Beranda blog Halaman 4784

Bambang Rantam Sariwanto Melantik Dua Orang Pejabat Kantor Imigrasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto melantik dan mengambil sumpah jabatan dua orang pejabat kantor Imigrasi yaitu Ibnu Ismoyo sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Mas Arie Yuliansa Dwi Putra sebagai Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Dalam arahannya usai melantik, Sekjen Kemenkumham menyampaikan amanat yang harus dilaksanakan antara lain mengembangkan manajeman dilingkungan masing-masing guna mendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM. “Semua kebijakan kemenkumham agar menjadi bagian penting dan betul-betul  dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberi sumbangan bagi unit utama khususnya Ditjen Imigrasi” Kata Bambang Rantam di Longue Gedung Kemenkumham, Senin (14/9/2020).

Lebih lanjut Sekjen Kemenkumham mengatakan bahwa tugas yang sekarang diemban terkait dengan pembangunan Zona Integritas adalah agar bisa meraih penghargaan WBK/WBBM dimasing masing satuan kerja.

Diakhir arahannya Bambang Rantam mengajak pejabat yang dilantik untuk selalu menjaga konsolidasi yang baik dengan kantor wilayah dan pimpinan unit Direktorat Jenderal Imigrasi.

pelantikanimigrasilt71pelantikanimigrasilt72

Jelang Triwulan III, Realisasi Anggaran Kemenkumham Capai 59,17%

Penulis
Sopyan
-
Jelang Triwulan III, Realisasi Anggaran Kemenkumham Capai 59,17%

Suarapemerintah.id – Realisasi anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga hari ini, Senin (14/09/2020), telah mencapai angka 59,17 persen. Dari total pagu anggaran sebesar 13.245.824.014.000 rupiah, anggaran yang telah terealisasi sebesar 7.837.112.914.548 rupiah. Menjelang triwulan III, masih terdapat sisa anggaran sebesar 5.408.711.099.452 rupiah yang harus segera direalisasikan.

Pada unit utama, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM memimpin realisasi anggaran dengan kapaian 69,36 persen. Sementara untuk tingkat kantor wilayah, Kalimantan Tengah berhasil mengungguli 32 kantor wilayah (kanwil) lainnya dengan catatan 71,79 persen.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengapresiasi realisasi anggaran di sebagian besar kanwil Kemenkumham yang dinilainya sudah cukup. “Sebagian besar capaian (pada kanwil) sudah seperti yang diharapkan pada triwulan ke tiga,” kata Bambang.

Bambang meminta maaf kepada kanwil agar terus menjaga dan mempertahankan capaian tersebut. “Teman-teman harus menjaga pada posisi itu, agar apa yang sudah ditargetkan pada  rencana pencairan  dapat dicapai,” katanya saat memberikan pengarahan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 di Ruang Soepomo, Senin (14/09/2020) siang.

Sementara bagi kanwil yang belum memenuhi target, Bambang mengingatkan bahwa apa yang menjadi capaian pada kanwil akan berpengaruh di unit utama. “Ini harus menjadi perhatian, untuk bisa memaksimalkan capaian-capaian tersebut,” katanya. Evaluasi ini penting buat kita semua agar teman-teman segera bergerak, karena realisasi ini akan berdampak pada laporan keuangan, ”tambahnya.

Kendati tahun ini keadaannya sangat berbeda karena adanya pandemi Covid-19, kata Bambang, pelaksanaan evaluasi anggaran harus dicatat seluruh jajaran untuk bersama-sama memantau hasil kinerja. “Kita berharap kinerja tahun anggaran 2020 bisa terjaga dengan baik,” tutup Bambang.

Rapat evaluasi dilaksanakan secara fisik dan berani. Hadir langsung pada rapat di pimpinan tinggi (pimti) pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, sementara hadir secara berani di unit utama dan kanwil.

