Beranda blog Halaman 47

Pemkot Malang Siapkan Langkah Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal Persampahan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengikuti secara daring Aksi Kolaborasi Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia dari Aula Lantai 4 Mini Block Office (MBO) Balai Kota Malang, Senin (10/8/2026).

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan, hingga saat ini sekitar 80 persen pekerja sektor informal di Indonesia belum mendapatkan perlindungan sosial. Pemberian perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk para pemilah sampah, merupakan amanat konstitusi untuk memastikan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak.

Pemerintah juga memberikan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Besaran iuran yang sebelumnya Rp16.800,- per bulan mendapatkan potongan 50 persen sehingga menjadi Rp8.400,- per bulannya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat menilai pengelolaan sampah dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban sebuah bangsa.

“Di sini ada dua, soal memuliakan tenaga kerja dan juga mengelola sampah dengan baik. Ini satu tingkat penilaian dari meningkatnya peradaban kehidupan kita,” tutur Jumhur.

Di Kota Malang, kegiatan tersebut turut diikuti Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran bersama jajaran, Kader Lingkungan Kota Malang, pengurus dan anggota bank sampah, serta pengurus TPS3R.

DLH Kota Malang selanjutnya akan melakukan pendataan terhadap pekerja pemilah sampah untuk mengetahui kondisi dan status mereka, termasuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan perlindungan sosial melalui pekerjaan lain yang dimiliki. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi bahan untuk melihat pekerja yang berpotensi mendapatkan perlindungan sosial.

DLH berharap dukungan perlindungan bagi pekerja pemilah sampah dapat diupayakan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hal tersebut masih menunggu hasil pendataan dan kebijakan lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi pekerja pemilah sampah di Kota Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SPP-IRT di Tuban Meningkat, 309 Produk Pangan Rumahan Sudah Bersertifikat

Penulis
Reta
-

Laju pelaku usaha pangan rumahan di Kabupaten Tuban yang mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menunjukkan peningkatan pada paruh pertama 2026. Hingga pertengahan Juli, tercatat 309 produk dari 79 pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat.

Peningkatan ini turut mencerminkan minat pelaku usaha untuk melengkapi legalitas produk. Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, drg. Roikan, M.H., menyebut tren pengajuan pada semester pertama tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. “Pengajuan SPP-IRT pada semester pertama tahun ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya,” ujarnya, Senin (10/8).

Dengan capaian tersebut, peluang melampaui angka tahun lalu masih terbuka. Pada 2025, jumlah produk yang terdaftar mencapai 439. Tren pengajuan yang terus berjalan hingga pertengahan tahun memberi ruang bagi penambahan pada bulan-bulan berikutnya.

Perubahan juga terlihat pada proses layanan yang kini lebih ringkas. Pengajuan yang telah memenuhi persyaratan dapat diselesaikan dalam satu hari. Pelaku usaha diberi waktu hingga tiga bulan untuk menuntaskan komitmen perizinan yang menyertai pengajuan.

Terkait perubahan tersebut, Koordinator Kefarmasian dan Alkes Dinkes P2KB Tuban, Siti Choirijah, S.T., M.Kes., menyebut proses tersebut dapat berjalan cepat jika seluruh dokumen telah lengkap. “Proses penerbitan bisa dilakukan dalam satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap,” ujarnya.

Kemudahan tersebut tidak lepas dari penerapan sistem digital dalam pengurusan perizinan. Kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan pangan juga semakin berkembang, seiring kebutuhan memperluas akses pasar, termasuk ke jaringan ritel modern.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui fasilitasi bagi pelaku usaha memberi ruang bagi tumbuhnya usaha baru. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran turut mempercepat pergerakan produk rumahan untuk menjangkau konsumen lebih luas.

Dalam tahapan berikutnya, ketepatan data menjadi bagian yang perlu diperhatikan saat verifikasi. Nomor telepon aktif, alamat usaha yang jelas hingga tingkat desa dan kecamatan, serta pemantauan notifikasi melalui email membantu memperlancar tahapan administrasi. Siti Choirijah mengingatkan pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian data sejak awal pengajuan. “Pelaku usaha perlu memastikan data yang dicantumkan sudah lengkap dan sesuai agar proses berjalan lancar,” ucapnya.

