Beranda blog Halaman 4781

Menag: “Kenali dan Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya” Ke 22 Pejabat

Penulis
Sopyan
-
Menag: Kenali dan Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya Ke 22 Pejabat Eselon II

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi melantik 22 pejabat  dalam Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II), Selasa (15/09) siang. Pelantikan yang  digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta ini hanya dihadiri secara fisik oleh sembilan pejabat yang dilantik. Sementara 13 lainnya, mengikuti melalui sambungan video conference.

Pejabat yang dilantik terdiri dari Kepala Kanwil, Kepala Biro pada PTKIN, Kepala Pusat, Inspektur pada Itjen, serta Direktur pada Unit Eselon I Kemenag. Hadir sebagai saksi pelantikan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi Oman Fathurahman.

Pelantikan juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Agama.

Menag menyampaikan, dalam proses rotasi dan mutasi sering kali ada suara sumbang yang menyatakan  bahwa seseorang kurang tepat berada dalam suatu jabatan. “Lalu, apa yang harus dilakukan oleh para pejabat yang baru dilantik? Tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang tepat dalam jabatan tersebut,” pesan Menag.

“Caranya, dengan mengenali tugas pokok jabatan dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga, suara sumbang tersebut akan hilang dengan sendirinya,” imbuh Menag.

Anggaran Untuk Pendidikan Islam Sebanyak 52 Triliun

Penulis
Sopyan
-
Anggaran Untuk Pendidikan Islam Sebanyak 52 Triliun

Suarapemerintah.id –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara  Kementerian Agama dengan Komisi VIII  DPR pada 14 September 2020, telah menyepakati pagu anggaran sebesar Rp68,961 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp52,523 triliun atau lebih 80% untuk penyelenggaraan pendidikan Islam.

Anggaran Pendidikan Islam itu sekilas tampak sangat besar. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik yang dikelola, maka anggaran tersebut  masih tergolong rendah. Demikian juga jika dikomparasikan dengan anggaran  kementerian lain yang juga mengelola pendidikan. Belum lagi kalau dilihat jenis dan varian pendidikannya yang sangat beragam sehingga ini juga dibutuhkan afirmasi beragam yang membutuhkan lebih besar anggaran.

Saat ini, pendidikan Islam memiliki 350.059 lembaga, 29.335.506 peserta didik dan 2.374.345 pendidik. Jumlah lembaga sebanyak ini, hampir 80 % swata yang dalam pengelolaannya sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Meski pemerintah sudah mempersiapkan regulasi, fasilitasi dan memberikan afirmasi, tetapi ini masih jauh yang diharapkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang ideal. Saat ini pemerintah baru fokus untuk institusi negeri baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Fokus perhatian ini sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari waktu ke waktu walaupun masih belum seperti yang diharapkan.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang dipersiapkan secara cermat, matang dan sungguh-sungguh berorientasi di masa depan, maka pemanfaatan anggaran yang meskipun masih dirasakan kurang,  akan tetap menjaga keberlangsungan, efektif, efesien dan sesuai program prioritas yang telah ditetapkan. Dengan sedikit menoleh ke belakang, diharapkan hal-hal yang selama ini kurang mendongkrak dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan bisa dihindarkan. Dan yang lebih penting adalah respon cepat terhadap persoalan kekinian dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa datang telah dipersiapkan.

Agar pencapaian pelaksanaan pendidikan lima tahun yang akan datang lebih baik dari sebelumnya, maka haluan-haluan strategis yang akan  menjadi landasan pengambilan kebijakan harus dirumuskan secara brilian. Di samping berdasarkan data, fakta, dan harapan, analisis-analisis futuristik juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak hanya visi dan harapan, pemahaman terhadap kondisi hari ini sebagai titik berangkat, tantangan-tantangan selama lima tahun program dijalankan, serta pandangan futuristik sebagai titik tiba yang menjadi destinasi harapan, juga harus tergambar dan dipahami oleh seluruh stakeholders pelaksana dan pengambil kebijakan.

Menag Imbau Masyarakat Ikut Jaga Keamanan Pendakwah

Penulis
Sopyan
-
Menag Imbau Masyarakat Ikut Jaga Keamanan Pendakwah

Suarapemerintah.id – Menteri Agam a Fachrul Razi mengimbau masyarakat yang menggelar pengajian tidak hanya fokus pada terselenggaranya acara, tapi juga ikut menjaga keamanan pendakwah, ustadz, dan ulama yang diundang.

