Beranda blog Halaman 493

Dorong Pembangunan Rusun Subsidi, Menteri PKP Mulai Land Clearing Rusun Subsidi Meikarta

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kamis (29/1).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan Meikarta telah clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Maruarar.

Menutup pernyataannya, Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang konsisten terhadap program perumahan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang terus mendukung pelaksanaan program perumahan di Jawa Barat. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi rakyat,” pungkas Maruarar.

Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembangunan rusun subsidi ini menjadi jawaban atas persoalan hunian di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri dengan keterbatasan lahan.

“Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat,” ujar Dedi.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat regulasi agar pembangunan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini. Industri harus tumbuh bersama kesejahteraan pekerjanya,” tegas Dedi.

Rusun subsidi di Meikarta dinilai memiliki lokasi premium dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri. Terkait harga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membahas skema terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Panggil Menteri PKP ke Hambalang, Presiden Prabowo Akselerasi Program Rumah Bersubsidi

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis (29/1) sore. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Menurut Seskab, lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ungkap Seskab.
Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong penyediaan rumah layak bersubsidi yang dibarengi dengan pemangkasan berbagai bentuk perizinan.
“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan adminitrasi,” pungkas Seskab.

Langkah ini menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan, melainkan turun langsung mengawal eksekusi guna memastikan program perumahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

BMKG: Operasi Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana, Bukan Pemicu Cuaca Tidak Stabil

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. Langkah ini diambil sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Sebelumnya, di media sosial beredar narasi bahwa jika dilakukan terus menerus, OMC memiliki risiko dan seperti bom waktu. Dalam narasi yang beredar, OMC memiliki risiko bencana lain seperti membuat kondisi cuaca tidak stabil serta membentuk cold pool (kolam dingin), memindahkan atau menumpuk air di wilayah tertentu sehingga membuat banjir besar, dan memberikan rasa aman yang palsu.

Dalam konteks tersebut, BMKG menegaskan bahwa cold poll atau kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi saat air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan menciptakan massa udara padat yang jatuh ke permukaan.

Seyogianya, setiap kali terjadi hujan secara alami—tanpa campur tangan manusia–cold pool pasti terbentuk secara alami. Sehingga mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping yang berbahaya dari OMC adalah kekeliruan sains. Musababnya, OMC dengan teknik penyemaian awan (cold seeding) tidak menumbuhkan awan baru dan hanya bekerja pada awan yang sudah ada di alam.

BMKG menegaskan bahwa implementasi OMC bertujuan murni untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat dengan menambah atau mengurangi curah hujan–bukan pemicu cuaca tidak stabil.

Lebih lanjut, jika OMC berhasil mempercepat turunnya hujan secara logis akan membentuk cold pool yang identik secara fisik maupun kimiawi dengan cold pool dari hujan alami.

Dari skala energi pun, tidak bisa dibenarkan. Ditinjau dari skala energi, teknologi manusia saat ini belum mampu menciptakan massa udara dingin dalam skala besar. Melalui modifikasi cuaca, manusia hanya memicu proses alami pada awan yang sudah jenuh (seperti yang dilakukan melalui modifikasi cuaca di Indonesia), alih-alih membangun sistem pendingin atmosfer raksasa

Sementara itu, terkait narasi “memindahkan hujan ke wilayah tetangga dan berpotensi membuat banjir”, BMKG menjelaskan dua metode utama yang digunakan untuk melindungi wilayah strategis. Pertama, Jumping Process Method di mana tim OMC mendeteksi suplai awan dari laut (Laut Jawa/Samudra Hindia) menggunakan radar dan menyemainya sebelum mencapai daratan agar hujan jatuh di perairan.

Kedua, Competition Method ialah awan yang tumbuh langsung di atas daratan (in-situ), penyemaian dilakukan sejak dini untuk mengganggu pertumbuhan awan (tidak menghilangkan) agar tidak menjadi awan Cumulonimbus yang masif. Sehingga OMC dilakukan bukan untuk memindahkan hujan ke pemukiman lain.

Meskipun demikian, BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir. Pun, fakta hilangnya sekitar 800 situ di Jabodetabek sejak 1930-an menjadi faktor utama kurangnya daerah resapan dan berpotensi menjadi pemicu banjir.

