Beranda blog Halaman 46

Keamanan Makanan Jadi Prioritas, BGN Perkuat Pengawasan Program MBG

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan tata kelola dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan pangan dan seluruh tahapan penyelenggaraan program berjalan sesuai prosedur.

 

 

Kepala BGN, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar mengatakan keamanan makanan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan MBG, sebelum program tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter peserta didik.

 

 

“Pendidikan terhadap siswa dan lain-lain ini akan terlaksana manakala syarat pertamanya adalah menu makanan yang dibagikan kepada siswa itu harus aman. Maksud saya begini, semua ini tidak akan ada artinya manakala yang diberikan, menunya yang diberikan dalam ompreng itu kemudian tidak aman,” kata Mas Dar dalam rapat koordinasi terkait tata kelola dan penyelenggaraan MBG di sekolah secara daring, Sabtu (8/8).

 

 

Mas Dar mengatakan BGN telah membenahi sistem pengawasan produksi makanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini terdapat 27.489 SPPG yang beroperasi dan diwajibkan menggunakan sistem monitoring produksi.

 

 

Sistem tersebut mencatat seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, makanan matang, pengemasan, hingga pengiriman ke sekolah. Melalui sistem ini, BGN dapat memantau waktu makanan diproduksi, matang, hingga disajikan kepada siswa.

 

 

Selain pengawasan dari dapur, BGN juga menetapkan petugas penanggung jawab atau PIC di setiap sekolah. PIC berasal dari tenaga kependidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha, dan bukan guru yang memiliki tugas mengajar. PIC bertugas menerima makanan dari dapur sekaligus melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa. Seluruh proses tersebut juga tercatat dalam sistem.

 

 

PIC diwajibkan melakukan pemeriksaan organoleptik dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Apabila makanan dinilai tidak memenuhi standar, makanan tersebut tidak boleh diberikan kepada siswa.

 

 

“Namun di situ, tetap PIC juga melakukan satu mekanisme organoleptik, yaitu dibuka, diambil sampelnya, dibuka, kemudian dibau, dicium, dirasa, dilihat. Manakala tidak memenuhi standar, maka tidak harus atau wajib hukumnya tidak diberikan kepada siswa. Jadi PIC itu adalah layer terakhir kedua, yang memastikan bahwa menu makanan itu aman dan tidaknya,” ujar Mas Dar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Dorong Industri Gresik Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Ia menyoroti kondisi Gresik yang memiliki kawasan industri besar, tetapi masih menghadapi persoalan pengangguran dan rendahnya partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, negara hadir memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat melalui akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha.

 

“Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru tertinggal. Ini yang harus kita koreksi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan trickle down effect,” ujar Menko Muhaimin saat mengunjungi Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (08/08/2026).

 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi negara untuk menjembatani potensi industri dengan masyarakat. Karena itu, pesantren didorong menjadi salah satu pusat pemberdayaan yang menghubungkan pendidikan, dunia kerja, UMKM, dan akses ekonomi masyarakat.

 

“Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan. Bukan hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga membuka akses kerja dan kemudahan berusaha bagi masyarakat,” katanya.

 

Upaya tersebut dikembangkan melalui ekosistem sosial ekonomi pesantren di Ponpes Ihyaul Ulum. Ekosistem ini mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, kesehatan, kesiapan kerja, pendampingan UMKM, sertifikasi halal, hingga penguatan hubungan dengan dunia industri.

 

Sementara itu, penguatan akses kerja dilakukan melalui link and match SMK berbasis pesantren dengan dunia industri. Menko Muhaimin menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Rumah Vokasi Kabupaten Gresik, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi.

 

Dari 62 SMK di Kabupaten Gresik, sebanyak 35 di antaranya berbasis pesantren dengan sekitar 7.883 siswa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, memperkuat sertifikasi kompetensi, serta membuka akses penempatan kerja bagi lulusan.

 

“Anak-anak SMK berbasis pesantren harus memiliki akses yang sama ke dunia industri. Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi lulusan di sekitarnya tidak terserap karena kompetensinya tidak tersambung dengan kebutuhan industri,” tegasnya.

