Beranda blog Halaman 49

Tinjau PSO Bea Cukai Kupang, Menkeu Dorong Modernisasi Pengawasan Laut

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta personel Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan yang memiliki posisi strategis. Menkeu melihat langsung kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu pangkalan penting dalam memperkuat pengawasan laut di kawasan timur Indonesia.

“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” jelas Menkeu.

PSO Bea Cukai Kupang memiliki wilayah pengawasan yang strategis karena berada pada jalur pelayaran antarpulau serta berdekatan dengan perbatasan Timor-Leste dan perairan Australia. Kondisi geografis tersebut membuat pengawasan laut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran perdagangan sekaligus mencegah potensi pelanggaran kepabeanan dan cukai di wilayah terdepan Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, PSO Bea Cukai Kupang juga mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP. Selain pengawasan, armada Bea Cukai turut berperan dalam pemantauan serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR) pada situasi darurat di perairan Nusa Tenggara Timur.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkesinambungan. Operasi tersebut didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang, dengan cakupan wilayah mulai dari perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia–Timor-Leste.

Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi menggunakan dua armada patroli. Dalam pelaksanaannya, petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, dan kapal nelayan.

Salah satu operasi yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010. Dalam operasi tersebut, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan serta melakukan pemeriksaan terhadap tiga sarana pengangkut.

Kehadiran aparat secara konsisten di wilayah perairan strategis diharapkan dapat mempersempit ruang bagi aktivitas penyelundupan sekaligus memberikan rasa aman bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan. Menkeu menekankan bahwa penguatan pengawasan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.

“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” pungkas Menkeu.

Ke depan, penguatan pengawasan laut akan terus diarahkan melalui modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Penguatan pengawasan laut tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan dalam memastikan pengawasan kepabeanan dan cukai berjalan efektif dan adaptif, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan serta optimalisasi penerimaan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi NTT, Menkeu Purbaya Soroti Pengawasan APBN dan Pengendalian Inflasi

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah berjalan secara tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kemenkeu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8).

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Kupang tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa Kemenkeu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memonitor pelaksanaan APBN di daerah, perkembangan penerimaan negara, serta dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.

Menkeu menekankan pelaksanaan tugas Kemenkeu tidak sebatas mengalokasikan anggaran. Jajaran Kemenkeu di daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengendalian agar anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujar Menkeu.

Menurutnya, pengawasan terhadap penyaluran anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang siap dicairkan mulai 7 Agustus 2026, termasuk bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi melalui Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja dan tren inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan. Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Kanwil DJPb Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi dilakukan melalui berbagai forum, antara lain high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT. Koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat stabilitas harga di daerah.

Melalui pengelolaan APBN yang disertai monitoring dan pengendalian yang kuat, Kemenkeu terus memastikan kebijakan fiskal di daerah dapat berjalan secara kredibel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Petani Jateng Mulai Gunakan Pompa Air Tenaga Surya, Biaya Produksi Makin Hemat

Penulis
Reta
-

Petani di Jawa Tengah mulai memanfaatkan pompa air tenaga surya (PATS) untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan internet of things (IoT) untuk pompa air tersebut, dilakukan melalui program Benteng Pangan Jawa Tengah.

Saat ini sudah ada tiga titik yang menerima bantuan dan terpasang PATS, yakni di Desa Tengengwetan, Siwalan (Kabupaten Pekalongan), kemudian di Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cilacap.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berkesempatan untuk melihat langsung penerapan PATS di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026).

Luthfi menjelaskan, pompanisasi menggunakan tenaga surya tersebut dinilai sangat efektif. Pertama, bisa menghemat energi karena mengganti pompa diesel berbahan bakar fosil dengan tenaga surya. Kedua, tidak ada polusi. Ketiga, pompa air dapat menyala 24 jam.

“Tiga titik pompa ini total mengairi sekitar 50 hektare lahan pertanian. Untuk yang di Pekalongan ini bisa mengairi hampir 20 hektare lahan,” jelasnya, seusai penyerahan secara simbolis dan meninjau bantuan PATS.