Oleh karenanya, BMKG sepakat bahwa penataan lingkungan sebagai respons terhadap penanganan banjir menjadi hal paling utama yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, pada saat bersamaan secara paralel juga diperlukan upaya mengurangi curah hujan seperti OMC agar bisa diterima oleh kondisi lingkungan saat ini.

Ke depan, penataan lingkungan harus terus dilakukan dan penguatan kapasitas modifikasi cuaca juga harus ditingkatkan. Karena tantangan perubahan iklim bukanlah isapan jempol karena potensi terjadinya hujan ekstrem juga akan terus meningkat.

Pun, tidak ada kepentingan logis bagi pemerintah untuk menciptakan cuaca buruk yang merugikan ekonomi atau membahayakan warga. OMC adalah alat bantu untuk mengelola risiko cuaca di tengah keterbatasan daya tampung lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Jalan Rusak di Jakarta Ditangani Cepat, Warga Bisa Laporkan Lewat Hotline dan JAKI

Dinas Bina Marga DKI Jakarta terus memperkuat sistem pemantauan dan percepatan penanganan jalan rusak di seluruh wilayah Ibu Kota. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama di tengah meningkatnya potensi kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem.

Masyarakat kini juga semakin dimudahkan untuk melaporkan temuan jalan rusak melalui berbagai kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Selain aplikasi JAKI, warga dapat menyampaikan laporan langsung ke Posko Dinas Bina Marga melalui hotline 021-3844444 atau layanan WhatsApp.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengatakan bahwa kehadiran hotline tersebut menjadi sarana partisipasi publik dalam menjaga kondisi infrastruktur jalan.

“Keberadaan hotline ini diharapkan menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Jakarta,” ujarnya, Jumat (30/1).

Siti menyampaikan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan. Ia menyebut laporan dari warga sangat membantu percepatan penanganan di lapangan.

“Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti agar jalan rusak tidak menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengendara,” katanya.

Saat ini, Dinas Bina Marga memiliki Satpel Bina Marga di tingkat kecamatan, suku dinas, serta satgas pasukan kuning yang siaga melakukan pemantauan dan perbaikan di lapangan. Kerusakan yang ditemukan langsung ditangani untuk mencegah potensi kecelakaan.

Sebagai bagian dari mitigasi, Dinas Bina Marga juga memasang marka atau garis peringatan di titik-titik jalan rusak agar pengguna jalan lebih waspada.

Siti menjelaskan bahwa penanganan sementara dilakukan melalui penambalan darurat, sementara perbaikan permanen menggunakan aspal hotmix akan dikerjakan saat kondisi cuaca memungkinkan.

“Penanganan saat ini dilakukan secara sementara dan darurat dengan penambalan. Namun, ketika kondisi cuaca sudah mendukung, perbaikan permanen akan dilakukan menggunakan aspal hotmix agar kualitas jalan lebih baik dan lebih tahan lama,” tandasnya.

Sebagai informasi, penanganan jalan rusak atau berlubang pascahujan deras dilakukan secara menyeluruh di lima kota administrasi DKI Jakarta. Dinas Bina Marga bergerak cepat dengan pemantauan rutin dan perbaikan guna memastikan kondisi jalan tetap aman dilalui masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Pimpin Ratas, Gubernur Pramono: Percepat Normalisasi Sungai dan Perbaikan Jalan Rusak

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (29/1), membahas langkah strategis perbaikan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan sejumlah langkah strategis penanganan banjir. Fokus utama diarahkan pada normalisasi Kali Cakung Lama, pembangunan waduk atau embung di Kali Angke, serta perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Jakarta.

“Mengingat curah hujan yang diperkirakan masih tinggi, diperlukan penanganan di Kali Cakung Lama dan Kali Angke untuk mengurangi genangan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, kami menyetujui dan akan segera memulai normalisasi Kali Cakung Lama,” ujarnya.

Gubernur Pramono menjelaskan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan melakukan normalisasi Kali Cakung Lama melalui pembebasan lahan. Area yang lahannya telah dibebaskan diminta segera dibersihkan dan dibangun turap. Untuk normalisasi Kali Ciliwung, pembangunan tanggul akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan normalisasi Kali Cakung Lama menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Selain pembebasan lahan, Dinas SDA DKI Jakarta juga melakukan penguatan tanggul Kali Cakung Lama Segmen Pegangsaan Dua sepanjang 2,4 kilometer. Kegiatan ini merupakan bagian dari Jaktirta Project periode 2025–2027.