Imbauan ini disampaikan Menag menyusul kejadian peristiwa penyerangan ulama atau pendakwah yang mengisi pengajian. “Saya imbau, semua pihak untuk ikut menjaga kelancaran acara, termasuk keamanan pendakwah,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (16/09).

Menurut Menag, dalam rangka penjagaan keamanan tersebut, panitia bisa proaktif berkoordinasi dengan pihak keamanan saat akan menggelar pengajian. Apalagi, jika acara yang akan digelar adalah pengajian akbar yang mendatangkan banyak massa.

“Keamanan ulama dan pendakwah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pihak keamanan, tapi juga panitia yang mengundangnya,” tutur Menag.

“Koordinasi panitia dan pihak keamanan penting dalam pengawasan keamanan masyarakat, apalagi ulama,” lanjutnya.

Menag berharap peristiwa penyerangan terhadap ulama tidak terulang dan giat pengajian masyarakat tidak terganggu karena bangsa ini sangat memerlukan wejangan para tokoh agama dalam menjalani kehidupan yang rukun dan damai.

Luhut Jelaskan Peran Penting Hilirisasi dalam Transformasi Ekonomi

Penulis
Sopyan
-
Menko Luhut Jelaskan Peran Penting Hilirisasi dalam Transformasi Ekonomi

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menghadiri sarasehan virtual 100 ekonom yang diadakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dalam transformasi ekonomi Indonesia.

“Hilirisasi ini punya peran penting karena memberi nilai tambah yang sangat bagus, mulai dari pajak, pendidikan, hingga potensi UMKM. Kita kan tidak mau terus-terusan mengandalkan komoditas,” ujar Menko Luhut dalam acara bertema “Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing,” pada Selasa (15-09-2020).

Menko luhut menambahkan, sektor hilirisasi mineral juga berkontribusi dalam menopang perekonomian Indonesia selama pandemi dan diyakini ketika nanti pandemi usai. Hal ini dikarenakan sektor hilirisasi tidak terdampak terlalu dalam dan ekspor produk turunan yang dihasilkan dari pabrik pengolahan semakin menunjukkan dampak positif.

“Hilirisasi nikel ini akan kita kembangkan sampai ujungnya baterai lithium dan mobil listrik. Di tahun 2024 kita harap sudah produksi lithium battery tipe terbaru yaitu 811, dan ada recycling programm juga untuk baterai itu,” jelas Menko Luhut.

Kebijakan hilirisasi dengan pembangunan kawasan industri di beberapa wilayah juga telah turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui potensi UMKM di sekitar kawasan industri tersebut.

IEA Standing Group, Indonesia Fokus pada Pengurangan Impor LPG

Penulis
Sopyan
-
IEA Standing Group Dialogue, Indonesia Fokus pada Pengurangan Impor LPG

Suarapemerintah.id – Indonesia mengambil opsi pengurangan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagai tindakan penjagaan keamanan energi, karena dengan penggunaan lebih banyak LPG impor akan berdampak serius pada neraca perdagangan Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi pada International Energy Agency (IEA) Standing Group for Global Energy Dialoque (SGD), Senin (14/9) sore, merespon dampak Covid-19 terhadap konsumsi energi rumah tangga.

“Opsi pengurangan impor LPG ini diambil dengan melihat tren konsumsi LPG dan listrik di sektor rumah tangga yang sudah kembali seperti pada bulan Januari, sebelum adanya Covid-19,” ungkap Yudo.

Penggunaan kompor induksi, lanjut Yudo, merupakan salah satu langkah efisien dalam penanganan pengurangan penggunaan kompor LPG dengan keterjangkauan lebih baik, dan bahkan meningkatkan energi efisiensi Indonesia secara signifikan.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan IEA untuk melakukan diskusi mendalam untuk implementasi potensi migrasi tersebut.

Yudo menjelaskan, sebagai implementasi dari Joint Work Program 2020-2021, Indonesia dan IEA telah melakukan beberapa kegiatan kolaborasi terutama dalam memperkuat kemitraan yang telah dilakukan antara Kementerian ESDM, PLN dan IEA di bidang ketenagalistrikan dan energi terbarukan di Indonesia.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengoptimalan desain dan implementasi skema unggulan baru untuk mendorong investasi sektor swasta dalam sumber daya terbarukan serta strategi untuk meningkatkan integrasi energi terbarukan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan.