Seiring proses tersebut, kesesuaian label produk juga menjadi perhatian dalam pengajuan. Informasi pada label memuat identitas dan keterangan penting yang dibutuhkan konsumen sebelum produk beredar.

Pada akhirnya, data pengajuan tahun ini menunjukkan produk olahan berbasis tepung menjadi jenis yang paling banyak diajukan untuk memperoleh SPP-IRT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengurus Baru DPD IMM Maluku Dilantik, Sekda Sadali Ie Tekankan Peran Mahasiswa

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menghadiri sekaligus membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Periode 2026–2028, yang mengusung tema “Transformasi Gerakan Membangun Peradaban Masa Depan par Maluku Pung Bae”, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, Sabtu (8/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Saleh Souwakil dilantik sebagai Ketua DPD IMM Maluku Periode 2026–2028 bersama jajaran pengurus lainnya.

Membacakan sambutan Gubernur Maluku, Sekda Sadali Ie menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPD IMM Maluku yang baru dilantik.

Menurutnya, pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi IMM untuk memperkuat sinergi antara ilmu dan iman dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik mahasiswa pengurus DPD IMM Maluku yang baru saja dilantik. Pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja ini merupakan momen penting bagi IMM untuk memperkuat sinergi ilmu dan iman dalam membangun bangsa, terutama Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai,” ujar Sadali.

Ia mengatakan, dalam sejarah perjalanan bangsa, gerakan mahasiswa telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses perjuangan nasional. Semangat nasionalisme dan kebangsaan yang dimiliki mahasiswa harus terus dijaga agar dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.

Menurutnya, terdapat dua peran strategis yang perlu terus dikembangkan mahasiswa, yakni sebagai agent of change atau agen perubahan dan agent of social control atau agen kontrol sosial.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu menawarkan gagasan dan paradigma baru kepada masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa harus mampu menempatkan diri sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

“Pada satu sisi, mahasiswa menjadi kaki tangan masyarakat, dan pada sisi yang lain, mahasiswa akan menjadi rekan pemerintah dalam upaya menyukseskan berbagai program pemerintah. Peran inilah yang harus diambil mahasiswa, terutama IMM, dengan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sadali menekankan bahwa sebagai organisasi yang mengembangkan ideologi Muhammadiyah, IMM memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan pendidikan dan dakwah yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin, yakni Islam yang ramah, damai, inklusif, egaliter, dan kosmopolit.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader IMM Maluku untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, sekaligus menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu membawa IMM Maluku ke arah yang lebih maju, serta semakin aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keislaman,” harapnya.

Sekda juga berharap pelaksanaan rapat kerja dapat menghasilkan program-program yang inovatif, realistis, dan menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi IMM dalam mendukung pembangunan Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, terbuka untuk terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, perwakilan Wali Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon atau yang mewakili, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku atau yang mewakili, Ketua Umum DPP IMM Riyan Betawi, Ketua DPD IMM Maluku Periode 2026–2028 beserta jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, pimpinan organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, peserta rapat kerja, panitia penyelenggara, serta para kader IMM Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Bogor Jadi Lokus Studi Lapangan PKA BPS 2026, Aplikasi SOLID Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menerima 30 peserta Studi Lapangan (Stula) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XI Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2026 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (10/8/2026).

 

Para peserta akan melaksanakan studi lapangan selama tiga hari di Kota Bogor, mulai 10 hingga 12 Agustus 2026 dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sebagai lokus pembelajaran.

 

Dalam kesempatan tersebut, Denny Mulyadi menyampaikan bahwa seorang administrator harus mampu menghubungkan data, kebijakan, kerja organisasi, kolaborasi, hingga hasil dan dampak yang dihasilkan.

 

Ia mengapresiasi dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi studi lapangan, khususnya Dinas Sosial Kota Bogor. Menurutnya, persoalan data yang belum sepenuhnya terstruktur dan tervalidasi dengan baik namun harus segera digunakan menjadi dinamika yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor.

 

Denny Mulyadi menjelaskan aplikasi SOLID sebagai salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengharmonisasi data. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta dalam mendukung program perubahan sekaligus referensi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan ke depan.

