Beranda blog Halaman 48

Kelangkaan Semen Hambat Pemulihan Pascabencana Aceh, DPD RI Minta SBA Bertindak

Penulis
Reta
-

Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, meminta manajemen PT Solusi Bangun Andalas (SBA) segera memanggil dan mengevaluasi distributor semen di Aceh menyusul kelangkaan serta melonjaknya harga semen di tengah proses pemulihan pascabencana.

Menurutnya, kelangkaan semen telah terjadi di Aceh selama hamper sebulan terakhir. Selain itu, harga semen juga mengalami kenaikan di atas rata-rata. Harga bakal melebihi disbanding provinsi lain di Sumatera.

“Padahal Aceh memiliki pabrik semen, dan satu-satunya di Sumatera bagian utara. Tapi kok Harga semen lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara,” kata Azhari Cage saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik PT SBA di Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu (8/8/2026).

Kedatangan Azhari Cage disambut langsung para manajemen PT SBA di Lhoknga, Aceh Besar. Sedangkan Azhari Cage didampingi oleh kepala perwakilan DPD RI Aceh serta staf dan para tenaga ahli.

Pada kesempatan itu, Senator asal Aceh itu juga meninjau langsung fasilitas produksi dan ruang packing semen untuk melihat kesiapan produksi serta proses pengemasan semen sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Azhari mengatakan, pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan semen dengan harga normal. Di sejumlah wilayah, harga semen disebut telah mencapai Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per sak.

“Jangan sampai Aceh punya pabrik semen, tapi semennya langka di Aceh,” kata Azhari.

Kata Azhari Cage, kelangkaan semen di Aceh telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Selain langka, harga semen juga mengalami kenaikan di atas rata rata.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena masyarakat Aceh saat ini sedang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

Kelangkaan semen dan kenaikan harga dinilai semakin membebani masyarakat yang sedang berupaya membangun kembali rumah maupun fasilitas yang rusak.

Karena itu, Azhari meminta SBA tidak hanya memastikan produksi berjalan, tetapi juga menelusuri persoalan pada rantai distribusi.

“Kami meminta kepada manajemen Semen Andalas agar dapat berkoordinasi dan memanggil distributor-distributor tersebut supaya tidak ada pihak yang bermain,” ujarnya.

Azhari menilai, persoalan kelangkaan tidak seharusnya terjadi apabila produksi pabrik berjalan normal dan pasokan tambahan dari luar Aceh juga tersedia.

Dalam kunjungan tersebut, Azhari mendapat penjelasan dari manajemen SBA bahwa produksi perusahaan tidak mengalami kendala. Bahkan, produksi disebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, mengatakan perusahaan tetap berproduksi dan telah memperpanjang waktu kerja di packing plant untuk meningkatkan jumlah semen yang dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Menurutnya, kapasitas produksi perusahaan saat ini telah berada pada level maksimal sesuai kemampuan mesin yang tersedia. PT Solusi Bangun Andalas memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton semen per tahun atau sekitar 5.400 ton per hari.

Untuk distribusi, manajemen menyebut sekitar 2.000 ton semen per hari keluar dari Lhoknga, sedangkan sekitar 3.000 ton dikirim ke Lhokseumawe. Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan laut.

Untuk jalur laut, pengiriman disebut melalui Pelabuhan Malahayati dan selanjutnya menuju Lhokseumawe untuk memenuhi kebutuhan wilayah Aceh. Selain itu, terdapat pasokan tambahan dari pabrik Semen Padang untuk memenuhi kebutuhan semen di Aceh.

SBA juga menyatakan harga semen yang keluar dari pabrik untuk wilayah Aceh tidak mengalami kenaikan, meskipun biaya operasional seperti batu bara, bahan bakar, dan sejumlah suku cadang mengalami peningkatan.

Adi menjelaskan, persoalan harga di tingkat pasar berada di luar kewenangan perusahaan. SBA hanya dapat memastikan harga semen saat keluar dari pabrik tetap sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Di sisi lain, perusahaan meminta distributor memastikan distribusi dilakukan secara merata, terutama ke daerah yang membutuhkan.

Azhari mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi bahan bagi pihaknya dalam rapat kerja dengan kementerian dan BUMN terkait.

