Beranda blog Halaman 4756

Menko Luhut Tekankan Pentingnya Implementasi Strategi Penanganan Covid 19 dari Hulu ke Hilir

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meninjau Gudang Darurat Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat didampingi oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Jakarta pada Hari Selasa (29-9-2020). Gudang tersebut berfungsi untuk menyimpan logistik yang dimiliki oleh PMI dalam upaya penanganan Covid 19.

Pada kesempatan itu, Menko Luhut diberi kehormatan untuk ikut melepas armada penyemprot disinfektan PMI yaitu 45 Gunner yang akan melakukan penyemprotan di jalan jalan utama jabodetabek, 200 mini van serta 160 kendaraan roda 3, dan 1000 sprayer gendong yang dapat melakukan penyemprotan disinfektan di gang serta jalan jalan sempit yang ada di wilayah Jabodetabek.

Disela-sela kunjungan tersebut, Menko Luhut mengatakan bahwa untuk menangani jumlah kenaikan kasus Covid-19, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu fokus menangani dari hulu lalu ke hilir.

Pemerintah telah menerapkan beberapa strategi untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Terdapat dua strategi untuk mengatasi masalah dari hulu. Pertama, menurutnya adalah pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan melakukan kampanye perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran Covid-19 serta menggencarkan tracing dan isolasi.

Langkah kedua menurut dia adalah membangun pusat-pusat karantina dan isolasi. Karantina terpusat disediakan untuk pasien Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) dan ringan di kota-kota dengan kasus Covid-19 tertinggi di delapan provinsi. Lokasi ini tentunya akan tetap menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti peralatan kesehatan dan obat.

Kemudian, strategi ketiga menurut Menko Luhut adalah strategi di hilir. “Pada tahap ini kita membenahi manajemen perawatan pasien Covid19 untuk meningkatkan recovery rate dan menurunkan mortality rate ,”jelasnya kepada pengurus PMI pusat dan tamu undangan.

Lebih jauh, untuk strategi hilir tersebut, Menko Luhut menjelaskan bahwa Kemenkes telah membuat Protokol Standar Perawatan Pasien Covid 19 yang memuat acuan standar penanganan pasien Covid 19 dari derajat ringan, sedang hingga berat. Dalam buku panduan tersebut juga telah tercantum alat dan obat yang harus diberikan kepada para pasien Covid 19. “Obat-obatan ini diutamakan berasal dari produksi dalam negeri,”tambahnya.

Yang tak kalah penting, kata Menko Luhut bahwa masyarakat Indonesia juga akan memperoleh vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia mulai November 2020 hingga Desember 2021.

Selain tiga strategi yang sudah disebutkan sebelumnya, PMI sendiri telah menginisiasi kegiatan penyemprotan menggunakan tangki gunner. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 PMI Provinsi di 53 Kabupaten/Kota. Selain itu, PMI pun melakukan penyemprotan desinfektan di fasilitas publik di 34 PMI Provinsi di 382 Kabupaten/Kota

“Penerima manfaat dari kegiatan ini lebih dari 51 juta jiwa, 20.474.913 jiwa untuk tangki gunner dan 31.005.056 jiwa untuk penyemprotan di fasilitas publik”, beber Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di tempat yang sama.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ginanjar Kartasasmita selaku Wakil Ketua Umum PMI , Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, dan beberapa perwakilan PMI Pusat.

Mahasiswa UIN Meneliti Mangga Di Ajang 12th NNC Finlandia

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogjakarta Fahrul Nurkholis terpilih sebagai bagian bagian Indonesia dalam ajang 12th Nordic Nutrition Conference (NNC) 2020 di Helsinki, Finlandia. Fahrul bahkan menjadi delegasi Indonesia termuda pada ajang yang akan berlangsung 14-16 Desember mendatang.

NNC diadakan lima tahun sekali. NNC ke 11 diadakan di Sweden pada Tahun 2016. Adapun NNC ke 12 diselenggarakan tahun ini di Helsinki, Finlandia. Dari sekitar 3000-an peserta yang berasal dari S1, S2 dan S3, Fahrul berhasil lolos masuk 300 orang yang akan diundang di Helsinki.

Keikutsertaan Fahrul bermula dari  penelitiannya yang berjudul: “Mango Sugar Rich in Antioxidants and Polyphenols: A Potency for Developing Functional Sugar Prospective for Antidiabetic”.  Melalui penelitian ini, Fahrul mengungkap bahwa mangga  mengandung senyawa yang berfungsi sebagai Antioksidan.

