Beranda blog Halaman 4822

DJBC Kanwil Jatim II Lakukan Pemusnahan BMN dan Hasil Operasi Gempur 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dalam enam bulan terakhir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur II berhasil melakukan 59 penindakan tindak kejahatan yang melanggar aturan bea dan cukai. Dari hasil penindakan tersebut dilanjutkan dengan pemusnahan barang-barang hasil kejahatan senilai Rp3 milyar, Selasa (25/08/2020) dengan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp2 milyar.

Pemusnahan yang dilaksanakan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang ini didominasi oleh rokok dengan cukai ilegal dan rokok tanpa cukai. Pemusnahan ini juga diikuti secara virtual sejumlah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di bawah DJBC Kanwil Jawa Timur II, seperti Blitar, Probolinggo, Jember, Madiun dan Banyuwangi. Barang yang dimusnahkan meliputi 4.813.523 batang rokok, 324.385 gram tembakau iris, 4.382 liter minuman keras, 364 keping pita cukai serta 111 barang ilegal yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

Kepala DJBC Kanwil Jawa Timur II, Oentarto Wibowo mengatakan melalui operasi Gempur rokok ilegal ini pihaknya akan terus mengintensifkan operasinya. Agar lebih masif, pihak Kantor Bea dan Cukai juga menguatkan sinergitas dengan TNI-Polri serta pemerintah daerah setempat. Hal ini mengingat Kementerian Keuangan yang memberi target agar satu persen dari 300 milyar batang rokok ilegal yang diproduksi dalam satu tahun dapat dimusnahkan atau dicegah peredarannya.

Selain itu, kata dia, DJBC Kanwil Jawa Timur III tahun ini ditarget memperoleh pendapatan sebesar Rp39 triliun. “Untuk merealisasikan, peran aktif pemda setempat sangat besar, karena jika pendapatan dari sektor bea cukai ini tinggi maka pemda pun akan mendapat dana bagi hasil cukai tinggi. Seperti pada tahun ini, Pemprov Jawa Timur mendapat alokasi Rp1,6 triliun yang juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” urai Oentarto.

Tak hanya bagi Jawa Timur, dikatakannya pendapatan dari hasil bea cukai ini juga menopang ekonomi secara nasional dengan sangat tinggi. Tahun ini bea cukai ditarget bisa meraih Rp173 triliun dari hasil cukai tembakau yang sekaligus untuk memperkuat perekonomian Negara.

Guna menguatkan hal tersebut, pihak bea dan cukai Jawa Timur II pun saat ini memiliki aplikasi khusus bernama sirolek untuk mendeteksi peredaran rokok illegal. “Melalui aplikasi tersebut para petugas dari TNI-Polri dan Satpol PP dapat mendeteksi dan melaporkan dengan cepat jika ada temuan rokok ilegal di masyarakat,” pungkas Oentarto. (say/yon)

PLTU PLN Dilengkapi Continous Emission Monitoring System (CEMS)

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PLN berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang sudah ada dengan continous emission monitoring system (CEMS) yang berfungsi untuk memonitor emisi secara berkelanjutan. CEMS ini dipasang pada semua PLTU kapasitas diatas 25 MW untuk melakukan pengendalian emisi secara real time

Selain itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.15 Tahun 2019 tentang tingkat baku mutu emisi, Beberapa upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh PLN, yaitu:

1. Pengendalian Kadar Sulfur Batu Bara. Kegiatan ini sudah dilakukan dengan cara coal mixing dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi SO2
2. Pengalihan Bahan Bakar Pembangkit Thermal, kegiatan ini juga telah dilakukan yaitu dengan menggantikan penggunaan HSD maupun MFO ke bahan bakar Gas dan/atau B30 (Biofuel 30%)
3. Penggunaan Teknologi Rendah Karbon, yaitu pembangunan PLTU dengan Teknologi Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC). Beberapa PLTU teknologi ini sudah beroperasi dan lainnya masih dalam tahap pembangunan
4. Co-Firing, yaitu pemanfaatan biomass/sampah yang merupakan renewable energi sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU. Uji coba telah berhasil dilakukan di 9 PLTU dan akan dilanjutkan uji coba di PLTU lainnya secara bertahap.
5. Pengembangan EBT, ini sesuai dengan RUPTL dan juga telah masuk dalam insiatif strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024
6. Pemasangan Pengendali Emisi, ini merupakan upaya yang akan dilakukan oleh PLN dengan memasang peralatan FGD (Flue Gas Desulfurization) maupun SCR (Selective Catalytic Reduction).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI mengungkapkan, PLTU merupakan tulang punggung penyediaan tenaga listrik Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga Pengendalian Emisi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan.