“Kita tidak mencari siapa yang salah atau benar. Kita ingin memastikan di mana kendalanya dan apa permasalahannya sehingga terjadi kelangkaan semen di Aceh,” katanya.

Ia berharap langkah konkret segera dilakukan agar kelangkaan dan kenaikan harga semen tidak menghambat proses pembangunan serta pemulihan masyarakat pascabencana.

“Jangan sampai harga dan kelangkaan semen menjadi kendala bagi masyarakat yang sedang membangun kembali,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI dan KKP Dorong 40 Ribu Mini RAS di 38 Provinsi, Perkuat Ketahanan Pangan

Penulis
Reta
-

Guna mengawal aspirasi daerah sekaligus menyokong program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis, DPD RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Subwilbar II. Forum strategis yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas ini membahas akselerasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik melalui target pembangunan 40 ribu unit Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di 38 provinsi hingga tahun 2029

Dalam pembukaannya, GKR Hemas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terobosan dalam optimalisasi forum Subwilbar II agar memberikan dampak langsung bagi daerah.

“Sebagaimana saya sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya, kita ingin forum Subwilbar II ini terus dioptimalkan melalui berbagai terobosan. Baik itu rapat konsultasi dengan Menko secara bipartit, tripartit dengan melibatkan kepala daerah, maupun kegiatan strategis lainnya,” ucap GKR Hemas saat memimpin Rapat Subwilbar II di Tangerang, Senin (10/8/26).

Senator asal DI Yogyakarta itu menambahkan RDP kali ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI. Forum ini juga bertujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif mengenai kebijakan strategis pemerintah pusat di bidang perikanan budidaya, capaian pelaksanaan program, berbagai tantangan di lapangan, serta langkah-langkah penyelesaiannya.

“Saya berharap Anggota DPD RI dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat daerah untuk segera ditindaklanjuti, khususnya di sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional,” tegas GKR Hemas.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menilai program budidaya ikan darat tematik sangat baik. Ia berharap harus ada penekanan pada rantai pascapanen. “Keberhasilan program jangan hanya fokus pada lokasi pembudidayaan, tetapi juga prapasar dan pascapanennya. Ke mana hasil panen akan dijual dan bagaimana kepastian harganya? Saya berharap KKP memfokuskan strategi pada aspek pemasaran dan kualitas panen,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya menyoroti pentingnya kejelasan informasi publik terhadap program KKP. “Memang perlu sosialisasi yang lebih masif dan transparan terkait mekanisme agar masyarakat di daerah dapat mengakses dan menerima manfaat dari program budidaya tersebut secara mudah,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu menjelaskan bahwa ada lima kebijakan utama kementerian dalam menjaga keberlanjutan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan melakukan pengembangan budidaya ikan yang produktif dan berkelanjutan di laut, pesisir, serta darat menjadi prioritas mendesak,” imbuhnya.

Untuk budidaya ikan darat tematik, lanjutnya, KKP mengandalkan skema utama berupa teknologi Mini RAS. Program ini ditargetkan untuk membangun pusat produksi ikan di tingkat pedesaan atau kelurahan guna meningkatkan pasokan konsumsi domestik, mendukung swasembada protein ikan, serta menyokong program Makan Bergizi Gratis.

“Kami menargetkan pembangunan Mini RAS di 38 provinsi hingga tahun 2029 dengan total 40 ribu lokasi. Tanpa dukungan dari legislatif atau DPD RI, kami tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi ini sangat krusial agar program dapat terealisasi secara optimal di daerah,” ungkap Tubagus Haeru Rahayu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Listrik 24 Jam Kini Terangi Pulau Dudepo, Gorontalo Resmi Capai 100 Persen Desa Berlistrik

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi keberhasilan penuntasan elektrifikasi di Provinsi Gorontalo yang kini resmi mencapai 100 persen Rasio Desa Berlistrik (RDB). Capaian historis tersebut ditandai dengan penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (3/8/2026) lalu.

 

Dirinya menilai, keberhasilan menghadirkan akses energi merata hingga ke pulau terluar merupakan kado istimewa menjelang Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab itu, ia berharap masuknya listrik 24 jam ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

“Penyalaan listrik di Pulau Dudepo yang melengkapi 100 persen RDB Gorontalo ini adalah hadiah istimewa dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Tanggal 3 Agustus 2026 menjadi catatan sejarah manis bagi warga Dudepo dan Gorontalo pada umumnya, di mana terang listrik kini dapat dirasakan secara merata,” ujar Rusli melalui rilis yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Senin (10/8/2026).

