Beranda blog Halaman 7

Daun Talas Kering Cilacap Siap Tembus Pasar Yordania, 800 Kg Diekspor Perdana

Penulis
Reta
-

Komoditas pertanian lokal asal Cilacap, Jawa Tengah, mulai membuka peluang di pasar internasional. Rajangan daun talas kering produksi PT Setia Agro Internasional di Slarang, Cilacap, dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, salah satunya Yordania.

Produk tersebut memiliki beragam pemanfaatan, antara lain sebagai bahan olahan makanan dan bahan baku substitusi tembakau untuk pembuatan rokok herbal. Pengolahan sederhana itu memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekspor bagi komoditas pertanian lokal.

Potensi tersebut mendapat perhatian dari Bea Cukai Cilacap melalui kunjungan dan asistensi kepada PT Setia Agro Internasional pada Selasa (18/08). Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap, Shinta Dewi Arini, bersama Tim Klinik Ekspor memberikan pendampingan kepada perusahaan yang bergerak sebagai eksportir produk pertanian Indonesia.

Direktur Utama PT Setia Agro Internasional, Gilang Primanda, menyampaikan bahwa rajangan daun talas kering memiliki peluang pasar di Yordania. Untuk menghasilkan produk tersebut, daun talas terlebih dahulu dipanen dan dibersihkan, kemudian diperam selama sekitar dua hari hingga berubah warna menjadi kekuningan.

Setelah proses pemeraman, daun talas dirajang dan dikeringkan selama kurang lebih dua hari di bawah sinar matahari. Produk yang telah kering kemudian dikemas dan dipersiapkan untuk dikirim ke pasar luar negeri.

Sebagai langkah awal memasuki pasar internasional, PT Setia Agro Internasional berencana mengekspor sebanyak 800 kilogram rajangan daun talas kering ke Yordania pada Jumat (21/08). Pengiriman perdana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas pasar produk tersebut ke negara lain.

Shinta mengapresiasi upaya perusahaan dalam mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor. Menurutnya, inovasi tersebut menunjukkan bahwa produk pertanian yang sederhana pun dapat memiliki peluang di pasar global apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi pemuda yang bergerak membawa rajangan daun talas kering yang memiliki nilai ekonomis ke kancah internasional. Bea Cukai Cilacap akan terus memberikan support dan asistensi,” ungkap Shinta.

Bea Cukai Cilacap juga terus mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu mengembangkan produknya menuju pasar ekspor melalui pendampingan dan program UMKM Berorientasi Ekspor.

Keberadaan rajangan daun talas kering menjadi salah satu contoh bahwa peluang ekspor tidak selalu berasal dari komoditas unggulan yang telah dikenal luas. Produk pertanian yang diolah menjadi barang bernilai tambah juga memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Perkuat Pencegahan Karhutla di Tengah El Nino, 72 Tersangka Sudah Ditangkap

Penulis
Reta
-

Polri memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi sejak tahap prabencana, kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, hingga penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran sejak dini.

“Yang kita harapkan dengan teman-teman media, khususnya kita bisa memberikan awareness, pengetahuan, kesadaran kepada masyarakat tentang pendekatan membangun kesadaran dan tindakan untuk melindungi lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, Polri bersama berbagai pemangku kepentingan telah melakukan langkah antisipasi berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026 terkait fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta ancaman karhutla.

Polri memperkuat mitigasi melalui pembaruan pemetaan wilayah rawan karhutla, verifikasi hotspot di lapangan, penguatan early warning system, serta patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan masyarakat. Ratusan apel kesiapsiagaan dan kegiatan sosialisasi pencegahan juga telah dilakukan di berbagai wilayah.

Trunoyudo menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar maupun pembakaran sampah.

“Yang kami sampaikan ini bukan sekadar hanya mitigasi karhutla dan penegakan hukum persoalan lingkungan saja, tapi juga awareness terhadap keselamatan masyarakat dan tentunya adalah perlindungan terhadap lingkungan sebagai suatu keberlanjutan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Karo Binops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis mengatakan, Polri telah melakukan persiapan menghadapi potensi karhutla sejak jauh sebelum memasuki puncak musim kemarau. Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta kesiapan personel hingga tingkat kewilayahan.

