Beranda blog Halaman 491

Hari Keenam Operasi SAR di KBB, Sebanyak 41 Korban Meninggal Teridentifikasi

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 41 jenazah korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah teridentifikasi hingga Kamis (29/1). Masih ada 25 korban yang belum ditemukan akibat longsor di lokasi tersebut.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian mengatakan, pada hari keenam pencarian korban longsor, Kamis (29/1) pukul 16.30 WIB, ditemukan korban meninggal dunia sebanyak dua kantong jenazah. Dua kantong jenazah itu telah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar untuk diidentifikasi sehingga akan semakin banyak korban yang teridentifikasi.

Operasi SAR, lanjut Ade, dilakukan secara terukur dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan stabilitas lereng. Apabila terjadi peningkatan curah hujan, maka operasi SAR dihentikan sementara demi keselamatan personil tim SAR gabungan.

Dikatakan Ade, cuaca di lokasi longsor tidak menentu pada Kamis (29/1). Terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, jarak pandang terbatas dan peningkatan kejenuhan tanah yang berdampak pada tingginya potensi longsor.

“Kami mohon doa agar seluruh tim SAR diberi perlindungan dalam menjalani tugas kemanusiaan ini,” ujar Ade di Desa Pasirlangu, Kamis (29/1).

Untuk mendukung proses pencarian korban, tim SAR gabungan mendapat tambahan personil 14 orang dari Basarnas Lampung. Sejumlah relawan pun terus berdatangan untuk membantu pencarian korban.

Tim SAR gabungan juga terbantu oleh ketersediaan 17 alat berat di lokasi longsor.

Proses pencarian korban longsor akan memasuki hari ketujuh pada Jumat (30/1). Dikatakan Ade, pihaknya bakal mengevaluasi proses pencarian korban yang telah dilakukan selama tujuh hari untuk menentukan langkah ke depan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menuturkan, pada hari keenam operasi SAR, terjadi perubahan fisik pada jenazah korban longsor yang ditemukan. Meski demikian, identifikasi jenazah masih bisa dilakukan melalui sidik jari maupun ciri-ciri khusus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Menhan RI Ikuti Entry Meeting BPK, Komitmen Jaga Tata Kelola Keuangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI pada Jumat, (30/1).

Entry Meeting ini merupakan bagian dari proses awal pemeriksaan BPK RI terhadap kementerian/lembaga sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi terkait pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan serta menjalin komunikasi yang baik dengan BPK RI. Kemhan siap bekerja sama guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan Entry Meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan tata kelola keuangan serta kinerja Kementerian Pertahanan ke depan.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam Entry Meeting yaitu Sekjen Kemhan dan Irjen Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

​Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat, tegas Jenderal bintang dua tersebut.

​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

​Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Soroti Dampak Ekologis dan PETI, KPK Dorong Pemprov Jabar-Pemkab Bogor Tindaklanjuti Penataan 33 Izin Tambang

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Bogor, yang terindikasi beraktivitas di luar koordinat legal perizinan. Adapun perbaikan tersebut didasarkan hasil kajian yang dipaparkan kepada KPK, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/1).

Dalam kajian terungkap, sebanyak 23 dari 33 IUP MBLB di Kabupaten Bogor terindikasi melampaui batas wilayah pertambangan. Untuk itu, KPK meminta Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor untuk segera memverifikasi ulang dan menindak tegas temuan tersebut.

Hal ini, ditujukan sebagai upaya perbaikan tata kelola tambang agar bermanfaat optimal secara ekonomi dan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. “Negara harus perketat perizinan dan perkuat pengawasan. Selain itu, negara harus mengawasi secara sinergis dan berjenjang,” tegas Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

Ujang juga menegaskan, ketidakpatuhan batas wilayah ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan celah korupsi yang merugikan negara dan merusak ekosistem. Ia menekankan, langkah strategis harus segera diselaraskan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat terkait moratorium tambang di lokasi-lokasi.

