Beranda blog Halaman 4880

AHC 01, Mobil Listrik Karya Johanes Mampu Melaju Hingga 80 Km/Jam

Penulis
wicaksono
-
AHC01, Mobil Listrik Mampu Melaju Hingga 80 km/jam
Suarapemerintah.id – Johanes, Pemuda asal Banyumas, Jawa Tengah, berhasil mengembangkan mobil listrik secara swadaya. AHC 01 nama mobil listrik karyanya, bahkan mampu melaju hingga 80 kilometer per jam.
Dalam mengembangkan AHC01, ia turut melibatkan pemuda-pemuda di dekat rumahnya.
“Intinya saya ingin membantu pemuda di sini agar mereka bisa mandiri. Pembuatan mobil listrik ini melibatkan empat orang,” kata Om Jo, sapaannya, saat ditemui di rumahnya sekaligus workshop.

Niat untuk pengembangan mobil listrik, diakuinya karena adanya

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55/2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Maka, ia dibantu tiga anak muda rekannya mulai bergerak membangun AHC01 sejak Agsutus 2019. Langkah pertamanya ialah melakukan riset kemudian ke proses pembuatan yang dilakukan di teras rumahnya.

“Sistemnya sederhana sekali, intinya listrik dari aki diubah dan dikontrol dengan kontroler yang sudah di-custom, alatnya banyak, di Purwokerto juga ada, kemudian menggerakkan motor,” ujar Om Jo.
 Untuk sepesifikasi, mobil listrik tersebut menggunakan enam aki kering, masing-masing bertegangan 12 volt dan memerlukan waktu sekitar enam jam untuk mengisi batere. Mobil berkapasitas dua orang ini dilengkapi dengan dua percepatan dan satu gigi mundur. Secara keseluruhan, mobil tersebut memiliki bobot sekitar 300 kilogram.
Untuk biaya pengembangan, Om Jo menyebut angka 100 juta Rupiah secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Namun ia menyebut untuk sekarang biaya produksi bisa dipangkas menjadi 30-40 juta.
“Kalo awalnya memang besar karena itu trial and error. Kami pun tidak ada yang berlatar belakang di bidang otomotif jadi kurang paham dengan komponen dan peralatan.”ucapnya.
Hal berat yang dialaminya justru tidak datang dari modal tapi dari masyarakat. Ia mengakui tidak sedikit masyarakat yang mencibir kegiatannya tersebut.
“Ada saja yang merendahkan, katanya siapa yang mau beli? Padahal, mobil listrik ini kan mobil masa depan. Saya bermimpi nantinya dapat mempekerjakan orang-orang lokal sini,” kata Yanuardi salah satu pekerja Om Jo.
Semangat mereka pun kini membuahkan hasil. Kini mereka tengah menyelesaikan karya kedua. Mobil listrik kedua itu merupakan pesanan dari seseorang. Bahkan Mobil tersebut juga telah dicoba secara langsung oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di jalan sekitar Alun-alun Purwokerto pada Selasa (15/6/2020).

Dibuka Kembali, Ini Aturan Terbaru Menonton Di Bioskop

Penulis
wicaksono
-
Aturan baru dalam menonton di bioskop

Suarapemerintah.id – Sudah beroperasinya kembali beberapa tempat perbelanjaan atau mal di Jakarta dan beberapa daerah membuat pengelola bioskop juga bersiap untuk membuka kembali bioskop.

Walaupun masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat, namun beberapa pengelola telah mempersiapkan aturan baru yang mendukung protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Ketika diperkenankan untuk kembali melakukan kegiatan operasional, sejumlah protokol kenormalan baru akan diterapkan di lingkungan bioskop Cinema XXI,” kata Dewinta Hutagaol, Head of Corporate Communications & Brand Management Cinema XXI.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pihak Public Relations jaringan bioskop CGV, Hariman, mengatakan, sejumlah peraturan akan diterapkan. Misalnya, jumlah penonton dalam satu studio yang tidak akan 100 persen sama seperti kapasitas aslinya.

“Diterapkan pula social distance seating alias (diberi jarak satu kursi setiap penonton) dan pembayaran secara digital untuk mencegah kontak fisik”, jelasnya.

Berikut rangkuman aturan terbaru nonton di bioskop:

1. Pembayaran digital 

CGV hanya akan menerima pembayaran digital. “Proses transaksi akan diarahkan menggunakan digital payment atau e-Wallet,” kata Hariman

Peraturan tersebut diterapkan untuk mencegah sentuhan fisik antar-pengunjung dan karyawan.

