Beranda blog Halaman 4824

Tawarkan Wisata Otomotif, Kebon Vintage Genjot Kunjungan Wisdom

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Agar tetap beroperasi saat pandemi, pengelola objek wisata di Denpasar memaksimalkan kunjungan wisatawan domestik.

Seperti yang diterapkan Jos Darmawan, pemilik wisata otomotif “Kebon Vintage Cars”.

Ditemui Selasa (25/8), dia mengakui saat ini pihaknya menggenjot kunjungan wisatawan domestik. Harapannya bahwa akan ada kunjungan wisatawan asing pada September mendatang pupus, lantaran pemerintah pusat belum membuka diri.

Menawarkan pajangan ratusan koleksi mobil kuno, dia mengaku optimis bahwa tempatnya menarik dikunjungi.

“Kita banyak kumpulan mobil unik. Mulai dari yang sangat tua, sampai tahun 70an. Ini daya tarik untuk foto, mengetahui sejarah transportasi di Indonesia. Di sini banyak mobil-mobil unik dan langka,” ujarnya.

Mobil langka yang ada di Kebon Vintage Cars, yakni mobil keluaran 1947 yang pernah dikendarai Fatmawati, yakni istri pertama Presiden Indonesia, Ir. Soekarno. Kata Jos, ada juga mobil keluaran tahun 1927, yang sempat diikutkan dalam konvoi pembukaan pariwisata bagi wisatawan domestik pada 9 Juli lalu.

“Yang paling tua disini ada mobil keluaran tahun 1913, jenis Ford T buatan Amerika,” ungkapnya.

Kata dia, lahan objek wisata ini seluas 70 are, dengan mobil kuno yang berjumlah 100 unit.

Sejak dibukanya pariwista wisatawan domestik sejak 9 Juli lalu, kunjungan mulai bergeliat. Mereka yang datang masih kalangan lokal Bali dan nusantara. Sebagian besar, mereka mengetahui tempat ini dari sosial media dan juga informasi dari kerabat.

Jos juga menyediakan kafe dengan konsep otomotif.

Yang tak kalah penting, setiap orang yang memasuki tempat wisata telah melalui pemeriksaan temperatur. Para pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan, mengenakan masker dan mengatur jarak duduk di kafe.

Dengan penerapan protokol kesehatan ini, dia berharap masyarakat tidak ragu berkunjung ke tempat-tempat wisata di Denpasar, khususnya di Kebon Vintage Cars. Selama pandemi, Jos mengatakan pihaknya tidak menerapkan tiket masuk bagi pengunjung.

Dukung UMKM Tetap Produktif, Odenant Bangun Pasar Digital

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Agar tetap eksis saat pandemi, para pelaku usaha dituntut berinovasi melalui kanal digital. Pola itu juga diterapkan Odenant Textile, salah satu toko busana lokal Bali yang beralamat di Jl. Kenyeri No. 154, Denpasar Timur.

Pemilik, Cokorda Istri Mirah mengatakan pihaknya terus berinovasi saat pandemi Covid-19. Mulai berinovasi terhadap produk, hingga membangun pasar online atau dalam jaringan. Menerapkan sistem jejaring dalam memasarkan produk, dia telah membangun tiga program baru berbasis digital, yang dinilai sangat cocok diterapkan saat pandemi.

“Kami punya Reseller Online Odenant, BRIstore, dan Lapak Odenant. Program ini sebagian sudah jalan sebelum pandemi. Hanya saat ini kami genjot lebih aktif,” ujarnya, Rabu (26/8).

Program ini bertujuan membantu para reseller dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi anggota Odenant.

Tentang Rolo, dia menjelaskan melalui sistem online, para UMKM tetap punya media pemasaran. Agar berdaya saing, program ini dioptimalkan dengan menawarkan berbagai promo.

BriStore, kata dia, merupakan aplikasi yang dibuat BRI kepada Odenant.

“Ya, kami merupakan usaha yang satu-satunya mendapat fasilitas itu. Tentu kami ucapkan terimakasih, telah membantu Odenant dan pada UMKM,” bebernya.