 

Menko Muhaimin mengatakan Gresik memiliki modal sosial yang besar dengan 211 pesantren dan sekitar 10.857 santri. Potensi tersebut harus dihubungkan dengan kekuatan industri dan peluang ekonomi yang tersedia agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pertumbuhan ekonomi.

 

“Ihyaul Ulum sudah membuktikan diri, baik dalam mencetak SDM maupun mendampingi UMKM melalui sertifikasi halal. Yang kita lakukan adalah memperkuat apa yang sudah berjalan agar dampaknya semakin besar,” ujarnya.

 

Dalam kunjungannya, Menko Muhaimin meninjau Cek Kesehatan Gratis dan Tes Potensi Psikologi bagi santri. Ia menekankan kesiapan fisik dan mental sebagai fondasi agar santri dapat berkembang menjadi individu yang berdaya sekaligus mampu memberdayakan lingkungannya.

 

Di sektor ekonomi, Menko Muhaimin berdialog dengan pelaku UMKM penerima sertifikat halal serta pengelola Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ihyaul Ulum. Menurutnya, pesantren dapat menjadi pusat layanan ekonomi yang membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar.

 

LP3H STAI Ihyaul Ulum juga menerima penghargaan BPJPH sebagai lembaga pendamping sertifikasi halal dengan capaian tertinggi di Kabupaten Gresik. Menko Muhaimin menilai capaian tersebut menunjukkan kontribusi nyata pesantren dalam mendorong UMKM naik kelas.

 

Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan berbagai dukungan, antara lain ZMart BAZNAS RI untuk tujuh pesantren senilai Rp350 juta, lima Bumi Masjid senilai Rp500 juta, bantuan Greenzakat BAZNAS Kabupaten Gresik Rp21 juta, sertifikasi KADIN Kabupaten Gresik bagi 50 siswa SMK berbasis pesantren senilai Rp50 juta, serta kepesertaan dan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris.

 

Menko Muhaimin menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari semangat ekonomi konstitusi yang menempatkan negara sebagai penghubung agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

 

“Negara harus hadir mengoreksi kegagalan pasar. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh meninggalkan masyarakat yang paling rentan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BPOM: 1.000 Hari Pertama Kehidupan Jadi Kunci Masa Depan Anak

Penulis
Reta
-

Masa awal kehidupan merupakan periode krusial dalam menentukan kualitas kesehatan, kemampuan kognitif, dan produktivitas seseorang di masa mendatang. Karena itu, pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan anak perlu dipandang bukan hanya sebagai agenda kesehatan, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat menjadi keynote speaker dalam Pediatric Science & Health Summit 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (8/8/2026). Forum ini mempertemukan para ahli kesehatan anak dari berbagai disiplin ilmu dan negara untuk membahas perkembangan penelitian, tantangan kesehatan anak, serta pendekatan berbasis sains dalam mendukung tumbuh kembang optimal. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan keynote speech bertajuk “Advancing Brain and Cognitive Health in Children: Integrating Neuroscience, Nutrition, and Innovation for Southeast Asia.”

Kepala BPOM menekankan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode paling kritis bagi perkembangan otak. Kecukupan nutrisi dan neuroplastisitas berperan penting dalam periode tersebut, termasuk melalui gut-brain axis, yaitu komunikasi 2 arah antara saluran pencernaan dan sistem saraf pusat. Keseimbangan mikrobiota usus mendukung regulasi sistem imun dan perkembangan otak, sementara gut dysbiosis dapat memicu inflamasi yang berpotensi mengganggu neuroplastisitas dan fungsi neurologis.

Tantangan tersebut tecermin dari masih tingginya persoalan malnutrisi pada anak. Di Indonesia, dari sekitar 22,6 juta anak usia di bawah 5 tahun, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,8%, wasting 6,3%, dan overweight 3,3%. Menurut Taruna, intervensi gizi sejak awal kehidupan, mulai dari promosi ASI, pemberian makanan pendamping yang tepat, suplementasi mikronutrien, hingga program nutrisi di sekolah, dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan kognitif, pendidikan, dan produktivitas anak.

