Beranda blog Halaman 6

ICAPPS 2026 di IKN: Delegasi Asia Pasifik Bahas Masa Depan Kota Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyambut kunjungan Delegasi International Conference on Asia Pacific Planning Societies (ICAPPS) 2026 pada Jumat siang (21/08/2026) di Kantor Balai Kota Otorita IKN. Kunjungan ini menjadi rangkaian agenda Panel Expert Discussion yang digelar pada malam hari di Multifunction Hall Kantor Bersama Kemenko 3.

Kunjungan yang menghadirkan 28 delegasi ICAPPS 2026 dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik ini menjadi momentum melihat langsung progres pembangunan Kawasan Nusantara, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan. Basuki menyampaikan bahwa kehadiran para delegasi diharapkan dapat memberi pemahaman lebih utuh mengenai visi besar yang melandasi pembangunan IKN.

“Kami berharap kunjungan ini tidak hanya memberi kesempatan untuk melihat kemajuan pembangunan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang visi, prinsip, dan aspirasi di balik pembangunan ini. Sekali lagi, saya sampaikan selamat datang di Nusantara,” ujar Basuki.

Agenda Panel Expert Discussion tersebut turut membahas pengalaman perencanaan kota dari sejumlah negara, mulai dari Tokyo Metropolitan Area, Kota Sejong, hingga praktik perencanaan kota di Taiwan. Forum ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan perencanaan dan perancangan IKN sebagai kota yang dikembangkan dengan prinsip forest city, sponge city, dan smart city.

Salah satu pemapar sekaligus delegasi ICAPPS 2026, Kwan Ok Lee, menyampaikan bahwa kunjungan ke Nusantara memberi kesempatan untuk melihat langsung bagaimana konsep perencanaan kota diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Rencana dan konsep ada di atas kertas, tapi bagaimana melakukannya adalah cerita yang berbeda. Karena kita benar-benar membutuhkan pendanaan dan komponen praktis untuk melakukan rencana. Saya pikir yang paling penting adalah kepemimpinan dan bagaimana mengembangkan visi ambisius ini,” ujar Kwan Ok Lee.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan penggagas desain kawasan Nusantara, pendiri Urban+, sekaligus pemenang sayembara desain Ibu Kota Nusantara tahun 2019, Sibarani Sofian. Bagi Sibarani, rancangan Nusantara merupakan terobosan yang berangkat dari gagasan kota hijau, berkelanjutan, cerdas, dan transformatif.

“Kita harus percaya diri bahwa produk yang sudah kita buat dan kita rancang ini sebetulnya adalah suatu terobosan. Dan sesuatu hal yang baik dan bagus untuk menjadi contoh untuk kota-kota yang lain, karena kita berusaha melakukan kota yang sangat hijau, sangat sustainable, smart, dan juga transformatif. Jadi, untuk teman-teman yang mendengar atau terlibat atau pengen tahu, cari tahu lebih banyak, kalau perlu datang ke sini. Karena seeing is believing,” ujar Sibarani.

Otorita IKN berharap kunjungan dan diskusi bersama delegasi ICAPPS 2026 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Otorita IKN juga terus membuka ruang kolaborasi ke depan, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran gagasan, peluang dunia usaha, hingga kerja sama lintas disiplin dalam pembangunan Nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Uruguai Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan dan Peternakan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi Uruguai yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Uruguai Valeria Csukasi bersama Wakil Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan Uruguai Matías Carámbula, Duta Besar Uruguai untuk Indonesia Cristina González serta perwakilan dari Institut Daging Nasional (INAC) dan Institut Susu Nasional (INALE) Uruguai, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (21/08).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peningkatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan. Melalui penguatan kerjasama tersebut, kedua negara berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang saling menguntungkan, sekaligus menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat memperkokoh hubungan kedua pihak.

