Beranda blog Halaman 5

Bappenas Ungkap Strategi Percepat Transisi Energi Indonesia Menuju 2045

Penulis
Reta
-

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya mempercepat implementasi transisi energi Indonesia melalui penguatan proyek, pembiayaan, dan investasi yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8). Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 merupakan platform utama kerja sama energi Indonesia–Jerman yang menjembatani dialog kebijakan tingkat tinggi dengan keterlibatan dunia usaha, pemanfaatan teknologi, serta pertukaran yang berorientasi pada investasi.

“Tahap berikutnya dari transisi energi Indonesia harus berfokus pada implementasi. Setiap kebijakan energi utama harus memiliki jalur proyek yang jelas. Setiap jalur proyek harus memiliki jalur pembiayaan. Dan setiap investasi harus berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan nasional kita,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.

Indonesia dan Jerman telah membangun kerja sama jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam agenda transisi energi. Kerja sama tersebut telah berkontribusi pada penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberian bantuan teknis, serta pengembangan dialog antarpemangku kepentingan untuk mendukung agenda transisi energi Indonesia.

Ke depan, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kerja sama Indonesia–Jerman agar semakin berorientasi pada investasi dan implementasi proyek. “Kerja sama generasi berikutnya antara Indonesia dan Jerman harus bergerak dari pengetahuan menuju investasi, dari studi menuju proyek, serta dari dialog kebijakan menuju implementasi di lapangan,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Sejalan dengan hal tersebut, Federal Minister for Economic Cooperation and Development Jerman Reem Alabali Radovan menyampaikan komitmen Pemerintah Jerman untuk terus mendukung pengembangan investasi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut diharapkan semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Jerman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.

Menteri Rachmat Pambudy juga mengajak Indonesia dan Jerman untuk terus memperkuat kerja sama dalam mendorong pertumbuhan bersama dan mewujudkan dunia yang lebih hijau sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. “Transisi energi tidak hanya menjadi bagian dari upaya menurunkan emisi, tetapi juga dapat menjadi mesin baru industrialisasi, memperkuat ketahanan energi, menciptakan peluang ekonomi baru di seluruh penjuru Indonesia, serta mendukung transformasi Indonesia menuju 2045 yang lebih cepat, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MBG Menjangkau 62,6 Juta Penerima, Pemerintah Percepat SPPG 3T di NTT

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dalam rangka penataan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG saat ini telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat, didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi serta 134.881 pemasok lokal yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya.

Menko Pangan menegaskan bahwa percepatan SPPG 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup wilayah prioritas, termasuk NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua. “Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Menko Pangan.

Pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang difokuskan antara lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi siap operasional.

Percepatan aktivasi SPPG 3T di NTT menjadi perhatian karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen. Sejumlah kabupaten, termasuk Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Salah satu SPPG 3T yang siap operasional adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka yang direncanakan akan melayani dibawah 1.000 penerima manfaat.

Menko Pangan juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dan tidak mengurangi menu maupun kandungan gizi yang menjadi ketentuan program.

“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegas Zulkifli Hasan.

Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus mendorong penyelesaian kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Terjunkan Tim Teknis, Petakan Dampak Gempa M7,7 di Flores NTT

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya data lapangan yang akurat untuk menentukan langkah pemulihan wilayah terdampak. Sementara itu, tim BMKG menerjunkan personel ke lapangan untuk memverifikasi data makroseismik, mikroseismik, hingga memetakan dampak tsunami.

“Kami bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Kemendagri, serta unsur Forkopimda demi memastikan keselamatan warga dan menyajikan data faktual yang komprehensif,” kata Faisal, Sabtu (22/8).

Lebih lanjut, tim menjalankan survei makroseismik untuk memverifikasi, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan tingkat guncangan serta dampak kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Sementara itu, tim menerapkan survei mikroseismik dan mengukur karakteristik tanah—termasuk menggunakan metode mikrotremor dan MASW—guna memperoleh informasi mengenai kondisi tanah serta struktur bawah permukaan yang memengaruhi respons wilayah terhadap guncangan gempa bumi.