Investasi tersebut juga memberikan manfaat ekonomi. Setiap US$1 yang diinvestasikan pada pengembangan anak usia dini dapat menghasilkan pengembalian hingga US$13 melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Dengan demikian, optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak bukan semata agenda kesehatan, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Pandangan senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) Piprim Basarah Yanuarso. Menurutnya, perkembangan ilmu kesehatan anak perlu terus diikuti oleh tenaga kesehatan. Penguatan pengetahuan dan deteksi dini diperlukan agar gangguan kesehatan dapat ditangani lebih cepat dan tidak menghambat tumbuh kembang anak.

“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat pemahaman dan memperbarui pengetahuan para dokter anak mengenai berbagai perkembangan ilmu dan pendekatan dalam kesehatan anak, termasuk growth faltering, precision biotics, tatalaksana alergi, serta deteksi dan penanganan defisiensi besi,” ujar Piprim.

Dalam forum tersebut, Taruna Ikrar juga menegaskan peran regulasi berbasis bukti dalam memastikan inovasi untuk kesehatan anak dapat diterapkan secara aman dan bertanggung jawab. “BPOM memastikan pangan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, memenuhi standar keamanan, mutu, nilai gizi, serta klaim manfaat yang didukung bukti ilmiah. Regulasi bukan penghambat inovasi, melainkan enabler bagi inovasi yang aman, bermutu, dan bermanfaat,” tukas Taruna.

Untuk mewujudkan kesehatan anak yang lebih baik di Asia Tenggara, Taruna mendorong kolaborasi antara academia, business, and government (ABG) melalui penguatan riset dan bukti ilmiah, inovasi dan akses, sistem regulasi, serta kepercayaan publik. Healthy brains build healthy nations. Science inspires innovation. Evidence builds trust. Collaboration creates impact. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Radar Cuaca C-Band Resmi Beroperasi di Muara Teweh, Jangkauan Pengamatan Capai 250 Kilometer

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengoperasikan Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (10/8/2026). Kehadiran radar cuaca ini menjadi bagian dari upaya BMKG memperkuat jaringan observasi cuaca nasional guna mendukung sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat serta berbagai sektor pembangunan, termasuk memperkuat pemantauan kondisi cuaca untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan yang diberikan dalam pembangunan dan pengoperasian radar cuaca tersebut.

“Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh ini merupakan bagian dari jaringan radar cuaca BMKG yang saat ini berjumlah 45 unit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan menuju kebutuhan ideal sebanyak 75 radar cuaca agar dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia secara optimal,” ujar Faisal.

Menurutnya, radar cuaca C-Band Muara Teweh memiliki kemampuan pengamatan dengan jangkauan radius hingga 200–250 kilometer. Teknologi ini mampu mendeteksi intensitas hujan, memantau pertumbuhan dan pergerakan awan, serta menyediakan informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk keselamatan transportasi udara, mitigasi bencana hidrometeorologi, hingga mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa keberadaan radar cuaca ini juga sangat penting dalam mendukung penanganan karhutla yang menjadi salah satu tantangan utama di wilayah Kalimantan. Data radar dapat digunakan untuk memantau potensi hujan, perkembangan awan konvektif, serta kondisi atmosfer yang menjadi dasar pelaksanaan OMC guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Manfaat radar cuaca ini sangat besar karena memungkinkan kita melakukan pemantauan kondisi meteorologi dan klimatologi secara lebih optimal. Dengan demikian, informasi terkait cuaca, perubahan iklim, keselamatan transportasi, dan berbagai layanan lainnya dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar radar cuaca yang telah dibangun dapat dikelola dan dirawat secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar MKG Wilayah III, I Kadek Oca Santika, yang hadir mewakili Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Cahyo Nugroho, melaporkan bahwa pembangunan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh merupakan bagian dari penguatan jaringan observasi cuaca nasional yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

“Pembangunan radar cuaca ini merupakan salah satu proyek yang memperoleh pendanaan melalui SBSN Tahun Anggaran 2025. Dukungan pendanaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur layanan publik di bidang meteorologi sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Menurut Kadek, pembangunan radar ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan data meteorologi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

“Jaringan observasi radar cuaca ini digunakan untuk mengisi kekosongan data meteorologi, khususnya dalam pengamatan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Kehadiran radar ini akan memperkuat kualitas data dan layanan informasi cuaca yang dibutuhkan berbagai sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem sehingga diperlukan sistem pemantauan cuaca yang semakin modern dan andal.