2. Jeda satu kursi Jaringan bioskop

CGV juga akan menerapkan physical distancing antara penonton di dalam studio.

“Iya, kami menerapkan social distance seating (diberi jarak satu kursi),” kata Hariman Chalid.

3. Jumlah penonton dibatasi

Pembatasan jumlah penonton. Karena adanya peraturan jeda satu kursi, jumlah penonton tiap satu studio menjadi dibatasi.

4. Cinema XXI terapkan jarak minimal 1 meter

Semua jaringan bioskop Cinema XXI akan menerapkan physical distancing kepada semua pengunjung di dalam maupun di luar studio.

“Penerapan physical distancing (minimal 1 meter) di seluruh lingkungan bioskop termasuk di dalam studio,” ujar Dewinta.

5. Siapkan hand sanitizer

Selain penerapan kursi yang berjarak minimal 1 meter, Cinema XXI juga menyiapkan hand sanitizer di setiap area bioskop.

6. Pengecekan suhu tubuh dan pakai masker

Mulai dari petugas bioskop dan pengunjung diwajibkan mengenakan masker sebelum memasuki area bioskop Cinema XXI.

Cinema XXI juga akan mengutamakan kebersihan dan kesehatan dengan adanya pengukuran suhu tubuh bagi petugas dan pengunjung.

“Pengukuran suhu tubuh untuk pengunjung dan petugas bioskop,” tutur Dewinta.

KPAI : Hindari Jadi Cluster Baru, Seluruh Anggota Sekolah Wajib Test PCR

Penulis
wicaksono
-
KPAI : Seluruh Anggota Sekolah Wajib Tes PCR

Suarapemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim beberapa hari lalu membuat statement resmi untuk membuka sekolah yang berada di zona hijau virus Corona. Namun arahan dari Mendikbud tersebut diperingati dengan keras KPAI.

KPAI menyetujui dengan arahan tersebut tapi memberikan syarat. Ketua komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan kalau kemendikbud harus menyiapkan protokol kesehatan untuk sekolah agar bisa menjalani new normal.

Retno Listyarti

“Pertama, test PCR untuk tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Seluruh guru yang akan mengajar harus menjalani tes PCR, untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak tertular COVID-19. Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan,”ujarnya.

Retno menyebut pentingnya melakukan tes Corona untuk memastikan bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru.  Ia memberi contoh di China.  “Para guru di China yang akan mengajar tidak hanya dites PCR, tetapi juga menjalani karantina selama 14 hari”.

KPAI juga menyarankan apabila anak belum siap melakukan syarat tersebut sebaiknya menunda sekolah. Lebih lanjut, KPAI meminta supaya pembukaan sekolah harus bertahap dimulai dari jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu SMA/sederajat.

KPAI mencontohkan misalnya tahap pertama jenjang SMA/SMK lebih dahulu dibuka selama 2 minggu di suatu wilayah. Kalau mereka patuh protokol kesehatan COVID-19 maka sekolah dibuka bisa lanjut ke jenjang SMP. Sementara itu kalau jenjang SMP patuh, lanjut membuka sekolah SD bagi kelas 4,5, dan 6.

Bus Gratis Efektif Urai Penumpukan Penumpang di Stasiun KRL

Penulis
wicaksono
-
Bus Gratis efektif urai penumpukan penumpang di stasiun KRL

Suarapemerintah.id – Layanan 50 unit bus gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI untuk mengurai penumpukan penumpang di stasiun KRL terbukti efektif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Polana B. Pramesti Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Ia menyebutkan ada sekitar 1.145 penumpang KRL beralih menggunakan busa alternatif tersebut.

“Lonjakan penumpang KRL Jabodetabek pada Senin pagi yang dikhawatirkan terjadi relatif terkendali,” kata Polana dalam keterangan tertulisnya, Senin malam.

Menurut dia, hanya 75 dari 82 bus tersedia yang beroperasi. Sebanyak tujuh bus di Stasiun Depok Baru (3 unit), Stasiun Cisauk (2 unit), Stasiun Tangerang (1 unit), dan Stasiun Tanah Tinggi (1 unit) tidak beroperasi lantaran semua penumpang KRL dapat terangkut.

Polana menuturkan penumpang terbanyak berasal dari Stasiun Bogor dengan total 706 orang. Mereka berangkat ke Jakarta menggunakan 30 bus sedang dan 7 bus besar. Kemudian 181 orang dari Stasiun Bojonggede terangkut dengan 10 bus sedang.