“Kami berharap dengan kemitraan antar negara dan organisasi internasional dapat mendukung integrasi energi terbarukan dan peningkatan sistem ketenagalistrikan di Indonesia menuju pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh,” ujar Yudo.

Pemerintah juga akan segera mengatasi beberapa tantangan yang ada. Sebagaimana diketahui, saat ini, Pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden tentang Feed in Tariff untuk mendorong investasi energi terbarukan.

“Semoga peraturan baru ini dapat menciptakan lingkungan yang ramah untuk investasi dan menciptakan banyak peluang bagi investor,” pungkas Yudo.

Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Per Hari Pada Tahun 2030

Penulis
Sopyan
-
Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Per Hari Pada Tahun 2030

Suarapemerintah.id – Pemerintah optimis akan dapat merealisasikan target lifting minyak sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) pada tahun 2030.

Optimisme tersebut disampaikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif karena saat ini di Indonesia masih terdapat 68 dari 128 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (migas) yang belum di eksplorasi.

Ke-68 cekungan tersebut sudah dalam perencanaan, sehingga dalam waktu beberapa tahun mendatang bisa memiliki data migas yang akurat, yang dapat menjadi daya tarik investor menanamkan investasinya.

“Kita memang punya program jangka panjang supaya bisa merecover kembali target produksi, target lifting kita. Kita sudah punya program sebetulnya dimana tahun 2030 nantinya kita harus bisa menghasilkan produksi minyak 1 juta barel per hari,” ujar Arifin, Senin (15/9) malam.

Indofood Menangkan Energy Management Leadership Awards pada Gelaran CEM11

Penulis
Sopyan
-
Indofood Menangkan Energy Management Leadership Awards pada Gelaran Clean Energy Ministerial ke-11

Suarapemerintah.id – Melanjutkan prestasi Indonesia yang telah ditorehkan pada tahun-tahun sebelumnya, Divisi Noodle PT Indofood Sukses Makmur Tbk. sukses mengantarkan Indonesia kembali sebagai pemenang Energy Management Leadership Awards yang merupakan gelaran pre-event forum internasional Clean Energy Ministerial ke-11 (CEM11) yang diselenggarakan via daring, Selasa (15/9).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sutijastoto yang hadir mewakili Menteri ESDM pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas torehan positif perusahaan Indonesia ini dan berharap ke depannya sektor industri akan lebih berkontribusi dalam memajukan energi bersih di Indonesia.

“Sektor industri sangat kooperatif dalam melaksanakan efisiensi energi karena sejalan dengan upaya mereka dalam menekan biaya produksi. Untuk industri besar seperti semen, baja, tekstil dan kimia, biaya energi cukup mendominasi struktur biaya produksi, sehingga efisiensi energi akan membantu mereka dalam menekan biaya produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing,” ungkap Sutijastoto pada kesempatan tersebut.

Ia juga menyampaikan, agar sistem manajemen energi bersih ini dapat diimplementasikan sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah memutakhirkan dan mengadopsi standar internasional tentang Sistem Manajemen Energi yang secara bertahap diterapkan sebagai standar nasional untuk industri,” lanjut Sutijastoto.

Menko Polhukam : Pemerintah Tidak Pernah Asal Buat Kebijakan Terkait Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Tidak Pernah Asal Buat Kebijakan Terkait Covid-19
Suarapemerintah.id – Pemerintah dinilai tidak asal dalam membuat kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Ada dasar scientific atau ilmiah ketika memutuskan untuk menerapkan era new normal atau kenormalan baru.
“Pemerintah itu ketika membuat kebijakan tidak asal, ada dasar scientific. Saya selalu ikut sidang kabinet, ini selalu saya blow up karena sekarang di masyarakat timbul kritik pemerintah tidak pakai etimolog(i), tidak pakai scientific, tidak pakai sosiolog. Pakailah,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD saat memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19 Sekitar Surabaya Raya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020).
Menko Polhukam mengatakan ketika akan memutuskan untuk new normal, pemodelan matematis perkembangan setiap daerah itu dilakukan tidak hanya oleh satu orang, ilmiahnya, tetapi 4 orang. Ada dari Bappenas, BIN, KSP dan BNPB.
“Jadi ketika akan memutuskan new normal itu diskusinya panjang, bukan kaget lalu memutuskan. Lalu para menteri membahas dari segi sosiolog, dari segi kesehatan, ilmiah. Jadi jangan dikatakan pemerintah kaget, tidak,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Kesimpulannya, kata Menko Polhukam, setiap daerah memiliki tekanan yang berbeda-beda, sehingga kemudian Menteri Kesehatan diminta membuat protokol. Misalnya untuk sekolah seperti ini, kemudian pesantren begini, industri begini, itu ada pedomannya semua yang dibuat oleh pemerintah.
“Sehingga sekarang ini kita tinggal harus konsisten. Bagi saya arahannya itu konsistensi saja dan lihat perkembangan sehingga new normal nanti akan on off juga. Sehingga ada potret yang selalu berubah berdasar warna zona yang ditetapkan oleh Gugus Tugas,” kata Menko Polhukam.
Menurut Menko Polhukam, Covid-19 itu adalah fakta dan belum bisa ditaklukan. Sementara kita juga tidak mau dibunuh secara mengerikan oleh Covid.
“Justru itu kita normal saja, bagaimana caranya? Kita menghindar, sudah ada caranya. Kita buat kenormalan baru karena juga kenormalan baru selalu dibuat sesudah ada virus, Spanyol dulu bagaimana cara menghadapinya, setiap ada virus itu normal baru,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

