Beranda blog Halaman 4838

Antisipasi Kerawanan Pangan DPRD Kabupaten Bangka Selatan Kaji Banding Ke Kabupaten Bogor Pelajari Perda Ketahanan Pangan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, lakukan kaji banding ke Kabupaten Bogor yang diterima langsung di Ruang Rapat Kadis Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Bogor, Selasa (11/8).

Itu dilakukan untuk mempelajari Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Pangan milik Kabupaten Bogor. Perda Ketahanan Pangan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kekurangan pangan saat terjadi bencana maupun non bencana di Kabupaten Bangka Selatan.

Ketua Bapem Perda DPRD Kabupate Bangka Selatan, Abu Khairi menjelaskan, kaji banding dilakukan dalam rangka menyiapkan Raperda inisiatif Kabupaten Bangka Selatan. Khususnya berkaitan dengan Perda Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Sebagai upaya kesiapsiagaan Kabupaten Bangka Selatan menghadapi berbagai kejadian tidak terduga baik itu bencana alam maupun kejadian non bencana alam. Untuk meminimalisir terjadinya kekurangan pangan di Kabupaten Bangka Selatan.

“Dari pertemuan ini, banyak yang bisa kami pelajari. Kemudian berdasarkan hasil diskusi. Ada kesamaan karakteristik masalah ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bangka Selatan. Kita ingin ketika Perda ini diajukan menjadi Perda yang fleksibel dan mudah diterapkan di masyarakat,” Tegas Abu.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Farida Khuriyati menjelaskan, DKP Kabupaten Bogor adalah dinas satu-satunya di Jawa Barat yang punya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian mutu pangan segar.

Dan Untuk mobilitas kami punya mobil pengawasan mutu pangan. Status Kabupaten Bogor sendiri masuk kategori cukup tahan pangan, meskipun ada wilayah yang masuk rawan pangan yakni wilayah yang kemarin mengalami musibah bencana alam.

“Kami punya Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah, Ada 12 Peraturan Bubpati yang menjadi turunan dari Perda tersebut yang harus kita susun. Tahun 2020 ini ada 4 Perbub yang harus selesai, dan satu Perbup yakni Perbup 45 tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan sudah selesai”, papar Farida.

Farida menambahkan, ruang lingkup Perda no.6 tahun 2019 ini mengatur hal-hal seperti, perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, label dan iklan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta peredaran pangan segar.

“Saat ini kami juga sedang fokus menyusun kebijakan yang arahnya ke cadangan pangan pemerintah desa,” imbuhnya. Selanjutnya, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal mengatakan, pangan merupakan kebutuhan  dasar manusia yang harus dipenuhi.

Akibat dari kekurangan pangan dapat menimbulkan sejumlah masalah mulai dari masalah sosial hingga politik. Melalui Perda Ketahanan Pangan No.6 tahun 2019 menjadi solusi dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan bahkan kekurangan pangan di Kabupaten Bogor.

“Ketahanan pangan sangat penting yang harus dipenuhi. Ia sangat mengapresiasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang berinisiasi merancang Raperda Ketahanan Pangan. Melalui kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan bertukar informasi untuk saling melengkapi satu sama lain,” katanya.