Nilai perdagangan Indonesia dan Uruguai pada 2025 mencapai sekitar USD112,5 juta, atau meningkat hingga 70,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi investasi langsung (FDI) Uruguai di Indonesia pada kuartal pertama dan kedua 2026 tercatat mencapai sekitar USD606 ribu. Kedua negara sepakat untuk terus mendorong percepatan proses menuju perundingan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM-CEPA) untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

Indonesia dan Uruguai juga sepakat memperkuat kerja sama dalam konteks regional dan multilateral, termasuk dukungan Uruguai terhadap proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta penguatan kerja sama di lingkup OECD, mengingat Uruguai merupakan partner country OECD.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama di sektor pertanian dan peternakan, Uruguai menyampaikan ketertarikan untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi peternak Indonesia. Langkah kolaboratif ini didukung oleh reputasi Uruguai sebagai salah satu produsen dan eksportir daging sapi dan produk susu utama di Amerika Latin.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pertemuan ini merefleksikan komitmen kuat kedua negara untuk memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, khususnya di tengah ancaman ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang kian meningkat.

“Indonesia dan Uruguai memiliki potensi besar untuk semakin memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, serta kolaborasi konkret di sektor peternakan. Kami optimistis kerja sama ini akan membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Uruguai untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin selama 60 tahun dan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih luas ke depan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sekaligus Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Ekosistem Ekspor, Kemendag dan MNC University Kolaborasi Kembangkan Talenta Desain

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan talenta muda yang memiliki kompetensi desain dan memahami kebutuhan industri berorientasi ekspor. Penguatan ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag dan Universitas Media Nusantara Citra (MNC University) tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pengembangan Ekspor Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat, (21/8).

Penandatanganan dilakukan Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag Ari Satria yang mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi. Sementara itu, MNC University diwakili Direktur Kemitraan dan Kantor Urusan Internasional Fenny Yutika Seli yang bertindak atas nama Rektor MNC University Dendi Pratama.

Dirjen Puntodewi menyampaikan, kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya Kementerian Perdagangan memperkuat ekosistem pengembangan ekspor nasional. Menurutnya, penguatan kompetensi desain perlu dilakukan sejak di bangku kuliah agar talenta muda memiliki pemahaman terhadap kebutuhan industri dan pasar global.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi Kemendag untuk menyiapkan talenta muda yang memahami desain dan kebutuhan pasar ekspor sejak dini. Melalui kerja sama tridharma ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman langsung, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pengembangan desain produk dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia agar semakin berdaya saing di pasar global,” ujar Puntodewi dalam kesempatan terpisah.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama juga mencakup program magang, seminar, kuliah umum, kuliah tamu, lokakarya, dan promosi bersama.

Direktur Ari mengatakan, walah satu bentuk implementasi kerja sama ini adalah program magang di Indonesia Design Development Center (IDDC). Melalui program magang di IDDC, mahasiswa MNC University akan terlibat langsung dalam proses pengembangan desain produk, mulai dari riset hingga strategi promosi ke pasar internasional.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan untuk menghadapi tantangan nyata di industri desain yang berorientasi ekspor,” kata Ari.

Ari berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat hubungan pemerintah, dunia akademik, dan industri. Kerja sama ini sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang memahami kebutuhan desain dan pasar global.

Di lain pihak, Direktur Fenny menilai kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri, khususnya dalam pengembangan desain dan ekonomi kreatif.

“Kami berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan melalui berbagai program yang memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi mahasiswa maupun sivitas akademika, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Fenny.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus ISPA Meningkat, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Balita dan Lansia

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Menurutnya, perlindungan ekstra perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama balita, anak-anak, dan lanjut usia (lansia).

 

Netty menilai peningkatan kasus ISPA tidak dapat ditangani hanya ketika masyarakat telah jatuh sakit. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir dengan memperhatikan berbagai faktor pemicu, mulai dari kondisi lingkungan, perubahan cuaca, mobilitas masyarakat, hingga kualitas udara.

 

“Ketika kasus ISPA meningkat, kita tidak cukup hanya meminta masyarakat berobat. Faktor lingkungan dan kualitas udara juga harus menjadi perhatian. Perlindungan kesehatan masyarakat membutuhkan pendekatan dari hulu sampai hilir,” tegas Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/8/2026).

 

Politisi Fraksi PKS itu juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas, agar mampu melakukan deteksi dini dan penanganan ISPA secara cepat. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai gejala dan tanda bahaya ISPA, khususnya pada balita, perlu terus digencarkan.