“Polri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan di seluruh wilayah. Jadi seluruh Satker, seluruh Polda sampai dengan jajaran Polres itu sudah melakukan persiapan,” ujar Auliansyah.

Menurut Auliansyah, kesiapan tersebut meliputi apel personel, pengecekan sarana prasarana, patroli darat dan udara menggunakan helikopter maupun drone, sosialisasi larangan membakar, pemetaan titik rawan, serta pembangunan infrastruktur pembasahan seperti embung, sekat kanal dan sumur bor.

Dalam respons terhadap titik panas, Polri menerapkan mekanisme deteksi dini melalui satelit maupun laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Apabila ditemukan titik api, personel bersama stakeholder terkait segera melakukan pemadaman dan pendinginan sebelum dilanjutkan dengan proses penyelidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

“Respons ancaman titik api, Polri menerapkan SOP respons cepat dengan target satu sampai dua jam sejak satelit mendeteksi hotspot,” jelas Auliansyah.

Ia menambahkan, Polri juga menyiapkan kekuatan personel dan berbagai sarana pendukung untuk menangani karhutla, termasuk pompa air portabel, kendaraan taktis sarana karhutla, drone fire suppression, serta helikopter yang dapat digunakan untuk water bombing.

Dari sisi penegakan hukum, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026, jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.

Dari penanganan tersebut, Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektare.

Irhamni menjelaskan, sebagian besar perkara yang ditangani bermula dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan. Apabila ditemukan titik api atau lahan terbakar, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan keselamatan personel. Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurutnya, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar. Cara tersebut dipilih karena dinilai lebih murah dan ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan lainnya.

“Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” ujar Irhamni.

Dalam praktiknya, lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi. Selain lebih murah, pembakaran juga dianggap memberikan keuntungan bagi pelaku karena abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Irhamni menegaskan, alasan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran, terlebih dalam kondisi kemarau panjang dan El Nino yang membuat api lebih mudah meluas serta sulit dikendalikan.

“Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan, Polri juga telah menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas pembakaran secara sengaja. Barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit, hingga batang kayu bekas terbakar.

Irhamni menegaskan bahwa pengakuan tersangka bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik tetap mengedepankan alat bukti yang diperoleh melalui olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, serta penelusuran transaksi keuangan.

“Pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti-alat bukti yang harus kami cari,” jelasnya.

Karena itu, Bareskrim Polri tidak hanya mendalami pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran tersebut. Penyidik akan mendalami aliran transaksi keuangan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan atas kepentingan pribadi atau terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya korporasi.

“Ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya, tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas,” tegas Irhamni.

Ia mengatakan, sebagian besar tersangka yang telah ditetapkan sejauh ini merupakan individu yang mengaku melakukan pembakaran untuk kepentingan membuka lahan sendiri. Namun, penyidik tetap akan mengembangkan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat.

“Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas,” ujarnya.

Dalam penanganan perkara, Polri menerapkan mekanisme bertahap, mulai dari monitoring hotspot, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, penyelidikan, hingga peningkatan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan peristiwa pidana. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka.

Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Irhamni menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran berulang selama periode kemarau.

“Polri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Irhamni.

Ia memastikan proses penegakan hukum akan terus dikembangkan secara profesional berdasarkan alat bukti. Polri tidak hanya akan mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

“Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Ajak Mahasiswa Jadi Pencipta Lapangan Kerja

Penulis
Reta
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak mahasiswa mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja dengan menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karier setelah menyelesaikan pendidikan. Dalam orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (20/8), Menteri Maman mengatakan perubahan pola pikir generasi muda menjadi semakin penting di tengah tantangan ketenagakerjaan yang telah berlangsung lintas generasi. Saat ini, terdapat sekitar 7,2 juta pengangguran di Indonesia, sementara sekitar 85,3 juta pekerja berada di sektor informal.

Menurut Menteri Maman, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Keberhasilan mahasiswa setelah lulus tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga dari keberanian menciptakan usaha dan membuka lapangan kerja bagi orang lain.

“Masih sangat jarang yang berpikir, bagaimana caranya saya lulus cepat, setelah itu saya menjadi pencipta pekerja atau entrepreneur,” kata Menteri Maman.