“Selanjutnya, Dinas SDA DKI Jakarta menyiapkan pengadaan tanah untuk Kali Cakung Lama Segmen Begog sepanjang sekitar 1,3 kilometer dengan lebar sungai rencana sekitar 15 meter. Ini menjadi prioritas kami dalam penanganan banjir jangka menengah,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga memaparkan rencana pembangunan Embung atau Waduk Polor di Bendung Polor pada sistem aliran Kali Angke. Embung ini berfungsi sebagai tampungan air sementara untuk mereduksi debit puncak saat hujan lebat, sehingga limpasan air tidak langsung masuk ke sistem hilir dan dapat mengurangi potensi genangan, khususnya sebelum mengalir ke Cengkareng Drain.

“Pembangunan Embung Polor akan dilaksanakan oleh PAM Jaya dan segera direalisasikan agar debit air di Kali Angke dapat ditekan dan tidak seluruhnya langsung mengalir ke hilir,” tambahnya.

Sementara itu, terkait kondisi jalan berlubang akibat genangan air atau banjir, Dinas Bina Marga DKI Jakarta segera melakukan penanganan darurat, meliputi penambalan dan perbaikan jalan rusak, disertai perawatan rutin serta pemantauan berkala. Langkah ini dipercepat karena berdampak langsung terhadap kelancaran dan keselamatan mobilitas perkotaan.

“Sejauh ini, kami melakukan pembersihan tali-tali air dari endapan lumpur, sampah, dan daun kering agar aliran air di jalan raya dapat masuk ke saluran dengan lancar. Penanganan dilakukan pada seluruh ruas jalan di wilayah Jakarta di luar jalan tol, termasuk lokasi terdampak genangan. Penanganan permanen akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca membaik,” papar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Daftar Lengkap Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Cek Lokasinya di Sini

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk mempermudah masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Layanan ini beroperasi pada Jumat dengan jam operasional yang berbeda di setiap lokasi.

Mengutip informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro, berikut daftar lokasi Samsat Keliling yang dapat dikunjungi masyarakat:

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek

  1. Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  2. Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  3. Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB).

  4. Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan Gedung Wali Kota Jakarta Selatan (09.00–14.00 WIB).

  5. Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  6. Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB).

  7. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  8. Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Komplek Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00–12.00 WIB).

  9. Ciputat: Halaman parkir Samsat Ciputat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  10. Kelapa Dua: Halaman Gtown House Gading (08.00–14.00 WIB).

  11. Kota Bekasi: Pizza Hut Kosmem Jatiasih (09.00–11.30 WIB).

  12. Kabupaten Bekasi: Halaman Kantor Pemda Kabupaten Bekasi (09.00–11.00 WIB).

  13. Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (09.00–11.00 WIB).

  14. Cinere: Halaman kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–11.30 WIB).

Syarat Membayar Pajak di Samsat Keliling

Pemohon wajib membawa beberapa dokumen, yaitu:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi

  • BPKB dan fotokopi

  • STNK dan fotokopi

Selain itu, kendaraan tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun. Layanan ini hanya menerima pembayaran PKB tahunan, sedangkan pembayaran lima tahunan atau ganti pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat.

Opsi Pembayaran PKB Lewat Aplikasi SIGNAL

Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membayar PKB secara online di 33 provinsi. Setelah pembayaran selesai, dokumen STNK akan dikirim langsung ke alamat pemohon.

Meski demikian, aplikasi SIGNAL tidak dapat digunakan oleh pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun. Pemilik kendaraan yang menunggak wajib menyelesaikan kewajibannya langsung di kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Jadwal, Syarat, dan Biaya Perpanjangan

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di sejumlah titik Jakarta pada Jumat untuk membantu warga yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan mobil keliling ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus perpanjangan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, Ditlantas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa gerai SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di beberapa lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Barat: Lobby utama LTC Glodok dan Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk melakukan perpanjangan, warga diwajibkan membawa sejumlah dokumen yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli yang masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi yang dapat diakses melalui aplikasi Simpel Pol.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bila masa berlaku SIM telah habis, pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satpas atau lokasi layanan kepolisian yang telah ditentukan.