Sementara survei tsunami dilakukan untuk memperoleh informasi lapangan terkait kondisi pesisir dan melakukan verifikasi terhadap dampak perubahan muka air laut setelah kejadian gempabumi.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensi, dan Tanda Waktu, Teguh Rahayu, menjelaskan survei lapangan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, serta wilayah lain di sekitar Flores, Data pemetaan menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah rumah masyarakat, fasilitas public, dan bangunan lainnya.

Ayu menggarisbawahi bahwa temuan tersebut masih merupakan observasi sementara. Tim BMKG terus memverifikasi dan mengumpulkan data untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi tingkat guncangan, karakteristik kondisi tanah, serta pola kerusakan yang terjadi.

“Instansi atau tenaga teknis yang memiliki kewenangan di bidang struktur bangunan tetap harus memeriksa keamanan struktur bangunan secara lebih detail,” jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Geofisika, Nelly Florida Riama menjelaskan selain melaksanakan survei teknis, BMKG juga aktif mengoordinasikan dan mensosialisasikan informasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat. BMKG telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, dan Nagekeo.

“BMKG juga mendampingi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan BPBD setempat dalam peninjauan lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kegempaan terkini, sekaligus memperkuat upaya terpadu dalam penanganan pascabencana,” ujar Nelly.

Sampai saat ini, Tim Survei masih melakukan pengukuran di lokasi. Tim akan menganalisis seluruh hasil survei secara komprehensif dan menyusunnya menjadi kajian teknis pascagempa bumi. BMKG mengharapkan hasil tersebut dapat mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani pascabencana, merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memperkuat upaya mitigasi dan pengurangan risiko gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada, serta menjauhi bangunan yang rusak atau retak signifikan sebelum pihak berwenang menyatakan kondisi aman. BMKG akan terus memantau aktivitas kegempaan secara intensif, menyampaikan perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG, serta mengoordinasikan langkah penanganan bersama BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan Sudan Perkuat Kerja Sama Pengawasan Obat, Ini Fokusnya

Penulis
Reta
-

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menerima audiensi Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali, Rabu (19/8/2026). Audiensi didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda K. Wardhani dan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Mimin Jiwo Winanti.

Kunjungan ini membahas tindak lanjut kerja sama yang telah disepakati melalui memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dengan National Medicines and Poisons Board (NMPB) Sudan pada 3 Juli 2025 lalu. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BPOM RI dan Duta Besar Sudan untuk Indonesia atas nama NMPB, yang mencakup kerja sama di bidang pengawasan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

“BPOM telah meraih status WHO-Listed Authority (WLA) pada 16 Desember 2025 yang mencerminkan sistem regulasi BPOM sesuai dengan standar internasional dan sejajar dengan otoritas regulator negara-negara maju di dunia. BPOM akan mengupayakan untuk peningkatan kapasitas regulator farmasi serta dukungan terhadap penguatan kapasitas laboratorium sesuai kebutuhan Sudan,” ungkap Taruna Ikrar.

Pemerintah Indonesia dan Sudan telah memiliki kerja sama yang baik, termasuk di antaranya ekspor produk vaksin dan obat keluarga berencana (KB) dari Indonesia ke Sudan. BPOM berharap kerja sama melalui MoU ini terus berkembang dan diwujudkan dalam kegiatan konkret yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Kami atas nama pribadi dan perwakilan Pemerintah Sudan di Indonesia berterima kasih atas kerja sama serta kinerja yang terjalin dengan BPOM. Saya berharap silaturahmi tetap terjalin antara kedua pemerintah dan menjadi mitra dalam knowledge-sharing serta penguatan kapasitas regulator Sudan,” ucap Yassir.