Sedangkan Lapak Odenant, merupakan media promosi yang dapat digunakan oelh anggota dan reseller untuk menjajakan produk. Produk pun dibuat beragam, mulai busana, makanan hingga kendaraan.

“Mungkin sebagian orang masih takut berbelanja online karena tidak sesuai aslinya, tapi pelanggan kami tidak ragu, karena sudah tahu kualitas,” ujarnya.

Kata dia, ketiga program tersebut cukup membantu para anggota dan reseller untuk menjual produknya. Tentu, ini diimbangi dengan seleksi produk yang ketat, sehingga konsumen tetap percaya. Pada tahun ini, dia membuka peluang bagi UMKM yang ingin bergabung.

“Khusus tahun ini, kami gratiskan para UMKM yang ingin gabung,” pungkasnya.

 

Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang per 25 Agustus 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Berikut disampaikan infografis Peta Persebaran Covid-19 di Kota Malang update per tanggal 25 Agustus 2020;

Jadi Salah Satu Anggota TPO for Indonesia, Kabupaten Bogor Fokus Pada Pemulihan Sektor Wisata

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor memfasilitasi rapat secara online dengan Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pasific. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Ciliwung Bappedalitbang, Cibinong, Selasa (25/8/2020).
Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pasific adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mempromosikan pertukaran dan pengembangan industri pariwisata antar kota-kota besar di kawasan Asia Pasifik.
Kabupaten Bogor pertama kali menjadi anggota TPO Tahun 2019 pada pertemuan General Assembly ke 9th di Busan Korea Selatan. Saat itu Indonesia baru mempunyai 10 anggota yaitu, Ambon, Bitung, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, Nias, Parimanan, Surabaya, Taliabu, Yogyakarta dan Bau-bau.
Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Sumberdaya Alam Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Riny Kusumawati mengatakan rapat kali ini mengagendakan banyak hal. “Rapat hari ini kita mengagendakan beberapa hal, diantaranya laporan kegiatan TPO Tahun 2020, pengenalan terhadap projek baru, tukar pengalaman sesama anggota TPO di Indonesia dan lainnya,” kata Riny.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menindaklanjuti rapat hari ini dengan sejumlah langkah. “Tindak lanjut dari rapat ini antara lain pertama meningkatkan peran serta Kabupaten Bogor sebagai anggota TPO for Indonesia, terutama bagi Dinas Pariwisata, Badan Promosi Daerah dan PT Sayaga Wisata agar lebih aktif ikut serta pada agenda TPO Tahun 2020. Kedua ikut serta dalam memberi masukan dan mengembangkan projek baru tahun 2021/2022 yaitu TTN (Establisment of TPO Tourism Network) sebuah alat secara online yang memudahkan untuk melakukan konsultasi B2B atau bisnis to bisnis consulting, membuat kontrak dan melakukan transaksi. Ketiga berdasarkan pengalaman yang di share Kabupaten atau kota lain member TPO for Indonesia Kabupaten Bogor dapat membuat kebijakan, strategi dan program pemulihan pariwisata selama masa Pandemi Covid-19 menuju era new normal. Dan terakhir persiapan keikutsertaan Kabupaten Bogor dalam memeriahkan dan mensukseskan General Assembly ke 10 pada tahun 2021 di Sumatera Utara,” jelas Riny.
Pada rapat secara online hari ini hadir Kepala Bappedalitbang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bogor dan PT Sayaga Wisata. (Tim Humas Diskominfo Kab. Bogor)

Menkumham Mengunjungi layanan Eazy Paspor di DPRRI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bersama Pimpinan Komisi III DPR RI Adies kadir serta beberapa anggota DPR mengunjungi layanan Eazy Paspor di DPRRI.

Dalam kunjungan tersebut Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini bentuk pelayanan prima yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi, “jadi konsepnya adalah semacam jemput bola, mengakomodir masyarakat yang ingin membuat paspor, apalagi di masa pandemi covid ini”, tukas Menkumham Yasonna. Lebih jauh Yasonna mengatakan bahwa Imigrasi memberikan kesempatan kepada perkantoran, komunitas, perumahan, kampus, sekolah, dan sebagainya untuk mendapatkan pelayanan imigrasi di tempat mereka.