 

Legislator dari daerah pemilihan Gorontalo ini juga menekankan pentingnya komitmen PLN dalam mengawal kedaulatan energi serta memelihara keandalan pasokan. Menurutnya, akses listrik yang andal akan memberikan multiplier effect yang signifikan, khususnya bagi sektor perikanan, kelautan, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat setempat.

 

Sebagai informasi, penyalaan listrik di pulau terluar ini ditopang oleh teknologi Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV sepanjang 1,95 kilometer sirkuit (kms) yang menghubungkan sistem kelistrikan daratan utama Desa Ilangata menuju Pulau Dudepo. Proyek ini sekaligus menjadi pembangunan kabel laut 20 kV pertama di Pulau Sulawesi.

 

Guna menopang keandalan pasokan listrik selama 24 jam penuh di pulau tersebut, PLN membangun sejumlah infrastruktur pendukung, di antaranya Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 39,68 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 9,958 kms, serta 7 unit gardu distribusi dengan total kapasitas mencapai 400 kVA. Total infrastruktur ini siap melayani 395 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.285 jiwa di enam dusun Desa Dudepo.

 

General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun, serta Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie turut menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bukti sinergi dan kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial serta keadilan energi hingga ke pelosok negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunung Bromo Terbakar, Puan Maharani Soroti Keselamatan Warga dan Dampak Ekonomi

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).

Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik  dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kebakaran di kawasan Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.

Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel dan peralatan yang memadai.

“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas  padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.

Puan mengingatkan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.

“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan.

Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon atau vegetasi. “Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Puan pun menilai, penutupan total kawasan Bromo juga memiliki konsekuensi ekonomi yang harus mulai dihitung Pemerintah sejak sekarang. Sebab Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sehingga penutupan total dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata.

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.

Karena itu, kata Puan, Pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal. “Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan meminta Pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. “Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.

Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun kawasan hutan dan lain yang mengalami karhutla. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama.

Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan sudah hampir mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin di lokasi kebakaran membuat api di lahan gambut itu cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalteng.

Menurut Puan, hal tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Karena ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya disebut berubah.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.

Puan juga menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis namun ada indikasi kesengajaan.

“Kondisi tersebut memperlihatan banwa persoalan karhutla membutunkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.

Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. “Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.

Puan juga menekankan pentingnya siaga bencana karhutla bagi masyarakat sekitar kawasan yang terbakar mengingat kebakaran hebat dapat menyebabkan kabut asap yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat. “Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gili Meno Dibanjiri Wisatawan, DPR Dorong Pengelolaan Sampah dari Sumbernya

Penulis
Reta
-

Lonjakan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengingatkan, peningkatan kunjungan wisatawan, terutama saat musim liburan, berpotensi membuat volume sampah melonjak dan membebani sistem pengangkutan yang selama ini mengandalkan penyeberangan ke daratan.

 

Rahmawati mengatakan, sampah dari Gili Meno selama ini masih dibawa menyeberang ke daratan untuk ditangani. Pola tersebut dinilai kurang efisien jika aktivitas pariwisata terus meningkat karena semakin banyak wisatawan berarti semakin besar pula sampah yang harus diangkut keluar pulau.

 

“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Lombok, NTB, Senin sore (10/8/2026).

 

Menurutnya, pengangkutan sampah ke daratan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gili.

 

“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” jelasnya.

 

Selain persoalan kapasitas pengangkutan, Rahmawati juga menemukan masih adanya sampah plastik di sejumlah titik pantai yang dilewatinya dari pelabuhan menuju lokasi kegiatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membersihkan sampah, tetapi juga harus dimulai dari upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. “Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.

 

Karena itu, Rahmawati mengusulkan adanya pembicaraan antara pemerintah dan pengelola kawasan wisata untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah menyediakan akses air minum di kawasan Gili sehingga wisatawan tidak perlu membawa banyak botol plastik dari luar.

 

“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” katanya.

 

Di luar persoalan sampah, Rahmawati juga menyoroti persoalan barang bawaan wisatawan yang menggunakan transportasi penyeberangan menuju Gili Meno. Ia mengaku sempat melihat wisatawan berargumentasi dengan pemilik speedboat karena membawa barang dalam jumlah cukup banyak.