“Buah mangga yang banyak di kampungnya, Wonorejo, Majayan, Madiun mempunyai senyawa antioksidan bagi penyembuhan penyakit diabet miletus,” kata Fahrul di Jakarta, Selasa (29/10).

Penelitian pria berusia 20 tahun ini masuk 10 besar lomba essay yang digelar UGM Yogjakarta. Hasil penelitian itu juga pernah didaulat sebagai juara harapan 2 nasional dalam kompetisi yang digelar  Fakultas Kedokteran Universitas Jember.

Fahrul saat ini tercatat sebagai mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Meski usianya relatif muda, tetapi Fahrul sudah berhasil mengukir prestasi hingga tingkat internasional.

Selama melaksanakan penelitian, Fahrul dibimbing oleh Dosen UIN Sunan Kalijaga Isma Kurniatanty. Selain tampil dalam conferensi tersebut, hasil penelitiannya juga akan dipublikasikan di Jurnal Index Scopus Q1 di Current Developments in Nutrition by Oxford University Press.

“Saya bangga kepada Fahrul yang telah membawa nama baik UIN Sunan Kalijaga bahkan di kancah internasional,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN Yogjakarta Abdul Rozaki.

“Mahasiswa PTKI tidak kalah dengan mahasiswa PT lainnya di Indonesia dan ini membuktikan bahwa UIN Sunan Kalijaga mendunia,” tutupnya.

Kasus Positif Covid Rata-Rata Menunjukkan Pelandaian atau Penurunan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Dua pekan pasca turunnya perintah Presiden Joko Widodo kepada Menko Marves Luhut Pandjaitan untuk mengkoordinasikan penanganan Covid 19 di delapan provinsi, nampak bahwa jumlah kasus mingguan terkonfirmasi positif rata-rata menunjukkan penurunan.

Delapan provinsi penyumbang terbanyak jumlah kasus positif di Indonesia itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

“Kalau dilihat dari indikator di delapan provinsi secara mingguan, terjadi penurunan penambahan kasus konfirmasi dan angka kematian, kecuali Jawa Barat. Khusus Jawa Barat, secara rata-rata wilayah Bogor, Bekasi dan Depok berkontribusi terhadap lebih dari 60% total peningkatan kasus di Jawa Barat dalam 2 minggu terakhir.

Oleh karena itu penanganan kasus di Jabodetabek akan dilakukan secara terintegrasi”ujar Jubir Menko Marves Jodi Mahardi di Jakarta pada Hari Selasa (29-9-2020).

Dengan perkembangan positif ini, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menurutnya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh gubernur di kedelapan provinsi, jajaran Polda, Kodam, Kemenkes, Satgas Covid 19 serta tim lain yang terlibat.

“Tapi pak Menko minta agar pemerintah pusat dan daerah tidak lengah dan tetap terus fokus pada upaya penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian sesuai perintah Presiden.

Kita akan terus bekerja untuk memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk perawatan pasien Covid-19 , mendorong peningkatan testing dan tracing yang lebih tepat sasaran, serta kampanye perubahan perilaku sesuai protokol kesehatan,”kutip Jodi.

Tingkatkan Kualitas Manasik Haji dan Umrah , PHU & IPMHUI Sinergi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kemenag terus berupaya meningkatkan kualitas manasik haji dan umrah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan Ittihad Pembimbing Muthowif Haji dan Umrah Indonesia (IPMHUI).

Sinergi ini ditandai penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar dengan Ketua IPMHUI Ali Masykur Musa di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (29/09).

Hadir sebagai saksi, Direktur Bina Haji Khoirizi, Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji Arsad Hidayat, serta jajaran pengurus IPMHUI.

Nizar mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah efektif dan implementatif, guna meningkatkan kualitas pembimbing ibadah haji dan umrah. Dia berharap ke depan, lahir pembimbing ibadah yang profesional dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Kemenag.

“Ini langkah efektif untuk meningkatkan kualitas pembimbing ibadah haji dan umrah yang profesional. Diharapkan, standar yang akan dirumuskan  nantinya diakui secara nasional bahkan internasional,” ujar Nizar.

