Beranda blog Halaman 4803

WMP Terus Perluas Penyebaran Nyamuk Ber-Wolbachia di Rejowinangun

WMP Terus Perluas Penyebaran Nyamuk Ber-Wolbachia di Rejowinangun

Suarapemerintah.id –  World Mosquito Program (WMP) terus perluas penyebaran nyamuk Aedes Aegepty ber-Wolbachia guna menekan laju kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta. Kali ini penyebaran telur nyamuk Wolbachia menyasar Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Rencananya sebanyak 420 ember yang berisi telor nyamuk ber-Wolbachia akan disebar diseluruh Kelurahan Rejowinangun.

Secara simbolis penyerahan ember berisi telor nyamuk ber-Wolbachia untuk Kelurahan Rejowinangun dilakukan oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dan diterima langsung oleh Camat Kotagede Rajwan Taufik, di Kantor Kelurahan Rejowinangun, Rabu (2/9/2020).

Riris Andono Ahmad sebagai peneliti pendamping di WMP Yogyakarta menuturkan, Kelurahan Rejowinangun menjadi tempat penyebaran telor nyamuk ber-Wolbachia tahap kedua setelah beberapa tahun lalu penyebaran telor nyamuk ber-Wolbachia telah disebar ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

“Sampai akhir tahun ini kita merencanakan untuk melengkapi atau menutup di wilayah-wilayah yang dulu menjadi wilayah pembanding. Di Kotegede ada beberapa wilayah lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan pada waktu itu, Yogya dibagi 24 klaster sebanyak 12 klaster diberi Wolbachia dan 12 lainnya tidak diberi. Kemudian yang dua belas tersebut sekarang saatnya diberikan nyamuk ber-Wolbachia.

Wawali Kota Yogya meminta pada Yayasan Tahija pasca uji coba Wolbachia ini harus terus dilakukan monitoring. Sebab, 12 kecamatan yang sudah diintervensi masih muncul kasus DBD. Ia juga meminta agar 12 kecamatan yang pernah diberikan telor nyamuk ber-Wolbachia untuk diberikan kembali.

“Ini kami minta supaya pasca selesainya uji coba ini tetap dilakukan monitoring supaya semuanya terkendali. Seperti 12 kecamatan lain yang sejak 2011 diintervensi masih ada beberapa muncul kasus demam berdarahanya. Ini pun kami minta agar supaya tetap dikasih nyamuk wolbachia. Jadi, misal ada kasus yang muncul di daerah tertentu kami harapkan nanti nyamuk wolbachia juga kita lepaskan di daerah tersebut,” ungkap Heroe.

Penyebaran nyamuk berWolbachia ini terbukti efektif untuk menekan kasus DBD. Hal ini terbukti sejak uji coba pada tahun 2017 lalu, kasus DBD di Kota Yogyakarta terus berkurang.

Penelitian dengan menggunakan nyamuk ber-Wolbachia sudah cukup lama dilakukan oleh WMP dengan terlebih dahulu melihat faktor keamanan. Kemudian sejak tahun 2017 WMP menyebarkan telur nyamuk ber-Wolbachia di separuh Kota Yogya secara acak. Setelah tiga tahun diamati ternyata di daerah yang ada nyamuk ber-Wolbachia kasus demam berdarahnya 77 persen lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak disebari. (Muc)

Evaluasi Penanganan Covid-19, Bengkulu Dapat Kuota Tambahan untuk PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Kartu Prakerja

Evaluasi Penanganan Covid-19, Bengkulu Dapat Kuota Tambahan untuk PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Kartu Prakerja

Suarapemerintah.id –  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) evaluasi percepatan penanganan Covid-19 lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Bengkulu, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (02/09).

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden Joko Widodo kepada seluruh gubernur se Indonesia perihal penanganan kesehatan dan sosial ekonomi dampak Covid-19, kemarin Selasa (08/09) di Istana Negara.

Dikatakan Rohidin, terkait dengan penanganan aspek kesehatan, akan dilaksanakan rakor bersama seluruh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten-Kota serta Forkopimda.