BPOM berkomitmen siap menjadi mitra strategis Sudan dalam pengembangan sektor farmasi. Kerja sama ini juga sejalan dengan semangat Kerja Sama Selatan-Selatan dan mencerminkan solidaritas Indonesia terhadap sesama negara berkembang. “Sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, saya berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Sudan akan senantiasa terpelihara dan semakin erat,” tukas Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Desa Makin Mandiri, Kemenko PM Gandeng UNWAHAS Bangun Model Pemberdayaan Berbasis Data

Penulis
Reta
-

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) memperkuat kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah. Kolaborasi tersebut dibangun melalui Simposium Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa Tengah yang digelar di Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWAHAS, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris yang disampaikan melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kemenko PM Amin Mudzakkir  menekankan pentingnya kolaborasi yang menghasilkan kerja nyata di lapangan.

 

“Komitmen sebesar apa pun hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi pendampingan yang memahami karakter wilayah, basis ekonomi, akses layanan, dan kapasitas kelembagaan masyarakat setempat,” ucapnya.

 

Karena itu, kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi atau kegiatan seremonial. Kolaborasi perlu diarahkan pada model pemberdayaan yang konkret, berbasis bukti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi harus menghasilkan model pemberdayaan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berhenti pada kegiatan seremonial,” kata Haris.

 

Pendekatan tersebut penting karena pemberdayaan masyarakat desa tidak sekadar menempatkan masyarakat sebagai penerima program. Masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki aset, pengetahuan lokal, kelembagaan, serta jaringan sosial yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan.

 

Kondisi Jawa Tengah menunjukkan pentingnya pendekatan tersebut. BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, turun dari 9,39 persen atau sekitar 3,34 juta orang pada September 2025. Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan mencapai Rp596.676 per kapita per bulan.

 

Namun, angka kemiskinan antardaerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar. Data BPS 2025 mencatat persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran sekitar 3,80 persen hingga 14,15 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan karakter wilayah, basis ekonomi lokal, akses layanan, dan kapasitas kelembagaan masyarakat.

 

Dalam konteks tersebut, Kemenko PM mendorong agar kebijakan pemberdayaan semakin berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data mikro pemerintah menjadi penting untuk memastikan intervensi dapat diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang membutuhkan, termasuk dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mendukung pendekatan tersebut. Melalui penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, KKN, inovasi, dan pengembangan teknologi tepat guna, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dan masyarakat mengidentifikasi persoalan, memetakan potensi desa, memperkuat kelembagaan, hingga mengembangkan ekonomi lokal.

 

Karena itu, Kemenko PM mendorong agar perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya. Pengetahuan akademik perlu dihubungkan dengan kebutuhan konkret di lapangan agar menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak berkelanjutan.

 

Simposium tersebut juga menjadi momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret antara Kemenko PM dan UNWAHAS. Kedua pihak menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai pernyataan minat dan kesediaan untuk menjajaki serta mengembangkan kerja sama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

 

Melalui LoI tersebut, kolaborasi diarahkan untuk menemukan calon model atau lokus pemberdayaan yang konkret, dengan pembagian peran dan indikator hasil yang jelas. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang diharapkan turut memastikan gagasan yang lahir dari ruang akademik dapat terhubung dengan kebutuhan dan konteks pembangunan di daerah.

 

Simposium ini diharapkan menjadi awal dari jejaring kerja sama yang lebih luas antara pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan menggabungkan kekuatan kebijakan, pengetahuan, data, dan pengalaman lapangan, pemberdayaan masyarakat desa diharapkan tidak hanya menghasilkan program, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Fun Walk PANRB Fest 2026: BKN, LAN dan ANRI Perkuat Sinergi Lewat Olahraga dan Aksi Sosial

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama jajaran menghadiri kegiatan Fun Walk PANRB Fest 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (23/08/2026) di Halaman Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema “Satu Langkah, Satu Kebaikan” tersebut merupakan bagian dari puncak rangkaian peringatan Hari Jadi ke-67 Kementerian PANRB dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) beserta jajaran dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajaran. Kehadiran pimpinan dan jajaran lintas instansi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membangun kebersamaan antarlembaga. Bagi BKN, kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antarlembaga pemerintah dalam menjalankan peran masing-masing bagi masyarakat dan negara.