Lebih jauh, kata Ujang, tanpa pengawasan yang kuat dan berjenjang tersebut justru akan menjadi bumerang bagi negara sehingga berpotensi melahirkan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sekitar lokasi tambang resmi.

Sementara, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jabar, Sumasna, memperkuat urgensi hasil temuan ini. Pasalnya, indikasi pelanggaran batas wilayah itu membuka dua kemungkinan gelap, yaitu penyimpangan izin pemegang IUP resmi atau aktivitas tambang ilegal yang sengaja berlindung di bawah izin resmi.

“Temuan ini menjadi instrumen awal guna memastikan adanya tindak lanjut dan kepastian di lapangan,” jelasnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, menambahkan, Pemprov Jawa Barat akan menempuh langkah strategis untuk mengoptimalkan tata kelola tambang. Salah satunya, membentuk tim guna memperkuat penataan dan pengawasan di lapangan.

Dampak dari karut-marut perizinan ini, nyatanya telah dirasakan masyarakat Bogor Barat. Selain ancaman bencana ekologis, kerusakan infrastruktur publik akibat beban transportasi tambang yang tidak terkendali menjadi isu sosial akut.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat, menyatakan pembangunan jalan khusus tambang kini menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat serta menguatkan infrastruktur.

“Karena itu, kualitas akses jalan diharapkan dapat berdampak pada keselamatan masyarakat dan infrastruktur umum,” jelasnya.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo, mengingatkan, seluruh perencanaan matang baik dari provinsi maupun kabupaten harus berlandaskan kuatnya komitmen dan sinergi. Pasalnya, tata ruang lahir dari proses yang jelas, kepatuhan perizinan, serta pengawasan yang konsisten.

“Aktivitas tambang berdampak langsung, sehingga harus diperhatikan bersama. Jika regulasi, kebijakan, perizinan, dan pengawasan jelas, maka dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

KPK memastikan akan terus mengawasi proses penataan ini dalam koridor hukum. Fokus utamanya, yakni menutup celah gratifikasi dalam pengawasan tambang serta memastikan sektor pertambangan di Jawa Barat bermanfaat ekonomi nyata tanpa mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Resmikan Taman Roci, Gubernur Pramono: Perbanyak Taman untuk Penghijauan dan Rekreasi

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Taman Roci (Rorotan–Cilincing) di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (30/1). Kehadiran taman ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Gubernur Pramono menyampaikan, pengembangan RTH tidak hanya difokuskan pada taman berskala besar, tetapi juga taman-taman berskala kecil agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Taman Roci diharapkan menjadi RTH yang memberikan manfaat sosial, ekologis, sekaligus rekreasi, khususnya bagi warga sekitar.

“Kalau dulu yang dibuat besar-besar, sekarang yang kecil pun selama membawa manfaat bagi masyarakat saya izinkan untuk dikembangkan. Taman Roci ini salah satu contohnya. Mungkin kalau semuanya diresmikan, hampir setiap minggu pasti ada peresmian karena jumlahnya banyak sekali,” ujar Gubernur Pramono.

Ia juga menekankan, pembangunan taman-taman kecil menunjukkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa penataan lingkungan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Sebelum dibangun, kawasan Taman Roci merupakan lahan terbuka yang kurang tertata. Gubernur Pramono berharap taman yang telah dibangun ini dapat dirawat dan dijaga dengan baik oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, sekarang bisa menjadi ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang paling penting, taman ini harus dirawat dan dijaga, jangan sampai kemudian hanya menjadi seremonial,” tegasnya.

Taman Roci dibangun di atas lahan seluas 2.700 meter persegi. Taman ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti kolam retensi, area bermain anak, gazebo, plaza, area urban farming, toilet, serta shelter. Selain itu, terdapat area tematik kelinci yang dihadirkan sebagai sarana edukasi lingkungan, khususnya bagi anak-anak.

