Beranda blog Halaman 4782

Pemkot Gelar Rapat Evaluasi SAKIP Bersama Kemenpan-RB

Pemkot Gelar Rapat Evaluasi SAKIP Bersama Kemenpan-RB

Beritamedia.idWalikota GS Vicky Lumentut, membuka Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan-RB), bertempat di Aula Serba Guna Pemkot Manado, Selasa (15/09) tadi Siang.

Dalam sambutannya, Walikota menyebut sebagaimana peraturan presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan menyeluruh, serta sesuai dengan tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

“Penyelenggaraan SAKIP pada tingkat perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu instansi pemerintah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja.

Kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Pemkot Manado di antaranya memastikan target kinerja sebelum pengajuan anggaran, melakukan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja.

Yasonna Terima Kunjungan Bupati Lampung Bahas Peristiwa Talangsari

Yasonna Terima Kunjungan Bupati Lampung Bahas Peristiwa Talangsari

Suarapemerintah.id  – Menteri Hukum dan HAM ( MenkumHAM ) RI   Yasonna Laoly bersama Direktur Jenderal Hak Azasi Manusia (Dirjen HAM) Mualimin Abdi menerima kunjungan kerja Bupati lampung timur Zaiful Bokhari dan Asisten Deputi koordinasi Perlindungan dan Pemajuan HAM Kemenkopolhukam, Rudi Syamsir, Selasa (15) / 9), di Gedung Sentra Mulya Lt.5. Dalam pertemuan di ruang kerja MenkumHAM siang ini, kedua belah pihak yang berdialog mengenai perkembangan penanganan Peristiwa Talangsari.

Menteri Yasonna mendukung kolaborasi antara KemenkumHAM, Kemenkopolhukam, dan Pemkab Lampung Timur dalam menyelesaikan Peristiwa Talangsari. Penilaian apa yang dikerjakan dalam penanganan Peristiwa Talangsari memang membutuhkan langkah-langkah yang di luar kotak. Selama kita punya alasan yang kuat dan memang benar, kalau pun ada kritik kita jalan kerjakan saja, imbuhnya.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, juga menerangkan mengenai perkembangan yang telah dikerjakan antara Direktorat Jenderal HAM, Kemenkopolhukam, dan Pemkab Lampung Timur dan pemangku kebijakannya kepada MenkumHAM yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dalam laporannya kepada MenkumHAM, Mualimin memaparkan mengenai perkembangan pembahasan RUU KKR dan Rperpres UKP PKP HAM berjalan dengan baik

Pertama di Indonesia, Angkasa Pura II Gunakan VR untuk Training Karyawan

Pertama di Indonesia, Angka Pura II Gunakan VR untuk Training Karyawan

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 telah mendorong adopsi teknologi digital menjadi lebih masif, kreatif dan inovatif. Salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi digital itu adalah PT Angkasa Pura II (Persero) yang memperkenalkan Airport Digital Expedition Academi, melalui pelatihan berbasis Virtual Reality (VR) untuk kegiatan training karyawan.

Bisa dibilang penggunaan teknologi VR untuk kegiatan training karyawan di perusahaan airport ini adalah yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Keberadaan akademi ini sekaligus menegaskan transformasi digital perseroan yang dijalankan sejak 4 tahun yang lalu.

“Lewat teknologi virtual reality berbagai skenario situasi yang mengancam keamanan dan keselamatan di bandara dapat disimulasikan mendekati kenyataan sebagai materi latihan bagi personel,” kata President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, seperti dikutip idntimes melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Adapun beberapa kegiatan VR Training yang dilakukan dan keunggulan yang didapatkan, menurut Awaluddin, latihan dengan VR menjadi lebih efektif, dimana berdasarkan penelitian berbasis VR sebesar 75% lebih efektif dibandingkan group discussion hanya 50%, demonstrasi 30%, dan audio-visual 20%.

“Di tengah pandemi ini, pelatihan berbasis teknologi virtual reality juga sangat tepat dilakukan dibandingkan dengan kita tetap secara penuh menggelar pelatihan konvensional yang mengharuskan adanya orang berkumpul dalam jumlah banyak,” jelas Awaluddin.