Oleh karena itu, ia menilai pendidikan dan lingkungan sosial perlu semakin membuka ruang bagi mahasiswa untuk melihat kewirausahaan sebagai pilihan karier yang menjanjikan. Semakin banyak pengusaha baru yang lahir, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja, bertambahnya aktivitas ekonomi, serta menguatnya fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau jumlah entitas atau pengusahanya semakin banyak, maka tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara konsekuensinya akan semakin meningkat. Salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran adalah mendorong kampus sebagai laboratorium atau inkubator untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha hebat di Tanah Air,” ujar Menteri Maman.

Menteri Maman mencontohkan perjalanan pengusaha Chairul Tanjung yang mulai merintis usaha sejak menjadi mahasiswa dengan berjualan buku dan membuka jasa fotokopi bahan kuliah. Menurutnya, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat dimulai sejak berada di lingkungan kampus, bahkan melalui usaha sederhana yang berangkat dari kemampuan membaca kebutuhan di sekitar.

Potensi kewirausahaan di kalangan generasi muda juga dinilai cukup besar. Berdasarkan data UNDP yang disampaikan Menteri Maman, sekitar 81 persen anak muda di Indonesia menyatakan memiliki keinginan untuk menjadi wirausaha. Tantangannya adalah memastikan tingginya minat tersebut dapat diterjemahkan menjadi semakin banyak usaha baru yang tumbuh, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Untuk itu, Menteri Maman mendorong perguruan tinggi memperkuat fungsi inkubator bisnis sebagai ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pelatihan, pendampingan, pengembangan model bisnis, hingga akses terhadap ekosistem usaha. Kementerian UMKM, kata Menteri Maman, siap memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan wirausaha muda secara lebih terstruktur dan sistematis. Kolaborasi antara pemerintah dan kampus diharapkan mampu menjembatani gagasan mahasiswa dengan ekosistem usaha sehingga dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Selain memperkuat inkubasi, pemerintah terus mengupayakan kemudahan legalitas dan sertifikasi bagi pengusaha UMKM. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses perizinan dan sertifikasi semakin cepat dan mudah diakses oleh calon pengusaha maupun pengusaha UMKM yang telah menjalankan usahanya. Menteri Maman juga menekankan pentingnya menghubungkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, inovasi yang dihasilkan kampus tidak semestinya berhenti sebagai karya akademik, tetapi perlu dikembangkan agar memiliki nilai komersial, menciptakan nilai tambah, serta membuka peluang usaha baru bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Sebagus apa pun hasil riset yang dimiliki kampus, jangan hanya menjadi pajangan di laboratorium. Bagaimana hasil riset tersebut mampu memberikan efek atau nilai komersial, memberikan nilai tambah dan pemberdayaan bagi dosen maupun mahasiswa yang terlibat,” ujar Menteri Maman.

Dengan demikian, kampus diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja, tetapi juga menjadi pusat lahirnya inovasi dan pengusaha baru yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, Menteri Maman mengingatkan mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan teknologi yang berlangsung semakin cepat, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Transformasi digital, menurutnya, akan mengubah berbagai model bisnis sekaligus melahirkan jenis pekerjaan dan peluang usaha baru yang saat ini bahkan belum tersedia.

“Artinya, tantangan kita ke depan tidak sederhana. Kita harus mulai mengubah cara melihat masa depan dengan bergandengan tangan antara pemerintah, sivitas akademika, dan mahasiswa untuk memberikan bekal menghadapi tantangan global,” ungkap Menteri Maman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maman juga memperkenalkan SAPA UMKM sebagai salah satu terobosan digital Kementerian UMKM untuk memperluas akses layanan bagi sekitar 57 juta UMKM di Indonesia. Platform tersebut diarahkan untuk menghubungkan pengusaha UMKM dengan berbagai layanan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha, mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, hingga pemasaran.