Di Stasiun Cilebut tercatat 73 orang menuju Ibu Kota dengan 10 bus sedang dan 17 orang dari Stasiun Depok Baru yang diangkut 7 bus sedang.

Di lintas Bekasi-Jakarta, penumpang terbanyak ada di Stasiun Tambun, yaitu 85 orang. Mereka diberangkatkan ke Stasiun Manggarai dengan 5 bus besar. Selanjutnya, 81 orang dari Stasiun Cikarang menuju Manggarai juga menggunakan 5 bus besar.

Polana menyebut, operasional bus gratis dimulai pada pukul 05.15 WIB dan berakhir pada pukul 08.30 WIB dengan selang waktu rata-rata 15 menit sekali. “Kami tentunya juga akan melakukan evaluasi untuk ke depan bagaimana agar masyarakat tetap terlayani,” imbuh dia.

Kehadiran bus gratis tersebut juga mendapat respon positif dari pengguna KRL.  Fitri (28) menuturkan, terbantu dengan adanya layanan bus gratis tersebut. Menurut dia, ia tak harus mengantre lama untuk dapat naik bus gratis tersebut.

“Beda kan, nggak harus ngantre dulu kayak naik KRL. Jadi bus langsung berangkat,” kata Fitri. Kata dia, kondisi itu berbanding terbalik dengan yang terjadi pada minggu kemarin. Ketika itu, ia mengaku harus mengantre cukup lama untuk dapat naik kereta KRL.

Angkasa Pura II Siapkan Vending Machine Untuk APD

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – PT Angkasa Pura II (Persero) atau APII terus berbenah dalam menyambut new normal. Kebersihan dan kenyamanan calon penumpang menjadi prioritas dalam membangun layanan.

Untuk itu APII berencana menyiapkan layanan ritel dari segmen kesehatan.

Layanan ritel tersebut dinisiasikan agar calon penumpang bisa dengan mudah mendapatkan alat kesehatan dan pelindung diri.

“Pada prinsipnya kami ingin agar alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, face shield, sampai dengan obat kumur antiseptik dapat dengan mudah didapat di bandara-bandara Angkasa Pura II,” kata President Director AP II Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, layanan penyediaan APD akan disiapkan berupa vending machine untuk menyediakan APD seperti masker, face chield, antiseptik dan sarung tangan.

Selain ritel APD, APII secara bertahap juga akan menyediakan peta digital yang sekaligus menjadi media e-commerce untuk pembelian APD dan obat-obatan.

“Sebanyak 21 digital wayfinding (mesin peta digital) akan ditingkatkan kemampuannya dari saat ini berfungsi menunjukan area-area di terminal menjadi juga bisa digunakan untuk pemesanan APD dan obat-obatan,” tutur Awaluddin. Setelah memesan, kata Awaluddin, obat akan diantar ke pemesan oleh petugas.

Aturan Shift Kerja Karyawan Jabodetabek Berlaku, Ini Penjelasan Rincinya

Penulis
wicaksono
-
Aturan Shift Kerja Karyawan Jabodetabek Berlaku, Ini Penjelasan Rincinya

Suarapemerintah.id – Aturan yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 soal mengatur waktu kerja bagi karyawan di wilayah Jabodetabek mulai berlaku hari ini.

Pembagian shift kerja ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan pengguna transportasi umum yang biasanya menumpuk pada jam keberangkatan 05.30 hingga 06.30 pagi setiap harinya.

Aturan shift kerja terbagi dalam dua waktu. Shift pertama masuk antara pukul 07.00-07.30 WIB dan pulang antara pukul 15.00-15.30 WIB. Shift kedua masuk antara pukul 10.00-10.30 WIB dan pulang pukul 18.00-18.30 WIB.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan surat edaran yang mengatur waktu kerja bagi karyawan di wilayah Jabodetabek untuk mempersiapkan diri menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru alias new normal.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabodetabek, ditandatangani Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo 14 Juni lalu.

Berikut petikan pengaturan jam kerja dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tersebut:

1. Pengaturan jam kerja

a. Pengaturan jam kerja antar-shift wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 jam.

b. Shift 1: masuk antara pukul 07-00-07.30 dan pulang antara pukul 15.00 – 15.30.

c. Shift 2: masuk antara pukul 10.00 – 10.30 dan pulang antara pukul 18.00 – 18.30.

2.Pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus.

