dan ditindaklanjuti ke depan atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan pihaknya melihat 3 sasaran pemeriksaan, diantaranya dari aspek kelembagaan dan pendanaan, aspek program penggunaan sampah dan juga dari aspek program penanganan sampah.

“Kita tentu berharap dari semua aspek tersebut tujuannya adalah bagaimana kita memikirkan sampah agar tertangani dengan baik. Semoga dari hasil LHP kinerja yang kita serahkan hari ini akan memicu dan memacu kinerja Pemkot Yogya dalam menyikapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kota Yogya ke depan,”jelasnya di kantor BPK RI DIY, Rabu (30/9/2020).

Menurutnya Pemkot Yogya telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah, seperti terus melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat melalui fasilitator pengelolaan sampah mandiri dengan 110 personil  yang tersebar di 45 kelurahan.

“Selain itu Pemkot Yogya telah berupaya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemilahan pada 481 bank sampah aktif yang dibina oleh Pemkot Yogya melalui aplikasi pelaporan bank sampah jogja” tandasnya

Sementara itu Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan ia berserta jajaran akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK berkaitan pengoptimalan pengelolaan sampah yang lebih baik dan maju lagi di Kota Yogya.

Menurutnya cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah.

“Dengan demikian pengolahan sampah di sumber penghasil sampah, termasuk rumah tangga merupakan kunci upaya penanganan sampah secara optimal,” katanya.

Ia pun mengungkapkan dalam upaya pengelolaan sampah, Kota Yogya memiliki 481 bank sampah aktif yang dikelola oleh RW.

“Dalam Bank sampah ini mereka berkreasi bagaimana sampah dapat dikelola dengan baik, tak hanya sampah an-organik, sampah organikpun bisa diolah menjadi barang yang bernilai,” imbuhnya.

Artinya, selain dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Yogya, bank sampah yang di kelola tiap-tiap RW ini juga dapat menjadi karya yang bisa dimanfaatkan dan dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Karang Taruna Siap Mendukung Pegadaian Sebagai Agen

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) terus mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui berbagai saluran distribusi, salah satunya menggandeng pengurus Karang Taruna seluruh Indonesia yang akan dikukuhkan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) pada 7 Oktober mendatang.

“Kerja sama dengan Karang Taruna akan sangat strategis bagi Pegadaian. Kami menyambut baik rencana ini dan berharap program ini segera berjalan,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto Selasa, 29 September 2020.

Sementara Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Nasional yang merupakan anggota DPR RI Komisi VI, Muhammad Rapsel Ali mengatakan, akan menyiapkan taruna – taruna di seluruh Indonesia untuk mendukung program ini, dan siap mendukung program-program Pegadaian.

Saat ini, ada kurang lebih tiga juta pengurus di tingkat desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jika bisa mendapatkan akses pembiayaan sekaligus mendukung pemasaran produk yang dimiliki Pegadaian, maka para pengurus Karang Taruna bisa menjadi agen. Dan apabila ini lancar dilaksanakan, kemitraan ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam pertemuan antara Rapsel sebagai pembina Karang Taruna Indonesia dengan Dirut Pegadaian Kuswiyoto di kantor pusat Pegadaian, kedua pihak juga membahas tentang  program Pasar Digital ( PaDi) yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.

“Program Pasar Digital (PaDi) ini sangat menarik dan Taruna bisa jadi mitra bagi seluruh BUMN di Indonesia. Intinya Karang Taruna siap bekerja sama dan menyukseskan program ini,” ujar Rapsel.

Program PaDi dapat memfasilitasi wirausaha muda dari Karang Taruna yang ada di Indonesia. Menantu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin tersebut optimis kolaborasi ini akan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor UMKM.

“Ini akan mendorong perekonomian bergerak lagi khususnya di tengah pandemi COVID-19 sejalan dengan program pemulihan ekonomi masyarakat yang diperlukan saat ini.” tambah Rapsel.

PaDi UMKM adalah sebuah platform digital, yang mempertemukan UMKM dengan perusahaan BUMN. Platform ini akan membantu mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM. Selain itu, PaDi akan membantu mempermudah akses pembiayaan yang selama ini kerap menjadi masalah pengembangan usaha, khususnya UMKM

Bukalapak Berikan Akses Yang setara Untuk Ciptakan Lapangan Pekerjaan Mandiri

Penulis
Rudi Sukmana
-

Suarapemerintah.id – Dalam rangka terus berupaya meningkatkan dampak positif yang luas kepada masyarakat, serta memberikan akses yang setara untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri dan memberikan kesempatan penghidupan yang lebih baik bagi setiap individu, Bukalapak terus melakukan upaya menciptakan inovasi terbaru, salah satunya dengan meluncurkan berbagai  produk virtual, termasuk di aplikasi Mitra Bukalapak.