Dalam tahap awal pelatihan berbasis VR, disiapkan bagi personil Aviation Security (Avsec), Apron Movement Control (AMC) serta pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK). Avsec, AMC dan PKP-PK sendiri merupakan tiga unit operasi mandatori di setiap bandara agar suatu bandara dapat beroperasi denga standar dan prosedur berbasis 3S+1C.

Lebih lanjut Awaluddin menjelaskan, perangkat virtual reality yang digunakan dalam pelatihan personel PT Angkasa Pura II adalah VR Headset, VR-ready computer, VR gloves, gas and break foot pedals dan joysticks. Perangkat tersebut dilengkapi juga dengan software atau modul untuk pelatihan.

Seluruh perlengkapan tersebut diinstalasi di gedung Airport Learning Center (ALC) yang ada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. ALC sendiri adalah pusat pelatihan pendidikan milik PT Angkasa Pura II untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang terkait Business Model Variability, Infrastructure/Operation Complexity, dan kebutuhan Dynamic Competencies bagi para personil operasi bandara.

“Pelatihan menggunakan teknologi virtual reality ini sama halnya misalnya dengan pelatihan pilot menggunakan simulator. Kami berharap skill personel operasi bandara akan semakin baik dan terasah secara berkelanjutan,” tutup Awaluddin.

Plt Wali Kota Medan Dukung Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kota Medan

Plt Wali Kota Medan Dukung Perkembangan Ekonomi Kreatif di Kota Medan

Suarapemerintah.id – Pemerintah Daerah terus mendorong perkembangan ekonomi kreatif di kota Medan, apalagi dengan terjadinya disintruksi ekonomi ditambah pandemi covid-19 memaksa pola perdagangan berubah dari konvensional menjadi digital. Karenanya Pemko Medan terus mendukung munculnya startup baru di kota Medan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian kota Medan di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir.H.Akhyar Nasution, M.Si usai menyaksikan
penandatanganan nota kesepahaman kesepakatan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan sub sektor ekonomi kreatif di Pendopo Rumah Dinas Kantor Wali Kota Medan, Selasa (15/9).

Penandatangan ini dilakukan oleh Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan dengan 26 bidang pendidikan dan pelatihan sub sektor ekonomi kreatif di Kota Medan.

“Kita terus mendorong tumbuh kembang ekonomi kreatif, sebab itu adalah masa depan, kita tidak bisa lagi hanya mengharapkan perdagangan konvensional semata saja saat ini, karena itu kita harus tampil dan berkreasi.”kata Plt Wali Kota Medan.

Dalam penandatanganan yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini Plt Wali Kota Medan menyampaikan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya sekedar perdagangan saja tetapi juga mencakup kreator dan seniman juga. Plt Wali Kota Medan menjelaskan bahwa infrastuktur yang ada di kota Medan seperti taman-taman sesungguhnya tidak kalah cantik dengan kota-kota lainya di Indonesia. Namun sayangnya infrastruktur ini kurang di manfaatkan oleh para kreator dan seniman kota Medan untuk menampilkan bakat dan kreasinya.

“Saya sering berdiskusi dengan para kreator dan seniman yang ada di kota Medan, saya mengatakan sesungguhnya infrastruktur di kota Medan tidak kalah dengan kota-kota lainya yang ada di Indonesia tetapi kita belum memanfaatkanya secara maksimal karena itu manfaatkanlah infrastruktur yang ada untuk berkreasi dan mengembangkan bakat.”ajak Plt Wali Kota Medan.

Dilain pihak, Pemko Medan juga telah menyediakan wadah-wadah bagi para kreator dan seniman untuk mengembangkan kreatifitasnya seperti event Colourful Medan. Event ini diselenggarakan guna memancing kreator dan seniman agar mau berkreasi dan mengundang animo masyarakat.

“Kami telah menyediakan fasilitas itu semua tujuanya agar kreator dan seniman mau berkreasi dan masyarakat juga mau mengapresiasi para kreator dan seniman kita.”sebut Plt Wali Kota Medan.

Diakhir sambutan Plt Wali Kota Medan berharap melalui penandatangan
nota kesepahaman kesepakatan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan sub sektor ekonomi kreatif ini akan melahirkan banyak pelaku ekonomi kreatif di kota Medan sehingga kota Medan menjadi kota yang kreatif.

Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan, Andre mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Pemko Medan yang membentuk sebagai lembaga resmi kegiatan tersebut di Kota Medan.

“Semoga apa yang terjadi hari ini bisa terealisasi dengan baik, sehingga Medan tidak hanya menjadi kota ketiga yang terbesar tapi bisa sejajar dengan kota-kota lain menjadi kota kreatif.” harapnya.

KPK Apresiasi Pemko Medan Telah Miliki Pedoman Penyerahan PSU

KPK Apresiasi Pemko Medan Telah Miliki Pedoman Penyerahan PSU

Suarapemerintah.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemko Medan yang telah menunjukkan komitmen menertibkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di perumahan dan permukiman. Komitmen ini terbukti dengan penerbitan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Medan. Selain itu, sudah tiga perumahan di Medan yang telah menyerahkan PSU kepada Pemko Medan.

Apresiasi ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK, Maruli Tua, saat memimpin Rapat Monitoring Evaluasi Penertiban Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Selasa (15/9). Rapat melalui video conference ini diikuti segenap Sekda, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Sumut. Mewakili Sekda Medan, Ir. Wiriya Alrahman, M.M. mengikuti rapat ini Kepala BPKAD Medan, Tengku Ahmad Sofyan.

Dalam rapat itu, Maruli Tua mengharapkan agar seluruh kabupaten/kota di Sumut dapat menyiapkan peraturan kepala daerah sebagai pedoman penyerahan PSU dari perumahan. Di Sumut ini, yang telah mempunyai peraturan kepala daerah soal penyerahan PSU ini adalah Kota Medan dan Deliserdang. Dia berharap pada 25 September ini, semua kabupaten dan kota di Sumut sudah memyiapkan peraturan kepala daerah sebagai pedoman penyerahan PSU

Maruli Tua memaparkan, dasar hukum penyerahan PSU ini, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Dijabarkannya pula Prasarana terdiri dari jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan, dan tempat pembuangan sampah. Sarana meliputi perniagaan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau, serta parkir. Sedangkan Utilitas mencakup jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, trasportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jasa umum.

Menurut Maruli, yang terpenting penyelamatan aset daerah ini adalah komitmen dan nyali kepala daerah. Dan dia meyakini semua kepala daerah di Sumut mempunyai nyali yang tinggi.

Gubernur Rohidin: Saya Bukan Anti Kritik

Gubernur Rohidin: Saya Bukan Anti Kritik

Suarapemerintah.id – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya tidaklah anti kritik. Namun, ungkapnya, kritik itu boleh saja asalkan sehat dan membangun.

“Kritis boleh saja asalkan baik dan membangun. Karena sebagai kepala pemerintahan saya bukanlah anti kritik,” tegas Gubernur Rohidin, usai menerima audensi DPW Media Online Indonesia (MOI) Bengkulu, di Gedung Daerah Bengkulu, Senin (14/9).

Orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini berharap, media online dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui produk beritanya. “Karena potret daerah bisa dilihat dari pemberitaan media,” sebutnya.

Di samping itu, lanjutnya, media hendaknya bisa mencerdaskan masyarakat dan tidak menyebar berita bohong (hoax).

Gubernur Rohidin juga berpesan agar MOI harus mempunyai karakteristik tersendiri dengan memiliki SDM yang sehat dan berkualitas.

“Wartawan yang sehat dalam artian produksi beritanya berkualitas serta mendidik masyarakat,” pungkasnya.

Kartono Hadi selaku Ketua DPW MOI Bengkulu mengatakan, organisasi Media Online Indonesia memiliki misi untuk menciptakan SDM yang berkarakter entertainment.

“Kami berharap semua anggota MOI dapat selalu eksis dalam SDM yang intelektual,” ujar Kartono.

Sinergi yang mereka bangun bersama pemerintah ini, jelasnya, dimaksudkan untuk membenahi SDM media online, sehingga dapat tercapai seperti yang diharapkan.