 

“Sebagus apapun regulasi dan secanggih apapun teknologi tanpa kemauan tidak akan ada hasil,” kata Denny Mulyadi.

 

Ia juga mengajak para peserta untuk bersama-sama membangun birokrasi yang adaptif dalam menghadapi perubahan, kolaboratif dalam bekerja, digital dalam proses, berbasis data dalam pengambilan keputusan, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan.

 

“Saya selalu bicara data yang baik dipimpin oleh kolaborasi yang baik dan diukur dengan dampak yang nyata. Kebijakan sosial yang baik harus dimulai dari data dan data itu pastinya terukur,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Plt. Kepala Pusdiklat BPS sekaligus pimpinan rombongan, Ardi Adji mengatakan, dipilihnya Kota Bogor sebagai lokus studi lapangan tidak terlepas dari keberhasilan Pemkot Bogor dalam meningkatkan kinerja organisasi yang dibuktikan melalui penghargaan KIGB Award atas inovasi SOLID.

 

“Melalui stula para peserta dapat melakukan pengamatan dan pembelajaran best practice dari unit kerja yang telah berhasil meningkatkan kinerja organisasinya. Diharapkan dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengadaptasi nilai-nilai terbaik serta keunggulan strategi organisasi yang sudah dimiliki Kota Bogor,” kata Ardi.

 

Ardi menambahkan, nilai terbaik dan strategi organisasi yang dimiliki Kota Bogor akan menjadi bahan bagi peserta dalam menyusun rencana aksi perubahan kinerja organisasi, khususnya aspek manajemen.

 

Hasil pembelajaran tersebut nantinya dituangkan dalam laporan individu maupun kelompok yang akan diseminarkan.

 

Ia menjelaskan, peserta Stula PKA Angkatan XI Tahun 2026 sebagian besar berasal dari Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Selain itu, terdapat peserta dari Kementerian PANRB, Komnas HAM, BPPIP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Garut Capai 50 Persen, Bupati Dorong Pengawasan Diperkuat

Penulis
Reta
-

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta pengawasan pupuk bersubsidi diperketat dan pendaftaran RDKK dioptimalkan agar petani mendapat pupuk, (5/8/2026).

Permintaan tersebut disampaikan saat Abdusy Syakur Amin menerima jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia Regional Jawa Barat dan Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut.

Pertemuan membahas pengelolaan serta kelancaran distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas pertanian dan kebutuhan petani Kabupaten Garut.

“Alhamdulillah selama ini di Garut distribusi pupuk baik-baik saja. Namun karena ini adalah barang bersubsidi, berarti akan ada pengawasan dari semua pihak baik di masyarakat dan pengelola. Karena ini terkait untuk bagaimana pemerintah menjamin kepada petani, agar bisa dirasakan langsung oleh petani,” tegas Bupati Garut.

Manager Penjualan Jabar 3 PT Pupuk Indonesia Teuku Reza Pratama menyebut penyaluran pupuk bersubsidi hingga akhir Juli 2026 mencapai sekitar 50 persen alokasi tahunan.

Penyaluran berlangsung di seluruh Lini III dan Lini IV dengan stok Urea dan NPK tersedia pada Penerima Pupuk Titik Serah (PPTS).

Teuku Reza Pratama memastikan harga pupuk yang diterima petani mengikuti ketentuan pemerintah, sedangkan biaya pengiriman menjadi komponen berbeda.

“Kami pastikan keseluruh PPTS harga yang di transaksikan itu adalah harga dari pemerintah, kalaupun ada biaya pengiriman itu hal yang berbeda. Karena petani kadang ada yang meminta dikirim langsung ke lahannya dan ada yang meminta ke rumahya,” jelas Teuku Reza Pratama.

Ia menyatakan tidak terdapat kelangkaan pupuk di Kabupaten Garut, sementara kendala penebusan sebagian petani terjadi karena belum terdaftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sekitar 254 ribu petani Kabupaten Garut telah terdaftar dalam sistem RDKK sehingga dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

PT Pupuk Indonesia bersama Dinas Pertanian akan mendorong petani yang belum terdata melakukan pendaftaran melalui portal RDKK.