Dengan total lebih dari 5.5 juta Mitra Bukalapak, warung tradisional dan agen individu mencatat kenaikan transaksi di bulan Juli tahun ini hingga sekitar 3 kali lipat dari bulan yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah  Mitra Bukalapak.

Pertumbuhan pesat ini juga didukung oleh model bisnis dan ragam produk virtual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar domisili para Mitra Bukalapak. Fitur Arrum Haji, Tabungan Emas, Jutawan, Bayar Tempo, Top Up E-Money serta Setor Tunai diluncurkan pada tahun ini juga dioptimalkan untuk mengatasi kendala minimnya akses terhadap produk keuangan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha mikro.

Pada acara diskusi dengan media, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menjelaskan, “Mitra Bukalapak tidak hanya menjangkau masyarakat di perkotaan saja tetapi berada di 477 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kami ingin ini menjadi pendorong untuk perluasan inklusi keuangan hingga ke pelosok, membawa transformasi yang tidak hanya berfokus di kota besar saja sehingga menutup kesenjangan yang ada lewat teknologi,” ungkapnya.

Inisiatif pemberdayaan wirausaha secara mandiri didukung penuh oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam kesempatan yang sama. Menteri Ida mengapresiasi kolaborasi perusahaan teknologi, perbankan dan keuangan yang diramu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jika semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan berusaha yang lebih mudah, aman dan secara signifikan memberikan kehidupan yang lebih baik, maka pemberdayaan masyarakat dan pergerakan ekonomi akan berjalan seiring dengan optimalisasi teknologi. Ini yang kita harapkan agar masyarakat bisa adaptif dan tetap menang pada situasi pandemi saat ini,” imbuh Menteri Ida.

Hal tersebut juga diakui oleh Ahmad, salah satu ‘juragan’ Mitra Bukalapak yang sudah dua tahun belakangan menekuni penjualan produk virtual, dalam kesempatan diskusi media daring hari ini. Ia mengungkapkan manfaat dari produk virtual ini,“Sehari-hari saya menjual produk virtual melalui aplikasi Mitra Bukalapak yang jadi andalan untuk jadi pemasukan keluarga. Walaupun saya hanya bisa bergerak melalui kursi roda, saya senang bisa melayani sampai lebih dari 40 transaksi pembelian voucher pulsa, token listrik, dan kirim uang setiap harinya,” tuturnya.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa kepatuhan pada protokol kesehatan membuat lebih banyak orang membutuhkan produk virtual karena harus tetap bekerja dan terkoneksi dengan orang lain dari rumah. Untuk itu, Mitra Bukalapak harus pandai memanfaatkan peluang dan tidak boleh kalah dalam situasi yang kurang menguntungkan saat ini.

Sebagai pionir di bisnis online to offline, Mitra Bukalapak diyakini dapat menjadi solusi pemberdayaan ekonomi yang dengan mudah mampu diadaptasi baik oleh agen individu, pemilik kios pulsa ataupun warung di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bukalapak berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari akses transformasi digital ekonomi melalui kehadiran Mitra Bukalapak.

Bluebird Tawarkan Ekstra Kenyamanan dengan Pembayaran Non-Tunai

Penulis
Rudi Sukmana
-

Suarapemerintah.id – PT Blue Bird Tbk, sebagai penyedia layanan transportasi taksi terdepan di Indonesia selalu menyediakan fasilitas serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Bluebird Group telah menghadirkan serangkaian kebijakan yang mendukung implementasi dari PSBB. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan dari metode pembayaran secara non-tunai guna meminimalisir kontak antara pengemudi dan penumpang.

Saat ini Bluebird Group tercatat telah menggandeng berbagai kerja sama baik dengan layanan e-wallet maupun Bank dalam menawarkan kemudahan metode pembayaran non-tunai yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, antara lain mulai dari GoPay, DANA, LinkAja, Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC, Bank Standard Chartered, Bank Permata hingga Bank Mandiri.

Aninda Perdana selaku General Manager, Corporate Communications dari PT Blue Bird Tbk mengatakan, “Bluebird selalu memprioritaskan keamanan penumpang sebagai salah satu faktor terpenting di setiap layanan Bluebird Group, terlebih dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami yakin Bluebird dapat memberikan ekstra kenyamanan bagi para penumpang melalui banyaknya aksesibilitas dan pilihan untuk metode pembayaran non-tunai.”