Hal ini mengingat positif rate Covid-19 di Bengkulu di bawah rata-rata nasional, namun angka kematian akibat virus ini masih terbilang tinggi. Sementara dari hasil pemeriksaan medis, dari 25 orang pasien positif Covid-19 meninggal dunia tersebut, diketahui 21 diantaranya memiliki penyakit bawaan yang sangat kronis.

“Dengan demikian hanya 1 persen pasien yang meninggal dunia murni akibat Covid-19 di Bengkulu ini. Nah ini salah satu yang akan kita bahas bersama nantinya,” jelas Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Terhadap penanganan Covid-19 aspek sosial ekonomi, lanjut Gubernur Rohidin, Bengkulu mendapatkan kuota tambahan untuk PKH, bantuan Pangan Non Tunai dan Kartu Prakerja.

“Untuk datanya sudah ditindaklanjuti oleh OPD teknis. Dan dari rakor ini tadi juga didapati bahwa dalam 3 hari kedepan insentif tenaga kesehatan bisa dibayar,” pungkasnya. (mc Diskominfotikprovbkl)

Pemprov Komitmen Selesaikan Semua Pelanggaran Tata Ruang di Provinsi Bengkulu

Pemprov Komitmen Selesaikan Semua Pelanggaran Tata Ruang di Provinsi Bengkulu

Suarapemerintah.id – Tata Ruang adalah hal yang sangat penting karena merupakan pondasi, dan pijakan untuk membuat sebuah kebijakan dalam sebuah tata pemerintahan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) II Kegiatan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bengkulu, Rabu (2/9) di Aula Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

“Dalam memanfaatkan tata ruang ini kita sangat berkomitmen sangat konsekuen sebenarnya, sebab tata ruang ini adalah pedoman perumusan suatu kebijakan tak kala kita tidak mempunyai tata ruang maka tentu akan menimbulkan permasalahan,” jelas Hamka Sabri dalam arahannya.

Dijelaskan Hamka bahwa pelanggaran tata ruang harus di sikapi dengan arif dan perlu ditangani secara bersama sebab ada berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran, baik faktor alam maupun memang sudah turun – temurun mendiami wilayah tersebut sebelum dilakukannya penyusunan tata ruang.

“Selain pelanggaran tata ruang murni, ada juga yang diakibatkan oleh alam, seperti pantai, kan dilarang 100 meter dari bibir pantai, dulu itu umumnya itu berlokasi jauh dari pantai namun karena abrasi akhirnya makin dekat, ada juga yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak leluruh mereka sebelum dilakukannya penyusunan tata ruang ini, maka perlu disikapi dengan bijak,” papar Hamka.

Ia pun menghimbau agar para pelanggar tata ruang khususnya pelanggaran murni, yang memang tidak memiliki bukti bahwa ia telah lama mendiami wilayah tersebut, untuk patuh pada aturan yang berlaku agar pengelolaan tata ruang ini dapat berjalan dengan baik.

“Kalau dia memang pelanggran murni ya kita harapkan dia harus menyesuaikan ya legowo lah, tetapi jika memang dari dulu nenek moyangnya sudah disana, tidak punya apa – apa lagi, ya tentu pemerintah harus hadir ditengah – tengah persoalan seperti itu,” tegasnya. (mc diskominfotikprovbkl)

Sekda Prov Bengkulu: Delapan Kabupaten Segera Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Sekda Prov Bengkulu: Delapan Kabupaten Segera Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Suarapemerintah.id –  Dalam waktu dekat satuan pendidikan di delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri usai Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, bertempat di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (2/9).

“Tadi sudah kita dengar bersama arahan para menteri, mereka menyampaikan bahwa sekolah atau satuan pendidikan di daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau dan kuning sudah dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka seperti biasa dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” ujar Hamka.

Beliau menambahkan, saat ini ada tiga kabupaten yang dinyatakan sebagai zona hijau yaitu Kabupaten Mukomuko, Lebong dan Kabupaten Kaur. Sementara untuk zona kuning terdiri dari lima kabupaten, meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan.