“Audiensi tadi bersama gubernur untuk bersinergi membagun daerah ini melalui berita yang kami tulis dan kami publikasikan dalam bentuk berita yang mendidik dan dipahami masyarakat. Sehingga apa yang kami sampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat terebut dapat diakomodir oleh pemerintah,” tandasnya.

Presiden Berbincang Aktivitas Belajar Mengajar Dengan Guru SMPN 7 Padang

Presiden Berbincang Aktivitas Belajar Mengajar Dengan Guru SMPN 7 Padang

Suarapemerintah.idPresiden Joko Widodo berbincang aktivitas belajar mengajar dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 11 September 2020.

Dalam perbincangan tersebut, Kepala Negara menanyakan kepada guru matematika yang sehari-harinya mengajar di SMP Negeri 7 Padang mengenai bagaimana aktivitas belajar mengajar selama pandemi ini dilakukan.

“Kita sudah enam bulan kegiatan belajar anak-anak ini lewat cara belajar online sampai sekarang. Bagaimana menurut Ibu?” tanya Presiden.

Rika, yang juga menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan di sekolah tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Namun, pembelajaran daring yang dilakukan membuatnya sedikit kesulitan untuk memantau perkembangan belajar anak didiknya secara langsung.

“Kita enggak bisa memantau anak itu mampu atau tidak ya. Karena kita enggak bisa (bertemu) langsung begitu, Pak,” jawab Rika.

Selanjutnya, Presiden menanyakan apakah seluruh siswa atau orang tuanya memiliki gawai yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran secara daring. Rika menjawab bahwa memang beberapa anak didiknya mulanya tidak dapat mengikuti pembelajaran daring oleh karena ketiadaan gawai yang dapat mereka gunakan.

Namun, pihak sekolah mencarikan solusi dan memfasilitasi para siswa tersebut untuk dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah.

“Kebetulan kita data betul anaknya, terus kita cek anaknya ke rumah. Memang tidak mampu. Jadi kita fasilitasi ke sekolah, Pak. Pakai komputer sekolah. Ada beberapa orang, enggak banyak,” tuturnya.

Untuk memotivasi anak didiknya, Rika terbiasa menghubungi para murid melalui panggilan video atau pesan suara. Dari perbincangannya dengan para muridnya itu, kebanyakan siswa ingin segera kembali beraktivitas di sekolah.

“Kalau saya pribadi ya, Pak, kadang saya video call atau saya kirim pakai voice note. Cuma anak-anak ngomongnya gini, jadi kangen sekolah semuanya,” ujarnya.

“Ya, yang saya dengar semuanya seperti itu,” jawab Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, memotivasi anak untuk tetap semangat belajar di tengah pandemi merupakan hal yang penting untuk terus dilakukan.

“Yang paling penting memang bagaimana memotivasi anak agar semangat belajar dalam masa pandemi ini tetap pada posisi yang baik,” kata Presiden.

Namun, untuk saat ini, pembelajaran secara tatap muka sebagaimana yang dilakukan sebelum masa pandemi masih belum dapat dilakukan. Pemerintah tetap mengutamakan keselamatan anak dan masyarakat dari penyebaran Covid-19.

Untuk itu, Presiden Jokowimenitipkan pesan kepada Rika agar tetap semangat menyampaikan pelajaran kepada para peserta didiknya.

“Memang alangkah baiknya kalau tatap muka, tapi masa pandemi seperti ini memang risikonya kalau nanti anak terpapar Covid ya semuanya menjadi salah. Bu Rika tetap semangat, tetap semangat. Salam semua untuk anak-anak,” tandasnya.

20 Duta Besar RI Dilantik Presiden Joko Widodo untuk Negara Sahabat

Suarapemerintah.id – 20 duta besar Republik Indonesia Dilantik Presiden Joko Widodo pelantikan (RI) ini untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2020.

Pengangkatan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, 92/P dan 93/P Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengambil sumpah bagi seluruh duta besar untuk negara sahabat yang dilantik pada hari ini.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Mengenai Respons Penambahan Kasus Covid-19 Yang Terdeteksi

Mengenai Respons Penambahan Kasus Covid-19 Yang Terdeteksi

Suarapemerintah.idPresiden  Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terlebih dahulu melihat secara luas mengenai data sebaran pandemi Covid-19 dalam merespons penambahan kasus Covid-19 yang terdeteksi. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 14 September 2020.