Sumber: Kabupaten Bogor

6 Desa Di Manggarai Timur Kini Lewati Malam Dengan Terang

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Malam kini tak lagi dilewati dengan gelap. Cahaya lampu kini mulai menyala di 6 desa yang berada di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan PLN dalam menjangkau dan melistriki daerah tersebut.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, PLN berhasil mengalirkan listrik bagi 303 Kepala Keluarga (KK) yang berada di enam desa yaitu Desa Satar Punda, Desa Satar Punda Barat, Desa Liang Deruk, Desa Nampar Tabang, Deda Satar Kampas, dan Desa Satar Padut.
Kepala Desa Satar Punda, Fransiskus Hadilaus, mengaku kerinduan masyarakat akan listrik kini sudah terjawab dengan tersambungnya listrik dari PLN.
“Boleh dibilang, wilayah kami sekarang sudah merdeka dengan masuknya listrik. Masyarakat sudah bahagia, karena listrik PLN sudah nyala dan dinikmati warga,” tutur Fransiskus.
Sebelum listrik PLN masuk, masyarakat menggunakan lampu pelita untuk menerangi rumah dari gelapnya malam. Sementara sebagian masyarakat menggunakan genset dengan biaya yang relatif lebih mahal dibandingkan listrik PLN.
Untuk melistriki 6 desa tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 46.95 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 35,80 kms dan 17 buah gardu dengan total 675 kiloVolt Ampere (kVA).
General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Agustinus Jatmiko menyampaikan bahwa melalui program listrik desa PLN terus berupaya menghadirkan listrik untuk desa-desa terpencil.
“Kami senang bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Seperti di Manggarai Timur, Pulau Flores. Ini menjadi hadiah untuk menyambut HUT RI ke-75. Semoga hadirnya listrik tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat penerangan tetapi juga memberi manfaat dan kemajuan bagi warga,” tutur Agustinus.
PLN juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pembangunan infrastruktur untuk melistriki desa-desa di kawasan 3T tersebut.
Saat ini Rasio Desa Berlistrik di Kabupaten Manggarai Timur telah mencapai 85,23 persen. Untuk desa-desa yang belum berlistrik, PLN secara bertahap membangun infrastruktur kelistrikan untuk melistriki seluruh desa di Kabupaten Manggarai timur dan desa- desa lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Sumber: PLN

Paskibraka 2020: Berlatih dengan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 menjadikan latihan yang dilalui oleh para anggota Paskibraka 2020 terasa berbeda.

Mulai dari jumlah anggota yang berkurang hingga aktivitas pelatihan yang harus berdisiplin tinggi terhadap protokol kesehatan untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.Indrian Puspita Rahmadhani, salah satu anggota Paskibraka asal SMAN 1 Bireuen, Aceh, yang ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden saat melaksanakan latihan di Cibubur, Jakarta Timur, mengatakan bahwa suasana pemusatan latihan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.

“Kalau latihan yang pasti jauh berbeda dari tahun lalu. Dulu bangun jam lima terus peregangan (pemanasan) sama-sama. Kali ini peregangan sendiri-sendiri, terus jaga jarak dua meter,” ucap Indri yang telah memulai pemusatan latihan di Cibubur sejak 6 Agustus 2020 lalu.

Jumlah anggota Paskibraka pada tahun ini juga dibatasi menjadi delapan orang dari yang tahun sebelumnya berjumlah 68 orang.Namun, Indri, sapaan akrabnya, mengatakan tetap merasa senang dan bangga dapat kembali dipercaya untuk menjalankan tugas negara meski dengan suasana yang serba berbeda.

“Pastinya senang karena terpilih dua kali. Enggak menyangka, kok bisa Paskibraka nasional dua kali terpilihnya. Pasti harus waspada juga karena keadaannya lagi begini,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sylvia Kartika Putri yang merupakan perwakilan asal SMA Swasta Kartika I-4, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menurutnya, latihan kali ini memang terasa berbeda dari yang biasanya ramai menjadi hanya delapan orang saja.Selain itu, selama pelatihan berlangsung, ia bersama rekan-rekan lainnya juga harus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Latihan dimulai dari jam tujuh pagi. Harus tetap gunakan masker, face shield, sarung tangan, dan tetap jaga jarak,” ucapnya.

Sylvia juga menyatakan kesiapannya untuk kembali mengemban tugas di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020 mendatang. Ia akan memberikan yang terbaik agar pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih dapat terlaksana dengan sempurna.

“Harapan saya bisa menyukseskan pengibaran dan penurunan bendera dan bisa juga menjadi contoh yang baik buat adik-adik yang ingin mencoba tahun depan,” ujarnya.

Sumber: presidenri.go.id

Ayo Daftar dan Ikuti Upacara Virtual HUT ke-75 RI!

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretariat Presiden membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka melalui konferensi video.

Sebanyak 17.845 kuota undangan disediakan untuk masyarakat luas.Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yayat Hidayat mengatakan, peringatan yang digelar secara daring tersebut dimaksudkan sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Menurutnya, seluruh masyarakat dapat turut serta dalam upacara secara daring pada 17 Agustus 2020 mendatang dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui alamat https://pandangistana.setneg.go.id yang akan mulai dibuka pada Senin, 10 Agustus 2020 pukul 17:08:45 WIB.