“Saat ini Kota Bengkulu masih dalam zona merah dan Kabupaten Seluma di zona orange, jadi kedua wilayah ini belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga kegiatan belajar-mengajarnya masih dilakukan secara daring,” imbuh Hamka.

Untuk diketahui, kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh empat Menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam menyikapi situasi new normal, khususnya bagi penyelenggaraan pembelajaran. Keputusan tersebut tertuang di dalam surat Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia, namun pemerintah sudah menerapkan new normal untuk mengembalikan aktivitas masyarakat, begitu juga dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Beberapa wilayah sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan panduan protokol kesehatan,” kata Nadiem.

Nadiem memaparkan, hal yang harus diperhatikan saat memulai pembelajaran tatap muka adalah melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak antar siswa pada saat duduk dan berdiri atau pun mengantre dengan jarak minimal 1,5 meter. Termasuk di antaranta memberikan tanda jaga jarak an pada arearuang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput dan sebagainya. Satuan pendidikan juga harus memastikan kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.

“Sedangkan pembelajaran praktik untuk siswa SMK/MAK pada zona oranye dan merah sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan,” demikian Nadiem. (mc diskominfotikprovbkl)

Plt Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar terkait Ranperda Kota Medan Tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ke DPRD Medan

Ir. H. Akhyar Nasution

Suarapemerintah.id –  Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si menyampaikan nota pengantar terkait dengan perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2020. Nota pengantar ini disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Medan yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim,SE di Gedung DPRD Medan, Rabu (2/9).

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Medan yang hadir, Plt Wali Kota Medan mengatakan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ini mencakup dua kelompok utama diantaranya materi APBD perubahan tahun anggaran 2020 dan nota keuangan perubahan APBD tahun 2020. Oleh karena itu, Plt Wali Kota Medan berharap Pemko Medan bersama dengan DPRD Medan dapat segera melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tersebut secara objektif berdasarkan KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2020 yang telah di sepakati sebelumnya.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan yang telah disepakati, maka struktur APBD perubahan Kota Medan tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut;
pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih, atau berkurang sebesar 22.93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan.

“Kita ketahui bersama bahwa berkurangnya proyeksi pendapatan daerah ini sebagai akibat dari wabah pandemic covid-19 yang terjadi sejak bulan maret tahun ini.”kata Plt Wali Kota Medan.

Lebih lanjut Plt Wali Kota Medan menjelaskan, berdasarkan pendapatan daerah yang di perkirakan tersebut, maka formulasi belanja daerah yang diajukan sebagai berikut;
Untuk belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp.2.77 Triliyun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 2.42 Triliyun lebih.
Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 5.19 Triliyun lebih.

Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota Medan, belanja daerah juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dimana secara umum keseluruhan belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19, serta upaya perbaikan infrastruktur kota.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Medan menjelaskan guna menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah sebagai berikut;
Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81 Milyar lebih, sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp. 10 Milyar.

Dengan demikian pembiayaan netto dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih.

“Kita tahu bahwa anggaran perubahan tahun 2020 baik dari sisi pendapatan maupun belanja banyak mengalami koreksi dan pengurangan akibat wabah pandemic covid-19, namun demikian kita tetap berharap pengurangan ini tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota secara berkelanjutan, terutama kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.”harap Plt Wali Kota Medan yang hadir didampingi Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahmah, MM.

Kebakaran Di Kota Makassar 55 Kejadian Diakibatkan Arus Pendek

Kebakaran Di Kota Makassar 55 Kejadian Diakibatkan Arus Pendek

Suarapemerintah.id – Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Makassar Elodewata Wahid Yunus mengungkapkan dari 88 kasus kebakaran yang terjadi di Makassar tahun 2020, ada 55 kasus diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik yang terjadi di lingkungan perumahan, dan perbelanjaan.

Hal itu disampaikannya  saat menjadi nara sumber pada Coffee Morning Humas Pemkot Makassar di Shox Coffee, Selasa (1/09/2020). Kebakaran itu kata Elodewata, juga dipicu oleh cuaca terlebih saat musim kemarau.