 

“Tadi sebelum saya datang, saya sempat melihat ada wisatawan yang agak sedikit ada argumentasi dengan pemilik speedboat. Karena apa? Karena barang bawaan mereka itu istilahnya sangat bebannya banyak,” tutur Rahmawati.

 

Untuk mengurangi persoalan tersebut, Rahmawati mengusulkan penyediaan fasilitas penitipan barang atau locker di pelabuhan penyeberangan. Fasilitas ini dinilai dapat menjadi solusi bagi wisatawan yang hanya tinggal dua atau tiga hari di Gili Meno dan masih akan melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Lombok.

 

“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan nginep dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berkelebihan ke sini,” jelasnya.

 

Menurut Rahmawati, keberadaan locker juga akan mendukung pola perjalanan wisatawan yang menjadikan Gili Meno sebagai salah satu titik dalam rangkaian perjalanan mereka di Lombok. Setelah menikmati kawasan Gili, wisatawan biasanya masih melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain, seperti Senggigi dan Mandalika. “Karena saya yakin dari sini, mereka akan mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Lombok, baik di Senggigi maupun ke Mandalika dan sebagainya,” ujarnya.

 

Rahmawati menegaskan, persoalan lingkungan dan fasilitas wisata di Gili Meno perlu ditangani secara terpadu. Pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi yang tidak hanya membuat wisatawan nyaman, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan pulau.

 

Dengan pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan sumbernya, pengurangan plastik sekali pakai, serta fasilitas penitipan barang di pelabuhan, Rahmawati berharap aktivitas pariwisata di Gili Meno dapat tumbuh tanpa meninggalkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggota DPR Dorong Pelajar Kalteng Bijak Manfaatkan Teknologi dan Perkuat Wawasan Kebangsaan

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang, mendorong pelajar di Kalimantan Tengah (Kalteng) memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan digital harus diimbangi dengan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan.

“Teknologi ibarat dua sisi mata pisau. Bisa membawa banyak manfaat, tetapi juga berdampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Karena itu, generasi muda harus pintar memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ujar Andina usai berdialog dengan sekitar 230 siswa SMAN 1 Pangkalan Bun dalam rangka menyerap aspirasi dari lingkungan Pendidikan pada agenda reses di Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu (5/8/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Dalam kesempatan itu, Andina turut merespons aspirasi SMAN 1 Pangkalan Bun terkait dukungan pembangunan studio musik untuk mengembangkan bakat siswa serta penyelenggaraan SMANSA Cup dalam rangka hari jadi sekolah. Ia memberikan bantuan masing-masing Rp5 juta untuk kedua kegiatan tersebut.

“Semoga bantuan ini bisa mendukung kegiatan positif di sekolah dan menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk terus berprestasi,” katanya.

Andina juga memberikan dukungan kepada 14 siswa SMAN 1 Pangkalan Bun yang akan mewakili sekolah dalam Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) MPR RI di Jakarta. Masing-masing siswa menerima uang saku sebesar Rp500 ribu.

Ia menilai pelajar Kalteng memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat nasional. Karena itu, pengembangan bakat dan kreativitas siswa perlu terus mendapat dukungan. “Anak-anak muda Kalimantan Tengah punya potensi besar. Tugas kita adalah memberi ruang, dukungan, dan kesempatan agar mereka bisa terus berkembang dan berani meraih mimpi,” pungkas Andina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kakorbinmas Baharkam Polri Tinjau Satkamling di Cimahi, Dorong Warga Aktif Jaga Keamanan

Penulis
Reta
-

Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono meninjau kesiapan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di RW 03, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Minggu (9/8/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel sekaligus mendorong optimalisasi ronda malam dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Irjen Pol. Mardiyono didampingi Dirbinmas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Wadi Sa’bani dan Kapolres Cimahi AKBP Moh. Faruk Rozi. Rombongan juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi serta mengetahui berbagai kondisi dan persoalan keamanan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Peninjauan Satkamling menjadi bagian dari upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan secara mandiri. Keberadaan Satkamling diharapkan tidak hanya menjadi sarana ronda malam, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiyono bersama rombongan turut bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat wilayah, serta warga setempat. Dialog tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya kepedulian bersama dalam menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Satkamling, warga menerima bantuan sembako. Sementara itu, Satkamling RW 03 Kelurahan Cipageran mendapatkan bantuan dua unit handy talky (HT) dan senter untuk menunjang komunikasi serta kegiatan ronda malam.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cimahi AKBP Moh. Faruk Rozi memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai pejabat baru Kapolres Cimahi. Ia juga berdialog dan menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan warga terkait situasi keamanan di wilayah Kota Cimahi.