“Setelah melakukan pendaftaran, pendaftar akan menerima notifikasi melalui pesan WhatsApp dan surel sebagai tanda bahwa permohonan undangan telah diterima,” ujar Yayat.

Permohonan yang telah diterima dan diverifikasi akan memperoleh pesan melalui WhatsApp dan surel yang berisi ketentuan untuk mengikuti jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka secara langsung melalui konferensi video.

Setiap pendaftar hanya akan memperoleh satu tautan undangan konferensi video.“Para pendaftar yang mengikuti jalannya upacara secara daring tersebut juga akan memperoleh sertifikat elektronik yang dikirimkan melalui surel selepas mengikuti upacara tersebut,” tandasnya.

Sumber: presidenri.go.id

Kasetpres Luncurkan Pandang Istana, Pendaftaran Upacara Virtual HUT ke-75 RI Resmi Dibuka

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upacara virtual dapat mendaftarkan terlebih dahulu melalui laman Pandang Istana yang beralamat di https://pandangistana.setneg.go.id. Foto: BPMI Setpres/Rusman Dipublikasikan pada Senin, 10 Agustus 2020 22:05 WIBKepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, meresmikan peluncuran laman “Pandang Istana” pada Senin, 10 Agustus 2020, di Kantor Presiden, Jakarta.

Laman tersebut merupakan laman resmi pendaftaran partisipasi upacara HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini digelar secara virtual.“Berbeda dengan tahun-tahun lalu, kali ini Bapak/Ibu kami undang untuk mengikuti HUT ke-75 RI tahun ini melalui virtual,” ujarnya saat peresmian.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upacara virtual tersebut dapat mendaftarkan terlebih dahulu melalui laman Pandang Istana yang beralamat di https://pandangistana.setneg.go.id.Sekretariat Presiden mengalokasikan sebanyak 17.845 undangan upacara virtual pada 17 Agustus 2020 mendatang.

Pemohon yang mengajukan kuota undangan tersebut akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi data.Setelahnya, pemohon akan memperoleh pesan melalui WhatsApp dan surel yang berisi ketentuan untuk mengikuti jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka secara langsung melalui konferensi video. Setiap pendaftar hanya akan memperoleh satu tautan undangan konferensi video.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pandangistana.setneg.go.id,” ujar Heru yang menandai peluncuran dan dimulainya proses pendaftaran upacara virtual melalui Pandang Istana.

Sumber: presidenri.go.id

Tim Kerja Pembinaan 520 Satker

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan HAM Ri (kemenkumham) berkomitmen untuk terus mewujudkan Wilayah Bebas Koruopsi (WBK) dan Wilah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, tahun ini kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 satuan Kerja ( Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Selaku Tim Penilai Nasional.

Dengan adanya pengusulan 520 Satker Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja Pembanguan  Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Tahun 2020.
Pada Apel Kinerja Senin (10/08) Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho menegaskan “mulai hari ini dilakukan pembinaan terhadap 520 satker untuk Pembanguan  Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM”.

Tim kerja tersebut berperan melaksanakan hal – hal yang mendukungn keberhasilan pembanguan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, berkordinasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Diharapkan tim kerja ini menjadi Role model dalam pelaksanaan disiplin kerja pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kecam Intoleransi di Solo, Menag Minta Jajarannya Intensifkan Dialog

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kasus kekerasan dan intoleransi kembali terjadi di Indonesia. Sabtu (08/08) malam, ratusan warga menyerang kediaman almarhum Segaf Al-Jufri yang sedang menggelar acara Midodareni, tradisi yang banyak dilakukan masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Terjadi perusakan dalam peristiwa tersebut hingga ada korban luka yang harus menjalani perawatan medis.

Menteri Agama Fachrul Razi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan warga. Menurutnya, bentuk kekerasan dan intolerasni seperti itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun.