Yasonna Dan DPR Membahas RKA K/L, Setujui Anggaran Kemenkumham

Penulis
Sopyan
-
Yasonna Dan DPR Membahas RKA K/L, Setujui Anggaran Kemenkumham

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly Rapat Kerja secara virtual denganKomisi III DPR RI membahas RKA K/L TA 2021, Senin (14/9) di ruang rapat Komisi III komplek DPR RI. Dalam Raker ini Menteri Yasonna mengajukan Pagu Anggaran Indikatif TA 2021 sejumlah Rp.18.427.150.039.000, jika disetujui menurut Menteri akan dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan empat program.

“Ada empat program sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 8 Mei 2020, Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan serta Dukungan Manajemen, dalam rangkaian itu, usulan Pagu Indikatif Rp. 18,427 trilyun tapi berdasar Surat  Menkeu dan Ka Bappenas Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Rp. 16.957.628.353.000 hingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.1.469.521.686.000”, tutur Menteri yang mengikuti rapat dari ruang kerjanya di Gedung Kemenkumham eks Sentra Mulia Kuningan Jakarta Selatan.

Penambahan anggaran  sebesar Rp.1.469.521.686.000 tersebut, tambah Menteri,  diperuntukan untuk Pembangunan Lapas Nusa Kambangan, pengadaan peralatan Napi, sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan, selain itu untuk peningkatan kapasitas SDM, Penguatan pengawasan internal dan terakhir untuk penguatan manajemen umum.

Adies Kadir pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota apakah pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM serta usulan tambahan yang diajukan dapat disetujui?

“Setuju”, serempak para anggota DPR yang hadir

“Tok…” ketukan palu Adies Kadir tanda persetujuan.

Selain itu Menkumham yang didampingi Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama juga menyampaikan tiga prioritas nasional 2021, pertama, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Kedua, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

rakal2

Peningkatan Pemahaman TPAKD Coaching Clinic DI Ikuti Asisten Ekbang

Penulis
Sopyan
-
Peningkatan Pemahaman TPAKD Coaching Clinik DI Ikuti Asisten Ekbang

Suarapemerintah.id – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir.H.Akhyar Nasution,MSi diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Khairul Syahnan,ST.MAP mengikuti Coaching Clinic secara virtual terkait dengan peningkatan pemahaman dalam rangka pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Sumut dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Senin (14/9).

Coaching Clinic yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Region V Sumatera Bagian Utara ini bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses jasa keuangan bagi masyarakat dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Sumatera Utara.

Deputi Direktur Manajemen Strategi dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Region V Sumbagut Andi Yusuf saat membuka coaching clinik tersebut mengatakan penting dilakukan pembentukan TPAKD sebagai forum sinergi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah. Untuk itulah dirinya berharap TPAKD yang terbentuk nantinya mampu merealisasikan program kerja yang telah di susun.

“Melalui koordinasi ini kita berharap Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi para pelaku usaha agar semakin produktif dan potensial meskipun di masa pandemi Covid-19 saat ini sehingga para pelaku usaha ekonomi dapat terus beraktifitas dan berkembang” ujarnya. Usai mengikuti vidcon tersebut, Asisten Ekbang mengapresiasi digelarnya coaching clinik ini sebab sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman terkait TPAKD dan arah program kerja TPAKD di masing-masing kabupaten/kota se Sumut.

“Apa yang disampaikan sangat bagus, dan itu menjadi masukan bagi kita.”ungkapnya.

Guna Meningkatkan Perekonomian, Akhyar Terima Audiensi DPC K-SPSI Medan

Penulis
Sopyan
-
Akhyar Terima Audiensi DPC K-SPSI Kota Medan

Suarapemerintah.id – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si., menerima audiensi DPC K-SPSI Kota Medan di Balai Kota, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (14/9). Diharapkan, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kota Medan tetap mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar unsur-unsur terkait di Kota Medan. Diharapkan jalinan hubungan industrial yang dibangun sesuai fungsi masing-masing, mampu meningkatkan iklim sektor perekonomian sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Sebagai satu kesatuan, mari kita saling mendukung sesuai dengan tugas kita masing-masing. Terlebih, K-SPSI adalah organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya rekan-rekan pekerja yang memiliki tujuan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan,” kata Akhyar. Oleh karenanya, didampingi Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak, Akhyar minta agar segala persoalan dan kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan bijaksana dan tetap mengacu pada aturan serta regulasi yang berlaku.