Pada kesempatan ini Adies Kadir yang melihat antusiasme dan pentingnya layanan paspor di DPR, mengusulkan pada Menkumham agar sekalian saja disediakan tempat permanen di DPR untuk pelayanan paspor. “Untuk sementara mungkin 3 kali seminggu dapat dibuka pelayanan paspor disini”, tambahnya.

Menteri Hukum dan Pimpinan DPRRI terlihat sangat senang dengan pelayanan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ini. Menkumham yang juga didampingi Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu Koswala dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Tito terlihat melakukan dialog dengan petugas pelayanan dan pengguna pelayanan. Rencana kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan besok.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini memang sedang mengeluarkan pelayanan baru, yang diberi nama Eazy Passport, pelayanan ini merupakan bentuk pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling. Masyarakat yang ingin membuat paspor secara kolektif atau secara berkelompok dapat mengajukan permohonan layanan Eazy Passport ini. Pemohon wajib mengajukan permohonan pelayanan Eazy Passport kepada kantor imigrasi melalui surat permohonan dari pimpinan atau perwakilan.

Jika pemohon berasal dari perkantoran pemerintah/TNI/Polri/BUMN/BUMD/swasta, maka wajib meminta surat permohonan dari pimpinan atau perwakilannya. Selain itu, jika berasal dari institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan asrama juga menyertakan surat permohonan dari pimpinan atau perwakilan. Komunitas atau organisasi juga wajib menyertakan surat permohonan dari pimpinan atau perwakilannya.

Menkumham Serahkan DIM RUU MK

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Setelah kemarin menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hari ini Selasa (25/8) Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kembali menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU MK.Pemerintah menyerahkan DIM Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kepada Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
“Komisi 3 yang kami hormati, dengan ini kami menyerahkan DIM secara resmi kepada pak pimpinan untuk kita bahas dalam pembahasan tingkat pertama,” kata Yasonna. DIM tersebut diserahkan Menkumham kepada Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh.
 

Menkumham menyatakan, pemerintah siap membahas revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 itu dengan DPR. “Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan UU MK pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama DPR” kata Menkumham

Dalam DIM ini terdapat 101 yang bersifat tetap dan langsung disetujui oleh 24 anggota DPR yang hadir dari 52 anggota. “Setelah ini akan dibentuk panja RUU MK, nanti panja ini yang akan membahas DIM yang bersifat substansi pada rapat-rapat berikutnya”, ujar pimpinan rapat Adies Kadir.

Menanggapi hal itu Menkumham menyatakan pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan siap membahas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam rapat-rapat berikutnya.

“Poin penting dalam RUU MK ini antara lain soal umur, masa jabatan, intinya soal perbaikan agar kinerja MK bisa lebih baik”, tukas Menkumham

Dalam Rapat kerja ini Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini dan perwakilan dari Mahkamah Konstitusi. (dedet).

dprsidangmk2

Satu Data (SADA) Kumham Mewujudkan E-governance

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan akselerasi Satu Data Indonesia melalui SADA Kumham (Satu Data Kumham) dan Pemanfaatan Dashboard Executive, Selasa (25/08) dilantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal, Jaksel.

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan bahwa SADA Kumham penting untuk mewujudkan e-governance di lingkungan Kemenkumham. “Ini betul-betul akan menjadi bagian Kemenkumham e-governance dan itu sudah disampaikan pak menteri,” ujar Bambang.

Selain itu dengan adanya SADA Kumham diharapkan dapat digunakan oleh para pimpinan di lingkungan Kemenkumham dalam mengambil kebijakan bisa dimanfaatkan karena prinsipnya penataan data bisa diakses oleh pimpinan sehingga bisa mengambil kebijakan secara lebih baik.