Taman Roci dirancang sebagai ruang publik yang mengintegrasikan fungsi ruang hijau dengan fungsi ekologis, khususnya untuk mendukung pengelolaan air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kehadiran Taman Roci diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan di Jakarta, terutama di kawasan Rorotan–Cilincing.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Pramono juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak angin kencang dari enam RW di Kelurahan Rorotan, dengan total 100 pemilik bangunan sebagai penerima bantuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemeriksaan Terinci Dimulai, BPK Fokus pada Penguatan Tata Kelola Keuangan Kementerian PU 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025 dengan menyelenggarakan entry meeting di Kantor Pusat BPK, Senin (26/1). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Anggota IV BPK, Haerul Saleh, ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo beserta jajarannya, menandai dimulainya proses pemeriksaan yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Dalam sambutannya, Anggota IV BPK menyampaikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Kementerian PU Tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Kementerian PU dalam mematuhi standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. “Namun demikian, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai zona nyaman. Masih adanya permasalahan signifikan yang berulang menunjukkan terdapat ruang perbaikan yang harus segera ditutup, khususnya pada area-area berisiko tinggi,” tegas Haerul Saleh.

Pemeriksaan tahun ini akan memberikan perhatian khusus pada sejumlah area strategis, antara lain pengelolaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, pengelolaan serta pengamanan Barang Milik Negara (BMN), termasuk inventarisasi fisik, penelusuran keberadaan, dan penertiban pencatatan aset.

Anggota IV BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci atas LK Kementerian PU Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan melalui pengujian substantif atas transaksi dan realisasi anggaran, penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK berharap pemeriksaan ini berjalan lancar, objektif, dan konstruktif, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berintegritas.

BPK mencatat, hingga Semester I Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kementerian PU telah mencapai 81,62%. Capaian ini menunjukkan adanya upaya perbaikan, dan Kementerian PU diharapkan bekerja lebih keras seiring terbitnya LHP baru yang harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengharapkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian PU, termasuk peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk terus mendorong percepatan dan peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi BPK,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV BPK, Laode Nusriadi, serta para pejabat eselon I Kementerian PU, antara lain Sekretaris Jenderal,Wida Nurfaida, Inspektur Jenderal, Maulidya Indah Junica, Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro, Dirjen Bina Konstruksi, Boby Ali Azhari dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bob Arthur Lombogia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

KPK Pulihkan Aset Negara Rp1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam Lima Tahun

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan capaian signifikan dalam pemulihan aset negara (asset recovery) sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp1,531 triliun—meningkat 107 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp739,6 miliar.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/01), Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan angka tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh strategi optimalisasi pengelolaan barang sitaan dan rampasan, termasuk melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada kementerian serta lembaga.

“Di luar penanganan perkara, KPK mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan pemda. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah mencapai Rp122,10 triliun,” ujar Setyo

Angka penyelamatan tersebut terdiri dari piutang pajak tertagih sebesar Rp5,41 triliun dan penyelamatan aset daerah senilai Rp116,7 triliun, yang meliputi legalisasi aset serta penertiban fasilitas sosial (fasos) dan umum (fasum).

Selain capaian finansial, KPK menegaskan komitmennya menjalankan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu implementasi nyata yang diapresiasi Komisi III adalah kebijakan KPK yang tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers penetapan tersangka. “KPK akan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP yang mengedepankan perlindungan HAM bagi saksi, pelaku, korban, tersangka, maupun terdakwa,” tegas Setyo.

Kinerja Penindakan dan Tantangan Digital

Dari sisi penindakan, sepanjang 2025 KPK telah menangani 116 penyidikan, 70 penyelidikan, 115 penuntutan, serta 78 eksekusi. Sebanyak 87 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan modus korupsi tertinggi tetap didominasi suap dan gratifikasi.

Strategi optimalisasi barang rampasan melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) menjadi kunci utama di balik bertambahnya kas negara melalui hasil sitaan korupsi tersebut. Meskipun begitu, KPK menyadari bahwa medan perang korupsi akan terus terasa, dan kini bergeser ke ranah digital.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menanggapi tantangan yang kini bergeser ke ranah digital yang lebih canggih seperti aset lintas negara dan mata uang crypto. Baginya, efektivitas penindakan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang terus diperkuat.