“Insya Allah segala keluh kesah, saran dan masukan yang disampaikan akan kita tindaklanjuti dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan aturan yang berlaku. Untuk itu, mari sama-sama kita dudukan setiap permasalahan secara proporsional. Kami (Pemko Medan) melalui Dinas Ketenagakerjaan akan mengkoordinasikan dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan,” jelasnya. Sementara itu, sebelumnya Ketua DPC K-SPSI Kota Medan Alimuddin Siregar mengatakan, selain bersilaturahim, mereka menyampaikan aspirasi agar bisa dilibatkan dalam Dewan Pengupahan Daerah Kota Medan dan LKS Tripartit.

Akhyar Terima Audiensi Serikat Media Siber Indonesia Sumut

Penulis
Sopyan
-
Akhyar Terima Audiensi Serikat Media Siber Indonesia Sumut

Suarapemerintah.id – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si. menerima audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut di Ruang Khusus Wali Kota, Balai Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 2, Medan (14/9). Kedatangan rombongan SMSI Sumut yang diketuai Ketua SMSI Sumut Zulfikar Tanjung ini bertujuan untuk bersilaturtahim sekaligus mendukung pemberitaan pembangunan Kota Medan. Dalam kesempatan tersebut Akhyar mengajak para pers untuk mengawal Pemko Medan agar terus bekerja sesuai jalurnya. Dengan begitu, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan dapat terwujud.

“Jika para pers mengawal untuk terus berada di jalurnya, Insya Allah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan dapat terwujud sebagimana yang kita harapkan,” harap Akhyar yang dalam pertemuan itu didampingi Kabid Persandian Dinas Kominfo Medan, Arfan Harahap dan Kabag Humas Setdako Medan, Arrahman Pane. Ketua SMSI Sumut Zulfikar Tanjung menyampaikan, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sedang menyiapkan diri untuk membuat iklim dunia media online lebih kondusif kedepannya. Saat ini, tambah Zulfikar, sudah ada lebih kurang 100 media online yang bergabung menjadi anggota SMSI Sumut yang terdiri dari 5 media terverifikasi aktual dan 18 media terverifikasi administrasi.

“SMSI juga akan menjadi salah satu lembaga yang akan melakukan verifikator. Selain itu, SMSI juga telah diakui menjadi konstituen Dewan Pers pada 9 Mei 2020 lalu,” ungkap Zulfikar. Di samping itu, Zulfikar juga mengungkapkan pada bulan September 2020 ini, SMSI akan mengadakan workshop mengenai media online. Selain itu, para peserta yang hadir pada workshop tersebut nantinya adalah para wartawan media online.

“Dalam workshop ini nantinya juga akan menghadirkan pembicara. Adapun pembicara yang mengisi workshop tersebut dari Dewan Pers hingga Polda Sumut. Kami berharap workshop tersebut dapat memberikan pemahaman kepada wartawan media online agar dapat memahami bahwa mereka bukanlah hanya pegiat medsos saja,” jelas Zulfikar.

Mendongkrak Omset Pelaku UMKM dengan Transaksi Nontunai

Penulis
Sopyan
-
Mendongkrak Omset Pelaku UMKM dengan Transaksi Nontunai

Suarapemerintah.id – Tak kurang dari 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang mengikuti pameran bertajuk Inovasi Pelayanan Pelanggan di Era New Normal yang digelar di Gedung Kartini, Sabtu (12/09/2020). Pada event pameran ini berbagai produk UMKM seperti makanan olahan dan aneka suvenir juga ditawarkan secara daring melalui website malanggleerrr.com serta didukung sepenuhnya oleh Dekranasda Kota Malang.