Lebih jauh Bambang mengharapkan dengan adanya SADA Kumham ini semua data di Kemenkumham dapat terintegrasi dan tidak terpencar pada aplikasi-aplikasi lain. “Inovasi mana yang lebih penting, jangan semua Satker Unit Utama membuat aplikasi sendiri dan akhirnya membingungkan,” katanya.

Bambang mengatakan agar seluruh Satuan Kerja (Satker) berkomitmen dengan SADA Kumham ini untuk menginventarisasi data demi membangun e-governance di Kemenkumham. “Terus menjaga inventarisasi data dengan bagus, dan menjadi bagian yang kita kominten untuk membangun e-governance di Kemenkumham,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Fajar B. Lase mengatakan bahwa Kemenkumham berkomitmen menjadi kementerian terdepan yang berbasis elektronik. “Pemerintahan kita kedepan harus berbasis elektronik dan Kemenkumham mau menjadi kementerian terdepan dalam hal tersebut,” kata Fajar.

Ia berharap dengan adanya SADA Kumham ini Kemenkumham bisa menjadi instansi yang maju dengan pemanfaatan teknologi demi kepuasan masyarakat. “Kami berharap tugas kita kedepan bagaimana kita menjadi kementerian yang maju dengan pemanfaatan teknologi agar masyarakat puas dengan pelayanan kita,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui SADA Kemenkumham dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan juga menjadi perhatian penuh Presiden. Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.TI.06.03 Tahun 2019 tentang Integrasi Data dan Informasi di Lingkungan Kemenkumham juga menjadi dasar hukum dari SADA Kemenkumham ini. (Hidayah, Ed: Dedet, Foto: Komar).

pusdatinrapat2

pusdatinrapat3

pusdatinrapat4

Sekjen Kemenkumham Ucapkan Terima Kasih Kepada USAID

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  Bambang Rantam Sariwanto, mengucapkan terima kasih kepada United States Agency for International Development (USAID) atas kerja sama yang telah berlangsung antara Kemenkumham RI dan USAID, khususnya hibah yang diberikan USAID kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Papua.

“Terima kasih kepada USAID, yang melalui program BERSAMA (Kekerasan Berbasis Gender), memberikan hibah berupa peralatan kantor senilai Rp 103.474.300,” ucap Bambang Rantam saat memberikan sambutan dalam Teleconference Pembinaan dan Pengembangan Kerja Sama Kemenkumham PASTI Produktif, di Lounge Lantai tujuh, Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, Selasa (25/08/2020).

Sebelumnya Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Pagar Butar Butar  dalam laporannya menyampaikan bahwa USAID memberikan hibah barang peralatan kantor berupa laptop, komputer, televisi, dan peralatan lainnya bagi Kanwil Papua. “Selamat untuk jajaran Kanwil Papua, semoga hibah tersebut dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja teman-teman di Kanwil Papua,” tandas Pagar.

Menurut Pagar, hasil kerja sama yang telah dirasakan manfaatnya oleh Kanwil Papua merupakan implementasi dari sinergi trio Biro di Setjen Kemenkumham RI. “Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, lalu Biro Keuangan, dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mendukung proses hibah yang diberikan Program BERSAMA USAID,” kata Pagar.

Sebagaimana diketahui kegiatan Teleconference ini bwertujuan sebagai penguatan peran Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal, khususnya penataan, pembinaan, integrasi, pengembangan Jejaring dan Koordinasi kerja sama Dalam dan Luar Negeri. Melalui pemberdayaan Struktur Unit Utama, Kanwil dan UPT bersama-sama mengimplementasi Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kemenkumham.

Dari data yang ada di Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham terdapat 12 Partnership dan Kerja sama Luar Negeri meliputi kerja sama Government to Government (G to G), Non Government Organization (NGO) dan International Non Government Organization (INGO).

Sekda Hamka: Pengelolaan Pantai Panjang Perlu Pembagian Tugas Secara Jelas

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, terkait pengelolaan Objek Wisata Pantai Panjang, pada dasarnya tidak ada permasalahan, yang selama ini dibentur-benturkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hanya saja lanjut Sekda Hamka, perlu dilakukan pembagian tugas secara jelas terkait pengelolaan objek wisata andalan masyarakat Bengkulu ini. Sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi yang berujung pada dugaan tumpang tindih pengelolaan.