Menurut Nizar, MoU ini harus segera ditindaklanjuti, antara lain dengan merumuskan standar kompetensi pembimbing manasik haji dan umrah. Termasuk dalam cakupan MoU ini juga, rumusan standar materi, sarana prasarana, dan pembiayaan. “Muthowif nantinya tidak hanya dipahami sebagai pendamping haji, tapi juga membimbing serta mendampingi rangkaian ibadah haji dan umrah di tanah suci,” jelasnya.

Ali Masykur Musa mengapresiasi kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama ini merupakan langkah awal dalam persiapan membina dan mendampingi tamu-tamu Allah.

“MoU Kemenag dan IPMHUI berdimensi ibadah ruhani yaitu memenuhi undangan Allah melalui ibadah haji,” terangnya.

MoU ini akan ditindaklanjuti dengan merumuskan bersama konsep peningkatan kapasitas pembimbing haji dan umrah.

“IPMHUI selalu siap untuk apa saja yang menyangkut perbaikan dalam peningkatan kapasitas pembimbing haji dan umrah, dalam planing, aktualisasi dan evaluasi,” jelasnya.

“MoU ini menjadi payung kegiatan dan pintu bagi stakeholder, ormas keagamaan dan biro travel untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas,” pungkasnya.

Kemenag Gelar Bimtek Hisab Rukyat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama menggelar Bimbingan Teknis Hisab Rukyat. Kegiatan yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini berlangsung mulai 29 hingga 30 September 2020, di Depok, Jawa Barat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mencari kader-kader baru di bidang hisab rukyat,” tutur Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag Ismail Fahmi, Selasa (29/09).

Oleh karenanya, dalam kegiatan ini diundang 40 peserta yang berasal dari unsur Ormas Islam, pesantren, majelis taklim, praktisi hisab rukyat, serta pegawai Kementerian Agama.

Ismail Fahmi menuturkan, hisab rukyat memiliki peran penting dalam peribadatan umat Muslim. Sejumlah ketentuan peribadatan dalam Islam tidak hanya dikaitkan dengan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga terkait dengan waktu, tempat, dan arah kiblat.

“Keabsahan sebagian ibadah menurut syari’at Islam tergantung pada ketepatan waktu, tempat, atau arah,” kata Fahmi.

Salat fardu  misalnya, memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dan menghadap kiblat.

Sayangnya, tak sedikit masjid-masjid di Indonesia kurang tepat mengarah ke kiblat. Sementara itu tidak jarang pula ditemukan perbedaan jadwal waktu salat di suatu tempat yang secara geografis berdekatan.

“Kerap kita temui, kumandang adzan yang menandai masuknya waktu salat antara masjid-masjid yang berdampingan kadang-kadang berbeda beberapa menit,” tutur Fahmi.

Perbedaan ini menurutnya seringkali bukan disebabkan masjid yang satu tidak adzan pada awal waktu. “Tetapi justru karena jadwal waktu salatnya (yang dijadikan acuan) berbeda,” ungkap Fahmi.

“Masjid yang satu menggunakan jadwal yang dibuat secara real time atau khusus untuk hari dan tanggal tersebut, sedangkan yang lain menggunakan jadwal waktu shalat abadi, atau menggunakan konversi waktu dari jadwal yang dibuat untuk tempat tertentu yang memiliki perbedaan waktu cukup besar,”tutur Fahmi menjelaskan.

Pengetahuan semacam ini menurut Ismail akan dimiliki bila seseorang telah mempelajarinya. “Untuk itu, Kemenag merasa perlu mengkader tenaga  yang terampil. Ini untuk memperkecil perbedaan di tengah masyarakat di bidang ilmu hisab dan rukyat,” paparnya.

Menko Luhut Tekan Sertifikasi TKDN Produk Kesehatan Dan Farmasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menekankan, sertifikasi khusus bagi produk kesehatan dan farmasi dalam negeri itu mutlak diperlukan demi meningkatkan penggunaan produk farmasi dalam negeri. Hal ini akan berdampak sangat besar bagi peningkatan perekonomian nasional.