Selain akibat hubungan arus pendek listrik,  kebakaran juga kadang dipicu oleh kelalaian manusia yang lupa memadamkan api kompor usai memasak, atau lupa memadamkan api usai membakar sampah.

“Kami telah melakukan edukasi dan sosialisasi upaya pencegahan kebakaran di titik – titik yang rawan terbakar tujuannya untuk menggugah kesadaran masyarakat bekerjasama menjaga lingkungan dari potensi kebakaran,” ucapnya.

Ketua DPD AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Mekanikal) Sulawesi Selatan Budiman mengatakan ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan hubungan arus pendek listrik diantaranya pencurian listrik atau sambung langsung yang dipicu dari keinginan masyarakat menikmati daya listrik yang tinggi dengan biaya rendah. Penyebab lainnya berasal dari instalasi listrik yang tidak mampu menyokong daya terpasang.

“Ada penambahan daya sementara tidak dilakukan pengecekan apakah instalasi yang terpasang mampu menyokong penambahan daya tersebut,” kata Budiman.

Idealnya lanjut Budiman, setiap 10 tahun sekali dilakukan pengecekan instalasi listrik apakah masih laik atau membutuhkan rehabilitasi. Pengecekan ini dapat mencegah terjadinya hubungan arus pendek listrik yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

Pj Walikota : Mari Sukseskan Pilwalkot Dengan Menjaga Netralitas

Pj Walikota : Mari Sukseskan Pilwalkot Dengan Menjaga Netralitas

Suarapemerintah.id –  Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah kota Makassar untuk menjaga netralitas guna mensukseskan pemilihan walikota Makassar.

Hal ini diungkapkan selaku narasumber Sosialisasi Deklarasi Netralitas ASN dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2020, yang digelar oleh Bawaslu Kota Makassar, di Hotel Golden Tulip Essential, Selasa (01/09/2020).

Mengusung tema, netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pilkada, Prof Rudy menekankan arti kata netral. Menurutnya netral jika diibaratkan dengan warna bening, yang tidak menyamai warna lain.

“Bening hanya satu garis, sehingga tidak sulit untuk menilai kenetralan, serta menjatuhkan sanksi jika benar terbukti. Bawaslu dapat melakukan tindakan, apalagi jika ditunjang oleh foto,” tuturnya.

Selain, itu Pj Walikota Makassar dengan kewenangan yang melekat mengajak seluruh ASN menyukseskan Pilwalkot dengan menjaga netralitas, dengan tetap bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh camat, lurah, agar segala identitas yang masih mengandung unsur calon tertentu tidak terlihat lagi,” tegasnya.

Selain itu, menurut Prof Rudy, ASN adalah pelayan masyarakat yang tidak boleh terganggu dengan adanya proses pilwalkot, untuk itu ASN harus menunjukkan netralitas di seluruh kegiatannya.

“Netralitas penting, agar tanggung jawab tidak terkontaminasi dan pelayanan tetap profesional,” tekannya.

Walikota Yogyakarta Buka RPAM Perpamsi DIY-Jateng

Walikota Yogyakarta Buka RPAM Perpamsi DIY-Jateng

Suarapemerintah.id –  Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membuka acara Rapat Kerja Pengamanan Air Minum Perpamsi DIY-Jateng yang di gelar hari ini di hotel Ibis, Rabu (2/9/2020).

Dalam kesempatan ini, Walikota Yogyakarta sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan hari ini, Menurutnya hal ini sangat penting mengingat keberadaan air bersih merupakan kebutuhan wajib manusia.

“Oleh karenanya keberadaan PDAM sebagai organisasi yang diberikan amanah untuk mengelola dan menyalurkan air bersih haruslah berkompeten, professional, modern dan memahami betul bidang pekerjaan yang diberikan,” jelasnya.

Ia pun mengatakan jika rencana pengamanan air minum menjadi tantangan masyarakat modern, terlebih di era pandemi ini keberadaan air sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh.

“Keterjangkauan, kontinuitas, kuantitas, dan kulitas, menjadi aspek yang harus diperhatikan,” katanya.

Ia pun berpesan kepada seluruh peserta agar RPAM agar acara tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik yang bermuara pada pelayanan bagi masyakarat.