“Pertama, perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran,” kata Presiden.

Di samping itu, Presiden juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung. Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus.

“Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah semuanya yang 20 itu, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir. Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda,” paparnya.

“Oleh karena itu, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menutup sebuah wilayah, kota, maupun kabupaten. Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasiskan data, maka langkah-langkah intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.

“Sekali lagi, manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan,” lanjutnya.

Dalam rangka pengendalian kasus Covid-19, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Per 13 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia mencapai 25,02 persen, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 24,78 persen.

“Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71 persen. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71 persen ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global, rata-rata kesembuhan dunia,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata tingkat kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49 persen di bulan lalu menjadi 3,99 persen, namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen. Tingginya angka kematian nasional tersebut disebabkan 4 provinsi memiliki tingkat kematian di atas 6 persen.

“Ini perlu data seperti ini, detail, sehingga informasikan kepada provinsi tersebut, kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian, yaitu di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” tandasnya.

Pemerintah Tinjau Lokasi Proyek Tambang Nikel Berteknologi HPAL

Pemerintah Tinjau Lokasi Proyek Tambang Nikel Berteknologi HPAL

Suarapemerintah.id – Pomalaa, Pemerintah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana proyek pengolahan dan pemurnian nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (10-9-2020).

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertambangan Tubagus Nugraha yang memimpin kunjungan lapangan, tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk mengembangkan industri tambang hilir dalam mengolah bahan mentah. Proyek pabrik yang ditarget mulai beroperasi tahun 2025 ini akan menyerap jenis bijih nikel kadar rendah (Limonite) namun dengan kadar kobalt yang tinggi. Kedua unsur ini kemudian akan diolah menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan turunannya (Nickel sulphate dan Cobalt sulphate).

Dengan teknologi HPAL, material limonite yang selama ini diperlakukan sebagai overburden (biaya ekstra) akan berubah menjadi bijih yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, neraca cadangan nikel Indonesia akan meningkat dengan perubahan tersebut. Di sisi lain, Nikel Sulfat dan Kobalt Sulfat yang dihasilkan dari pabrik terintegrasi milik PT Vale Indonesia (PTVI) ini merupakan bahan baku utama industri lithium-ion batteries.

Penguasaan kedua komoditas tersebut, menurut Asdep Tubagus akan memperkuat peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global (Global Value Chain) kendaraan listrik. “Proyek ini akan menjadi bentuk dukungan pelaksanaan program hilirisasi mineral di Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya proyek ini bisa berjalan dengan lancar serta membawa banyak manfaat bagi perkembangan tambang nikel Indonesia”, ujar Asisten Deputi (Asdep) Pertambangan, Tubagus Nugraha.

Potensi bijih Limonite tidak hanya itu saja. Limonite juga mengandung unsur mineral tanah jarang (rare earth element) yaitu Scandium. Campuran Scandium dan Aluminium merupakan material yang sekuat Titanium, seringan Aluminium, dan sekeras keramik, sehingga sering dipakai untuk komponen pesawat terbang. Namun demikian, proyek HPAL yang direncanakan PTVI hingga saat ini belum mencakup teknologi ekstraksi unsur Scandium ini.

Proyek pembangunan pabrik ini sudah melewati tahap Studi Kelayakan serta Amdal dan juga telah mengantongi Izin Lingkungan yang telah terbit di awal tahun 2020. Namun, proyek ini masih harus menunggu perizinan lainnya yaitu IPPKH, karena sebagian besar dari wilayah proyek berada di dalam kawasan hutan. Perizinan ini ditargetkan terbit pada bulan April 2024. Dengan demikian, konstruksi akan dimulai setelah seluruh perizinan selesai dan COD (Commercial Operation Date) ditargetkan sebelum 2025.

Untuk distribusi logistik material konstruksi dan peralatan pabrik, PTVI sudah memiliki terminal yang akan menjadi jalur utama pengiriman material konstruksi. Total investasi untuk pabrik (meliputi pembangunan infrastruktur) ialah sebesar USD 2,17 milyar, sedangkan untuk tambang sebesar USD 66 juta.