 

“Jangan anggap semua batuk dan sesak sebagai keluhan ringan. Pada anak, ISPA dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Orang tua perlu mengetahui tanda bahayanya dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika kondisi memburuk,” imbau legislator daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.

 

Menurut Netty, upaya pencegahan di tingkat masyarakat harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola lingkungan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian sumber polusi, terutama di kawasan dengan kepadatan kendaraan dan aktivitas industri yang tinggi, perlu menjadi prioritas.

 

Selain kebijakan pengendalian polusi, ia menilai langkah preventif di tingkat keluarga juga penting, antara lain melalui penggunaan masker saat kualitas udara buruk, pengendalian paparan asap rokok, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.

 

“Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pemantauan kualitas udara serta mendorong pengendalian sumber polusi, terutama di kawasan dengan kepadatan kendaraan dan aktivitas industri tinggi,” terangnya.

 

Netty menegaskan, upaya menjaga kesehatan pernapasan masyarakat membutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor lingkungan, dunia usaha, satuan pendidikan, hingga keluarga.

 

Ia berharap peningkatan kasus ISPA menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan kesehatan nasional, sehingga kebijakan kesehatan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika masyarakat telah sakit, tetapi juga mencegah munculnya penyakit sejak dini.

 

“Yang kita inginkan bukan sekadar menangani pasien ISPA sebanyak-banyaknya, tetapi mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang optimal,” pungkas Netty.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

954 Ton Logistik Disalurkan ke NTT, BNPB Kerahkan Ojek Tembus Lokasi Sulit

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencukupi. Tantangan penanganan bencana, menurutnya, lebih terletak pada percepatan distribusi bantuan agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.

 

Marwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan stok bantuan di sejumlah titik, termasuk Labuan Bajo dan lokasi-lokasi pengungsian di beberapa kabupaten. Selain itu, masih tersedia bantuan yang berada di Halim untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

 

“Dari sisi kebutuhan masyarakat, stoknya sudah memadai, selain yang ada di lokasi, baik Labuan Bajo maupun di titik-titik beberapa pengungsian, beberapa kabupaten ini, sudah memadai. Tinggal bagaimana memaksimalkan distribusi,” kata Marwan saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8/2026).

 

Menurut Marwan, kondisi geografis NTT menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari pemerintah mengoptimalkan berbagai cara untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terbatas.

 

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses distribusi bantuan, termasuk memanfaatkan kendaraan roda dua untuk mengantarkan logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan berukuran besar.

 

“Kami dapat juga penjelasan tadi bahwa lokasi yang sulit dijangkau ini, pemerintah sudah mengambil langkah melibatkan masyarakat. Bahkan diantar lewat sepeda motor, melibatkan masyarakat, bukan saja pemerintah,” tutur legislator Fraksi PKB tersebut.

 

Marwan berharap optimalisasi distribusi tersebut dapat mempercepat penanganan masyarakat terdampak sehingga masa tanggap darurat dapat segera dilalui. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memasuki tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

 

“Mudah-mudahan dengan sigapnya pemerintah yang dikoordinasikan oleh Pak Kepala BNPB ini, mudah-mudahan masyarakat tertangani dengan baik dan segera pulih,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, tantangan distribusi bantuan di NTT antara lain disebabkan lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai titik. Kondisi geografis tersebut membuat penyaluran bantuan membutuhkan waktu, meski pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara bertahap.

 

“Tetapi kami secara perlahan, secara menyeluruh, secara bertahap, ini kami layani untuk kebutuhan logistik,” jelas Suharyanto.

 

Untuk memperluas jangkauan distribusi, BNPB mengerahkan berbagai moda transportasi, termasuk kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilalui kendaraan besar. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang masih mengungsi secara mandiri karena khawatir kembali ke rumah tetap memperoleh kebutuhan logistik.

 

“Di samping jalur udara, kami juga mengerahkan sepeda motor. Ojek-ojek ini mengambil logistik di posko, kemudian kami libatkan untuk masuk ke lokasi-lokasi terdampak, supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi secara mandiri karena takut pulang ke rumahnya,” pungkasnya.