“Bagi Kabupaten Barito Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 8.300 kilometer persegi dengan karakteristik geografis yang beragam, tersebar di sembilan kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan, serta dihuni lebih dari 162 ribu jiwa, informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelas Muhlis.

Ia menambahkan, keberadaan Radar Cuaca Muara Teweh akan memberikan manfaat besar bagi berbagai sektor strategis daerah, termasuk transportasi udara. Seiring berkembangnya Bandara Haji Muhammad Sidik sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di Kalimantan Tengah bagian utara, kebutuhan terhadap layanan meteorologi modern menjadi semakin penting.

“Infrastruktur radar cuaca ini akan menjadi bagian integral dalam mendukung keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara,” katanya.

Muhlis juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Saya berharap radar cuaca ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, akademisi, media massa, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Radar Cuaca C-Band Muara Teweh memiliki daya jangkau pengamatan hingga 200 kilometer dan dilengkapi teknologi resolusi tinggi yang mampu memantau intensitas curah hujan, pertumbuhan awan, serta pergerakan cuaca ekstrem secara lebih detail. Kehadirannya dinilai sangat strategis untuk mengisi kekosongan data pengamatan meteorologi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta memperkuat layanan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini cuaca, radar ini juga mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Informasi yang dihasilkan radar dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi cuaca ekstrem, mendukung perencanaan Operasi Modifikasi Cuaca, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Data yang dihasilkan juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas strategis masyarakat, mulai dari transportasi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga pengelolaan sumber daya air.

Melalui pengoperasian Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, BMKG terus memperkuat kapasitas observasi dan sistem peringatan dini nasional guna mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan wilayah, serta upaya mitigasi bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Pangan Tak Sesuai Mutu, Bapanas Sebut Kerugian Masyarakat Tembus Rp100 Triliun

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa praktik perdagangan pangan yang tidak sesuai dengan mutu dan informasi yang diberikan kepada masyarakat telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Menurutnya, total kerugian yang ditanggung masyarakat diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun, sehingga pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyimpangan yang merugikan konsumen.

Amran menegaskan bahwa substansi persoalan bukan sekadar perbedaan harga atau penggunaan label tertentu, melainkan hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang wajar.

“Seharusnya harganya Rp8.000 tapi dijual Rp17 ribu, dan itu ditulis di situ premium. Menurut kamu benar apa salah? Ini jangan pengalihan isu. Substansinya adalah total kerugian bukan itu Rp2 triliun. Semuanya adalah Rp100 triliun kerugian rakyat, mengambil hak rakyat,” ujar Amran, Kamis (6/8/2026).

Menurut Amran, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan informasi yang benar. Oleh karena itu, praktik yang memanfaatkan label atau klaim tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar harus ditindak tegas karena secara langsung merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Ia menjelaskan bahwa salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah beras fortifikasi. Program tersebut sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral pada beras. Namun, nilai tambah tersebut harus didukung oleh mutu produk yang sesuai standar serta harga yang wajar.

“Substansi persoalannya adalah perlindungan masyarakat. Jangan sampai ada produk yang dipasarkan tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya, tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Itu merugikan konsumen dan menghilangkan hak rakyat untuk memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang wajar,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap mutu pangan bersama kementerian, lembaga terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen.

Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurutnya, persaingan usaha yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Yang kita lindungi adalah hak rakyat. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara mengorbankan masyarakat. Negara harus hadir memastikan setiap pangan yang dikonsumsi masyarakat memiliki mutu yang sesuai dan dipasarkan secara jujur,” ujar Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Dorong Pembiayaan UMKM Tembus Rp2.000 Triliun, Perkuat Ekonomi Indonesia

Penulis
Reta
-

Ekonomi global diproyeksikan membaik pada 2027, namun berbagai risiko geopolitik, energi, perdagangan, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan masih membayangi. Di tengah ketidakpastian tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% (c-to-c), dengan inflasi Juli 2026 terkendali sebesar 2,28%, Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis 116,8, PMI Manufaktur kembali ekspansif pada level 50,2, serta cadangan devisa mencapai USD145,3 miliar.