“PLN telah menjalin kordinasi secara intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019 berdasarkan roadmap pemasangan pengendali emisi” Ungkap Zulkifli Zaini.

Dirinya menambahkan, saat ini PLN dalam tahap peyusunan Roadmap Pemasangan Pengendali Emisi PLTU eksisting yang disupervisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan roadmap ditargetkan selesai tahun ini untuk menjadi dasar implementasi dan ketaatan PLTU memenuhi Permen LHK No P.15 Tahun 2019.

Petugas Kesehatan Diminta Terus Bangun Kesadaran Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, sebagai pelaksana jabatan/ petugas di bidang kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, setiap Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas Se-Provinsi Bengkulu terus semangat mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Pertemuan Pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan Evaluasi BOK Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020, di Aula salah satu hotel di Kota Bengkulu, Selasa (25/08).

“Kita harapkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan akan semakin baik, tadi juga ada masukan untuk kita segera membuat regulasi terkait dengan Pergub tentang kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan,” jelas Gubernur Rohidin.

Selain itu lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, terkait dengan insentif dokter, tenaga medis dan para medis kesehatan lainnya itu juga menjadi pembahasan dan akan terus diusulkan ke Kementerian Kesehatan.

“Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi kawan-kawan yang sejak beberapa bulan bertugas dan sekarang mungkin timbul kejenuhan terutama para petugas kesehatan,” pungkas Gubernur Rohidin Mersyah.

Menurut Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, dilaksanakan pertemuan ini juga sebagai upaya kesiapansiagaan klaster kesehatan menghadapi bencana dan krisis kesehatan pada masa Covid-19.

Selain itu terlaksananya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan dan tata laksana Covid-19.

“Kegiatan ini diikuti 211 peserta, terdiri dari 179 kepala UPT Puskesmas Se-Provinsi Bengkulu, 13 orang Direktur Rumah Sakit, 10 Kadinkes Kabupaten/Kota serta 9 Kepala Seksi Dinkes Provinsi Bengkulu. Dan kegiatan ini juga diharapkan mampu menekan angka positif Covid-19 di Bengkulu,” terang Herwan.

Presiden Akan Resmikan Ruas Tol Pertama di Aceh Hingga Beri Arahan Penanganan Covid-19 Terintegrasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 25 Agustus 2020, akan melakukan kunjungan kerja sehari ke Provinsi Aceh. Presiden dan rombongan terbatas bertolak menuju Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 08.00 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Kepala Negara akan langsung menuju gerbang tol Blang Bintang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, untuk melakukan peninjauan sekaligus peresmian jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang.

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro kepada sejumlah perwakilan penerima untuk kemudian berlanjut pada acara pengarahan Presiden Republik Indonesia untuk penanganan Covid-19 secara terintegrasi di Provinsi Aceh.

Kepala Negara akan langsung bertolak kembali menuju Jakarta pada sore harinya.

Mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Aceh di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Majyen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh pada Selasa, 25 Agustus 2020. Secara keseluruhan, jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh tersebut terbentang sepanjang 74 kilometer dan merupakan ruas tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh.

Presiden, dalam sambutannya, berharap agar pembangunan jalan tol perdana di provinsi tersebut nantinya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Serambi Mekah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

“Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada, dan kita harapkan akan membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas dan tentu saja goal-nya menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang mendukung jalannya pembangunan tersebut dengan lancarnya proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Menurutnya, pembebasan lahan di Provinsi Aceh untuk pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang tercepat.

“Pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat sepanjang yang saya tahu. Misalnya yang 74 kilometer ini dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah 86 persen. Ini cepat sekali. Konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat,” kata Presiden.

“Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini diterapkan di Provinsi lain kecepatan pembangunan jalan tol itu semuanya bisa segera beroperasi penuh,” imbuhnya.

Ke depannya, jalan tol yang ada di Provinsi Aceh akan tersambung dengan jalan-jalan tol lainnya di Pulau Sumatera hingga berakhir di Lampung dan menjadi bagian dari tol trans-Sumatera sepanjang 2.765 kilometer yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.

“Ini akan meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali. Ini luar biasa. Juga menyerap tenaga kerja sebanyak 296 ribu secara langsung untuk 18 ruas yang ada. Saat ini sudah menyerap 24.700 tenaga kerja. Ini memang sangat banyak,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berujar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap harus berjalan mengingat pentingnya hal tersebut bagi negara kita di tengah ketertinggalan infrastruktur dibandingkan negara-negara lainnya.