“Presiden telah menginstruksikan, pentingnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Kita gunakan sebanyak mungkin produk dalam negeri, jadi masalah sertifikasi ini harus betul diperhatikan. Ini akan memicu kalangan industri nasional kita memproduksi buatan dalam negeri. Hal ini akan berujung pada peningkatan penggunaan farmasi dalam negeri, jadi kita tidak lagi impor,” ujar Menko Luhut dalam arahannya di video conference Rapat Koordinasi Pembiayaan Sertifikasi TKDN oleh Pemerintah melalui APBN, Selasa (29-9-2020).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang turut hadir dalam rakor virtual tersebut kemudian menyatakan, bahwa kementeriannya akan mendukung penuh ide tersebut. Ia pun mengusulkan agar nantinya tidak hanya produk farmasi saja yang nmendapatkan sertifikasi, tetapi produk dalam negeri lainnya juga.

“Ini sangat penting, menyangkut angka sertifikasi 10.000 produk farmasi. Produk-produk tersebut akan kita sertifikasi melalui dukungan APBN, nantinya diharapkan tidak hanya soal farmasi, tetapi secara keseluruhan untuk membangkitkan kemandirian nasional. Dengan TKDN kita akan menjadi pemain di rumah sendiri, ini akan kita dorong terus. Dengan anggaran yang disiapkan, kami akan support industri farmasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan, terkait anggaran dari APBN untuk mendukung program sertifikasi produk farmasi dalam negeri, pihaknya terus bersinergi dengan DPR.

“Hari ini persetujuan dari DPR, PAGU masing-masing K/L tidak mengalami perubahan. Bisa dimasukkan dalam program PEN tahun ini dan juga akan kita optimalkan di tahun 2021. Bu Menkeu Sri Mulyani juga akan mensupport,” jelasnya.

Merespon hal tersebut, kalangan industri farmasi  dalam negeri pun menyambut baik dan sangat mengapresiasi langkah pemerintah. Diketahui, kalangan industri farmasi dalam negeri, tetap jeli dan kreatif dalam memandang dampak pandemi.

“Bagi kalangan industri yang jeli dalam memandang peluang, saat ini mulai mengekspor produk-produk yang ‘nongkrong’ dan belum terserap oleh dalam negeri. Kita sangat menunggu adanya sertifikasi ini, dan menanti bangkitnya produk dalam negeri . Dari kami, sudah beberapa industri farmasi dalam negeri yang memulai untuk membuat sendiri bahan bakunya, kita tidak lagi impor,” ujar salah seorang perwakilan industri farmasi nasional yang turut hadir.

Adapun, kebutuhan anggaran tambahan tahun 2021 dalam rangka fasilitasi sertifikasi TKDN sebesar Rp 163,5 milyar, dan akan digunakan untuk melakukan sertifikasi TKDN sekurang-kurangnya untuk 10.000 produk.

Data Kemenperin menyebutkan, terkait kekuatan industri APD dan Masker dalam negeri; untuk Coverall-Medical, produksi per bulan sebanyak 37,139,215 pcs, produksi s/d bulan Desember sebanyak 334,252,935 pcs, dan kebutuhan s/d Desember sebanyak 8,529,188 pcs, jadi ada selisih sebanyak 325,723,747 pcs.

Sementara, Masker Surgical, produksi per bulan sebanyak 350,536,160 pcs, Produksi s/d bulan Desember sebanyak 3,154,825,440 pcs. Kebutuhan s/d Desember 129,839,311 pcs, dan ada selisih sebanyak 3,024,986,129 pcs.

Bahan baku APD dan Masker (Meltblown), bahan baku masker berupa meltblown kemampuan nasional sebesar 200 ton/bulan dengan estimasi produksi s/d Desember 1.800 ton, kebutuhan Bahan Baku Meltblown 4.659.705 ton/bulan.

Menko Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Perawatan Pasien Covid

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Untuk memperlancar perawatan pasien Covid 19 di rumah sakit, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meminta agar BPJS kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid 19.

“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi _cash flow_ rumah sakit yang merawat pasien Covid 19,”ujarnya ketika memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid 19 di Jakarta pada Hari Selasa (29-9-2020).

Menjawab permintaan Menko Luhut, Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan bahwa dari 1906 RS penyelenggara pelayanan Covid 19 diseluruh Indonesia, hanya 1356 RS yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim sama sekali. “Tiga terbanyak ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara,” ujarnya kepada Menko Luhut.

Untuk ini, Menko meminta para gubernur yang hadir dalam rakor, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Bali Wayan Koster untuk berkoordinasi dengan BPJS. “Tolong para gubernur segera perintahkan dinas kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan di daerah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum mengajukan klaim dan verifikasi klaim RS yang belum selesai agar penanganan pasien covid tidak tersendat,” pintanya.