Aninda menambahkan bahwa beragam ketersediaan metode pembayaran non-tunai tersebut telah tersedia melalui aplikasi My Bluebird. Cara untuk mengaktifkan metode non-tunai hanya membutuhkan langkah mudah, dimana para pengguna setia aplikasi My Bluebird dapat menuju ke pilihan menu Payment, kemudian memilih Add Payment Method yang sesuai dengan alternatif pilihan dari pelanggan.

Beragam Metode Pembayaran Non-Tunai di Aplikasi My Bluebird

Pada penghujung 2019, Bluebird secara resmi telah menggandeng DANA, dompet digital dari, oleh, dan untuk Indonesia, sebagai salah satu alternatif metode pembayaran non-tunai di aplikasi My Bluebird. Kolaborasi ini hadir sebagai komitmen perusahaan untuk terus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan yang melakukan perjalanan dengan Bluebird.

Langkah Bluebird dalam menggandeng DANA merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat aksesibilitas dari pembayaran non-tunai. Sebelumnya pada Agustus 2018, Bluebird juga telah menjalin kerja sama strategis dengan LinkAja sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai ketika mereka menggunakan layanan Bluebird melalui aplikasi My Bluebird.

Aninda menambahkan bahwa Bluebird juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra bank guna memaksimalkan jangkauan kepada konsumen, di antaranya adalah Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank OCBC, Bank Standard Chartered, Bank Permata hingga Bank Mandiri. Kolaborasi antara Bluebird dengan mitra bank mencakup berbagai penawaran promo spesial yang diharapkan dapat semakin mendorong implementasi dari metode pembayaran dengan non-tunai, khususnya pada masa pandemi saat ini.

Sebagai tambahan, salah satu kerja sama terbaru dari Bluebird guna memperkuat pilihan layanan pembayaran secara non-tunai dilaksanakan bersama dengan GoPay pada Agustus 2020. Melalui kolaborasi ini, Bluebird menggandeng GoPay sebagai salah satu metode pembayaran melalui metode QRIS dimana pelanggan hanya perlu memindai kode QR yang terdapat dalam taksi dengan layanan GoPay yang berada di aplikasi Gojek. Tanda bukti pembayaran juga langsung masuk ke aplikasi Gojek sehingga pengguna tak perlu lagi meminta struk ke pengemudi. Fitur dari pembayaran melalui GoPay telah tersedia di lebih dari 11 ribu armada taksi Bluebird di seluruh Indonesia.

Protokol Kesehatan di Layanan Bluebird Group

Selain memaksimalkan metode pembayaran non-tunai di layanannya, Bluebird juga menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna Bluebird selalu melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh armada taksi, melakukan pengecekan temperatur bagi pengemudi sebelum beroperasi. Tak hanya itu, seluruh armada taksi Bluebird juga telah dilengkapi hand sanitizer serta dilakukan pengaturan tempat duduk dalam mobil untuk menjaga jarak aman. Pengemudi Bluebird juga diwajibkan memakai masker dan dipastikan kesehatannya lewat pemeriksaan kesehatan secara bergulir termasuk rapid test sebelum beroperasi.

“Dengan banyaknya metode pembayaran yang ditawarkan kepada penumpang, serta diiringi protokol kesehatan yang ketat kepada pengemudi dan armada, kami berharap layanan Bluebird akan terus menjadi pilihan yang aman dan nyaman bagai para penumpang saat mereka sedang bepergian,” tutup Aninda.