“Saya mengecam intoleransi yang terjadi di Solo. Saya minta jajaran Kanwil Kemenag Jawa Tengah untuk lebih mengintensifkan dialog dengan melibatkan tokoh agama dan aparat sehingga tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi,” tegas Menag di Jakarta, Selasa (11/08).

“Dalam situasi apapun, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahamatan lil’alamiin, penebar perdamaian, di manapun dan kapanpun,” sambungnya.

Pesan yang sama disampaikan Menag kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia. Menag minta, dialog antar tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat, harus terus diintensifkan agar terbangun kesadaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama. Apalagi, Kementerian Agama tengah menggencarkan pengarusutamaan moderasi beragama.

“Pusat Kerukunan Umat Beragama dan FKUB di Kabupaten/Kota agar dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses dialog antar pihak dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan dan kerukunan, sehingga tidak terjadi anarkisme,” jelas Menag.

“Indonesia adalah negara majemuk. Semua pihak harus saling menghormati. Karenanya, tidak ada tempat bagi intoleransi di negara ini,” sambungnya.

Menag berharap aparatur dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan koridor hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Kemenag Kembali Buka Kelas Literasi Zakat dan Wakaf Bagi Penyuluh

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama membuka pendaftaran Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf Bagi Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam ini, merupakan kelas lanjutan dari sesi Kelas Literasi Zakat dan Wakaf sebelumnya, yang sukses mendapatkan animo tinggi dari penggiat literasi zakat dan wakaf di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan hasil Survey Indeks Literasi Zakat dan Wakaf tahun 2020, mayoritas responden memperoleh informasi mengenai zakat dan wakaf melalui ceramah agama dan pengajian. Untuk itu, peran penyuluh Agama sangat sentral, ” ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Fuad Nasar, di Jakarta, Selasa (11/08).

Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf akan dilaksanakan dalam 10 sesi, yang mengetengahkan tema-tema menarik seputar zakat dan wakaf. Jadwal dan tema selengkapnya, sebagai berikut :

a. Sesi 1 Tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Perkembangan Regulasi Zakat dan Wakaf di Indonesia

b. Sesi 2 Tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf Di Era 4.0

c. Sesi 3 Tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Implementasi Program Zakat dan Wakaf dalam SDG’s

d. Sesi 4 Tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Potensi dan peluang Wakaf Uang/Sukuk Wakaf

e. Sesi 5 Tanggal 27 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Inovasi Zakat dan Wakaf Kontemporer

f. Sesi 6 Tanggal 1 September 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Teknik Bimbingan dan Konsultasi Zakat dan Wakaf

g. Sesi 7 Tanggal 3 September 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Program Pengembangan Wakaf Produktif

h. Sesi 8 Tanggal 7 September 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Diseminasi Akuntansi ZISWAF

i. Sesi 9 Tanggal 10 September 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Penguatan Kelembagaan Zakat dan Wakaf serta Peran UPZ Masjid

j. Sesi 10 Tanggal 15 September 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB Tema : Administrasi Perwakafan dan Perlindungan Aset Wakaf.

“Kami menargetkan 5000 penyuluh agama Islam baik PNS maupun Non PNS untuk turut ambil bagian dalam gerakan Literasi Zakat dan Wakaf dengan terus mengikuti program kelas secara daring ,” imbuh Fuad.

Fuad menjelaskan, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus berupaya meningkatkan kapasitas penyuluh agama Islam dengan berbagai saluran informasi yang ada, setelah sebelumnya juga membuka pendaftaran program e-learning Zakat dan Wakaf. Bagi para penyuluh agama islam yang berminat, Fuad mempersilakan untuk segera mendaftar melalui laman: https://bit.ly/KelasIntensifLiterasiZawa.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Lima Balai Nikah dan Manasik Haji Lampung Hadir dengan Wajah Baru

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Lima Balai Nikah dan Manasik Haji Lampung kini hadir dengan wajah baru. Layanan pada lima Kantor Urusan Agama (KUA) ini sekarang menggunakan gedung baru yang representatif, utamanya untuk penyelenggaraan pernikahan dan manasik haji.