Menambahkan, Dirut BPSJ Kesehatan Fahmi Idris dalam kesempatan itu meminta dinas kesehatan di daerah yang rumah sakitnya belum mengajukan klaim penanganan pasien Covid untuk segera mengajukan klaimnya. “Hingga kini kami sudah membayar klaim sebesar Rp 4,4 Triliun ke rumah sakit di sebelas provinsi prioritas, dan ada Rp 2,8 Triliun nilai klaim yang sedang dalam proses verifikasi,” bebernya.

Sementara itu, untuk mempermudah rumah sakit mengajukan klaim perawatan pasien Covid 19, Fahmi mengatakan bahwa bersama dengan Kemenkes dan BPKP, BPJS telah melonggarkan saringan untuk verifikasi klaim. “Melalui revisi Kepmenkes Nomor HK 228/2020 tentang juknis klaim penggantian biaya perawatan pasien emerging tertentu bagi RS penyelenggara perawatan Covid 19 menjadi Kepmenkes Nomor HK 446/2020, kriteria saringan untuk sengketa verifikasi klaim berkurang dari 10 menjadi hanya 4 saja,” katanya. Kini, klaim tidak bisa dibayarkan oleh BPJS bila dokumen yang diajukan tidak lengkap, kriteria penjaminan tidak sesuai kebutuhan, diagnosis komorbid (penyakit penyerta) tidak sesuai ketentuan dan diagnosis komorbid/komplikasi merupakan dari diagnosis utama.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan bahwa di wilayahnya kendala pengajuan klaim rumah sakit ada empat. Kendala itu antara lain belum tersedianya petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus Covid dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan, perbedaan persepsi antara DPJP dengan verifikator terkait diagnosis komorbid dan kriteria pulang dan kriteria akhir penjaminan. Kemudian, kendala lainnya adalah pengobatan terapi tambahan seperti intravena, immunoglobulin, plasmaconvelesens, stem sel dan anti interleukin yang masih dalam tahap klinis tidak dapat diklaimkan ke Kemenkes.

Menanggapi pernyataan Gubernur DKI ini, dengan tegas Menko Luhut meminta kepada Dirut BPJS Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien Covid ini dapat diklaimkan. “Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri,” tukasnya. Hal ini tambahnya termasuk perawatan bagi bayi yang lahir dari ibu pengidap Covid 19 seperti yang ditanyakan oleh salah satu pesera rakor dari RS Universitas Indonesia.

Terakhir, Menko Luhut meminta kepada semua gubernur yang hadir agar terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien Covid 19 yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan 5 perhimpunan dokter spesialis. “Kepada semua gubernur dan perwakilan kepala daerah yang hadir saya minta di minggu kedua Oktober cek suplai obat untuk semua RS Rujukan Covid 19 jangan sampai ada korban karena ngga ada obat begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi,” tutupnya.

Pemerintah Siapkan Program Penaksiran Risiko Maritim Nasional

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Sebagai negara kepulauan maritim, angkutan di perairan adalah instrumen penting dalam mempersatukan komunitas di berbagai bagian Indonesia. Aktivitas pelayaran tidak dapat dilepaskan dari bahaya dan risiko.

Sekalipun demikian, pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengelola dan meminimalisir risiko yang ada. Sebagai modal awal langkah mitigasi dan pengelolaan risiko kecelakaan pelayaran dan angkutan di perairan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menginisiasi program Penaksiran Risiko Keselamatan Maritim Nasional (National Maritime Safety Risk Assessment).

Program tersebut dibuka melalui rapat kickoff dalam rangka konsultasi awal dengan para pemangku kepentingan di Bekasi pada Selasa (29-09-2020).

“Program ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran bahaya kecelakaan, potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan, sebagai bekal menentukan langkah dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan di perairan Indonesia.”

tutur Nanang Widiyatmojo, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim. Menurutnya, dalam melakukan penaksiran risiko pemerintah menggunakan metode Formal Safety Assessment (FSA) yang telah disusun oleh International Maritime Organization (IMO) sebagai standar panduan untuk mengevaluasi risiko keselamatan maritim.