 

Menko Polhukam Pastikan RUU HIP Saat Ini Bukan Fokus Utama Pemerintah

Penulis
Sopyan
-
Menko Polhukam Pastikan RUU HIP Saat Ini Bukan Fokus Utama Pemerintah
Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD menjelaskan kepada Kiai dan ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
“RUU tersebut sudah dinyatakan untuk ditunda dan dikembalikan ke DPR. Presiden akan fokus ke perang melawan Covid-19 dan belum fokus memikirkan untuk membahas RUU HIP.
Maka RUU ini dikembalikan ke DPR supaya dimasukkan ke diskusi diskusi dengan ormas dan masyarakat,” jelas Menko Polhukam Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan di Madura, Sabtu (27/6/2020).
Dalam sambutannya, Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menyebutkan, saat ini di tengah masyarakat tengah ramai membincangkan RUU HIP Karena mendapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
“Dari berkembangnya masalah RUU HIP ini yang saya tangkap adanya penolakan dan sikap secara kolektif adalah yang pertama dari ulama dan habaib adalah dari Madura. Yang kemudian berkembang penolakan di Jember Bangil dan seterusnya,” kata Moh. Mahfud MD.
Menurutnya penolakan secara politik dan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja dibolehkan dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menilai situasi terhadap satu hal atau masalah.
Dijelaskan juga bahwa RUU HIP tersebut adalah RUU yang di prakarsai atau diusulkan oleh DPR RI dan Menko Polhukam baru membacanya ketika diserahkan ke pemerintah.
“Ketika saya baru membaca RUU itu dan ternyata benar bahwa yang dipermasalahkan dan dipersoalkan dalam RUU itu agak sensitif. Tapi intinya yaitu bahwa RUU tersebut datangnya dari DPR,” tegasnya.

 

Bencana Karhutla Dan Covid-19 Keduanya Harus Dihadapi Secara Serius

Penulis
Sopyan
-
Bencana Karhutla Dan Covid-19 Keduanya Harus Dihadapi Secara Serius

Suarapemerintah.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak boleh dilupakan atau diabaikan karena adanya pandemi virus corona atau Covid-19. Keduanya harus dihadapi secara serius.

“Bencana Karhutla tidak boleh dilupakan atau diabaikan karna sekarang ini kita fokus kepada Covid-19. Kami tadi bersepakat bahwa keduanya harus dihadapi secara serius, tidak boleh sampai terjadi karena kita fokus pada Covid-19 lalu melupakan ancaman kebakaran hutan,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dijelaskan, Sampai tahun 2015, kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian dan protes bukan hanya oleh masyarakat sipil di Indonesia tetapi juga dunia internasional. Bahkan Singapura mengeluarkan undang-undang anti asap pada tahun 2015 sebagai bentuk protes karena Indonesia dianggap tidak mampu menyelesaikan dan mengatasi kebakaran hutan.

Tetapi sejak awal tahun 2016, Presiden kemudian selalu memimpin sendiri rapat antisipasi Karhutla, termasuk sebelum pandemi Covid-19 pada 5 Februari, Presiden memimpin rapat tentang Karhutla dan kemarin diulangi lagi karena ada Covid.

1...4,7804,7814,782...4,860Halaman 4,781 dari 4,860