Resmi Disahkan, APBD-P Kabupaten Bogor Naik Rp.73,132 Miliar

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor, secara resmi menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.
Melalui Rapat Paripurna, yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bogor Rabu (30/09). Pemkab Bogor berhasil meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp.73,132 miliar rupiah atau naik 0,99 persen dari target sebelumnya.
“Alhamdulillah target pendapatan daerah kita naik di anggaran perubahan ini. Dari semula yang diusulkan Rp.7,398 triliun, menjadi Rp.7,471 triliun. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” kata Iwan.
Setelah pembahasan perubahan APBD 2020 tersebut, total belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.73,132 miliar, atau naik 0,86 persen dari total belanja semula yang diusulkan. “Belanja daerah kita juga naik dari semula Rp.8,503 triliun menjadi Rp.8,576 triliun,” ucapnya.
Pada belanja tidak langsung setelah pembahasan, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp.22,370 miliar, atau naik 0,57 persen dari belanja yang semula diusulkan.
“Belanja tidak langsung semula Rp.3,895 triliun. Tapi saat ini naik menjadi Rp.3,918 triliun. Kenaikan tersebut dari perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai dan belanja hibah,” ungkapnya.
Pada komponen belanja langsung setelah pembahasan, terdapat peningkatan sebesar Rp.50,761 miliar, atau 1,10 persen. “Pada belanja langsung awalnya Rp.8,503 triliun. Tapi ada peningkatan menjadi Rp.8,576 triliun,” ucapnya.
Masih kata Iwan, perubahan struktur pada komponen belanja daerah berakibat pada berubahnya komposisi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Menurutnya pada APBD murni tahun 2020 proporsi belanja tidak langsung mencapai 43,70 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 56,30 persen.
Dalam perubahan APBD ini, proporsi belanja tidak langsung mengalami kenaikan sehingga komposisinya menjadi sebesar 45,68 persen. “Sementara belanja langsung justru mengalami penurunan proporsi menjadi 54,32 persen,” bebernya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mengaku lega bisa menyelesaikan RAPBD-P menjadi APBD-P tepat pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.
Meski ditengah aral dan rintangan yang menghadang, pihaknya berhasil menyelesaikan APBD-P sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. “Batas akhir maksimal pembahasan memang hari ini. Dan Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan,” singkatnya.

Komnas Perempuan: RUU PKS Wajib Di Sahkan Untuk Melindungi Korban

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengeluarkan (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan  Seksual) RUU PKS dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 menimbulkan reaksi dan kecaman dari berbagai pihak.
Banyak pihak ingin memastikan RUU PKS ini dapat masuk ke Prolegnas prioritas dalam rapat DPR RI pada bulan Oktober mendatang. Sebab urgensi disahkannya RUU PKS ini sudah tidak dapat ditunda lagi.
Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, Olivia Chadijah Salampessy kepada Radio Tegar Beriman (Teman) 95,3 FM Diskominfo Kabupaten Bogor.
Menurutnya kehadiran RUU PKS ini sudah sangat diharapkan, karena jika nantinya RUU ini disahkan akan menjadi undang-undang yang bisa melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan, sehingga mendapatkan proses keadilan yang berkeadilan.
“Undang-undang ini akan mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku. Undang-undang ini juga akan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual”, tandas Olivia.
Ia menambahkan, RUU ini juga mencakup pemidanaan khusus bagi para pelaku baik itu di perusahaan, bagi pelaku-pelaku yang menghambat, yang bertindak lalai, ada sanksi-sanksi administrasinya. Kemudian undang-undang ini juga akan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan berbagai pencegahan dan tentunya juga akan menegaskan aturan terhadap berbagai layanan pemerintah maupun layanan negara.
“Catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 Maret 2020 menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008 sampai 2019 kekerasan terhadap perempuan naik hampir 800 persen artinya di tahun 2008 ada 54.425 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 431.471 kasus”, jelasnya.
Khusus untuk kasus kekerasan seksual saja, lanjut Olivia, di sepanjang tahun 2019 ada 4.898 kasus belum lagi kasus-kasus pengaduan baru yang berlangsung dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini. Komnas Perempuan sudah mengkompilasi dan mengklasifikasi mulai bulan Januari sampai Mei itu kurang lebih 900an kasus pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan. Padahal biasanya per bulan itu cuma 100an sebelum terjadi pandemi. Setelah terjadi pandemi kasusnya cenderung meningkat.
“Menariknya bahwa jenisnya pun menjadi beragam khususnya kasus-kasus yang diadukan itu kekerasan berbasis online meningkat luar biasa. Kenapa ini RUU PKS harus segera didorong, karena setiap kasus yang diadukan hanya 29 persen diproses di kepolisian, dari yang diproses itu Cuma 22 persen bisa diputuskan di pengadilan”, terangnya.
Kami Komnas Perempuan, seluruh jaringan masyarakat sipil, seluruh komponen masyarakat meminta para wakil rakyat membuka mata, membuka hati, melihat sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan karena “kelalaian negara” dalam menghadirkan hukum yang komperhensif bagi pemenuhan hak-hak korban.

“Saatnya, lanjut Olivia, kita semua bergandeng tangan, karena semakin banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya RUU PKS maka otomatis semakin banyak juga orang yang tertolong dan terlindungi dari tindak kekerasan seksual di negara ini”, tandasnya.

1...4,7504,7514,752...4,861Halaman 4,751 dari 4,861