Terkait biaya, perpanjangan SIM dikenakan tarif sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi dan tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

Layanan SIM Keliling ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Jakarta dalam menjaga legalitas berkendara sekaligus mengurangi antrean di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Cuaca Jakarta Hari Ini: BMKG Prediksi Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca bervariasi terjadi di DKI Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (30/1). Cuaca diprediksi bergerak dari berawan, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi BMKG, pada pagi hari hujan ringan diperkirakan turun di hampir seluruh wilayah Ibu Kota, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Memasuki siang hari, sebagian wilayah Jakarta berangsur cerah berawan, khususnya Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namun hujan ringan masih berpotensi mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Pada sore hari, cuaca kembali berubah menjadi berawan secara merata di seluruh wilayah Jakarta. Kondisi ini juga diperkirakan berlanjut hingga malam hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

BMKG mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 22–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 75–96 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Nevi Zuairina Dorong Pemanfaatan SEPABLOCK untuk Percepatan Huntap dalam Kunjungan Komisi VI DPR RI

Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya pemanfaatan inovasi bahan bangunan nasional seperti SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Nevi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke fasilitas produksi PT Semen Padang dan lokasi terkait program rehabilitasi pascabencana.

Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan industri nasional dalam mendukung penyediaan hunian yang cepat, aman, serta berkualitas bagi warga terdampak.

Menurut Nevi, penggunaan teknologi konstruksi modular seperti SEPABLOCK menjadi solusi strategis karena mampu memangkas waktu pembangunan tanpa mengurangi standar keamanan bangunan.

“Negara harus hadir secara cepat dan tepat bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Inovasi seperti SEPABLOCK dapat membantu mempercepat pembangunan hunian tetap, sekaligus memastikan kualitas dan ketahanannya,” ujar Nevi Zuairina.

 

Politisi PKS ini juga mengapresiasi sinergi antara DPR RI, pemerintah, BUMN, dan para pelaksana lapangan dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana.

Nevi menekankan bahwa Komisi VI akan terus mengawal agar program pembangunan huntap berjalan sesuai rencana serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Kami di Komisi VI akan memastikan program ini terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan rasa aman bagi warga. Pemulihan tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali harapan masyarakat,” tambahnya.

Selain meninjau fasilitas produksi, rangkaian kunjungan Komisi VI DPR RI juga mencakup pemantauan program hunian sementara (huntara) yang telah disalurkan kepada sebagian warga terdampak di wilayah Sumatera Barat.

Nevi menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dari transisi menuju hunian permanen yang lebih layak.

“Ke depan, Saya di Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dan inovasi industri nasional dalam proyek-proyek rehabilitasi pascabencana, sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian dan BUMN berjalan optimal demi percepatan pemulihan di kawasan terdampak,” tutup Nevi Zuairina

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Kantor Imigrasi Garut, Kemenimipas Perluas Akses Layanan Keimigrasian

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, meresmikan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Garut, Kamis (29/1). Pembentukan Kantor Imigrasi Garut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya menilai bahwa perluasan layanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut ini merupakan wujud nyata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung peningkatan pelayanan keimigrasian dan pemerataan pelayanan publik, serta diharapkan mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Peresmian dilaksanakan melalui kegiatan Tasyakuran dan Penandatanganan Serah Terima Hibah Tanah dan Bangunan. Kegiatan tersebut menandai langkah strategis Kemenimipas dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penambahan kantor imigrasi di setiap kabupaten atau kota.

Pembentukan Kanim baru ini didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Tercatat, sejak Januari 2025 hingga 27 Januari 2026, terdapat 10.077 pemohon paspor asal Kabupaten Garut di Kantor Imigrasi Tasikmalaya, serta 2.204 pemohon melalui Mall Pelayanan Publik Garut. Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Garut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut. Fokus utama kerja sama adalah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Sinergi lintas sektor yang dibangun Kemenimipas pada berbagai lini merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada Kemenimipas sebagai gedung operasional Kanim Garut. Hibah ini menjadi simbol kuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang optimal.

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan bahwa keberadaan Kantor Imigrasi di Garut sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.

“Kita semua tahu bahwa sekarang itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan semakin kuat, masyarakat tidak mau tahu, pokoknya apa yang harus kita laksanakan, harus disediakan dengan cepat dan segera dan kemarin kita melihat bahwa banyak kebutuhan masyarakat terkait dengan permohonan izin, paspor dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini bisa direalisasikan,” ucap Bupati Garut.

Keberadaan Kantor Imigrasi Garut berpotensi menyumbang manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan paspor, visa, serta dokumen keimigrasian lainnya. Selain mempermudah pelayanan, kantor imigrasi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung iklim investasi, serta memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Melalui peresmian ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News