Ketua Dekranasda Kota Malang Widayati, S.Sos, MM mengatakan bahwa pihaknya selama ini juga telah memberikan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi kepada para pelaku UMUM di Kota Malang. Seperti melalui ruang pamer bernama Rumah Solusi yang ada di kompleks kantor TP PKK Kota Malang yang dapat dimaksimalkan sebagai tempat promosi dan atau penjualan produk dari pelaku UMKM.

Ketika ada tamu kedinasan, baik di TP PKK maupun di lingkungan Pemkot Malang, perempuan berhijab itu mengatakan selalu menyuguhkan berbagai produk UMKM sehingga dari sisi promosi juga lebih optimal lagi. “Sedangkan melalui ajang promosi dan penjualan via daring ini, selain memberi edukasi bagi para pelaku UMKM, sekaligus untuk mendongkrak omsetnya di luar penjualan konvensional,” imbuh Widayati.

Dengan melek teknologi, terang istri Wali Kota Malang itu, maka UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional juga akan lebih berkembang dengan signifikan nantinya. Dari penjualan produk via daring ini dirasakan berdampak positif oleh salah satu pelaku UMKM yaitu Ival Deni yang juga peserta pameran kali ini. Menurutnya, melalui promosi via daring yang dalam beberapa minggu terakhir dilakukan omsetnya meningkat hingga 40 persen.

Untuk mendukung dan menguatkan program pembayaran nontunai tersebut, pada momen ini juga menggaet Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Para pelaku UMKM ini dibekali berbagai pengetahuan terkait apa itu pembayaran nontunai, bagaimana cara penggunaannya, hingga apa saja keuntungan dari pembayaran nontunai yang sangat mudah dan praktis.

Disisi lain, program ini juga untuk mendukung gerakan nasional nontunai dan menekan penyebaran Covid-19 yang disinyalir dapat dipicu oleh transaksi konvensional. Maka, ke depan para pelaku UMKM hendaknya juga memaksimalkan transaksi nontunai ini karena manfaatnya sangat besar.

Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang per 13 September 2020

Penulis
Sopyan
-
Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang per 13 September 2020

Suarapemerintah.id – Berikut disampaikan infografis Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang update per tanggal 13 September 2020;

 

Perluas Layanan kepada ASN, BNI Gandeng Fidac

Penulis
Sopyan
-
Perluas Layanan kepada ASN, BNI Gandeng Fidac

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 masih melanda, dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat dituntut untuk berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Perbankan tidak luput dari tuntutan untuk berinovasi dalam fungsinya untuk melayani kebutuhan nasabah.

Demikian juga yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Beragam inovasi dilahirkan sebagai upaya BNI untuk terus tumbuh dengan semangat Go-Digital demi menciptakan berbagai kemudahan dan kecepatan. Salah satunya dengan kerja sama financial technology.

Salah satu kerjasama itu dilakukan antara BNI dengan FIDAC yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Kamis (10 September 2020). PKS tersebut ditandatangani oleh GM Divisi Penjualan BNI Indomora Harahap dan Direktur FIDAC Harry Fardan Zaini. Acara tersebut disaksikan oleh Direktur Layanan dan Jaringan  BNI Ronny Venir, Direktur Bisnis Konsumer BNI serta Corina Leyla Karnalies, Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Melalui kerjasama financial technology yang dikembangkan oleh Fidac ini, yaitu DUMI. ASN yang memenuhi syarat berkesempatan mendapatkan pinjaman maksimal hingga Rp 100 juta dengan tenor 5 tahun,” ujar Ronny Venir.

Kerjasama ini akan membuat ASN semakin cepat dan mudah mengakses pembiayaan kami, sekaligus dapat menggunakan fasilitas pembiayaan untuk berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya aplikasi DUMI, ASN tidak perlu repot datang ke kantor cabang BNI terutama dimasa pandemi. Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan layanan BNI kepada Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan inklusi keuangan.

BNI juga telah berinovasi dengan digitalisasi di berbagai lini. Beragam aktivitas perbankan telah dapat dilakukan melalui gadget.