Perusahaan juga menyiapkan edukasi lapangan mengenai pemanfaatan pupuk organik untuk memulihkan dan menjaga kualitas lahan pertanian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Dorong IKM Logam Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian semakin aktif memacu keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertemukan IKM logam potensial dengan industri skala besar agar tercipta kemitraan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperdalam struktur industri manufaktur nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, IKM memiliki kontribusi penting dalam pembangunan industri nasional, termasuk dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan kemitraan IKM dengan industri besar perlu terus diperluas agar pelaku IKM dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saingnya.

“IKM berperan besar dalam menggerakkan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan kemitraan antara IKM dan industri besar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja IKM sekaligus memperkuat ketahanan industri manufaktur nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/8).

Menurut Menperin, industri logam memiliki posisi strategis dalam struktur manufaktur nasional karena menjadi pemasok berbagai komponen dan produk penunjang bagi beragam sektor, mulai dari otomotif, alat berat, alat kesehatan, konstruksi, hingga permesinan. Dengan kebutuhan industri yang semakin beragam, terbuka ruang yang luas bagi IKM logam untuk meningkatkan perannya sebagai bagian dari rantai pasok industri besar.

“Ketika IKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, baik BUMN maupun swasta, sekaligus terlibat dalam program vendor development, peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kompetensi akan semakin besar. Dengan demikian, IKM tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga mendukung terwujudnya rantai pasok nasional yang semakin tangguh,” tutur Agus.

Menperin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri untuk memperluas akses pasar bagi IKM. Keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar diharapkan menjadi sarana peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan memenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan industri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menyelenggarakan Fasilitasi Kemitraan IKM Logam dengan Industri Besar di Jawa Barat pada 29–30 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya konkret Kemenperin dalam mengakselerasi masuknya IKM logam ke dalam rantai pasok industri besar. Dalam pelaksanaannya, Ditjen IKMA bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK) untuk menyiapkan IKM potensial yang dipertemukan secara langsung dengan calon mitra industri besar.

Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi strategis dalam pelaksanaan program tersebut mengingat wilayah ini merupakan salah satu basis industri manufaktur terbesar di Indonesia. Keberadaan berbagai perusahaan manufaktur berskala nasional maupun multinasional menciptakan kebutuhan rantai pasok yang beragam, mulai dari bahan baku, komponen pendukung, hingga jasa pendukung industri.

Selain peluang yang tersedia di Jawa Barat, IKM logam juga berpotensi membangun kemitraan dengan industri besar dari wilayah lainnya, terutama pada sektor alat kesehatan dan komponen permesinan. Peluang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar sekaligus memacu diversifikasi produk IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Reni Yanita mengatakan, IKM logam memiliki peluang yang semakin luas untuk mendukung kebutuhan industri. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai pemasok komponen, tetapi juga dapat berkembang sebagai penyedia layanan perawatan, perbaikan, dan rekayasa berbagai mesin serta peralatan produksi yang digunakan industri besar.

“Pelaksanaan temu bisnis ini merupakan salah satu upaya untuk mempertemukan IKM dengan industri besar dalam rangka membangun kemitraan yang saling menguatkan. Melalui dialog dan penjajakan peluang bisnis secara langsung, IKM dapat memahami kebutuhan industri, meningkatkan kesiapan usahanya, serta membuka peluang untuk menjadi pemasok bagi industri besar,” kata Reni.

Reni berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada kegiatan temu bisnis, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi hubungan komersial yang konkret dan berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan ini menghasilkan tindak lanjut kemitraan yang nyata dan berkelanjutan sehingga dapat memperkuat ekosistem industri nasional,” ujarnya.

Penjajakan Langsung

Rangkaian kegiatan fasilitasi kemitraan diawali dengan kunjungan ke sejumlah IKM logam di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Melalui kunjungan tersebut, calon mitra dari industri besar dapat melihat secara langsung proses produksi, kualitas produk, kapasitas produksi, serta kesiapan IKM dalam memenuhi kebutuhan industri.

Kunjungan lapangan tersebut diikuti sejumlah perusahaan, antara lain PT Perkebunan Nusantara, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, dan PT Sarandi Karya Nugraha.