3.Jumlah pegawai/karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift.

4.Pengaturan jam kerja ini diikuti oleh:

a. optimalisasi penerapan kerja dari rumah dan keselamatan bagi kelompok rentan

b. penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi/kantor/pemberi kerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan

c. penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi, serta pemanfaatan fasilitas publik oleh otoritas/pengelola/penyelenggara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

13 Perusahaan Swasta Bisa Akses Data Penduduk, Ini Penjelasan Kemendagri

Penulis
wicaksono
-
13 perusahaan swasta bisa akses data penduduk

Suarapemerintah.id – Kerjasama pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK) dan KTP elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dengan 13 perusahaan menuai banyak respon negatif.

Pasalnya, banyak yang menilai langkah tersebut sama dengan memberikan izin 13 perusahaan tersebut untuk bisa bebas mengakses data penduduk.

Menanggapi berita yang beredar, Kemendagri melalui DIrjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, meluruskan kalau pihaknya tidak memberikan data.

“Bahwa dukcapil Kemendagri tidak memberikan data. Tetapi hanya berupa hak akses untuk verifikasi data,” kata Zudan, Minggu (15/6/2020).

Menurut dia, Dukcapil memberikan hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan sesungguhnya berlandaskan pada amanat Pasal 79 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

“Data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” ungkapnya

Diharapkan hak akses ini dapat mencegah peminjam fiktif dan memajukan industri yakni memperkuat peranannya dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat yang belum terakses lembaga jasa keuangan.

“Dengan Kerjasama ini akan dapat mencegah kejahatan, mencegah data masyarakat tidak digunakan orang lain dan mencegah kerugian yang lebih besar dari lembaga fintech karena peminjam menggunakan data orang lain,” tutupnya.

PP Tapera Resmi, Gaji PNS, TNI/POLRI, BUMN Dan Pegawai Swasta Akan Dipotong 2,5%

Penulis
wicaksono
-
PP Tapera sudah disah, asn dan pegawai lainnya kena iuran 2,5 %

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu ( PP Tapera 2020).

Berlakunya PP tersebut akan membuat PNS, TNI / Polri, BUMN hingga pegawai swasta mengalami pemotongan gaji sebesar 2,5 persen sebagai iuran Tapera.

Iuran Tapera yang besarannya 3 persen tersebut sebanyak 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja. Selain itu, untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri oleh pekerja.

Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021.

Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap. Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah serta TNI-Polri.

Untuk tahap awal, target peserta Tapera adalah PNS, kemudian TNI dan Polri. Kemudian, Tapera diharapkan bisa menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI/Polri, BUMN dan BUMD.

Sementara itu, untuk karyawan swasta ataui formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak BP Tapera mulai beroperasi.

Hal ini dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).

Pemberi kerja atau perusahaan wajib memungut iuran Tapera dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke BP Tapera tiap tanggal 10 setiap bulannya.

“Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi Peserta,” bunyi ayat (1) Pasal 20 PP Nomor 25 Tahun 2020.

Bandara Soetta Hadirkan Fasilitas Canggih Di Era New Normal

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id –PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta (Soeta) telah menyiapkan layanan dengan fasilitas canggih di era new normal. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberi rasa nyaman kepada penumpang sekaligus menjaga kesehatan penumpang.

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan fasilitas terbaru tersebut menghindari sentuhan tangan dan akan menggunakan sensor atau touchless.

Fasilitas touchless dipersiapkan untuk menjaga kelancaran aktivitas di bandara. Fasilitas berlaku bagi  personel, pengunjung bandara dan penumpang pesawat.

“Sejumlah fasilitas touchless di Soekarno-Hatta sudah dapat digunakan, di mana fasilitas-fasilitas tersebut nantinya juga digunakan di bandara lain yang dikelola PT Angkasa Pura II. Ini sebagai upaya kami mengedepankan pencegahan penyebaran Covid-19 di bandara pada masa new normal,” kata Muhammad Awaluddin.

Berikut fasilitas touchless yang sudah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta:

1. Smart helmet
Fasilitas ini digunakan oleh personel avsec untuk melakukan pengawasan. Memberikan informasi mengenai suhu tubuh orang (contactless temperature detection), mode pengenal wajah (face recognition), pengenal plat kendaraan (license plate recognition), night vision/facility inspection, QR code scanner dan mengidentifikasi titik panas (thermographic diagnostic imaging).