Tidak sekadar aktivitas olahraga bersama, Fun Walk PANRB Fest 2026 juga membawa pesan kepedulian sosial dan lingkungan. Sepanjang rute, peserta diajak melakukan plogging dengan memungut sampah serta berbagi makanan dan minuman kepada petugas kebersihan yang ditemui di lapangan. Rangkaian aktivitas tersebut menjadi wujud nyata dari semangat “Satu Langkah, Satu Kebaikan” yang menggabungkan pola hidup sehat dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Melalui partisipasi dalam Fun Walk PANRB Fest 2026, BKN bersama LAN dan ANRI turut memperkuat semangat kebersamaan lintas instansi sekaligus mendorong budaya hidup sehat, kepedulian sosial, dan lingkungan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa membangun birokrasi tidak hanya membutuhkan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga nilai kebersamaan dan kepedulian yang diwujudkan melalui langkah-langkah sederhana yang memberikan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertemuan 2+2 Indonesia–Tiongkok: Perkuat Pertahanan, Lawan Kejahatan Siber, Jaga Stabilitas Kawasan

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Pertemuan 2+2 ke-2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Delegasi RRT dipimpin Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi bersama Menteri Pertahanan RRT Laksamana Dong Jun. Pertemuan membahas penguatan kemitraan strategis kedua negara di bidang politik, keamanan, pertahanan, penegakan hukum, serta perkembangan isu regional dan internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Dialog 2+2 merupakan mekanisme penting dalam mengembangkan Comprehensive Strategic Partnership Indonesia–RRT. Komunikasi yang erat antara bidang luar negeri dan pertahanan menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, serta berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Menhan juga menekankan pentingnya hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Hubungan yang telah terjalin lama antara kedua negara juga menjadi modal penting dalam mengembangkan hubungan personal maupun institusional demi kepentingan nasional.

Di bidang pertahanan, Indonesia dan RRT sepakat meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara Kementerian Pertahanan kedua negara maupun antara TNI dan People’s Liberation Army (PLA), termasuk melalui penyelenggaraan pertemuan secara rutin. Mekanisme yang telah tersedia, seperti Joint Operation and Exercise Staff Meeting, akan terus dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengevaluasi kerja sama militer. Kerja sama latihan, pendidikan, dan pertukaran personel juga akan dikembangkan, termasuk melalui Latihan Bersama Heping Garuda. Di bidang peralatan dan industri pertahanan, Indonesia menekankan pentingnya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama juga diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan nontradisional, antara lain terorisme, perdagangan manusia, penipuan daring, dan kejahatan siber melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan dialog teknis, dengan tetap menghormati hukum nasional, kedaulatan, serta kewenangan masing-masing negara.

Dalam membahas dinamika kawasan, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga Laut China Selatan sebagai kawasan perdamaian dan kerja sama (sea of peace and cooperation). Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) dalam kerangka ASEAN–Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama ASEAN–Tiongkok dan pentingnya menjaga stabilitas hubungan antarkekuatan besar. Indonesia menekankan bahwa penguatan integrasi ekonomi regional dapat turut menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

Terkait isu global, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah, termasuk situasi di Palestina. Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta pentingnya upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara (two-state solution).

Pertemuan 2+2 ke-2 Indonesia–RRT menegaskan arah diplomasi pertahanan Indonesia yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kerja sama pertahanan dengan RRT, sebagaimana dengan negara-negara sahabat lainnya, dikembangkan atas dasar kepentingan nasional, kesetaraan, saling menghormati, dan tidak ditujukan terhadap pihak mana pun.