Setelah kunjungan lapangan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Temu Bisnis IKM Logam dengan Industri Besar di Karawang pada 30 Juli 2026. Forum ini dirancang untuk membuka komunikasi langsung antara IKM dan calon mitra sehingga kebutuhan maupun kemampuan masing-masing pihak dapat dipetakan secara lebih konkret.

“Forum ini menjadi wadah dialog antara pelaku IKM dengan industri besar untuk membahas kebutuhan industri, spesifikasi produk, standar kualitas, hingga peluang kerja sama yang dapat diwujudkan melalui kemitraan bisnis yang berkelanjutan,” ungkap Reni.

Sementara itu, Plt. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Budi Setiawan menjelaskan, fasilitasi kemitraan tidak hanya bertujuan mempertemukan IKM dengan industri besar. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi IKM untuk memahami kebutuhan pasar, standar yang diterapkan industri, serta membangun jejaring bisnis yang berpotensi menghasilkan kerja sama jangka panjang.

“Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari sektor BUMN maupun swasta, di antaranya PT Perkebunan Nusantara, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), PT Sarandi Karya Nugraha, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri, Perkumpulan Alat Besar Indonesia (HINABI), PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, serta PT United Tractors Pandu Engineering,” jelas Budi.

Sebanyak 30 IKM logam dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Para peserta memiliki beragam kompetensi, mulai dari fabrikasi logam, machining, pembuatan komponen logam, hingga penyediaan jasa pendukung industri.

Keberagaman kemampuan tersebut menjadi modal bagi IKM untuk memperluas peluang kemitraan dengan industri besar yang membutuhkan pemasok lokal dengan spesifikasi dan kemampuan produksi yang sesuai.

Kemenperin berharap sinergi yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat menghasilkan semakin banyak IKM logam yang masuk ke dalam rantai pasok industri besar. Kemitraan yang terbentuk juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan skala usaha IKM sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan struktur industri manufaktur nasional.

“Kami berharap melalui kegiatan fasilitasi kemitraan ini dapat terjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan serta semakin memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri nasional. Dengan demikian, IKM dapat berkontribusi dalam memperdalam struktur industri, memperkuat kemandirian industri nasional, dan mendukung pembangunan sektor manufaktur yang semakin maju,” pungkas Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Mesir Percepat Kerja Sama Perdagangan, JTC Kedua Ditargetkan 2026

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bertemu dengan Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Mesir Mohamed Farid Saleh di Jaipur, India, pada Jumat, (7/8). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerja sama perdagangan kedua negara, termasuk usulan untuk memulai perundingan ekonomi bilateral dalam skema Preferential Trade Agreement (PTA) dan skema Free Trade Agreement (FTA). Mendag Busan mendorong agar Pertemuan ke-2 Komite Perdagangan Bersama (Joint Trade Committee/JTC) Indonesia dan Mesir dapat terlaksana tahun ini.

Pertemuan kedua menteri tersebut dilaksanakan di sela-sela rangkaian Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Jaipur pada 6–7 Agustus 2026. Mendampingi Mendag Busan, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Johni Martha.

“Kami mengapresiasi telah terlaksananya pertemuan perdana JTC Indonesia dan Mesir pada 2024. Kami berharap, komitmen perdagangan dan investasi kedua negara dapat makin diperkuat dengan segera dimulainya perundingan dalam skema PTA dan FTA. Untuk mempercepat dimulainya perundingan tersebut, Indonesia mendorong agar pertemuan JTC kedua dapat dijadwalkan pada 2026,” ungkap Mendag Busan pascapertemuan.

Mendag Busan turut mengusulkan untuk melakukan komunikasi melalui diskusi secara daring. Opsi ini bisa menjadi pilihan untuk mempercepat pembahasan berbagai tindak lanjut kerja sama perdagangan Indonesia dan Mesir.

Pada pertemuan perdana JTC, Indonesia dan Mesir menyepakati untuk mengeksplorasi pembentukan perjanjian dagang demi meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara. Komitmen tersebut diperkuat melalui Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir. Pernyataan bersama yang memperkuat kemungkinan penjajakan perjanjian ekonomi bilateral ini ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi pada 12 April 2025.

