Beranda blog Halaman 492

Sidak Pasar Tagog, Mentan Amran: Tak Ada Toleransi Harga di Atas HET

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi terhadap pedagang yang menjual pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tagog, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1).

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menemukan mayoritas harga komoditas pangan strategis masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga telur ayam ras tercatat Rp28.000 per kilogram, daging ayam berkisar Rp30.000–Rp37.000 per kilogram, serta daging sapi Rp125.000 per kilogram, yang semuanya berada di bawah batas HET.

“Alhamdulillah, hasil sidak hari ini menunjukkan rata-rata harga telur, daging ayam, dan daging sapi masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi dan pasokan berjalan baik,” ujar Mentan Amran.

Namun, Mentan Amran menemukan adanya pelanggaran harga pada salah satu pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET. Produk tersebut dijual seharga Rp18.000 per liter, sementara HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

“Ini sudah offside. Tidak boleh ada yang menjual di atas HET. Selama setahun ini kita lakukan imbauan, tapi sekarang penindakan. Saya langsung laporkan dan serahkan ke Dirkrimsus untuk ditelusuri dan ditindak tegas. Kalau perlu, izinnya dicabut,” tegas Mentan Amran.

Ia menegaskan, pemerintah tidak lagi hanya memberikan peringatan, melainkan akan melakukan langkah hukum secara tegas terhadap pelanggaran harga pangan, khususnya pada komoditas yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

“Saya minta aparat langsung melakukan pelacakan dari hulu ke hilir. Siapa yang memberi keputusan harga, harus ditelusuri. Ini bentuk komitmen kami melindungi daya beli masyarakat,” katanya.

Sidak ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung pemerintah terhadap stabilitas harga pangan di lapangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mentan Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, dan ketertiban distribusi pangan nasional.

Sidak ini menjadi bagian dari langkah pengawasan intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mentan Amran menegaskan Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan tertib dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Seskab Teddy Terima Wagub Jatim, Perkuat Sinkronisasi Infrastruktur dan Program Strategis Presiden

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026. Pertemuan dilakukan usai Sekretaris Kabinet berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa pertemuan antara Seskab Teddy dan Wagub Emil Dardak membahas berbagai rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, dengan perhatian khusus pada Kota Surabaya. Selain itu, pembahasan juga mencakup perkembangan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur.

“Antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, mengingat provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, yakni sekitar 41 juta jiwa. Oleh karena itu, modernisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dipandang penting untuk memperlancar perputaran rantai ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

“Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang cepat dan merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan sinkronisasi kebijakan serta kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Dulu Kumuh dan Terpinggirkan, Menteri PKP Sulap Menteng Tenggulun Menjadi Sentra Kuliner

Penulis
Syifa
-

Kawasan Menteng Tenggulun, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang selama ini lekat dengan citra permukiman kumuh dan ketimpangan sosial, kini mulai bertransformasi menjadi kawasan produktif berbasis ekonomi rakyat. Transformasi tersebut ditandai dengan peninjauan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap progres penataan kawasan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Wali Kota Jakarta Pusat, Direktur Utama PNM, Direktur Utama SMF, serta 10 Banker Perempuan.

Kelurahan Menteng tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Jakarta Pusat. Di kawasan ini, sekitar 26.000 warga tergolong kurang mampu, sementara sekitar 3.000 warga lainnya masuk kategori sangat mampu. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penanganan kawasan kumuh yang tidak semata berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Menteng Tenggulun diarahkan menjadi sentra kuliner rakyat yang tertata, layak, dan memiliki nilai ekonomi. Penataan kawasan dilakukan secara terpadu, mencakup perbaikan lingkungan permukiman, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penataan akses dan fasilitas pendukung kawasan.

“Penanganan kawasan kumuh di Menteng ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Gotong royong antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perubahan nyata,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Seluruh program penataan kawasan Menteng Tenggulun dilaksanakan melalui semangat gotong royong tanpa menggunakan dana APBN. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dunia usaha, asosiasi profesi, serta masyarakat setempat.

Kementerian PKP berperan melalui intervensi renovasi rumah warga, sementara PNM dan SMF turut mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan usaha, khususnya bagi ibu-ibu penerima Program PNM Mekar.

Sebanyak 23 pelaku UMKM kuliner akan dibina secara langsung oleh para Banker Perempuan guna meningkatkan kualitas produk, tata kelola usaha, serta daya saing. Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sentra kuliner berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dari sisi penataan kawasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan lingkungan, trotoar, saluran air, MCK, hingga bantaran kali. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) turut menyiapkan desain kawasan serta desain untuk sekitar 50 rumah dan kios yang akan ditata pada tahap selanjutnya, guna mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan pariwisata kuliner.