Sejalan dengan penguatan fundamental tersebut, Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada Juni 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519,1 triliun atau tumbuh 1,05% (yoy), membaik dibandingkan Mei 2026 sebesar 0,60%. Di sisi lain, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026. Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional juga meningkat menjadi 69,57%.

“Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar. Sekarang kan financial welfare yang dikejar. Jadi mereka sudah literate, sudah inklusif, punya rekening. Tapi kemampuan mereka untuk membaca, melakukan investasi dan lain-lain. Nah itu yang dikejar untuk berikutnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/08).

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang tetap solid, Menko Airlangga mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM secara signifikan. Menko Airlangga mengusulkan agar target total pembiayaan UMKM ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun, dari posisi saat ini yang sudah mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini masih berada di tengah atau belum memperoleh akses pembiayaan dalam skala yang memadai. Langkah tersebut penting untuk mengisi kesenjangan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang dan naik kelas.

Selain memperluas pembiayaan, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah mendorong digitalisasi sebagai pengungkit UMKM. Pengguna QRIS telah mencapai 66 juta dengan 44 juta gerai merchant, sementara transaksi digital juga dapat membentuk rekam jejak usaha yang menjadi basis credit scoring agar UMKM yang unbankable menjadi bankable. Pemanfaatan teknologi, termasuk AI, diharapkan semakin membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan. Menko Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan Program Magang Nasional sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya UMKM Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan dalam mempertahankan dan memperluas pasar. Pengalaman negara lain dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ekosistem UMKM yang mampu tumbuh dan berkembang berdampingan dengan pelaku usaha berskala besar.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menggarisbawahi bahwa penguatan akses pembiayaan dan dan peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam mendorong UMKM naik kelas. “Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembiayaan benar-benar memberikan dampak bagi pengembangan usaha dan perekonomian nasional,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Ketua Dewan Komisaris OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Minyak Mentah Indonesia Juli 2026 Turun Jadi US$81,68 per Barel

Penulis
Reta
-

Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia ikut mengubah pergerakan harga minyak pada Juli 2026. Di Indonesia, pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) Juli sebesar US$ 81,68 per barel, turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya.

Perubahan ICP tersebut menjadi bagian dari dinamika harga minyak mentah di pasar internasional. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Senin (10/8), menjelaskan bahwa ICP Juli turun dari US$ 83,45 per barel pada Juni 2026 menjadi US$ 81,68 per barel pada Juli 2026.

“Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia,” kata Laode.

Penurunan juga terjadi pada sejumlah harga minyak mentah utama dunia. Berikut perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2026:

 

  • Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$1,77/bbl dari US$ 83,45/bbl menjadi US$ 81,68/bbl.
  • Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/bbl dari US$ 84,43/bbl menjadi US$ 83,97/bbl.
  • WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/bbl dari US$ 81,79/bbl menjadi US$ 79,22/bbl.
  • Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/bbl dari US$ 85,47/bbl menjadi US$ 83,41/bbl.
  • Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/bbl dari US$ 89,75/bbl menjadi US$ 82,74/bbl (per tanggal 30 Juli 2026).

Menurut Laode, perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah de-eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut memengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan Lewat Pelatihan Antikorupsi

Penulis
Reta
-

Kekuatan negara hukum tidak hanya ditentukan dari baiknya regulasi, namun integritas individu yang menjalankannya. Berangkat dari kesadaran itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) terus memperkuat fondasi integritas aparatur peradilan, melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) Batch 3 yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan MA, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/8).

Upaya ini menjadi ikhtiar bersama guna menjaga marwah peradilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebab, ketika hakim dan aparatur peradilan menjalankan kewenangan dengan integritas, maka keadilan tidak hanya ditegakkan, melainkan dipercaya masyarakat.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan integritas merupakan kekuatan yang menjaga seseorang tetap di jalur yang benar saat diberi amanah dan kewenangan. Penguatan integritas semakin relevan, mengingat data penindakan KPK menunjukkan masih adanya aparat penegak hukum (APH) yang terjerat korupsi, termasuk 33 hakim yang pernah diproses dalam perkara korupsi.