Ditambahkan, tiga titik penerapan PATS akan dijadikan sebagai role model di seluruh kabupaten/kota di Jateng, bahkan jika memungkinkan akan menjadi percontohan nasional.

“Ini akan kita kembangkan, nanti akan kita sosialisasikan, lalu infrastrukturnya kita disiapkan. Pompa tenaga surya ini juga sudah digunakan di Sayung Demak untuk mengatasi banjir,” ucap Luthfi.

Selain untuk sektor pertanian, lanjut dia, pompa model tersebut bisa diterapkan di sektor-sektor lain. Hal ini untuk mengukuhkan Jateng yang mulai transformasi energi baru terbarukan, dan mengembangkan green economy (ekonomi hijau).

Perwakilan Gapoktan Desa Tengengwetan, Kirom mengatakan, bantuan PATS tersebut telah mengurangi pengeluaran petani untuk membeli solar. Saat menggunakan mesin pompa diesel, untuk satu hari satu malam setidaknya menghabiskan kurang lebih 30 liter solar. Begitu ada PATS, kebutuhan solar untuk pompa air berkurang menjadi 15 liter.

Dia menjelaskan, ada sekitar 30 petani padi yang memanfaatkan bantuan PATS tersebut. Air diambil dari sungai di sekitar desa, untuk dialirkan ke sawah seluas hampir 20 hektare.

“Pompa dengan BBM solar hanya untuk malam saja, siangnya memakai tenaga Surya. Jadi lebih irit untuk pengeluaran, kami bisa menekan ongkos produksi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Gapoktan Tani Makmur Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, Gilang. Menurutnya, PATS tersebut sangat bermanfaat bagi petani di wilayahnya, karena menghemat bahan bakar.

“Kondisi pengairan kita mengandalkan irigasi dari selatan. Kalau musim kemarau kita dilanda air rob yang masuk irigasi. Adanya pompa tenaga surya ini kita pakai sumur bor, akhirnya air tidak asin dan bisa menanam lagi. Petani kita bisa lebih maju masa tanam, bisa kita rekayasa sendiri musim tanamnya,” kata Gilang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua DPW LDII Jatim Ajak Warga Jaga Persatuan dan Kedamaian di HUT ke-81 RI

Penulis
Reta
-

Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch Amrodji Konawi, menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud nyata rasa syukur tersebut adalah dengan terus memelihara kondisi bangsa agar tetap aman, tenteram, dan damai.

“Wujud mensyukuri kemerdekaan adalah menjaga Indonesia tetap aman, tenteram, serta menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Amrodji saat menghadiri kegiatan dzikir, sholawat, dan doa bersama di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (8/8/2026) malam.

Ia mengatakan, kehidupan yang aman dan tenteram menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, beribadah, bekerja, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menurut Amrodji perlu menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melanjutkan perjuangan tersebut dengan menjaga keutuhan bangsa. “Kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan yang ada justru menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia,” katanya.

Amrodji menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran seluruh masyarakat. Kerukunan antarwarga, saling menghormati, serta menjaga suasana kondusif merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. “Kita bersyukur kepada Allah SWT karena diberikan kesempatan hidup di Indonesia yang merdeka. Maka rasa syukur itu harus diwujudkan dengan menjaga negeri ini, menjaga kerukunan, dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Dzikir, sholawat, dan doa bersama tersebut digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. “Untuk menguatkan nasionalisme dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu selain dengan upacara dan pengibaran bendera merah putih serta kegiatan sosial kerakyatan, tapi juga dengan dzikir, sholawat, dan doa mensyukuri 81 Tahun Kemerdekaan RI,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ia menegaskan bahwa tantangan global ke depan semakin kompleks dan tidak mudah diprediksi, sehingga bangsa Indonesia perlu terus memperkuat ikhtiar lahir dan batin. “Dengan dzikir bersama ini adalah salah satu upaya mencari berkah agar dipermudah dalam menghadapi langkah-langkah ke depan,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah juga mengapresiasi semua elemen masyarakat yang selama ini menjaga Jawa Timur tetap aman, tenteram, dan rukun, serta terus berkontribusi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Cukai di Batam Ungkap Puluhan Ribu Rokok Ilegal, Jalur Distribusi Diburu

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Batam mengamankan 32.790 batang rokok ilegal dalam Operasi Cukai yang dilaksanakan pada 27–30 Juli 2026. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Batam.