“Selain SDM yang kurang, berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya satu sebulan,” harap Fitroh.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Sudiro, mengapresiasi kinerja KPK sepanjang tahun 2025. Apresiasi lain turut hadir dari para anggota DPR, terkait meningkatnya operasi tangkap tangan (OTT) serta penerapan KUHP dan KUHAP baru yang mengedepankan HAM.

Komisi III menilai peningkatan tersebut sebagai indikator keberhasilan nyata yang memperkuat keuangan negara. Selain itu, pemulihan aset dinilai menjadi hal paling penting sebab mampu mengembalikan hak negara dan rakyat.

Penilaian positif yang diberikan DPR juga disertai catatan penting, yaitu agar KPK terus mengoptimalkan peran penegakan hukum dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Tujuannya agar maksimalnya pemulihan kerugian negara serta mencegah kebocoran keuangan negara.

Komisi III juga turut mendukung KPK menyusun kebijakan dan program strategis tahun 2026 guna menurunkan tingkat korupsi, memperkuat pencegahan, meningkatkan kelembagaan KPK, serta memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Integritas Nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Gubernur Jatim dan Wagub Jateng Tandatangani Kesepakatan Perdagangan Lintas Provinsi

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun kolaborasi, untuk sama-sama menggenjot perekonomian antara kedua belah pihak. Kolaborasi itu terbangun melalui gelaran Misi Dagang dan Investasi Jawa Tengah–Jawa Timur, yang digelar di PO Hotel Semarang, Kamis (29/1).
Forum Temu Bisnis Pelaku Usaha Antarprovinsi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta asosiasi pengusaha dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurut Taj Yasin, misi dagang itu menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring usaha lintas daerah.
“Melalui misi dagang ini, kami berharap potensi unggulan Jawa Timur dapat semakin dikenal, dan dimanfaatkan di Jawa Tengah sesuai kebutuhan daerah. Begitu pula produk unggulan Jawa Tengah, diharapkan dapat menjadi referensi dan role model pengembangan di Jawa Timur,” ujar dia.
Wagub menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar peluang kerja sama yang terbangun dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Kami berharap hingga penutupan acara dapat tercapai transaksi yang signifikan, dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tambahnya.
Misi dagang ini melibatkan 218 pelaku usaha dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Taj Yasin juga mencatat sejumlah perusahaan telah membukukan transaksi di sektor strategis, dengan nilai signifikan.
“Kami melihat transaksi di sektor kopi, gula, dan komoditas lainnya dengan nilai tahunan, bahkan di atas Rp100 miliar. Ini menunjukkan besarnya potensi yang perlu terus difasilitasi. Pemerintah memiliki peran penting, untuk memastikan potensi tersebut berkembang secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah ini menjadi langkah awal yang positif, dalam memperkuat sinergi ekonomi antardaerah.
“Ini pertama kalinya kami melakukan misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah. Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi yang terbangun tercatat mencapai Rp2,9 triliun,” beber Khofifah.
Dia merinci, dari total transaksi tersebut, Jawa Timur menjual produk sebesar Rp2,658 triliun, membeli produk dari Jawa Tengah senilai Rp184 miliar. Selain itu, terdapat investasi Jawa Timur sebesar Rp96 miliar di Jawa Tengah.
“Investasi ini salah satunya untuk mendukung program nasional, karena di Jawa Timur lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah terbatas. Maka Jawa Timur melakukan investasi di Jawa Tengah,” jelasnya.
Khofifah menyebut, transaksi yang terbangun mencakup komoditas kayu, telur, ikan, cengkeh, dan tembakau. Sementara Jawa Timur menjual beras, kopi, daging ayam, hingga fillet dori.
“Yang cukup signifikan, transaksi di sektor peternakan mencapai Rp1,1 triliun, dan di sektor perikanan Rp378 miliar. Ini menjadi starting point yang sangat baik bagi kerja sama Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya.
Sejumlah transaksi tercatat dalam misi dagang ini, antara lain kerja sama penyediaan jagung lokal kuning sebanyak 1.800 ton antara PT Sidoagung Farm Magelang dan CV Ukirsari Jaya Agro Tuban, pembelian beras oleh Indomaret dan Indogrosir Jawa Tengah senilai Rp126,5 miliar, serta transaksi produk perikanan UD Dwi Manunggal Semarang senilai Rp142,8 miliar.
Transaksi bernilai besar juga terjadi di sektor industri, seperti industri hasil tembakau PT PSPM Semarang senilai Rp192 miliar, serta kerja sama komoditas gula senilai Rp105 miliar antara PT Indoacidatama Karanganyar dan PT Sinergi Gula Nusantara.