Menhan Sjafrie berharap berbagai pemahaman dan hasil pertemuan dapat segera diterjemahkan menjadi kerja sama yang semakin konkret, berorientasi pada hasil, dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara serta berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan, Tak Cuma Kejar Ekonomi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis, serta manfaat pembangunan bagi lintas generasi. Perubahan cara pandang tersebut dinilai penting untuk mencegah benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, masyarakat adat, dan kelestarian alam.

Menurut Bima, kepala daerah perlu memiliki cara pandang yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada popularitas, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun regulasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan warisan budaya, kekayaan alam, dan hukum adat yang berkembang di daerah. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu wilayah.

“Tantangan kita bagaimana setiap perencanaan ini melibatkan secara bermakna dan kita mendengar dari tokoh-tokoh adat, seperti apa, dari para pejuang ekologis yang sudah lama,” ujar Bima saat memberikan sambutan pada kegiatan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Bima mendorong perubahan paradigma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah. Salah satunya melalui percepatan pengakuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). Ia menilai, masih terdapat daerah yang telah memiliki Perda terkait masyarakat adat, tetapi belum menerapkannya. Sementara itu, sebagian daerah lainnya bahkan belum memiliki regulasi tersebut.

Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, Bima menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip keseimbangan ekologis ke dalam tata ruang. Menurutnya, tata ruang tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan harus menjadi dasar dalam keseluruhan desain pembangunan daerah.

“Semua desain-desain perencanaan yang didasarkan pada tata ruang juga bernafaskan kepedulian pada keseimbangan ekologis. Tidak saja di daerah-daerah tertentu yang dominan unsur hukum adatnya, tetapi di semua daerah,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Bima menjelaskan bahwa cara pandang terhadap masyarakat adat juga terus berkembang. Masyarakat adat yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai objek pembangunan, kemudian berkembang sebagai kelompok yang perlu dilindungi. Cara pandang tersebut selanjutnya bergeser dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak (right holders), hingga kini sebagai penjaga utama alam (custodian atau steward of nature).

“Tidak hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek tetapi sebagai subjek. Tidak hanya berkutat pada regulasi, tetapi juga berkolaborasi dan ber-co-creation,” tandasnya.

Menurut Bima, pendekatan co-creation menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam proses pembangunan, mulai dari merancang, memikirkan, melaksanakan, hingga mengawal kebijakan secara bersama-sama. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat tidak sekadar menjadi pihak yang diakomodasi, tetapi turut menentukan arah pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada para pejuang dan aktivis lingkungan yang selama ini berkontribusi dalam menjaga alam. Ia menilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan para aktivis lingkungan dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan pemangku kebijakan.

“Kami mengharap teman-teman WALHI bisa menjadi bridging, jembatan antara masyarakat adat, jembatan antara local wisdom kepada pemangku kebijakan yang ada,” ujarnya.

Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para pejuang lingkungan untuk mendorong pembangunan yang menjaga keseimbangan sekaligus mewujudkan keadilan ekologis.

“Kementerian Dalam Negeri selalu siap untuk berkolaborasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PPIU Nakal Jadi Sorotan, Kemenhaj Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan dan memperketat pengawasan operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Langkah strategis ini diambil menyusul masih ditemukannya permasalahan penelantaran, kegagalan keberangkatan maupun kepulangan jemaah, hingga indikasi penipuan oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) tak berizin maupun oknum pengepul.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah pada Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Akhmad Fauzin, menegaskan bahwa penegakan kepatuhan regulasi menjadi prioritas mutlak demi melindungi masyarakat dan menjaga marwah ibadah umrah.