 

BNPB mencatat hingga saat ini telah menyalurkan 954 ton logistik. Sebanyak 651,4 ton di antaranya didistribusikan dari Labuan Bajo ke sejumlah lokasi terdampak, sementara lebih dari 300 ton lainnya disalurkan melalui Maumere.

 

Suharyanto menegaskan distribusi logistik akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, terutama di tengah kondisi wilayah yang tersebar dan masih terdapat sejumlah lokasi dengan akses terbatas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR Desak BPJS Kesehatan Bebaskan Korban Gempa NTT dari Hambatan Administrasi

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendesak BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan jaminan pelayanan medis serta keamanan pangan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Menurut Putih, dalam kondisi darurat bencana, pelayanan kesehatan bagi korban harus berjalan cepat dan tidak boleh terkendala persoalan administratif. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, Jumat (21/8/2026).

 

“BPJS Kesehatan harus membuka saluran pengaduan untuk mempercepat pelayanan kepada para korban gempa agar penanganan medis tidak tertunda, apalagi sampai menghambat pelayanan karena masalah tunggakan kepesertaan JKN di tengah kondisi darurat,” tegas Putih.

 

Lebih lanjut, Pimpinan Komisi IX DPR RI itu mengingatkan agar pelayanan medis rutin bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan tetap terjamin. Ia meminta BPJS Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan di posko pengungsian maupun rumah sakit lapangan guna memastikan kebutuhan layanan kesehatan korban bencana dapat terpenuhi.

 

Di sisi lain, Putih mendorong penguatan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan dan obat-obatan yang masuk ke wilayah terdampak bencana. Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh mengurangi standar keamanan dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat.

 

“Kami menaruh perhatian agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM untuk mengawal dan mengawasi secara ketat kualitas bantuan yang masuk, baik itu produk pangan maupun obat-obatan,” ujarnya.

 

Terkait bantuan logistik, Putih juga meminta BPOM memantau titik-titik dapur umum yang melayani kebutuhan para pengungsi. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengolahan makanan tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

 

“Kondisi darurat tidak boleh membuat higienitas dapur umum terganggu, karena hal tersebut bisa berdampak langsung pada penurunan kualitas kesehatan para pengungsi dan korban bencana lainnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

AI Ubah Cara Generasi Muda Cari Informasi, DPR Dorong Perpustakaan Perkuat Literasi

Penulis
Reta
-

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dinilai menghadirkan tantangan baru bagi budaya literasi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, perpustakaan perlu memperkuat perannya agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara instan, tetapi juga memiliki kemampuan membaca, memahami, menelusuri sumber informasi, dan berpikir kritis.

 

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarif Muhammad dan Ruby Chairani Syiffadia dalam Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (20/8/2026). Keduanya memandang perubahan pola masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial dan AI perlu diikuti dengan penguatan fungsi perpustakaan sebagai ruang pembelajaran.

 

Habib menyampaikan, tantangan literasi saat ini tidak lagi sebatas persoalan klasik seperti rendahnya budaya membaca, distribusi buku yang belum merata, maupun keterbatasan anggaran. Menurutnya, perkembangan AI telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin terbiasa mendapatkan jawaban secara instan.

 

“Tantangan literasi kita saat ini bukan hanya sebatas tantangan klasik saja. Di era digital hari ini, literasi menghadapi disrupsi fundamental yang sangat bergantung kepada AI. Salah satu yang kita lihat setelah melakukan diskusi dengan beberapa mahasiswa, ialah mulai matinya budaya berpikir yang kritis,” ujar Habib.

 

Menurutnya, masyarakat kini cenderung tidak lagi menelusuri sumber utama ketika memperoleh informasi, melainkan langsung mengandalkan jawaban dari generate sistem AI. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program literasi agar masyarakat tidak berhenti pada kemampuan mendapatkan informasi cepat, tetapi juga mampu memahami latar belakang serta menganalisis informasi yang diperoleh.

 

Habib menilai perpustakaan bersama pemerintah daerah perlu merekonstruksi program literasi agar kemampuan berpikir kritis tetap terlatih di tengah kemudahan teknologi. Ia juga menyoroti munculnya tantangan baru terhadap ekosistem perbukuan, seiring adanya fenomena perusahaan AI yang memanfaatkan buku fisik sebagai bahan pelatihan mesin AI.