Dalam operasi tersebut, petugas menyisir sejumlah lokasi yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan pengolahan informasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap tempat usaha pedagang eceran serta penelusuran terhadap sejumlah target operasi.

Dari kegiatan tersebut, Bea Cukai Batam menemukan dan mengamankan rokok ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp50,5 juta. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diamankan diperkirakan sebesar Rp33,1 juta.

Rokok yang diamankan terdiri atas berbagai jenis dan merek, di antaranya Manchester, R7Bold, H&D, PSG, H-Mild, T3, dan OFO. Penindakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengamankan rokok ilegal yang telah beredar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menelusuri jalur distribusi hingga sumber barang.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Agung Widodo menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh selama operasi akan terus didalami untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya. Penelusuran dapat dilakukan melalui koordinasi dengan unit Bea Cukai lainnya maupun bersama instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Ke depan, kami akan tetap melaksanakan operasi serupa, baik secara mandiri maupun melalui operasi gabungan dengan instansi terkait. Kami juga akan menelusuri sumber produksi dan jalur distribusi rokok ilegal,” ujar Agung.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan program Operasi ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan) yang digalakkan Bea Cukai. Program ini diarahkan untuk mengamankan penerimaan negara sejak dari sumbernya sekaligus menekan peredaran barang kena cukai ilegal mulai dari produksi hingga distribusi kepada konsumen.

Bea Cukai Batam juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyimpan, mengangkut, menjual, atau mendistribusikan rokok ilegal. Masyarakat yang menemukan rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya dapat melaporkan informasi tersebut kepada Bea Cukai.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor atau pos Bea Cukai terdekat maupun saluran komunikasi resmi Bea Cukai, termasuk layanan Bravo Bea Cukai 1500225. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu memutus rantai peredaran rokok ilegal sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Piala Ketua DPRD Jambi Sukses Digelar, Gubernur Al Haris Minta Turnamen Padel Terus Berlanjut

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup Turnamen Padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, yang digelar di Padel Reserve, kawasan Kebun Handil, Kota Jambi, Minggu (9/8/2026) malam.

Penutupan turnamen tersebut menandai berakhirnya rangkaian kompetisi olahraga padel yang berlangsung selama beberapa hari dan mendapat antusiasme dari masyarakat.

Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen tersebut. Menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, tetapi juga mampu menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial dan membangun persatuan di tengah masyarakat.

Gubernur Al Haris berharap turnamen Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut tidak berhenti pada penyelenggaraan tahun ini. Ia mendorong agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta dan skala yang lebih besar.

“Kita harapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, bahkan dengan skala yang lebih besar di masa mendatang,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk mempertahankan semangat kebersamaan serta nilai-nilai sportivitas yang telah terbangun selama turnamen berlangsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Turun Langsung Padamkan Karhutla di Muaro Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris tak hanya memberikan imbauan dan dukungan kepada tim Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tetapi ia turun langsung berjibaku memadamkan api di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu (9/8/2026).

Di tengah kondisi lahan gambut yang sulit ditaklukkan, Gubernur Al Haris bersama tim di lapangan berupaya mengendalikan kobaran api yang telah membakar lahan selama beberapa hari.

Menurut Gubernur Al Haris, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain karakteristik lahan gambut yang membuat api sulit dipadamkan, akses menuju lokasi juga cukup sulit, ketersediaan air terbatas, serta angin bertiup cukup kencang.

“Karena ini lahan gambut, sulit sekali untuk dipadamkan. Akses ke sini juga sulit, air sulit, ditambah lagi angin yang kencang luar biasa,” ujar Gubernur Al Haris.

Berdasarkan informasi di lapangan, kebakaran telah berlangsung kurang lebih tiga hari dan diperkirakan melahap sekitar 50 hektare lahan.