Melalui penguatan inkubasi di perguruan tinggi, hilirisasi hasil riset, kemudahan legalitas, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses terhadap ekosistem usaha, Kementerian UMKM berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang berani mengambil peran sebagai pengusaha. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga melahirkan generasi pengusaha yang inovatif, adaptif, dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hunian Murah di Tengah Jakarta! 3.784 Unit Rusunami Dibangun Dekat Stasiun Manggarai

Penulis
Reta
-

 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Hunian vertikal tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah bersama BUMN yaitu PT KAI dan Bank BTN untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah kota.

Turut hadir Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo.

Hunian Terjangkau Manggarai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,1 hektare milik PT KAI yang berada di kawasan strategis Stasiun Manggarai. Pembangunan tahap awal akan dimulai di Blok G dengan luas sekitar 6.900 meter persegi.

Secara keseluruhan, kawasan tersebut direncanakan memiliki delapan tower hunian vertikal, terdiri dari tiga tower di Blok G dengan total 1.276 unit dan lima tower di Blok F dengan total 2.508 unit. Setiap tower memiliki 24 lantai dengan tiga pilihan tipe hunian, yakni studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, dan tipe 45.

Lokasi hunian yang berada di kawasan Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu keunggulan proyek ini. Penghuni nantinya memiliki akses langsung ke berbagai moda transportasi publik, seperti KRL Commuter Line, KA Bandara, dan kereta api antarkota, serta terhubung dengan akses menuju MRT, LRT, dan TransJakarta. Kawasan ini juga berada dekat dengan rumah sakit rujukan nasional, pusat bisnis, serta berbagai akses jalan utama.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai merupakan wujud kolaborasi lintas pihak dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau di lokasi strategis.

“Ini adalah kolaborasi bersama BUMN, dalam hal ini PT KAI dan BTN. Di tempat ini Pak Bobby dan Pak Nixon bersama-sama membangun dan membiayai perumahan. Yang mudah-mudahan akan selesai dalam 18 bulan,” ujar Menteri Maruarar.

Menurutnya, hunian tersebut akan menggunakan skema rumah susun milik (rusunami) dengan tenor pembiayaan yang dapat mencapai hingga 40 tahun. Masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam proses kepemilikan, termasuk subsidi biaya proses, serta dapat melakukan pemesanan sejak pembangunan mencapai 20 persen.

Pembangunan hunian juga didukung dengan kemudahan perizinan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa penyediaan hunian di pusat kota harus tetap memastikan rumah diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Calon penghuni akan mengikuti ketentuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, termasuk kriteria dan persyaratan untuk memperoleh kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hunian subsidi tepat sasaran dan benar-benar ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan proyek tersebut menegaskan komitmen PT KAI untuk mengoptimalkan aset perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan kebutuhan dan kenyamanan operasional perkeretaapian.

“Konsepnya membawa tiga prinsip, yaitu layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kita ingin menyediakan hunian di tengah kota yang berkualitas dan terjangkau bagi MBR. Kita akan terus menjaga supaya yang menempati adalah MBR sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permen PKP,” kata Bobby.

Selain hunian, kawasan tersebut juga akan dilengkapi sekitar 150 unit ruang usaha atau retail sebagai fasilitas pendukung bagi penghuni.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi dimulainya pembangunan hunian vertikal di pusat Kota Jakarta tersebut. Menurutnya, penyediaan hunian layak merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Pemerintah ditantang untuk memenuhi sila kelima Pancasila yang sampai saat ini belum banyak dirasakan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Saya bangga dengan proyek ini karena kita mulai menciptakan hunian layak bagi masyarakat luas, dan akhirnya kita bisa melihat proyek hunian vertikal di pusat Kota Jakarta,” ujar Hashim.

Hashim juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan pemeliharaan hunian dalam jangka panjang. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas hunian setelah ditempati masyarakat.

Pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai diharapkan menjadi contoh pemanfaatan aset negara secara produktif untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan. Dengan dukungan konektivitas transportasi publik, pembiayaan perumahan, serta kolaborasi lintas sektor, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Usai Rapat Karhutla, Presiden Prabowo Langsung Turun ke Lokasi Kebakaran di Kalbar

Penulis
Reta
-

Usai memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pangkalan TNI AU Supadio, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan optimal.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo tampak berjalan menyusuri lahan yang terbakar. Kepala Negara melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan.