Tidak meratanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur di negara kita saat ini menjadikan tingginya biaya logistik yang menyebabkan daya saing kita menjadi tidak menguntungkan.

“Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera menghubungkan tol pertama di Provinsi Aceh tersebut dengan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata yang ada di sana.

“Saya minta agar ini disambungkan dengan sentra-sentra pertanian, pariwisata, dan kawasan industri sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita di Aceh dan yang kita harapkan lagi Aceh akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera,” tandasnya.

Usai meresmikan, Presiden berkesempatan untuk menjajal ruas jalan tol seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 kilometer tersebut.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Presiden Berikan Banpres Produktif bagi 220 Pelaku Usaha di Aceh

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo memberikan Banpres Produktif Usaha Mikro kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh. Acara penyerahan dilangsungkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020.

Dalam sambutannya, Presiden memahami kondisi para pelaku usaha yang tengah mengalami masa yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19. Kondisi penurunan omzet tersebut dialami oleh semua pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah hingga besar.

“Semuanya memang masih berada pada kondisi sulit karena pandemi Covid-19, karena virus korona. Kita mungkin insyaallah nanti akan kembali pada posisi normal setelah penduduk semuanya divaksinasi. Kita memproduksi vaksin kira-kira bulan Desember-Januari sehingga nanti mulai divaksinnya ya bulan itu, bulan Januari,” kata Presiden.

Kondisi tersebut mendasari pemerintah untuk memberikan bantuan berupa Banpres Produktif yang secara resmi programnya diluncurkan Presiden di Istana Negara, kemarin. Bantuan tersebut berupa hibah dengan besaran Rp2,4 juta yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

“Hari ini diberikan di lingkungan kita sebanyak 200 lebih pelaku usaha mikro dan kecil. Tapi nanti sampai akhir September akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Tanah Air. Kemarin baru kita mulai 1 juta, setiap hari tambah, nanti insyaallah akhir September sudah 12 juta (penerima),” jelasnya.

Dengan pemberian Banpres Produktif, Presiden berharap para pelaku usaha mikro dan kecil bisa memanfaatkannya untuk menambah modal. Ia pun berharap omzet para pelaku usaha tersebut bisa naik, meskipun belum bisa kembali pada posisi seperti sebelum pandemi.

“Saya kira posisi ini yang harus kita ketahui sampai nanti betul-betul pada posisi normal kembali. Saya kira kalau saya lihat tadi di jalan di sini kondisinya juga jauh lebih baik dibandingkan di provinsi yang lain, apalagi di Jawa. Di Jawa kan pandeminya lebih banyak dibanding di Aceh,” paparnya.

“Saya sampaikan ke Pak Gub agar pengendalian ini betul-betul terus ditekan agar Covid-19 bisa hilang dan tidak ada lagi di Provinsi Aceh dan di seluruh Tanah Air kita Indonesia,” imbuhnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden tak lupa mengingatkan para pelaku usaha yang hadir langsung maupun yang mengikuti acara secara virtual untuk senantiasa menaati protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari agar terhindar dari penularan Covid-19.

“Jangan lupa kepada bapak ibu semuanya, kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga kita untuk ke mana pun masker digunakan, jaga jarak, jangan masuk ke kerumunan yang terlalu banyak dan berhimpitan, kalau habis berkegiatan segera cuci tangan. Itu cara kita agar terhindar dari Covid-19,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Presiden Minta Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tidak Dibiarkan Membesar

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara di dunia masih berlangsung hingga hari ini, di mana 23,8 juta orang dinyatakan positif terpapar virus tersebut dengan kematian mencapai lebih dari 816 ribu jiwa. Di Provinsi Aceh sendiri, hingga hari ini ada 1.241 kasus positif Covid-19.

Saat memberikan pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar angka kasus positif di Provinsi Aceh tidak bertambah lagi. Presiden mengimbau agar penerapan protokol kesehatan terus digaungkan kepada masyarakat.

“Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Pak Pangdam, Kapolda, agar Gubernur di-back up betul yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sering saya sampaikan: memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan berdesakan. Ini harus diulang-ulang terus agar masyarakat kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita tidak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan. Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.

“Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China, totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar nanti diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar negeri. Kita harapkan nanti insyaallah di bulan Januari sudah mulai kita vaksinasi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa ancaman Covid-19 yang belum berakhir ini mengharuskan manajemen krisis terus dilakukan di setiap unit manajemen. Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan tiga hal yakni prakondisi, penentuan waktu, dan penentuan sektor prioritas.

“Kalau ini secara ketat kita kerjakan, insyaallah yang namanya angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian bisa hilang,” imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali mengimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan “gas dan rem” karena pandemi Covid-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan. Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3 persen.

“Kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97 (persen) tapi di kuartal yang kedua karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3 persen. Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaallah kita harus lebih baik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” ungkapnya.

Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan dengan baik. Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, hingga Banpres Produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara.

“Banpres Produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp2,4 juta langsung ke rekening-rekening mereka, kita berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan. Ini kita harapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif Covid-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif.

“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Presiden Jokowi Ajak Seluruh Komponen Bangsa Jadi Bagian Gerakan Budaya Antikorupsi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus bersama kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, aksi penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Agustus 2020. Menurutnya, situasi pandemi saat ini merupakan satu momentum yang tepat untuk berbenah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan momentum tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa membangun pemerintahan yang produktif, efisien, dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, kedua hal tersebut justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.

“Hal ini memang tidak mudah. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah konkret yang konsisten dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus betul-betul digerakkan. Kepala Negara mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.

Presiden meyakini bahwa dengan keteladanan yang diberikan, ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini.

“Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi ini dari waktu ke waktu,” tuturnya.

USAID Apresiasi Kerja Sama Bilateral dengan Kemenkumham

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – United States Agency for International Development (USAID) mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah dilakukan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, yang telah berlangsung selama empat tahun untuk bidang Development Objective-1 (DO-1), yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan.

“USAIDIndonesia, khususnya dari kantor saya, DRG (Democratic Resilience and Governance) menyampaikan apresiasi yang tinggi atas berlangsungnya kerjasama teknis bilateral kita selama empat tahun untuk bidang DO 1,” ujar Direktur DRG USAID, Walter L. Deutschsaat memberikan testimoni dalam kegiatan Teleconference Pembinaan dan Pengembangan Kerja Sama Kemenkumham RI PASTI Produktif, di Lounge lantai 7, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa (25/08/2020).

Lebih lanjut Walter menceritakan, komunikasi rutin terus dilakukan antara USAID dan Kemenkumham. “Tim saya dan tim Executing Agency Kemenkumham, melalui Ibu Noni dan staf, antara lain Cut Feroza, dan Yusuf Romli, melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga(penerima manfaat dari DO-1), dan memastikan implementasi portofolio DO-1 berjalan lancar,” tandas Walter.

Walter melanjutkan, USAID dan Kementerian Keuangan RI serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah memperpanjang Assistance Agreement yang menjadi dasar Implementation Arrangementantara USAID dan Kemenkumham RI, pada tanggal 22 Juli 2020 lalu. Pada tanggal tersebut,  telah disepakati perjanjian baru yang disebut Bilateral Development Cooperation Framework, yang menjadi landasan kelanjutan kerja sama teknis untuk lima tahun ke depan.

“Ke depan, tim saya dan tim Bapak (Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI) akan menyelesaikan pembaharuan Individual Arrangement kita untuk program-program yang masih akan berlangsung, dari Januari 2020hingga 2025 (dua ribu dua puluh lima). Saat ini masih ada empat program: MAJU (Empowering Access to Justice), CEGAH (anti korupsi), MADANI (penguatan masyarakat sipil), dan HARMONI (countering violent extremism). Untuk program Harmoni, sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah Indonesia, akan dialihkan kepada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme),” jelas Walter.

USAID juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham RI Provinsi Papua, dan Papua Barat, yang sudah mendukung implementasi program gender-based violence(BERSAMA) hingga kegiatan penutupannya belum lama ini, dan berharap kerja sama dapat terus dilakukan demi kepentingan bersama.

“Semoga kerjasama kita akan lebih erat lagi ke depan, dan bersama-sama menyelesaikan administrasi pelaporan kerja sama, antara lain BAST (Berita Acara Serah Terima),” tutup Walter. (Zaka)

Kiat Kerja Sama Luar Negeri dari Dirjen HPI Kemlu RI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kerja Sama Luar Negeri di Indonesia dewasa ini masih belum tereksplorasi secara maksimal, padahal potensi yang dimiliki negeri ini sangatlah berlimpah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Untuk itu, Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan kegiatan Teleconference Pembinaan dan Pengembangan Kerja Sama Kemenkumham RI PASTI Produktif, dengan mengundang Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Damos Dumoli Agusman sebagai narasumber.