Menteri PKP menegaskan bahwa penataan akses kawasan menjadi faktor krusial dalam menghidupkan ekonomi warga.

“Akses yang mudah sangat menentukan. Jika jalan menuju kawasan macet dan sulit dijangkau, ekonomi tidak akan bergerak. Penataan akses dan parkir juga bisa menjadi ruang pemberdayaan bagi anak-anak muda di sekitar,” tegasnya.

Selain itu, konsep pengelolaan sampah turut diintegrasikan dalam penataan kawasan. Warga akan dibina untuk mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomi, melalui program dari PNM bekerjasama dengan Bank Sampah RW setempat.

Sebagai langkah awal transformasi kawasan, Kementerian PKP telah memulai renovasi dua unit rumah warga di Menteng Tenggulun. Renovasi tersebut menjadi pintu masuk penataan kawasan secara menyeluruh, yang akan dilanjutkan dengan renovasi sekitar 52 rumah, penataan kawasan, serta pengembangan UMKM kuliner masyarakat.

Melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif ini, Menteng Tenggulun diharapkan bertransformasi dari kawasan kumuh dan terpinggirkan menjadi sentra kuliner rakyat yang tertata, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Temukan Harga MinyaKita yang Offside, Amran Dorong Pelacakan Produsen untuk Penindakan Tegas

Penulis
Syifa
-

Intensi kuat pemerintah untuk menyajikan pangan pokok strategis kepada masyarakat dengan harga yang baik dan wajar terus diupayakan. Salah satunya dengan peningkatan pengawasan harga dan stok di pasaran yang selanjutnya dapat berlanjut ke penelusuran ke hulu dan penindakan terukur secara tegas.

Untuk itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tagog Padalarang, Jawa Barat pada Rabu (28/1). Namun, Amran masih mendapati ada pangan pokok strategis yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Hari ini kami sidak, betul-betul sidak. Tidak direncanakan. Alhamdulillah rata-rata harga telur, daging, ayam itu di bawah HAP (Harga Acuan Penjualan). Telur tadi Rp 28.000, kemudian daging ayam itu Rp 35.000 sampai Rp 37.000 per kilo. Kemudian harga daging tadi Rp 125.000. Itu dibawah HAP semua,” beber Amran.

“Kecuali ini (MinyaKita), offside ini. Dari mana? Ini Sinarmas, offside. (Dijual) Rp 18.000, harusnya (HET) Rp 15.700. Itu nggak boleh. Ini kita laporkan Dirkrimsus (Direktur Reserse Kriminal Khusus). (Tolong) lacak ini, siapa produsennya, proses. Tidak boleh ada menjual di atas HET,” ucap Amran.

Adapun harga MinyaKita telah diatur dalam Keputusan MenterI Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, harga penjualan MinyaKita ditetapkan paling tinggi Rp 13.500 per liter di tingkat D1 (distributor lini 1). Lalu Rp 14.000 per liter di tingkat D2 dan Rp 14.500 per liter di tingkat pengecer. Selanjutnya, HET MinyaKita di tingkat konsumen berada di angka Rp 15.700 per liter.

Dalam laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag), sampai 26 Januari rerata harga MinyaKita secara nasional mulai terjadi penurunan, meskipun masih berada di atas HET. Ini dikatakan sebagai salah satu implikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 sejak 26 Desember 2025.

Dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025 telah menetapkan kewajiban bagi produsen minyak nabati untuk memasok MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO). Kuota itu diberikan kepada Perum Bulog dan atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1).

Realisasi DMO MinyaKita ke BUMN mulai dari 26 Desember 2025 sampai 23 Januari 2026, dalam data Kemendag tercatat telah mencapai 21,35 ribu ton. Ini terdiri Perum Bulog sebanyak 13,47 ribu ton dan ID FOOD sebanyak 7,88 ribu ton.

Adapun gap antara harga MinyaKita dengan harga beras kemasan premium disebut berada di level 33 persen. Rerata harga minyak goreng premium berada di Rp 22.265 per liter. Ke depan pemerintah akan terus menderaskan distribusi MinyaKita ke pasaran, terutama melalui BUMN pangan.