Faruk menyampaikan bahwa jajaran Polres Cimahi akan meningkatkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya pada akhir pekan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan kepolisian 110 agar laporan yang diterima dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.

Selain itu, program Polisi RW akan kembali diaktifkan sebagai salah satu upaya memperkuat komunikasi dan membangun kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wadirbinmas Polda Jabar, Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jabar, Kabagbinops Ditbinmas Polda Jabar, Kapolsek Cimahi Kompol Donny Irawan, Danramil 0911/Cimahi Utara, para PJU Polres Cimahi, Camat Cimahi Utara, Lurah Cipageran, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Cipageran, Ketua RW 03, Linmas, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga setempat.

Kapolsek Cimahi Kompol Donny Irawan mengatakan pengamanan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran kepolisian untuk memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman dan tertib.

Ia berharap kehadiran jajaran kepolisian di tengah masyarakat dapat semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan warga dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Dorong APPI Perluas Pasar Produk Lokal dan Kurangi Ketergantungan Impor

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia (APPI) menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional, memperluas pasar produk dalam negeri, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penguatan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pengusaha memiliki akses pasar yang luas dan mampu bersaing di pasar domestik.

“Selama ini kita bicara UMKM seolah-olah masalahnya hanya modal. Padahal setelah modal diberikan dan kapasitas produksinya ditingkatkan, pertanyaannya adalah produknya mau dijual ke mana?” kata Menteri Maman saat menghadiri Deklarasi Nasional APPI di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (8/8).

Menurut Menteri Maman, keberlanjutan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pengusaha mengakses pasar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan beriringan dengan penciptaan ekosistem pasar yang memberikan ruang lebih besar bagi produk-produk buatan dalam negeri. Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penataan pasar domestik, termasuk mengendalikan masuknya barang impor yang tidak diperlukan sekaligus memperkuat kemampuan produksi nasional.

Menteri Maman menegaskan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ketergantungan terhadap produk impor perlu dikurangi apabila kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh pengusaha dan industri nasional.

“Kalau barang itu sudah bisa dibuat oleh pengusaha kita sendiri, kenapa harus kita datangkan dari luar?” katanya.

Menurut Menteri Maman, keberpihakan terhadap produk dalam negeri menjadi penting karena setiap peningkatan permintaan terhadap produk nasional dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Pasar yang semakin terbuka memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Oleh karena itu, keberadaan asosiasi seperti APPI dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan pengusaha dengan arah kebijakan pemerintah. Asosiasi juga dapat menjadi ruang konsolidasi untuk meningkatkan kapasitas, kualitas produk, standardisasi, serta memperluas akses pasar bagi para anggotanya. Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dan masukan dari asosiasi serta dunia usaha agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pengusaha di lapangan.

Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha tersebut diharapkan dapat membangun rantai ekonomi yang semakin kuat dari tingkat lokal hingga nasional, sekaligus memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Penguatan industri dalam negeri, menurutnya, pada akhirnya bukan semata-mata mengenai kemampuan menghasilkan barang, melainkan juga bagaimana kapasitas produksi nasional dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum APPI Budi Hadi Winata mengatakan APPI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri, termasuk melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pengusaha di berbagai daerah.

“Kami mendukung program pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perputaran ekonomi dan membuka peluang usaha bagi pengusaha lokal,” kata Budi.

Menurut Budi, berbagai pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah dapat menciptakan permintaan terhadap produk dan jasa yang mampu dikerjakan pengusaha lokal, termasuk pengusaha di bidang pengelasan. Peluang tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing agar pengusaha dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar.