Mendag Busan menyebut, Indonesia juga telah menyampaikan Terms of Reference (TOR) kepada Mesir pada 10 Oktober 2025, usulan peluncuran perundingan beserta draf Joint Ministerial Statement pada 4 November 2025.

Menteri Mohamed mendorong untuk segera menjadwalkan Pertemuan ke-2 JTC dan mendukung untuk segera memulai perundingan dengan melibatkan sektor swasta. “Kami terbuka dengan pendekatan pada perjanjian dagang. Kami tidak keberatan jika Indonesia ingin melakukan persiapan secara bertahap sebelum memulai perundingan dengan skema PTA dan FTA. Kita bisa melakukan perundingan Indonesia-Egypt PTA dan Indonesia-Egypt FTA secara paralel dan melibatkan sektor swasta untuk mempercepat hal ini,” ujar Mohamed.

Menteri Mohamed turut menyampaikan sejumlah usulan penguatan kerja sama dengan Indonesia, di antaranya pembentukan usaha patungan (joint venture) di sektor industri pakaian jadi (ready-made garments) dan melakukan pertemuan daring untuk menjembatani perdagangan pada sektor pertanian.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Mesir

Mesir berada pada posisi ke-24 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan posisi ke-40 asal impor Indonesia. Sepanjang Januari–Juni 2026, total perdagangan Indonesia dan Mesir tercatat sebesar USD 1,74 miliar. Ekspor Indonesia ke Mesir sebesar USD 1,09 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Mesir sebesar USD 647,70 juta.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Mesir tercatat USD 2,38 miliar dengan tren pertumbuhan 6,16 persen dalam lima tahun terakhir (2021–2025). Ekspor Indonesia ke Mesir sebesar USD 1,94 miliar dan impor Indonesia dari Mesir sebesar USD 439,8 juta. Indonesia surplus USD 1,50 miliar terhadap Mesir.

Produk ekspor utama Indonesia ke Mesir, yakni lemak dan minyak hewan atau nabati; kopi, teh, rempah-rempah; mesin atau peralatan listrik; bahan kimia anorganik; serta aluminium. Kemudian, untuk produk yang diimpor Indonesia dari Mesir, yakni pupuk; garam, belerang, kapur; buah-buahan; sayuran; serta bijih, kerak, dan abu logam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Perkuat Penghijauan untuk Ketahanan Ekologi dan Ekonomi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjadikan penghijauan sebagai gerakan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekologis sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, menurutnya, tidak cukup hanya melalui penanaman pohon, tetapi perlu diikuti dengan perawatan serta kolaborasi berbagai pihak.

Bima menegaskan, penanaman pohon bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi target. Lebih dari itu, penghijauan harus memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Penanaman ini kan bukan hanya sekedar seremoni, ini bukan sekedar aktivitas biasa, tapi ini tentang membangun ketahanan ekologis. Ini juga tentang sosial ekonomi. Ini yang tidak mudah [mewujudkannya] karena ini membutuhkan kolaborasi,” ujarnya pada kegiatan peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo: Wujud Nyata Pemulihan Ekosistem Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bumi Sumatera Selatan di Pusat Persemaian Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (7/8/2026).

Dalam konteks tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemda untuk menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya dengan memastikan indikator ekologis menjadi perhatian dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

”[Kemendagri] berikhtiar untuk memastikan bahwa semua perencanaan di daerah, yang direncanakan oleh Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota, ini memiliki indikator ekologis. Jadi setiap melakukan asesmen, pasti kita lihat unsur-unsur ini,” jelas Bima.

Bima menyadari, mewujudkan penghijauan yang berkelanjutan bukan perkara mudah. Berbagai persoalan masih dihadapi di lapangan, seperti alih fungsi dan konflik lahan, hingga pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kondisi tersebut membuat Pemda membutuhkan dukungan dan pendampingan agar program penghijauan tidak berhenti pada tahap penanaman, tetapi berlanjut hingga pemeliharaan.

Untuk itu, Bima mengajak pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat membangun kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan penghijauan. Dengan keterlibatan banyak pihak, agenda penghijauan yang telah diinisiasi Presiden diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama.