Balai Nikah dan Manasik Haji ini dibangun dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2019. Kelimanya berada di KUA Kec Bulok (Tanggamus), Pagelaran Utara (Pringsewu), Way Sulan (Lampung Selatan), Tulang Bawang Udik (Tulang Bawang Barat), dan KUA Kec Metro Barat (Kota Metro).

Penggunaan gedung layanan baru ini diresmikan hari ini, Selasa (11/08) oleh Menag Fachrul Razi. Bersamaan itu, diresmikan juga Gedung Asrama MTsN 2 Bandar Lampung dan Gedung Asrama Siswa Siswi MAN 2 Bandar Lampung. Keduanya juga dibangun dengan skema pembiayaan SBSN 2019. Diresmikan juga Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kankemenag Kab Tulang Bawang Barat yang dibangun dengan pembiayaan SBSN 2020.

Hadir dalam peresmian yang ditandai penandatanganan prasasti ini, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Kakanwil Kemenag Lampung Juanda Naim, 15 Kepala Kankemenag Kab/Kota di lampung, Kepala Madrasah, tokoh agama, serta sejumlah penghulu dan penyuluh agama. Hadir juga staf khusus Mayjen TNI (Purn) Zul Efendi, Kepala Biro Humas, Data, dsn Informasi Suhaili, serta Sesmen Khoirul Huda Basyir.

“Gedung ini harus dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak sia-sia,” pesan Menag.

“Proses pembangunannya jangan sampai ada kebocoran,” sambungnya.

“Itu uang rakyat. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Di tengah pandemi, percepat proses pembangunan agar ekonomi masyarakat bergerak kembali,” pesannya lagi.

Kakanwil Kemenag Lampung Juanda Naim melaporkan bahwa tahun ini, pihaknya mendapatkan program pembangunan dengan skema pembiayaan untuk tujuh Balai Nikah dan Manasik Haji. Total anggarannya mencapai Rp9,413M yang tersebar di tujuh Kabupaten. Kanwil Kemenag Lampung juga membangun  Asrama Siswa MAN 1 Lampung Timur dan MAN 1 Sawaran. Selain itu, Kanwil Kemenag Lampung tahun ini juga membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu dengan anggaran Rp2,4M.

Gubernur Lampung Arinal JunaidiPemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Lampung di bidang keagamaan. Sejumlah program yang sudah dilakukan antara lain memberikan bantuan guru ngaji, bantuan menghafal Al-Qur’an, bantuan sarpras rumah ibadah, bantuan ormas Islam, marboth masjid besar, penyuluh agama, dan lainnya.

Pemprov Lampung juga berkomitmen menyerahkan seluruh tata kelola Islamic Center Lampung kepada Kanwil Kemenag Provinsi. “Tidak hanya asrama haji, semua aset yang ada di sini (asrama haji) bisa ditindaklanjuti untuk dikelola oleh Kanwil Kemenag Provinsi Lampung,” tegas Gubernur.

“Penguasaan tanah dan tata kelola silakan lakukan. Berharap setelah dikelola Kemenag, bisa minta ke APBN dan APBD untuk hal-hal yang dibutuhkan,” tutupnya.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Verifikasi Selesai, SK Bantuan Pesantren di Masa Covid-19 Segera Terbit

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, proses verifikasi penerima bantuan sudah selesai dan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam akan segera terbit.

“Insya Allah, SK bantuan akan terbit tanggal 12 atau 13 Agustus 2020. Proses verifikasi sudah selesai,” terang Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono di Jakarta, Selasa (11/08).

“SK sudah mencantumkan nama pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, lengkap dengan alamat dan nomor rekening yang telah dibuat tim Direktorat. Para penerima akan mendapat surat pemberitahuan sebagai penerima, termasuk bagaimana mencairkannya,” sambungnya.

Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Proses persiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan ini juga melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait di luar Kemenag.

“Besar harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tentunya ikut terdampak dengan pandemi ini,” tuturnya.

Waryono menambahkan, anggaran akan diberikan sebagai Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

“Bantuan juga akan diberikan kepada  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta,” ujarnya.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta.

“Selain bantuan operasional, Kemenag juga berikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan,” tandasnya.

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

1...4,8374,8384,839...4,857Halaman 4,838 dari 4,857