“Umrah bukan sekadar bisnis perjalanan, melainkan ibadah, layanan publik, dan ekosistem ekonomi yang wajib berjalan dalam satu tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah dan PPIU harus berlandaskan kepatuhan hukum dan pelindungan jemaah,” ujar Fauzin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Untuk mengatur hal tersebut, Fauzin mengatakan pihaknya telah menetapkan sejumlah arahan progresif bagi jajaran Kanwil dan PPIU di seluruh Indonesia, antara lain:

  1. Ketaatan Regulasi Mutlak: PPIU wajib berizin resmi, terakreditasi, dan memenuhi standar layanan minimum. Praktik pinjam izin, promosi paket fiktif, iklan menyesatkan, dan akad yang tidak transparan dilarang keras serta akan ditindak dengan sanksi tegas.
  2. Layanan Realistis dan Kepastian Keberangkatan: Seluruh biro perjalanan atau PPIU dilarang melakukan perang harga yang berpotensi menurunkan mutu layanan. Paket yang dijual wajib realistis dengan kepastian visa, tiket penerbangan pergi-pulang (PP), akomodasi hotel, konsumsi, transportasi, serta layanan syarikah di Arab Saudi yang telah terkonfirmasi.
  3. Standardisasi Sumber Daya: Memperkuat kompetensi tour leader, petugas handling, dan pembimbing ibadah, termasuk memastikan legalitas izin kerja dari otoritas Arab Saudi.
  4. Pengamanan Transaksi Finansial: Mengimbau pemanfaatan skema Escrow Account (rekening penampung bersama) atau E-Wallet untuk mencegah penyalahgunaan dana calon jemaah sebelum jadwal keberangkatan.

Selain itu, Fauzin juga menekankan adanya penguatan kanal aduan dan literasi publik di level provinsi dan kabupaten/kota.

“Agar Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Kemenhaj kabupaten/kota dapat mengoptimalkan sistem pengaduan yang cepat dan tanggap serta menggencarkan edukasi berkala agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran umrah ilegal,” pungkas Fauzin.

Kemenhaj mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kehati-hatian, bersikap kritis terhadap setiap penawaran yang mencurigakan, serta proaktif melapor apabila menemukan indikasi kejanggalan di lapangan. Kemenhaj pun menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran demi menjamin keamanan, kekhusyukan, dan keselamatan jemaah selama beribadah di Tanah Suci.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas, Mendagri Tito Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera

Penulis
Reta
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau progres penanganan. Tito mengimbau kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) bergerak melaksanakan program yang telah direncanakan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera.

Penegasan itu disampaikan Tito dalam Rapat Internal terkait Update Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam rapat tersebut, Tito mengevaluasi perkembangan penyaluran anggaran rehab-rekon sekaligus mendorong percepatan pencairan anggaran bagi sejumlah K/L yang masih dalam proses.

Tito menyebut sejumlah K/L telah menerima anggaran dan mulai bergerak. K/L tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur bahwa Menteri PU sudah turun anggarannya,” ujar Tito.

Selain infrastruktur, Tito menyoroti kebutuhan pemulihan sekolah, lahan pertanian, bantuan sosial, tambak dan usaha perikanan, madrasah, pesantren, serta rumah ibadah. Ia juga meminta perhatian terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak terdampak karena rusaknya warung atau unit usahanya.

Untuk anggaran yang telah tersedia, Tito meminta jajaran Satgas memastikan pelaksanaan programnya tidak ditunda. Sementara untuk anggaran yang masih berproses, ia meminta pihak terkait agar mengoordinasikannya dengan Kementerian Keuangan sehingga dapat segera disalurkan.

Tito juga meminta Satgas melakukan pemantauan langsung ke daerah secara berkala. Selain mengecek pekerjaan rehab-rekon, ia meminta Satgas mengidentifikasi persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang belum masuk dalam program awal.

Menurutnya, pemantauan juga perlu dilakukan terhadap realisasi tambahan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya.

Tito menegaskan, percepatan rehab-rekon harus terus dikawal, baik pada tingkat K/L maupun Pemda. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...456...4,855Halaman 5 dari 4,855