“Kerja Sama luar negeri di Indonesia belum jadi habbit/kebiasaan, masih jadi barang langka. Sifat ketimuran yang tidak mengekspose, di satu sisi positif, tapi dari sisi kerja sama luar negeri tidak baik,” ungkap Damos di Lounge Lantai Tujuh Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, Jakarta, Selasa (25/08/2020).

Indonesia lebih sering hanya menerima tawaran kerja sama dari pihak asing. “Ibarat pacaran, Indonesia jadi ceweknya, selalu ditembak.Kita harus lebih aktif untuk melakukan kerja sama luar negeri, akan tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional, dan jangan menjanjikan sesuatu yang melanggar/tidak diperbolehkan,” terang Damos.

Menurut Damos, kita harus memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan kerja sama luar negeri. “Lirik tetangga kita, jika ada hal yang bisa kita kerja samakan jangan sungkan untuk ajukan kerja sama,” tutur Damos.

Pada tahap penjajakan, ibaratnya seperti mencari pacar, kita boleh ngegombal, tetapi jika sudah dalam tahap negosiasi, kita harus rasional. “Jangan lagi ngegombal, tetapi tetap jual potensi yang kita punya,” terang Damos.

Kemudian kita juga harus siap mental dalam melakukan penjajakan kerja sama. “Jangan malu jika pengajuan kerja sama kita ditolak, jangan sakit hati, jangan putus asa, ini semua demi negara, tetap usaha untuk pelajari kemungkinan penawaran kita nantinya diterima,” ucap Damos.

Selanjutnya Damos menjelaskan prinsip politik RI yakni bebas aktif, yang digunakan sebagai parameter kerja sama luar negeri. Kemudian tidak lupa memperhatikan hukum nasional dan internasional. “Kepatuhan hukum nasional dan internasional harus sejajar, tidak boleh dikorbankan salah satunya,” tandas Damos.

Tugas Kemlu RI, kata Damos, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi kerja sama luar negeri kepada kementerian/lembaga dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas dalam pembuatan perjanjian internasional (PI). “Tiap PI harus memenuhi Asas 4 Aman, yakni aman secara politis, teknis, yuridis, dan keamanan,” tutur Damos.

Dirjen HPI juga memaparkan tentang Trearty Room, yakni sebuah ruangan yang berisi semua perjanjian internasional yang ada di Indonesia. “Dari Konferensi Meja Bundar, Linggar Jati, ada semua.Jika tidak ada di Treaty Room, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh negara,” terang Damos.

Dalam sesi tanya jawab, Damos menegaskan, bahwa kerja sama luar negeri tidak bisa langsung dari unit teknis ke mitra, harus lihat unit eselon I, lihat kementeriannya, kalau di Kemenkumham RI lewat Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. “Karena kerja sama luar negeri mewakili nama negara, tidak bisa seenaknya melakukan kerja sama. Memang mekanisme jadi agak panjang, tetapi itu semua demi keamanan kita semua,”  kata Damos.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutannya mengatakan,  Kerja sama penting dalam rangka optimalisasi kinerja pemerintah yang tidak ter-cover oleh anggaran. Kerja sama yang telah disepakati harus betul-betul diimplementasikan. “Sehingga dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham RI dalam pembangunan hukum,” ucap Bambang.

Dengan diselenggarakannya kegiatan Teleconference ini, Sekjen menghimbau kepada seluruh unit kerja, mulai dari unit pusat, kantor wilayah, sampai dengan unit pelaksana teknis (UPT) untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan mekanisme penataan kerja sama, baik dalam dan luar negeri. “Agar kerja sama di lingkungan Kemenkumham benar-benar PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif),” tandas Bambang.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Pagar Butar-Butar dalam laporannya mengatakan, kegiatan Teleconference kali ini diharapkan seluruh peserta mendapatkan pencerahan dalam mengembangkan kerja sama. “Sehingga menggerakkan Kanwil ikut aktif dalam melakukan kerja sama,” ucap Pagar.

Selain itu, maksud/tujuan Teleconferencejuga sebagai penguatan peran dukungan manajemen Setjen dalam kerja sama. “khususnya penataan, pembinaan, integrasi, pengembangan jejaring, dan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri,” jelas Pagar. (Zaka)

1...4,8214,8224,823...4,858Halaman 4,822 dari 4,858