Mulai dari kebutuhan membuka tabungan, BNI memiliki pembukaan rekening melalui perangkat digital multifungsi yang lebih fun karena lebih cepat dan lengkap, yaitu pembukaan rekening melalui BNI Mobile Banking, melalui Digital Opening Account (DOA), BNI Sonic (Self Service Opening Account), dan juga melalui Sonic Mobile dengan perangkat EDC Android.

Nasabah BNI juga dimanjakan dengan kemudahan tarik tunai di ATM tanpa menggunakan kartu dengan fitur baru BNI Mobile Tunai.

Untuk Nasabah yang ingin bertanya tentang produk BNI namun terkendala untuk ke cabang, BNI saat ini juga memiliki BNI Virtual Assisstant. Aplikasi BNI CALL Virtual Assistant ini, untuk perbankan, pertama di Indonesia dimana pengguna tidak perlu mengetik apa pun di keyboard. Suara yang dikeluarkan menggunakan Voice Queries dan Natural Language Processing (NLP) sehingga pengguna seperti sedang berbicara dengan teman atau kerabat. Cukup mengunduh aplikasi BNI Call melalui Playstore, nasabah menjadi semakin mudah untuk mengetahui produk produk perbankan.

Untuk mempermudah permohonan pengajuan pinjaman Griya atau KTA Fleksi dapat dilakukan menggunakan e-form melalui website BNI maupun BNI Mobile Banking.  BNI Mobile banking pun saat ini telah semakin nyaman digunakan, mudah diakses dengan fitur face recognition ataupun fingerprint.

Tren Di Tengah Pandemi Walikota Yogyakarta Imbau Pesepeda Patuhi Rambu Lalu Lintas

Penulis
Sopyan
-
Bersepeda menjadi sebuah tren di tengah pandemi covid-19. bahkan, warga Kota Yogya yang bersepeda menjadi semakin banyak, dengan tingginya animo warga tersebut dengan kegiatan bersepeda, Walikota Yogyakarta

Suarapemerintah.id – Bersepeda menjadi sebuah tren di tengah pandemi covid-19. bahkan, warga Kota Yogya yang bersepeda menjadi semakin banyak, dengan tingginya animo warga tersebut dengan kegiatan bersepeda, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengimbau agar para pesepeda untuk patuh akan peraturan rambu lalu lintas.

Upaya tersebut, dalam rangka menjaga keselamatan pesepeda dan pengguna jalan raya lainnya. Menurutnya, ditengah pandemi saat ini, animo warga Kota Yogya untuk bersepeda sangat tinggi.

“Sekarang mulai tumbuhnya euforia masyarakat untuk bersepeda di tengah pandemi. Tapi tentunya pemerintah juga harus bisa merespon euforia ini menjadi satu budaya. Kita terus mengajak masyarakat yang bersepeda agar  beraktivitas (sehari-hari) menggunakan sepeda,” jelasnya.

Dikatakannya, tumbuhnya minat bersepeda merupakan perubahan yang sangat baik. “Karena banyak manfaat yang bisa dirasakan, apabila bersepeda bisa menjadi budaya baru bagi masyarakat. Seperti kemacetan berkurang, polusi udara juga bisa menurun, dan berbagai hal positif lain yang bisa kita rasakan,” tuturnya.

Namun, tegasnya, perubahan budaya yang terjadi, harus disertai dengan budaya ketaatan terhadap peraturan rambu lalu lintas. “Sebab para pesepeda juga harus berbagi jalan dengan pengguna jalan lainnya, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan lain,” ujarnya.

Iapun membeberkan jika masih banyak warga masyarakat yang belum memahami bahwa pesepeda pun harus mengikuti berbagai aturan.

“Mereka tidak boleh menerobos lampu merah, tidak boleh mengambil jalur pengguna transportasi yang lain, tetap harus sharing,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan dalam bersepeda masyarakat juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19

“Mulai dari kesiapan sepeda, menggunakan helm, memakai masker, menjaga jarak, tetap rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer.

1...4,7834,7844,785...4,860Halaman 4,784 dari 4,860