Melalui smart helmet, kapabilitas personel avsec meningkat dan dapat menjaga jalannya berbagai prosedur dengan ketat.

2. Body scanner/body inspection machine
Di Security Check Point 2 (SCP 2) sudah dioperasikan body scanner atau body inspection machine bagi avsec untuk memeriksa penumpang pesawat tanpa bersentuhan (touchless).

Penumpang pesawat cukup masuk ke dalam mesin body scanner untuk kemudian mesin tersebut melakukan pemeriksaan, apakah penumpang masih membawa barang tersembunyi atau tidak. Hasil pemeriksaan akan diinformasikan di layar monitor.

3. Travelation
PT Angkasa Pura II mengembangkan sistem yang dinamakan Travelation. Melalui sistem ini calon penumpang pesawat sebelum tiba di bandara bisa mengunggah dokumen yang dipersyaratkan seperti misalnya hasil rapid test.

Pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan secara digital. Melalui Travelation, maka pemeriksaan dokumen bisa dilakukan secara touchless namun tetap ketat.

4. VICA
Melalui Virtual Customer Assistant (VICA), kini masyarakat dapat bertanya langsung mengenai berbagai berbagai informasi dan pelayanan di bandara-bandara AP II secara virtual atau tanpa tatap muka langsung.

Layanan VICA menggantikan customer assistant secara fisik di terminal, dan bisa diakses melalui situs www.angkasapura2.co.id

5. Penyesuaian tombol elevator/lift
Di Terminal 2 dan Terminal 3, tombol elevator/lift kini disesuaikan sehingga dapat ditekan menggunakan alas kaki dari sebelumnya harus menggunakan tangan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari sentuhan langsung dari orang ke tombol lift.

6. UV Sterilizer
Eskalator dan travelator di dalam gedung Terminal 3 Soekarno-Hatta kini dilengkapi dengan UV Sterilizer guna menghilangkan virus, bakteri dan kuman di handrail. Alat pembersih ini terus bekerja dan difungsikan secara touchless guna mensterilkan handrail, mencegah penyebaran Covid-19.

7. Wastafel otomatis
Seluruh wastafel yang ada di Soekarno-Hatta sudah menggunakan sistem otomatis, di mana pengguna cukup menaruh tangan di bawah keran, lalu air akan mengalir.

Di seluruh terminal juga terdapat mesin hand sanitizer otomatis yang dapat digunakan dengan cara sama dengan wastafel otomatis.

 

Hadir di Konferensi Pers, dr. Reisa Broto Asmoro Jubir Baru Gugus Tugas

Penulis
wicaksono
-
dr. Reisa Broto Asmoro, Jubir Baru Gugus Tugas

Suarapemerintah.id – Konferensi pers update penanggulangan Covid-19 oleh Gugus Tugas kemarin mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Pasalnya selain Juru Bicara (jubir) Achmad Yurianto, hadir sosok baru yang turut berbicara yaitu dr. Reisa Broto Asmoro.

Dalam penampilan perdananya dr.Reisa mengenakan setelan blazer navy dan kemeja putih membuka siaran pers pada Senin 8 Juni 2020.

Hadirnya dokter cantik tersebut membuat publik berspekulasi jika dr.Reisa masuk menjadi salah satu tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh Yuri, ia mengatakan dr. Reisa sudah menjadi bagian dan tergabung dalam Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Dia menyebut dokter Reisa juga bertugas menyampaikan pesan edukasi pencegahan Corona ke masyarakat.

“Lihat saja, dia ada di Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas. Sama seperti yang lain bisa menjadi host talk show atau mengedukasi masyarakat,” sebut Yuri saat ditanya, apakah dokter Reisa menggantikan posisinya.

Dalam penampilan perdananya,  perempuan kelahiran 28 Desember 1985 tersebut  memberikan pesan-pesan edukasi ke masyarakat.

Menurutnya, beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar yang bisa dilakukan bahkan di negara lain. Kehidupan tetap harus berjalan, selama vaksin belum ditemukan dan jangan kalah dengan pandemi.

“Keberhasilan masyarakat Indonesia terbebas dari pandemi tergantung dari
Bagaimana semua masyarakat terlibat dan kerjasama semua perangkat pemerintahan dari pusat dan daerah. “Mari jadi teladan untuk keluarga, tetangga, lingkungan, bangsa dan negara. Indonesia pasti bisa,” pungkas Reisa Broto Asmoro.” ucap ibu dua anak ini.

1...4,8794,8804,881...4,889Halaman 4,880 dari 4,889