Gubernur Al Haris mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla, baik yang bekerja dari darat maupun melalui udara.

Menurutnya, upaya saat ini tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga mencegah agar kebakaran tidak semakin meluas.

“Teman-teman dari udara dan darat sudah bekerja luar biasa. Tinggal lagi kita minimalkan perluasan pembakarannya,” tegasnya.

Di tengah ancaman Karhutla yang masih terjadi, Gubernur Al Haris juga mengingatkan masyarakat di seluruh wilayah Jambi agar meningkatkan kewaspadaan dan memastikan tidak ada aktivitas pembakaran lahan.

“Saya minta tolong masyarakat desa di mana pun di Jambi ini, pastikan bahwa desanya tidak ada lahan yang terbakar,” katanya.

Gubernur Al Haris berharap seluruh personel yang berada di garis depan penanganan Karhutla dapat menjalankan tugas dengan aman hingga api benar-benar berhasil dikendalikan.

“Doakan kami, tim bekerja selamat, sukses, tidak ada korban, dan api bisa dipadamkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Puji Presisi Merdeka Run: Datangkan Ribuan Peserta, Gerakkan Ekonomi Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Presisi Merdeka Run 2026 yang digelar di kawasan Kantor Gubernur Jambi, Minggu (9/8/2026).

Presisi Merdeka Run 2026 ini menjadi bagian dari memperingati Hari Bhayangkara dan menyemarakkan HUT RI ke-81.

Tercatat sebanyak 8.750 pelari ambil bagian dalam Presisi Merdeka Run 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.575 peserta berasal dari Provinsi Jambi, sementara 1.175 pelari lainnya datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Gubernur Al Haris menilai, kehadiran ribuan peserta dari luar daerah menjadi nilai positif bagi Jambi. Selain mendorong masyarakat untuk hidup sehat, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Ini merupakan kegiatan yang positif karena banyak mendatangkan peserta dari luar daerah,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya kegiatan Presisi Merdeka Run 2026 ini ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Gubernur Al Haris menilai, keberhasilan Presisi Merdeka Run 2026 merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat dinilai perlu terus diperkuat dalam menyukseskan berbagai kegiatan di Provinsi Jambi.

“Pemerintah, Kepolisian dan masyarakat harus selalu berkolaborasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga turut menyerahkan doorprize berupa sepeda motor kepada peserta Presisi Merdeka Run 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Minta PT JII Maksimalkan Negosiasi PI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) masih menawarkan porsi Participating Interest (PI) sebesar 7 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional (JII) Perseroda.

Kondisi tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris usai menghadiri rapat bersama Kepala SKK Migas dan pihak-pihak terkait beberapa waktu lalu di Jakarta. Ia menyebut, angka 7 persen masih menjadi tawaran yang disampaikan KKKS dalam proses pembahasan PI.

“Mereka (KKKS) masih menawarkan 7 persen,” ungkap Gubernur Jambi, Al Haris kepada awak media.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jambi belum mengambil sikap untuk menerima tawaran tersebut. Al Haris justru meminta PT JII Perseroda untuk terus memperjuangkan porsi PI yang lebih besar melalui proses negosiasi.

Menurut Gubernur Al Haris, masih terdapat ruang untuk meningkatkan persentase PI yang nantinya diterima Jambi. Oleh karena itu, PT JII diminta tidak berhenti melakukan upaya negosiasi dengan pihak KKKS.

“Silahkan kamu (PT JII) berusaha lagi, mereka lagi berusaha. Kalaupun tidak bisa terhitung kontrak Januari 2026 mereka akan naik di angka 8 persen,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Luncurkan ETF Emas di HUT ke-49 Pasar Modal, Perluas Pilihan Investasi

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, tepercaya, dan inovatif.

Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin.

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya di Jakarta, Senin.

Friderica menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).

“Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing,” kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” katanya.

Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri,” kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar.

“Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat,” ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.

OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

  1. peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;
  2. penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan
  3. peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.

Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

  1. Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;
  2. Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;
  3. Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan​
  4. Pengembangan Keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...484950...4,858Halaman 49 dari 4,858