 

“Ketika berdiskusi, mereka terbiasa menjawab pokoknya saja, ketika ditanya nilai filosofis mereka blank. Kehadiran AI, ChatGPT atau Gemini telah mengubah siklus konsumsi informasi di mana masyarakat cenderung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan jawabannya yang sangat instan. Selain itu, juga adanya fenomena ribuan buku yang dijadikan bahan eksploitasi sekali pakai oleh mesin AI sehingga akan berdampak terhadap ekosistem penerbitan nasional” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ruby menilai perubahan tersebut sangat dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya, generasi Z saat ini telah terbiasa memperoleh informasi melalui Instagram, media sosial lainnya, maupun AI ketika mencari informasi jawaban atas berbagai persoalan.

 

“Yang jadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana posisi keberadaan perpustakaan bagi anak-anak muda dalam mencari dan juga meng-confirm informasi-informasi yang mereka dapatkan secara luas yang belum tentu true or not-nya informasi tersebut,”ujar politisi Fraksi Gerindra tersebut.

 

Ia menjelaskan derasnya informasi di ruang digital membuat kemampuan memeriksa kembali kebenaran informasi menjadi hal yang sangat krusial. Karena itu, Ruby mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah dan Perpustakaan Nasional dapat menyiapkan peran perpustakaan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang agar tetap relevan dan mampu menarik generasi muda, khususnya kelompok usia 14 hingga 30 tahun, untuk aktif memanfaatkan perpustakaan.

 

Menurut Ruby, perpustakaan perlu terus menyesuaikan layanan dengan perubahan perilaku generasi muda tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang belajar dan pengembangan kemampuan literasi. Dengan demikian, kemudahan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi, sementara kemampuan membaca secara mendalam dan berpikir kritis tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi ke-81 Jateng, Ahmad Luthfi Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menyerukan pentingnya mempererat tali kebersamaan seluruh elemen masyarakat, dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri gelaran Harmony of Java 2026 dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, Sabtu (22/8/2026) malam.

Luthfi menegaskan, keberhasilan pembangunan Jawa Tengah tidak bisa bertumpu pada pemerintah semata, melainkan butuh semangat gotong royong bersama.

“Membangun Provinsi Jawa Tengah ini harus mempunyai azas kebersamaan. Provinsi Jawa Tengah maju bukan berarti dari gubernur, bupati, atau wali kota, melainkan dari seluruh komponen masyarakat yang bahu-membahu jadi satu,” kata Luthfi.

Maka, imbuhnya, tema Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah adalah “Wolung Puluh Siji, Gumregut Nyawiji”. Hal itu menggambarkan semangat persatuan untuk bergerak bersama, dalam membangun daerah.

“Pesan saya, di ulang tahun yang ke-81 ini, mari kita rekatkan persatuan dan kesatuan. Kita singkirkan ego sektoral,” jelasnya, yang hadir bersama Wagub Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

Menandai hari jadi ke-81, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semester I-2026 mencapai 5,80%. Kemudian angka kemiskinan turun dari 9,48% menjadi 9,21%, artinya sekitar 3,37 juta masyarakat sudah terentaskan dari kemiskinan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah kembali berdoa, untuk saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah bencana alam. Di antaranya di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Aceh, dan berbagai daerah lainnya. Doa tersebut sebagai bentuk empati dan kepedulian sesama bangsa Indonesia.

“Malam hari ini kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Semoga dikuatkan, semoga ditabahkan, dan segera recovery,” katanya, dilanjutkan memimpin doa bersama.

Adapun malam Harmony of Java dimeriahkan oleh KLa Project, Pertelon Koplo, dan Good Morning Everyone (GME), juga ada Saleho yang tampil lebih dulu pada Sabtu (22/8/2026) sore.