Sebagai forum pembuka, masukan yang diperoleh dari diskusi ini akan menjadi pertimbangan pelaksanaan program nasional penilaian risiko sehingga dapat menghasilkan dokumen risiko pelayaran yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan peningkatan keselamatan maritim di masa mendatang.

Akademisi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan peneliti Universitas Indonesia (UI) yang hadir dalam rapat kick-off tersebut menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan FSA, umumnya digunakan beberapa metode dalam melakukan kajian, diantaranya metode fuzzy logics, evidential reasoning, dan Bayesian network. “Dalam program ini kita berencana menerapkan metode fault tree analysis (FTA), yang mengombinasikan ketiga metode ini,” ujar Nanang.

Metode-metode pendekatan ini menjadi dasar yang penting untuk merencanakan pelaksanaan kajian yang akan dilaksanakan dengan mengolah data dan informasi terkait faktor-faktor bahaya dan risiko kecelakaan maritim yang saat ini tersebar di beberapa instansi.

“Ada banyak sekali sumber bahaya yang menjadi faktor kecelakaan pelayaran. Secara garis besar dapat kita kategorisasi ke dalam faktor-faktor utama seperti kondisi interen kapal, kondisi lingkungan, kondisi manusia, dan kondisi atau faktor lainnya,” tutur salah satu peserta dari Kementerian Perhubungan.

Menyambung pernyataan ini, peserta dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menimpali, “terkait dengan faktor lingkungan, misalnya, kondisi cuaca oseanografi menjadi faktor yang sangat relevan, Tentu risiko dari kondisi cuaca perlu dinilai berdasarkan jenis dan ukuran kapalnya.”

Forum diskusi ini menghadirkan beberapa pihak yang mewakili kementerian, lembaga, dan akademisi terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; TNI Angkatan Laut; Badan SAR Nasional; Biro Klasifikasi Indonesia; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Komite Nasional Keselamatan Transportasi; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Universitas Indonesia; dan perwakilan Ahli Keselamatan Keamanan Maritim Indonesia.

Sekjen ESDM: Penyediaan Energi Harus Tetap Optimal di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial memastikan keterbatasan aktivitas fisik di tengah masa pandemi Covid-19 tidak memengaruhi penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) kepada masyarakat. Penyaluran energi tetap optimal agar perekonomian masyarakat tetap berjalan baik.

“Pemerintah meminta kepada Pertamina untuk tetap menyediakan BBM di masyarakat dan juga menjamin BBM dalam rangka mendukung perekonomian. Beberapa SPBU juga kita tetap meminta beroperasi 24 jam. Demikian juga kepastian agar pasokan LPG bagi rumah tangga tetap terjaga,” ungkap Ego saat diskusi pada acara program PrimeTalk di Metro TV, Senin (28/9).

Sebagai komoditas vital bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang, sambung Ego, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi dan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG ke seluruh wilayah RI.

Pelayanan pendistribusian ini, sambung Ego, telah dibarengi melalui sistem operasionalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan protokol kesehatan yang ketat. “Termasuk penyediaan wastafel dan (penyemprotan) disinfektan di area SPBU,” ungkap Ego.

Ego mengakui pergerakan konsumsi BBM dan LPG mengalami penurunan semester awal 2020 ini. “Konsumsi BBM kita di Semester I 2020 menurun sebesar 13% kalau kita bandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dilaksanakannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) bahkan terjadi penurunan demand mencapai sebesar 50% di beberapa kota besar, seperti Jakarta,” jelasnya.

Dalam kondisi normal, catatan Kementerian ESDM menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi BBM rata-rata sebesar 2,7 persen per tahun, bahkan konsumsi LPG meningkat rata-rata 5 persen per tahun.

“Ini tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia, dampak pandemi terhadap sektor energi pasti sangat signifikan, baik investasi maupun yang bersinggungan langsung kepada masyarakat,” tutur Ego.

Untuk BBM sendiri konsumsi pada tahun 2015 sebesar 67,51 juta kilo liter dan terus merangkak naik di tahun 2016 (68,15 juta kl), 2017 (70,98 juta kl), 2018 (74,08 juta kl) dan 2019 (75,12 juta kl). Hal serupa juga terjadi pada LPG, tingkat konsumsi LPG di masyarakat cenderung mengalami kenaikan, yakni 2015 (6,38 juta metrik ton), 2016 (6,64 juta Mton), 2017 (7,19 juta Mton), 2018 (7,56 juta Mton), dan 2019 (7,7 juta Mton).