Oleh karena itu, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mendorong aparat penegak hukum menindak tegas produsen dan distributor MinyaKita yang terbukti melanggar HET. Kendati begitu, pemerintah tidak akan menyasar pedagang eceran di pasar.

“Sekarang penindakan, bukan lagi imbauan. Ini imbau sudah berapa (lama), sudah satu tahun kita imbau. Sekarang kami serahkan Dirkrimsus, Polda atau Polres masuk, (tolong) lacak dari mana dan ditindak, kalau perlu dicabut izinnya,” pungkas Amran.

Selain langkah tegas dan terukur tersebut, pemerintah juga akan melakukan intervensi minyak goreng melalui BUMN. Pengelolaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng berupa MinyaKita berada di Perum Bulog dan ID FOOD.

Penguatan peran BUMN tersebut akan menjadikan intervensi pasar dapat dilakukan lebih intensif dan cepat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Adapun stok CPP minyak goreng per 28 Januari 2026, Bapanas mencatat masih berada di angka yang cukup besar, totalnya 12 ribu kiloliter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemerintah Kirim Bantuan Beras 3.330 Kg untuk Masyarakat Terdampak di Cisarua Bandung Barat

Penulis
Syifa
-

Penanganan dampak bencana di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat terus ditempuh pemerintah melalui penyaluran bantuan yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bencana alam. Alokasi CBP bencal sebanyak 3.330 kilogram (kg) untuk 666 jiwa selama 14 hari telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rasa belasungkawa terhadap masyarakat korban bencana seraya menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Bantuan pangan akan terus disalurkan.

“Kami turut berduka cita atas korban bencana di Kabupaten Bandung Barat, Cisarua. Kami turun bersama. Ini kita turun memberi bantuan, 24 truk,” ungkap Kepala Bapanas Amran saat meninjau lokasi bencana alam di samping Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pada Rabu (28/1/2026).

“Rencana awal, 100 truk tetapi tempatnya tidak ada, jadi kami kirim 24 truk bantuan siap saji. Tapi ada juga beras dan seterusnya,” tambah Amran.

Adapun bantuan CBP bencal 3.330 kg berpijak pada alokasi 5 kg beras per jiwa untuk 14 hari dikalikan 666 jiwa masyarakat terdampak sesuai permohonan dari Bupati Bandung Barat. Bupati juga menyatakan kesanggupannya untuk menanggung biaya distribusi dan menunjuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat sebagai penanggung jawab pendistribusian.

Untuk diketahui, Bapanas telah memperbarui terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk penanganan bencana dan keadaan darurat. Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026, salah satu pembaruannya adalah menetapkan alokasi beras sebesar 5 kg per jiwa untuk kebutuhan 14 hari masa tanggap darurat.

Pemutakhiran beleid tersebut untuk lebih mengoptimalkan penyaluran yang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah yang terdampak bencana alam. Dengan itu, Perum Bulog bersama pemerintah daerah dapat lebih mudah menyalurkan ke masyarakat terdampak.

Adapun stok CPP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat diutamakan adalah beras. Untuk komoditas selain beras, dapat disesuaikan dengan ketersediaan stok CPP dan tetap memperhatikan kebutuhan gizi masyarakat terdampak dan faktor geografis lokasi terdampak.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyampaikan apresiasinya pada pemerintah atas kesigapannya dalam menangani bencana yang terjadi. Legislator dengan daerah pemilihan Jawa Barat ini salut dengan bantuan kemanusiaan yang dikucurkan pemerintah.

“Kami dari Komisi IV mengapresiasi mitra dari Komisi IV yang selalu cepat tanggap terhadap menanggulangi bencana. Dan kami Komisi IV turut berduka cita, berbelasungkawa kepada korban dan keluarganya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, total bantuan yang dikoordinir oleh Kementerian Pertanian bersama Bapanas sampai hari ini nilainya dapat mencapai Rp 1,17 miliar. Ini terdiri dari donasi mitra-mitra Kementan dan Bapanas serta Perum Bulog, bantuan CBP bencal 3.330 kg, MinyaKita 186 liter, dan lain sebagainya.

Hingga 27 Januari 2026, tercatat total pengungsi di Cisarua Bandung Barat mencapai 564 jiwa dari 186 kepala keluarga. Data sementara menunjukkan 48 jiwa meninggal dunia dan 32 jiwa masih dalam proses pencarian tim penyelamat.