APPI juga menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas pengusaha pengelasan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya terhadap produk yang telah mampu diproduksi oleh industri nasional. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat fondasi industri nasional yang semakin mandiri dan berdaya saing, sekaligus menjadikan pengusaha lokal sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDKMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Wamenkop: Warga Harus Pegang Kendali

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bertujuan mengubah kedudukan warga desa, dari sekadar objek ekonomi menjadi pelaku utama yang mengelola dan menikmati perputaran ekonomi di desanya sendiri.

“Melalui KDKMP, dipetakan potensi desanya dan didorong untuk mengelola sendiri. Mulai dari pasca-panen, pengolahan, hingga pemasaran,” ucap Wamenkop Farida Farichah saat menjadi Keynote Speaker pada rangkaian kegiatan Pelepasan Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026, di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2026).

Wamenkop mengatakan dengan koperasi di desa, pengolahan dan keuntungannya tetap berputar di desa. “Yang menguasai sumber daya dan mendapat manfaat adalah warga sendiri,” ujarnya.

Farida menekankan, kehadiran koperasi juga berfungsi memotong rantai pasok yang selama ini membuat harga barang menjadi mahal karena berlapis perantara.

“Koperasi menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga wajar murah, tersedia, dan terjangkau langsung oleh warga tanpa perantara berlebih,” ungkapnya.

Wamenkop Farida menegaskan, kebijakan Pemerintah saat ini berupaya mengembalikan arah ekonomi negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan gotong royong.

Dirinya menyebut, tiga pilar utama ekonomi nasional yakni BUMN, swasta, dan koperasi yang harus tumbuh seimbang dan sama kuat. Oleh karena itu, tambah Farida, kehadiran KDKMP menjadi sangat strategis agar masyarakat sendiri yang memegang kendali atas potensi dan kekayaan desa.

“Koperasi adalah wujud nyata Pasal 33 UUD 1945. Jika koperasi kuat, maka masyarakatlah yang berkuasa atas ekonominya sendiri. Setiap anggota memiliki hak dan kedudukan yang sama,” tegasnya.

Di momen pelepasan KKN mahasiswa, Wamenkop menyebut, hal ini sebagai waktu yang tepat menguji ilmu pengetahuan sekaligus membuktikan relevansinya di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Bagaimana mahasiswa melaksanakan KKN dengan komitmen membangun kemandirian desa melalui ekonomi sirkular, koperasi, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan. “Tema pembangunan kemandirian desa melalui ekonomi sirkular dinilai sangat tepat dan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wamenkop menegaskan, koperasi hadir untuk mengembalikan arah ekonomi sesuai amanat konstitusi. Kekayaan desa dikelola oleh warga, untuk kesejahteraan warga. “Mari kita bangkitkan kembali koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antusiasme Warga Hadiri HUT ke-81 RI di Istana Membeludak, 336 Ribu Orang Daftar

Penulis
Reta
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas antusiasme tinggi untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau “war ticket” yang dibuka oleh pemerintah melalui laman Pandang Istana (https://pandang.istanapresiden.go.id) pada 5-9 Agustus 2026.

“Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesneg menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam ‘war ticket’ untuk mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Mensesneg menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat jauh melampaui kapasitas awal yang tersedia. Dari sekitar 5.500 slot undangan yang disiapkan melalui mekanisme perebutan undangan, jumlah pendaftar selama empat hari mencapai lebih dari 336 ribu orang.

“Ini menunjukkan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat, panitia memutuskan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang. Tambahan kapasitas tersebut nantinya akan dibagi dalam dua sesi, yakni Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari. Masyarakat bisa memperebutkan tambahan undangan tersebut di laman Pandang Istana mulai Selasa, 11 Agustus 2026.

“Oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400 nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di Istana,” jelas Prasetyo.

Selain penambahan kapasitas, pemerintah juga akan memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan secara langsung di Istana. Kebijakan tersebut dilakukan agar kesempatan hadir dapat dirasakan secara lebih luas.

“Kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif masyarakat di seluruh Indonesia dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam perlombaan, kegiatan kreatif, tradisional hingga modern, menurutnya, menunjukkan semangat masyarakat untuk turut mengisi Bulan Kemerdekaan.

Mensesneg pun mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sesuai bidang dan keahlian masing-masing dengan tetap menjunjung semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia.

“Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia, mari semua di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkas Prasetyo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...474849...4,858Halaman 48 dari 4,858