Pada kesempatan yang sama, CEO Commercial & Trading Subholding Pertamina Mas’ud Khamid menyatakan, selama pandemi ini ada tiga hal utama yang memperngaruhi kinerja Pertamina.

Pertama adalah menurunnya permintaan secara tiba-tiba. Kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing dan yang terakhir adalah penurunan harga crude sebagai bahan baku dari bahan bakar minyak. “Kita popularkan (kondisi ini) dengan triple shock,” ungkap Mas’ud.

BBM Satu Harga Tetap Jalan

Di tengah pandemi, jaminan ketersediaan BBM tetap berlaku untuk keberlanjutan program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia. “Pemerintah berharap kepada Pertamina dan Badan Usaha (BU) swasta agar program BBM Satu Harga ini bisa terus berjalan maksimal dan tidak memberatkan Pertamina sebagai penugasan,” ungkap Ego.

Ego menilai kehadiran program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2016 ini sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus mengurangi disparitas harga jual BBM di kota-kota besar dengan daerah pelosok. “Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM di kota besar,” jelasnya.

Hingga tahun 2019 lalu sebanyak 170 titik BBM Satu Harga yang dibangun baik Pertamina maupun BU swasta. Kementerian ESDM memproyeksikan hingga tahun 2024 akan ada penambahan 330 titik, yakni 83 titik di 2020, 76 titik di tahun 2021, 72 titik di 2020, 56 di tahun 2023, dan 43 di tahun 2024.

Khusus tahun 2020, 83 titik ini akan dibangun semuanya oleh Pertamina dengan rincian, Sumatera 17 titik, Nusa Tenggara 16 titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 8 titik, Maluku 16 titik, dan Papua 14 titik.

“Pemilihan diprioritaskan untuk wilayah yang paling mendesak dan mempertimbangkan kesiapan daerah mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses,” kata Ego.

Ego mengakui, saat ini masih terdapat lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok yang masih mengalami kesulitan akses dan mahalnya BBM. “Sulitnya akses merupakan kendala tersendiri bagi pendistribusian BBM. Sehingga harga BBM di pelosok lebih mahal dibanding harga BBM di kota,” tutupnya.

Menteri ESDM: Peraih Penghargaan Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pagi ini, Selasa (29/9) Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif membuka acara Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik Tahun 2020. Menteri ESDM berharap perusahaan-perusahaan penerima penghargaan dapat menjadi role-model dan etalase untuk penerapan kaidah teknik pertambangan.

“Saya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara ini dengan menaruh harapan bahwa hal ini dapat menjadi benchmark yang nyata bagi pengelolaan kaidah teknik pertambangan untuk badan usaha pertambangan lainnya,” ujar Arifin.

Kepada penerima penghargaan, Menteri Arifin mengucapkan selamat dan berharap mereka dapat menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya.

“Saya mengucapkan selamat kepada badan usaha pertambangan yang menerima piagam prestasi, trofi prestasi tiap aspek, serta trofi Penghargaan Terbaik Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan. Saya berharap agar badan usaha pertambangan dan badan usaha jasa pertambangan yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi role-model, etalase, serta a place to see and be seen untuk penerapan kaidah teknik pertambangan,” harap Arifin.

Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik Tahun 2020 merupakan kegiatan rutin dari Kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara.

Kegiatan ini merupakan ajang pemberian apresiasi dari Pemerintah kepada badan usaha pertambangan dan badan usaha jasa pertambangan yang telah melakukan upaya untuk mematuhi kaidah teknis, melaksanakan konservasi sumberdaya dan cadangan, menciptakan kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan praktek pertambangan yang baik atau Good Mining Practices.

Pemberian Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik Tahun 2020 tahun ini terdiri atas :

  1. Penghargaan Terbaik Atas Keberhasilan Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
  2. Penghargaan Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara
  3. Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hiudp Pertambangan Mineral dan Batubara Penghargaan Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara.
  5. Penghargaan Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk Penghargaan Terbaik Atas Keberhasilan Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik diberikan kepada:

  1. PT J Resources Bolaang Mongondow untuk Terbaik Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Kelompok Komoditas Mineral; dan
  2. PT Adaro Indonesia untuk Terbaik Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Kelompok Komoditas Batubara.
1...4,7554,7564,757...4,861Halaman 4,756 dari 4,861