“Semakin kuat integritas dibangun sejak awal, semakin kecil ruang terjadinya pelanggaran. Inilah yang perlu terus kita bangun dan rawat bersama untuk menjaga marwah peradilan,” tegas Ibnu.

Lebih jauh, menurut Ibnu, tantangan menjaga integritas peradilan saat ini tidak sekadar soal kepatuhan aturan, namun soal kemampuan APH untuk tetap berpegang pada nilai kejujuran, independensi, dan profesionalisme di tengah berbagai pengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, penegakan hukum yang berintegritas harus berjalan seiring dengan penghormatan hak asasi manusia (HAM), keterbukaan, serta transparansi. Ketiga prinsip itu, menjadi fondasi penting agar masyarakat diperlakukan adil dan mendapatkan kepastian hukum yang dapat dipercaya.

“Integritas hakim bukan hanya menyangkut pribadi dan profesi, tapi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi penegak hukum,” ungkapnya.

Integritas Diuji dari Lingkungan Terdekat

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga menyoroti ujian integritas sering kali tidak datang dari ruang sidang atau meja kerja semata. Lingkungan terdekat, termasuk keluarga dan relasi sosial, berperan besar memperkuat atau melemahkan komitmen seseorang terhadap nilai integritas.

“Keluarga dapat menjadi benteng penguat integritas, tapi dalam situasi tertentu dapat menjadi pintu masuk korupsi. Karena itu, membangun lingkungan yang mendukung nilai integritas menjadi bagian penting pencegahan,” ujarnya.

Senada, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Syamsul Arief, menegaskan membangun integritas merupakan proses panjang yang memerlukan konsistensi dan komitmen berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan penguatan integritas tidak diukur dari banyaknya materi yang dipahami, melainkan sejauh mana nilai tersebut tumbuh menjadi kesadaran yang melekat dalam diri setiap aparatur peradilan dan tercermin dalam setiap keputusan yang diambil.

“Ini adalah ikhtiar panjang yang terus kami lakukan bersama. Kita ingin integritas tidak berhenti sebagai pengetahuan atau aturan, tapi kesadaran esensial dalam diri setiap aparatur,” kata Syamsul.

Sebagai informasi, PRISMA merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dan MA yang ditandatangani pada 24 April 2026 lalu. Program ini, dirancang tidak hanya guna meningkatkan pemahaman antikorupsi, namun membangun kapasitas aparatur peradilan dalam mengenali dan mengelola berbagai risiko korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menjelaskan keberhasilan program tidak berhenti pada proses pembelajaran di kelas. Yang lebih penting, bagaimana peserta menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata di lingkungan kerja masing-masing.

“Setiap peserta diharapkan mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi rencana aksi yang konkret, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan di lingkungan kerja masing-masing,” tuturnya.

Diketahui PRISMA Batch 3 berlangsung pada 10-14 Agustus 2026 dan diikuti 40 peserta. Program ini merupakan bagian dari rangkaian lima batch yang akan melibatkan total 200 aparatur peradilan dari berbagai satuan kerja MA. Pada tahap berikutnya, kegiatan akan menyasar para pimpinan pengadilan dari lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Melalui program ini, KPK dan MA ingin memastikan penguatan integritas tidak berhenti sebagai slogan atau kepatuhan administratif semata. Integritas diharapkan tumbuh menjadi budaya kerja dalam setiap keputusan, ucapan, dan tindakan aparatur peradilan. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak awal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhaj Dahnil Sidak Kantor Kemenhaj Jakarta Timur, Tegaskan Tak Ada Toleransi Praktik Penyimpangan

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan profesional sekaligus menegaskan komitmen Kemenhaj membersihkan tata kelola haji dari praktik-praktik menyimpang yang merugikan masyarakat.

Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah temuan dan laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di wilayah tersebut, termasuk persoalan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan lainnya.

Wamenhaj mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya turun langsung untuk memeriksa pelayanan dan memberikan peringatan kepada seluruh jajaran.

“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah. Kemenhaj harus menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, yang bersih, profesional, transparan, dan melayani,” tegas Wamenhaj di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, peralihan pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan sekaligus membangun tata kelola pelayanan yang berintegritas dari pusat hingga daerah.