“Pada kesempatan ini marilah kita wujdukan RPAM yang merupakan usaha pencegahan, perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum bagi masyarakat Indonesia. Dari Kota Yogyakarta kita satukan semangat mensejahterakan masyarakat dengan air minum berkualitas,” katannya.

Selain itu pihaknya juga meminta agar seluruh jajaran PDAM untuk terus meningkatkan pelayanan bagi pelanggan sehingga, kedepannya lebih baik.

“Untuk itu, saya mengajak segenap jajaran PDAM untuk benar-benar meningkatkan semangat dan komitmennya dalam melayani masyarakat, pelayanan terbaik harus menjadi komitmen kita semua, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat terkait penyediaan air bersih,” katanya.

Selain itu, Walikota juga mendorong seluruh PDAM agar tetap konsisten mengembangkan produksi air minum kemasan untuk menambah pendapatan perusahaan daerah tersebut. (Han).

Pentingnya Peningkatan Pendapatan di Suatu Wilayah

Pentingnya Peningkatan Pendapatan di Suatu Wilayah

Suarapemerintah.id – Peningkatan pendapatan masyarakat adalah hal penting karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah juga akan membaik, hal tersebut di katakan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat mengikuti vcon bedah draft visi misi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una.

Menurutnya dengan memfokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan kapasitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah juga akan meningkat.

“Harapannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat, akan disusuli dengan peningkatan kapasitas dari Sumber Daya manusia,” katanya Selasa (2/9/2020).

Selain itu, lanjutnya peningkatan pendapatan masyarakat ini penting agar sektor pendidikan dan kesehatan di suatu wilayah juga bisa ikut naik keatas lebih cepat.

Ia menjelaskan jika proses pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi. Menurutnya ada tiga hal yang dapat ditempuh dalam memberdayakan masyarakat.

“Pertama masyarakat harus sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan. Kedua masyarakat harus digugah untuk membentuk gerakan-gerakan dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Terakhir masyarakat harus dibiasakan agar menjadi produktif,” jelasnya.

Wakil Walikota  Yogyakarta mengungkapkan jika di Kota Yogya sebagian besar adalah industri jasa, sehingga semua kegiatan kita fokuskan pada bagaimana membangun industri jasa yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kota Yogya.

“Dari sektor pariwisata dan pendidikan serta seluruh pendukung-pendukung pariwisata dan pendidikan itulah yang kami dorong untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kota Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatannya” bebernya. (Han)

Presiden Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Presiden Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Suarapemerintah.idPresiden Joko Widodo mengucapkan selamat dan terima kasih atas peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok kepada Presiden Xi Jinping melalui sambungan telepon pada Senin malam, 31 Agustus 2020, di Istana Kepresidenan Bogor.

“Terima kasih atas surat Presiden Xi, mengenai ucapan selamat peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, saya harapkan hubungan dan kerja sama antara dua negara akan lebih kuat dan saling menguntungkan,” ucap Presiden Jokowi.

Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Jokowi juga mengapresiasi pemerintah Tiongkok atas hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Tiongkok beberapa waktu lalu untuk membahas beberapa kerja sama di bidang kesehatan dan ekonomi yang saling menguntungkan.

“Saya apresiasi dukungan pemerintah Tiongkok dalam upaya penguatan kerja sama kesehatan yang strategis, termasuk co-production dan penyediaan  vaksin Covid-19,” kata Presiden Jokowi.

Selain di bidang kesehatan, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi bahwa kerja sama ekonomi tidak boleh terhenti sama sekali meskipun dalam kondisi pandemi. Salah satunya ialah terkait pengaturan travel corridor antar kedua negara.

“Saya menyambut baik pengaturan travel corridor yang telah disepakati dua negara tanggal 21 Agustus 2020 lalu untuk memudahkan perjalanan bisnis esensial dan kunjungan kedinasan yang mendesak, tentunya dengan terus mematuhi protokol kesehatan secara ketat,” ujar Presiden.

Kepada Presiden Xi, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama investasi antara kedua negara yang terus menguat dan saling menguntungkan.