Pada kesempatan tersebut dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta penandatanganan kerja sama dan komitmen transaksi perdagangan dari delapan pelaku usaha dan organisasi, termasuk antar-OPD dan asosiasi pengusaha kedua provinsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat Tanjung Alam di Kabupaten Tanah Datar

Penulis
Syifa
-
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap 2 yang berada di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (29/1). Tinjauan dilakukan bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menyampaikan, lokasi SR Tanjung Alam merupakan lokasi baru yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi sebelumnya. Namun, kondisi lahan memiliki tantangan tersendiri sehingga memerlukan penanganan awal sebelum pembangunan dilakukan.
“Ini kan lokasinya baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan yang lama. Kemiringannya memang cukup terjal, jadi harus dibereskan dulu. Memang masih ada kendala urusan penyediaan air minum dan PLN, tapi kalau itu bisa kita bantu sama-sama,”ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan bahwa aspek paling utama saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi. Hal ini penting mengingat tingkat kemiringan lahan yang cukup signifikan sehingga perencanaan teknis harus dilakukan secara matang.
“Yang paling utama sekarang adalah pendaftaran lahan, karena kemiringannya cukup tajam dan signifikan. Sampai saat ini kita belum menerima sertifikat dari Pak Bupati. Sementara itu, kita akan meminta tim Kementerian PU untuk mulai bekerja, mulai dari desain dan persiapan teknis lainnya,” tambah Menteri Dody.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pengusulan lokasi baru ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat.
“Ini tentu karena kebutuhan masyarakat dan arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat. Lokasi sebelumnya kurang, karena minimal harus 10 hektare, sedangkan di sini ada 13,3 hektare, jadi ini lebih memungkinkan. Memang kondisi tanah miring, jadi tugas kami nanti melakukan land clearing dan menyiapkan administrasi untuk segera kami sampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” jelas Bupati Eka.
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian PU terhadap pembangunan di Tanah Datar. Menurutnya, kunjungan Menteri PU menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU. Ini luar biasa bagi masyarakat Tanjung Alam dan Tanah Datar. Hari ini tertopang harapan besar masyarakat kepada Kementerian PU mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, dan kami sebagai warga Tanah Datar sangat merasakan perhatian pemerintah,” tutup Anton Yondra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Daftar Jemaah Haji Khusus Berhak Berangkat Tahap Berikutnya

Penulis
Syifa
-

Menindaklanjuti adanya laporan penundaan keberangkatan dari sejumlah jemaah pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M , Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dengan ini menyampaikan daftar jemaah haji khusus yang berhak berangkat untuk tahap berikutnya.

Langkah ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pengisian kuota jemaah haji khusus tahun 1447 H/2026 M. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa jemaah yang namanya tercantum dalam daftar lampiran diharapkan segera melengkapi dokumen persyaratan sebagai syarat pengajuan Pengembalian Saldo Setoran Bipih Khusus (PK), yang meliputi dokumen istithaah, BPJS, dan paspor masing-masing.

Daftar yang ditampilkan memuat nama-nama jemaah haji khusus berhak berangkat tahun 1447 H/2026 M yang telah melakukan pelunasan berdasarkan nomor urut porsi.

Informasi lebih lanjut mengenai daftar nama lengkap jemaah dapat diakses melalui situs resmi di https://haji.go.id atau melalui koordinasi dengan pihak PIHK masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...490491492...4,887Halaman 491 dari 4,887