Wamenhaj menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf bersama Wamenhaj sejak awal telah memberikan arahan agar transformasi penyelenggaraan haji tidak berhenti pada perubahan kelembagaan, tetapi diikuti perubahan mendasar dalam budaya kerja dan integritas aparatur.

“Pesannya jelas. Siapa yang siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tetapi bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar,” ujarnya.

Wamenhaj menekankan tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji. Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh jajaran Kemenhaj menjadikan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama pelayanan. Menurutnya, transformasi haji yang diperintahkan Presiden Prabowo harus dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, transparan, adil, serta terbebas dari praktik transaksional.

“Jemaah datang ke kantor Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan dengan mempermainkan hak jemaah. Ini yang akan terus kami bersihkan,” pungkas Wamenhaj.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Nasional Terintegrasi 3 IKN Resmi Dibuka, 82 Siswa Jadi Angkatan Pertama

Penulis
Reta
-

Sebanyak 82 siswa menjadi bagian dari angkatan pertama Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 3 Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi dimulai pada Senin (10/08/2026). Pembukaan MPLS SNT 3 IKN berlangsung bersamaan dengan 16 SNT lainnya di berbagai daerah di Indonesia dan menandai dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 bagi sekolah yang menjadi bagian dari program prioritas nasional tersebut.

Sebanyak 82 siswa yang mengikuti MPLS perdana SNT 3 IKN terdiri atas 41 siswa SMP dan 41 siswa SMA. Para siswa berasal dari keluarga yang tinggal dan bekerja di kawasan IKN serta masyarakat di sekitar wilayah penyelenggaraan SNT. Kehadiran angkatan pertama ini sekaligus menjadi langkah awal terbentuknya ekosistem pendidikan terintegrasi di Nusantara.

Masa pengenalan sekolah yang berlangsung selama lima hari, 10–14 Agustus 2026, tidak hanya memperkenalkan siswa pada lingkungan dan proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga memperkenalkan sejumlah kompetensi yang menjadi bagian dari karakter pendidikan di SNT. Materi MPLS antara lain mencakup pemilahan sampah, robotika, serta pengenalan perencanaan dan pembangunan IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan SNT 3 IKN diharapkan tidak hanya menjadi sekolah unggul di Kalimantan Timur, tetapi juga mampu menjadi salah satu sekolah rujukan di tingkat nasional.

“Saya ingin SNT 3 ini menjadi sekolah unggulan tidak hanya di Kaltim tapi di nasional. Semua fokus pada tupoksinya, mata pelajarannya, cara mengajarnya, menjadi sekolah unggulan,” ujar Basuki.

Basuki juga berpesan kepada para siswa angkatan pertama untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya, disiplin, serta fokus dalam mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.

Pembukaan MPLS SNT 3 IKN juga menjadi bagian dari pelaksanaan Program SNT yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan. Pada Tahun Ajaran 2026/2027, sebanyak 17 SNT di 14 provinsi mulai memberikan layanan pendidikan, sementara pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029.

Program SNT dirancang bukan sekadar sebagai pembangunan sekolah baru, melainkan sebagai ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, serta penjaminan mutu. SNT juga diarahkan menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan para siswa dan guru yang terlibat dalam penyelenggaraan SNT merupakan bagian penting dari langkah pemerintah dalam memperluas akses terhadap pendidikan bermutu.

“Kalian semua para murid, guru dan kepala daerah adalah pionir dan mitra kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, jajaran kabinet dan Menko PMK yang telah mendukung program ini,” ujar Abdul.

Bagi para siswa, keberadaan SNT 3 IKN juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Salah seorang siswa SMA SNT 3 IKN, Davina Ruth Stefany, berharap dapat mengembangkan bakatnya sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan mengikuti berbagai kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

“Saya berharap bisa mengembangkan bakat saya dan mengikuti kompetisi tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan kemampuan Bahasa Inggris,” ujar Davina.

SNT 3 IKN dikembangkan sebagai sekolah unggul sekaligus inklusif dengan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum nasional dan diperkaya dengan kompetensi global, pendekatan science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM), olahraga, serta penguatan kemampuan bahasa asing. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membekali siswa tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, keterampilan, dan daya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...454647...4,858Halaman 46 dari 4,858