“Terima kasih sudah mengundang kami tampil di sini. Mari bersama-sama kita merayakan Indonesia. Semoga kita semua sejahtera dan semangat penuh cinta. Semoga saudara kita di NTT segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Katon Bagaskara, di tengah-tengah penampilan KLa Project.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KOPILABORASI di Malang, Kominfo Jatim Perkuat Ekosistem Digital Ramah Anak

Penulis
Reta
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur mendorong pembangunan ekonomi digital ramah anak sebagai upaya mewujudkan ekosistem digital yang sehat, positif, dan melindungi tumbuh kembang anak. Langkah ini ditandai melalui kegiatan KOPILABORASI, yang menjadi pembuka rangkaian Festival Mbois Malang di Kota Malang, Sabtu (22/8/2026).

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa pelindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui Perisai Anak. Program ini dibangun di atas lima pilar Utama, yaitu regulasi, literasi, sistem informasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi.

“Untuk tiga pilar yaitu regulasi, literasi, dan sistem informasi, merupakan fondasi awal dalam membangun pelindungan anak di ruang digital. Selanjutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama lintas pihak serta pemantauan secara berkelanjutan,” ujarnya.

“Sedangkan untuk pilar keempat, yaitu kolaborasi, kami akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk kerja sama, bagaimana kemudian kita bisa melindungi anak-anak kita di dunia digital. Kemudian dilanjutkan monitoring dan evaluasi,” tambah Sherlita.

Dalam kegiatan itu, CEO Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, David Santoso K.R, juga menyinggung tentang optimalisasi ekonomi kreatif berbasis digital yang ramah anak. Pembahasan menyoroti potensi anak dan generasi muda untuk berkembang sebagai kreator dan inovator sekaligus menjadi bagian dari industri ekonomi kreatif digital.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) secara produktif dengan tetap memperhatikan aspek keamanan serta perlindungan anak dalam penggunaannya.

Pranata Siaran Ahli Pertama TVRI Stasiun Jawa Timur, Arien Aninda, membahas inisiasi tayangan alternatif yang ramah anak di tengah perkembangan ruang digital. Materi tersebut menyoroti pentingnya menghadirkan konten yang edukatif, menarik, aman, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai unsur ekosistem digital Jawa Timur, di antaranya BRI Malang Martadinata, AWS, AMSI, PWI, ASPIKOM, Forum Anak, Relawan TIK, KIM Malang Kota, KIM Kabupaten Malang, KIM Batu, Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi, dan Pandu Literasi. Siswa-siswi SMP di Malang bersama guru pendamping juga turut mengikuti rangkaian kegiatan.

Melalui KOPILABORASI, Dinas Kominfo Jatim mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, mitra internasional, komunitas, media, perguruan tinggi, dan generasi muda dalam membangun ekosistem digital Jawa Timur yang sehat, positif, produktif, dan ramah anak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Catat Pembiayaan Pindar ke UMKM Naik 23,25 Persen hingga Juni 2026

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri Pinjaman Daring (Pindar/fintech lending) kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat dan hingga Juni 2026 tumbuh 23,25 persen yoy menjadi sebesar Rp35,12 triliun.

Jumlah tersebut sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan Pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di posisi 4,26 persen.

“Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara Fintech Lending Days di Denpasar, Bali, Jumat.

Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri Pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana untuk menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara itu dan menyampaikan bahwa industri Pindar memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pembiayaan UMKM dan sejalan dengan program Pemerintah, upaya untuk mengembangkan UMKM harus terus diperkuat.

“Pindar punya kontribusi yang luar biasa dalam pembiayaan UMKM. Untuk itu industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, pondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung,” kata Misbakhun.

Menurutnya, kontribusi ke sektor UMKM ini sejalan dengan program Pemerintah yang banyak mendukung UMKMsehingga kondisi saat ini merupakan momentum bagi industri Pindar untuk semakin mendukung pembiayaan UMKM.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan fokus industri Pindar selain tumbuh agresif juga harus tumbuh sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

“Masa depan industri ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dari stakeholders seperti pemerintah, investor, perbankan, ekosistem pendukung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” kata Entjik.

Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster yang hadir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya industri Pindar semakin memperbesar porsi pembiayaan produktif ke UMKM untuk semakin mendorong perekonomian rakyat.

Dalam acara itu juga digelar Nota Kesepahaman antara sejumlah perusahaan Pindar dengan pelaku UMKM, serta digelar pameran dan bussiness matching UMKM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...567...4,855Halaman 6 dari 4,855