“Mari kita bangun kolaborasi, mari kita bangun co-creation. Tidak hanya dengan sesama institusi pemerintah, provinsi, kota, kabupaten, tapi dengan kampus, dengan korporasi dan lain-lain. Dan kita jadikan bersama-sama penghijauan yang sudah diinisiasi dan diperintahkan oleh Presiden sebagai movement. Bukan hanya kegiatan, tapi gerakan,” jelasnya.

Selain memperluas kolaborasi, Bima menekankan pentingnya membangun budaya merawat lingkungan. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pohon yang ditanam, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga dan merawatnya.

“Mari kita sama-sama bangun budaya merawat, bukan hanya sekedar menanam, bukan juga hanya sekedar seremoni, tapi semuanya berorientasi pada aksi yang permanen dan berkelanjutan,” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Direktur APP Group Soewarso, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan, serta Forkopimda Kabupaten Banyuasin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lestari Moerdijat Dorong Reformasi Budaya Sekolah dan Peningkatan Kesejahteraan Guru

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong reformasi budaya sekolah diikuti pembenahan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan guru untuk mewujudkan pendidikan yang aman dan nyaman.

Percepatan peningkatan kualitas pengajaran yang baik, aman, dan nyaman di tanah air harus diikuti dengan langkah nyata pembenahan tata kelola dan kesejahteraan guru.

“Peningkatan kesejahteraan saja sejatinya belum cukup untuk langsung meningkatkan mutu pendidikan nasional, tanpa didukung tata kelola dan distribusi guru yang merata, serta perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8).

Pekan lalu, di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat reformasi budaya sekolah dengan mengubah peran guru dari sekadar pengajar menjadi pendamping sekaligus wali bagi peserta didik.

Reformasi Budaya Sekolah
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembangunan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman, yang disusun sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menurut Lestari, upaya peningkatan peran guru itu menuntut peningkatan keterampilan dan tanggung jawab besar dari para guru yang harus diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, juga tidak lepas dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam merealisasikannya.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, juga mendorong peningkatan pemahaman para orang tua dan masyarakat, sebagai bagian dari upaya merealisasikan ruang pendidikan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.

Rerie menilai, peran guru wali, orang tua, dan masyarakat penting di tengah gelombang kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terus berulang.

“Saatnya kita bergerak bersama untuk mencegahnya, serta membangun sistem perlindungan anak menyeluruh demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,” pungkas Rerie.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Sidang Tahunan MPR 2026, Pimpinan MPR Silaturahmi ke BPK Bahas Tata Kelola Keuangan Negara

Penulis
Reta
-

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengunjungi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR RI.

Rombongan Pimpinan MPR RI diterima Ketua BPK RI Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Selain membicarakan soal Sidang Tahunan MPR RI, juga membahas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Silaturahmi Kebangsaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI
Usai pertemuan, Ahmad Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum menyampaikan undangan kepada Pimpinan BPK untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI yang rencananya akan digelar Jumat, 14 Agustus 2026.

“Alhamdulillah hari ini Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Pimpinan BPK RI. Kami berbahagia Ibu Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK serta jajaran bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” kata Ahmad Muzani.

Sidang Tahunan MPR RI, lanjutnya, menjadi salah satu momentum penting dalam agenda kenegaraan. Dalam forum tersebut, BPK juga diharapkan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara
Ahmad Muzani mengapresiasi adanya kecenderungan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari semakin banyaknya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kementerian, serta lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan,” ujar Ketua MPR RI.

Ia menjelaskan, opini WTP menunjukkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta bukti-bukti keuangan yang diperiksa. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ahmad Muzani berharap perbaikan tersebut terus berlanjut sehingga tata kelola keuangan negara semakin akuntabel, efektif, dan efisien.

BPK Dukung Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI
Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR RI sekaligus menyambut baik undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan kepada kami. Besar harapan kami adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti,” kata Isma.

Isma mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga turut berdiskusi mengenai tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan.

Diungkapkan Isma, pertemuan dengan Pimpinan MPR berlangsung dalam suasana santai dan tidak membahas persoalan yang pelik. Silaturahmi tersebut lebih diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Kami berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini,” tandasnya.

Selain Pimpinan MPR RI, hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Heri Herawan serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...464748...4,858Halaman 47 dari 4,858