“Karena ini urusan pemerintahan, jadi Pak Asdatun dan dari pihak KPK itu menyerahkan untuk bermusyawarah lebih lanjut. Bertatap muka langsung antara Pak Gubernur dan Pak Walikota, didampingi FKPD,” jelas Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, usai mengikuti Rapat Penyelesaian Aset Pantai Panjang, di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Selasa (25/08).

Lanjut Sekda Hamka, sebelum dilakukan pertemuan antara Gubernur Bengkulu dan Walikota Bengkulu ini, akan dilakukan pertemuan teknis antara Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

“Jadi dengan demikian nanti akan semakin jelas pembagian tugas terkait pengelolaan objek wisata ini,” ujar Hamka.

Diketahui dengan status Pantai Panjang sebagai Taman Wisata Alam yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui BKSDA pada 2019.

Lalu kemudian dilaksanakan pembangunan penataan kawasan wisata oleh Pemprov Bengkulu dan saat ini dilanjutkan pada pembangunan tahap kedua.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pernah menyatakan, terkait pengelolaan baik terkait aset maupun pendapat daerah, telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemda Kota Bengkulu. Sementara Pemprov Bengkulu bersama pihak ketiga hanya men-support melalui penataan pembangunan Pantai Panjang tersebut. (MC Pemprov Bengkulu)

Para Santri Kembali Ceria Saat Kedatangan Gubernur Rohidin Berikan Bantuan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Bengkulu atas musibah keracunan massal yang menimpa santri di pondok pesantren Hidayatul Qomariyah beberapa hari lalu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hadir berkunjung dan menyerahkan bantuan kepada pengurus pondok pesantren, Selasa (25/8).

Rohidin menyampaikan pesantren merupakan tempat yang baik untuk mencetak generasi masa depan yang unggul dan berkualitas menegakkan kalimat Allah SWT. Untuk itu, pola hidup sehat harus diterapkan di lingkungan pesantren.

“Alhamdulillah kondisi para santri telah membaik, dan telah pulih kembali,” ujar gubernur saat menyerahkan bantuan di pondok pesantren Hidayatul Qomariyah, Selasa (25/8).

Lebih lanjut, gubernur berpesan kepada para santri agar dapat menjaga pola hidup sehat. Seperti rutin melakukan cek kondisi dapur, saluran air, maupun tempat menyimpan makanan bagi para santri sehingga kebersihannya terjamin.

Selain itu, menurut Rohidin, aktivitas di pesantren perlu dihiasi dengan beberapa kegiatan produktif, jadi selain memperoleh ilmu keagamaan santri juga mendapatkan pengalaman lain, seperti bercocok tanam, olahraga, maupun lainnya.

“Mungkin dapur, sumber air, tempat menyimpan makanan perlu menjadi perhatian untuk di cek secara berkala. Perhatikan betul bagaimana kebersihannya, sehingga kesehatan para santri dapat terjamin. Kemudian, terapkan pola hidup produktif, di samping ilmu agama digapai, pengalaman lainnya juga diperoleh,” terangnya

Sementara pengurus pondok pesantren Hidayatul Qomariyah, Choerul Anam mengungkapkan sebanyak 65 santri (62 putri dan 3 putra) terindikasi keracunan makanan, dan sudah tertangani oleh tim kesehatan.

“Alhamdulillah kondisi santri telah pulih, dan sudah pulang ke pondok, tinggal 1 orang lagi yang masih dirawat di RS. Terimakasih pada pemprov yang sudah datang dan peduli kepada kondisi para santri,” ungkapnya

Adapun bantuan yang disampaikan Pemprov kepada Pondok pesantren Hidayatul Qomariyah, 1 unit Kulkas, 59 karung beras, 50 paket lauk pauk, 120 paket makanan anak, serta beberapa alat olahraga, seperti; tenis meja, satu set Volly ball. (MC Pemprov Bengkulu)

1...4,8234,8244,825...4,858Halaman 4,824 dari 4,858