Sebagian besar pengungsi berada di Gelanggang Olahraga (GOR) dengan total 306 jiwa dari 97 kepala keluarga. Pengungsi lain ditempatkan di aula sejumlah 258 jiwa dari 89 kepala keluarga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pemerintah Hadirkan Solusi Hunian Terjangkau Dekat Tempat Kerja bagi Pekerja

Penulis
Syifa
-
Pemerintah terus menghadirkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau yang berlokasi dekat dengan tempat kerja. Upaya ini dinilai penting untuk menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa hunian tidak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi merupakan bagian integral dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kepemilikan rumah, menurut Kemnaker, menjadi cita-cita besar pekerja selain memperoleh upah yang layak.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, mengatakan, masih banyak pekerja yang menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial, khususnya yang berlokasi dekat dengan kawasan industri.
“Banyak pekerja saat ini harus mengalokasikan hingga sekitar 20 persen dari upahnya hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian. Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Indra saat membuka Dialog Bersama Pekerja/Buruh tentang Implementasi Kepemilikan Rumah Susun Bersubsidi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Salah satu persoalan utama yang sering disampaikan pekerja, lanjut Indra, adalah jarak hunian yang jauh dari tempat kerja, yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan waktu tempuh harian. Karena itu, pengembangan hunian bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis agar pekerja dapat tinggal lebih dekat dengan lokasi kerja.
Oleh karena itu, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menghadirkan kebijakan yang membumi melalui Program 3 Juta Rumah, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pekerja dan buruh.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Dialog hari ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri,” jelasnya.
Indra menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau, sehingga lebih ramah bagi kantong pekerja dan buruh.

Dialog Bersama Pekerja/Buruh tentang Implementasi Kepemilikan Rumah Susun Bersubsidi di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera, dan diikuti oleh sekitar 200 pekerja dari berbagai perusahaan di kawasan industri Lippo Cikarang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Menaker: Pemerintah Lanjutkan Kembali Program Pemagangan Nasional di Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Usai sukses melaksanakan program pemagangan nasional di tahun 2025, pemerintah berencana melanjutkan program pemagangan pasional pada 2026. Kuota yang disiapkan minimal 100 ribu peserta. Rencana itu disampaikan usai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau pelaksanaan program pemagangan di Paragon Corp, Jakarta, Selasa (27/1).

Teddy menyebut program pemagangan nasional memberi manfaat bagi peserta, mulai dari pengalaman hingga keterampilan kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.

“Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta pemagangan,” ujar Teddy.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

“Yang terpenting, peserta pemagangan benar-benar belajar langsung di perusahaan/instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota setempat,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Menaker Yassierli mengatakan pada semester pertama 2026 akan ada tambahan minimal 100 ribu peserta pemagangan. Yassierli berharap seiring bertambahnya mitra penyelenggara, kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program ini makin luas.

“Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pemagangan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang,” ujar Yassierli didampingi CEO Paragon Corp. Harman Subakat.

Salah satu peserta program magang nasional 2025, Hana Meita Sitepu, mengaku merasakan manfaat pemagangan. Ia menyebut mendapat pengalaman kerja langsung layaknya karyawan profesional. Selama mengikuti program di salah satu perusahaan kosmetik besar, Hana mempelajari proses dan alur kerja mulai dari inovasi produk, formulasi, hingga pengendalian kualitas produk.

“Program pemagangan ini memberikan wawasan praktis yang mendalam tentang dunia industri kecantikan yang sesungguhnya, di luar teori yang saya peroleh di bangku perkuliahan,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Kinerja Logistik Nasional sebagai Enabler Utama Strategi Pembangunan Menghadapi Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Meningkatnya tensi geopolitik global masih menimbulkan berbagai tantangan dan ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak langsung pada kelancaran rantai pasok global. Kebijakan tarif resiprokal, konfrontasi geoekonomi, serta fragmentasi ekonomi akibat proteksionisme turut meningkatkan risiko dan biaya logistik lintas negara. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah memastikan resiliensi ekonomi Indonesia tetap terjaga melalui penguatan sistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi, dan adaptif dalam merespons dinamika global.

“Logistik menjadi kunci utama, pada saat terjadi dinamika geopolitik global selalu yang terpengaruh duluan adalah masalah logistik supply chain dan itu ongkosnya sangat mahal sekali,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam kegiatan Economic Outlook 2026 sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) yang bertajuk “2 Dekade Bersama APJP untuk Indonesia: Membangun Kemandirian Ekonomi & Mewujudkan Asta Cita” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (29/01).

Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari pengurus dan pimpinan perusahaan anggota APJP, Kementerian/Lembaga, asosiasi, media, serta diikuti secara daring oleh perusahaan non-APJP. Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) merupakan wadah bagi perusahaan pemegang fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO) di Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan risiko rendah dalam kegiatan ekspor-impor. Asosiasi APJP berperan sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mendukung kelancaran arus barang, peningkatan efisiensi proses kepabeanan, serta penguatan sistem logistik nasional melalui komunikasi dua arah dan penyampaian masukan kebijakan berbasis pengalaman pelaku usaha.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi panel, Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan, yakni revitalisasi mesin ekonomi konvensional, pembangunan mesin ekonomi baru berbasis teknologi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Strategi tersebut diperkuat oleh stabilitas makro ekonomi, daya beli masyarakat yang terjaga, iklim investasi yang mendukung, penguatan dan pendalaman sektor keuangan, serta penguatan social security dan social safety net, sehingga efisiensi biaya logistik dapat berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional.

“Saya ingin membangun optimisme, di tengah tantangan dan ketidakpastian global, (fundametal) ekonomi kita masih kuat. Ke depan, peran APJP menjadi semakin penting untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional, tidak hanya melalui dukungan kelancaran ekspor-impor, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran, kajian, dan riset kebijakan guna membantu penyelesaian berbagai isu strategis kepabeanan dan logistik nasional dalam konteks yang lebih luas,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susila Brata, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam, serta pengurus dan pimpinan perusahaan anggota APJP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Segera Benahi Banjir dan Jalan Amblas Cibangkong

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menangani persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan saat Siskamling Siaga Bencana ke-79 di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Rabu 28 Januari 2026.

Sejumlah permasalahan krusial yang selama ini dihadapi warga. Salah satu yang paling mendesak adalah banjir di RW 3, dengan ketinggian air yang dapat mencapai sekitar satu meter saat hujan deras. Kondisi ini dipicu oleh drainase yang tidak memadai sehingga tidak mampu menampung debit air.

Selain banjir, warga juga mengeluhkan jalan amblas di sepanjang Jalan Karta Atmaja, tepatnya di wilayah RW 3, RW 4 dan RW 6. Jalan tersebut kerap mengalami kerusakan diduga akibat drainase di bawah jalan yang tergerus air dan tidak cukup kuat menahan beban, terlebih jalan tersebut sering dilalui truk pengangkut sampah, khususnya menuju RW 6.

Menanggapi hal tersebut, Farhan langsung meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat.

“Baik, ini bisa langsung disurvei,” kata Farhan

Ia juga memastikan tidak ada faktor lain seperti kebocoran pipa PDAM yang memperparah kondisi tersebut. Setelah dikonfirmasi oleh pihak kelurahan tidak terdapat pipa PDAM di lokasi, Farhan menegaskan persoalan tersebut murni disebabkan oleh sistem drainase.

“Berarti memang murni masalah drainase. Selama drainasenya bermasalah air akan terus menghantam dan menyebabkan jalan amblas,” ujarnya.

Farhan juga memastikan penanganan lanjutan akan segera direalisasikan.

“Saya minta dicatat, pekerjaan akan dilaksanakan setelah Lebaran. Anggaran akan turun dan pekerjaan dimulai setelah itu,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Operasi Modifikasi Cuaca Dilakukan Setiap Hari di Lokasi Longsor Bandung Barat

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengoptimalkan pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Setiap hari, OMC di lokasi longsor dilakukan minimal tiga kali.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, pada Kamis (28/1), OMC juga dilaksanakan sebanyak tiga kali.

“Pelaksanaan OMC dilakukan sesuai kebutuhan, kalau perlu lagi OMC (lebih dari tiga kali) bisa dilakukan,” kata Rahayu di Desa Pasirlangu, Kamis (29/1).

OMC dilaksanakan dengan cara menaburkan kapur tohor atau kalsium oksida (CaO) di awan yang dalam fase pertumbuhan. Kapur tohor akan mengeluarkan panas sehingga mengganggu pertumbuhan awan dan hujan menjadi tertunda. Pelaksanaan OMC dapat mengurangi hujan hingga 30 persen.

Menurut Rahayu, potensi pertumbuhan awan di lokasi longsor tergolong sangat tinggi karena saat ini puncak musim hujan. BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi turun hingga sepekan ke depan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, OMC dilaksanakan agar cuaca cerah sehingga proses evakuasi korban di Desa Pasirlangu berjalan lancar.

Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap proses evakuasi korban. Hujan turun akan menghambat proses evakuasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...491492493...4,887Halaman 492 dari 4,887