Di tengah peninjauan, Presiden Prabowo turut memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang mendampinginya. Kepala Negara menekankan pentingnya penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan serta tidak meluas ke wilayah lainnya.

Presiden Prabowo juga menghampiri dan menyapa para petugas yang tengah bertugas melakukan proses pemadaman. Kehadiran Kepala Negara di tengah para petugas menjadi bentuk perhatian terhadap kerja keras seluruh unsur yang terlibat langsung dalam pengendalian kebakaran di lapangan.

Tidak hanya berinteraksi dengan para petugas, Presiden Prabowo turut menyapa sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Interaksi tersebut menjadi bagian dari peninjauan Kepala Negara untuk melihat secara langsung situasi masyarakat di wilayah terdampak karhutla.

Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karhutla Kalimantan Jadi Perhatian Prabowo, Pemerintah Kerahkan Helikopter dan Peralatan Tambahan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik-titik api baru.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai menggelar rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

“Saya sudah lihat situasi kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” ujar Presiden kepada awak media.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan situasi di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar penanganan dapat berjalan secara optimal.

“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang bahkan lebih berat.

“Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” tegas Kepala Negara.

Selain memastikan penguatan operasi pemadaman dan pemenuhan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara hukum.

“Harus kita tindak ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan pemerintah melalui dua langkah secara bersamaan, yakni memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karhutla Kalimantan Jadi Perhatian Prabowo, 198 Hotspot Berkepercayaan Tinggi di Kalbar

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Setibanya di Kalimantan Barat, Kepala Negara langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta unsur pemerintah daerah telah hadir untuk mengikuti rapat penanganan karhutla tersebut.

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pemaparan situasi terkini, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Dari pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. Menurutnya, sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan prakiraan potensi hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Siapkan Program Bedah Rumah untuk Keluarga Penerima MBG

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi penyediaan perumahan bagi keluarga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP dan BGN membahas kebutuhan hunian bagi keluarga penerima manfaat MBG yang masih menghadapi persoalan perumahan, baik karena kondisi rumah yang belum memiliki hunian maupun huniannya belum layak. Kolaborasi tersebut akan didukung dengan pemadanan data dan persiapan sistem untuk memastikan keluarga penerima manfaat MBG yang mendapatkan Program Bedah Rumah tetap sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Menteri PKP menyatakan siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk MBG yang dilaksanakan BGN. Menurutnya, sektor perumahan memiliki sejumlah program yang dapat dikolaborasikan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga penerima MBG.

“Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono. Dari Kementerian PKP, ada tiga program strategis yang bisa kita dorong, yaitu FLPP, KPP, dan Program Bedah Rumah,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan, FLPP terus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun. Sementara Kredit Program Perumahan (KPP) dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tua penerima MBG yang memiliki atau menjalankan usaha, terutama pelaku UMKM, dalam mengembangkan usahanya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga.

Adapun Program Bedah Rumah tahun ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 400.000 unit. Untuk mendukung keluarga penerima MBG yang membutuhkan perbaikan hunian, Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem sebagai dasar penetapan kuota khusus Program Bedah Rumah bagi keluarga penerima manfaat MBG pada tahun depan. Pelaksanaannya tetap akan mengacu pada kriteria penerima Program Bedah Rumah.

“Kami siap mendukung. Kuota untuk Program Bedah Rumah bagi penerima MBG akan kami siapkan. Data dan sistemnya akan segera kami siapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan BGN menerima berbagai pengaduan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari SPPI, mitra, maupun masyarakat penerima manfaat MBG. Dalam sejumlah pengaduan tersebut, terdapat masyarakat yang menyampaikan persoalan lain di luar pemenuhan gizi, termasuk kondisi rumah yang mereka tempati.

Menurut Sudaryono, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG perlu didukung dengan berbagai program pemerintah lainnya agar manfaat yang diterima masyarakat semakin menyeluruh.

“Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG dapat memperoleh program prioritas dari Kementerian PKP. Banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita juga melihat kondisi keluarga dan rumah yang mereka tempati masih perlu mendapat perhatian,” ujar Sudaryono.

Melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak melalui MBG, tetapi juga memperhatikan kondisi tempat tinggal dan ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat sehingga dukungan pemerintah dapat dirasakan secara lebih menyeluruh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

583 Polisi Kehutanan Mulai Digembleng, Pemerintah Siapkan 6.500 Personel untuk Jaga Hutan Indonesia

Penulis
Reta
-

Menjaga hutan Indonesia membutuhkan personel yang terlatih, profesional, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Untuk pertama kalinya, 583 peserta Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan (Polsus Kehutanan) Tahun Anggaran 2026 dididik di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri.

Sebanyak 583 peserta dari berbagai daerah mengikuti pendidikan selama dua bulan. Mereka menjadi tahap awal penguatan kapasitas menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang akan dididik secara bertahap ke depan.

Pendidikan dibuka Rabu (19/8/2026), pukul 08.11–08.40 WIB, di Lapangan R. Oetomo, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, S.Hut.

Wamenhut: Polisi Kehutanan Harus Siap Bertugas

Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Polri yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri, Kalemdiklat Polri beserta jajaran, serta Korbinmas Baharkam Polri yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan,” ujar Rohmat.

Ia menegaskan, setelah pendidikan para peserta harus mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya.

“Setelah pendidikan, Polisi Kehutanan harus mampu menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya dengan bekal keterampilan yang telah dipelajari, serta mampu membangun kolaborasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kurikulum Berbasis Kemampuan Nyata

Pendidikan Polsus Kehutanan Keterampilan Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2026 menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Artinya, peserta tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi harus mampu menerapkannya ketika bertugas.

Kurikulum mencakup empat kompetensi utama:

* Sikap dan tata nilai: integritas, karakter kebangsaan, HAM, kode etik, disiplin dan tanggung jawab.
* Pengetahuan tugas kepolisian: deteksi dini, patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan TKP/TPTKP, pengamanan barang bukti, operasi penertiban, regulasi serta komunikasi dan kemitraan masyarakat.
* Keterampilan dasar: navigasi dan pemetaan, pemeriksaan tumbuhan dan satwa, pengenalan jenis dan handling satwa, pengendalian kebakaran hutan, komunikasi efektif serta penyusunan laporan.
* Keterampilan khusus: PBB, pengenalan senjata api, bela diri Polri, SAR dan PPGD, halang rintang serta mountaineering.

Lulusan ditargetkan menjadi anggota Polisi Kehutanan yang terampil dalam perlindungan dan pengamanan hutan, berintegritas, berkarakter kebangsaan, serta bekerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kalemdiklat Polri: Diperkuat untuk Siap Menghadapi Lapangan

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. mengatakan pendidikan di lingkungan Polri memberikan penguatan kemampuan yang relevan dengan tugas Polisi Kehutanan.

“Polisi Kehutanan tidak cukup hanya memahami aspek kehutanan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi kondisi lapangan, memahami prosedur, menjaga barang bukti, menangani TKP, memiliki kemampuan SAR, serta mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Panca.

Menurutnya, pendidikan tersebut tidak mengubah kewenangan Polisi Kehutanan.

“Pendidikan ini bukan untuk mengubah kewenangan Polisi Kehutanan, tetapi memperkuat kapasitasnya agar tugas perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Tahap Awal Menuju 6.500 Polisi Kehutanan

Wamenhut menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap.

“Ke depan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap. Untuk itu, kami berharap kerja sama dengan Polri dapat terus diperkuat,” ujar Rohmat.

Sebanyak 583 peserta pada pendidikan tahap awal ini menjadi bagian dari proses menuju penguatan 6.500 Polisi Kehutanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas.

Kerja sama Polri dan Kementerian Kehutanan juga akan dikembangkan, tidak hanya dalam pendidikan dasar, tetapi mencakup pendidikan tingkat manajerial dan pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk Hutan, Untuk Masyarakat

Penguatan Polisi Kehutanan pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Hutan yang terlindungi berarti sumber air lebih terjaga, ekosistem terlindungi, keanekaragaman hayati terpelihara, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan mendapatkan lingkungan yang lebih aman.

“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” ujar Panca.

583 peserta menjadi awal. Menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang semakin siap menjaga hutan Indonesia.

Menuju Hutan Indonesia Aman, lingkungan terjaga, dan masa depan terlindungi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Percepat Digitalisasi Kewilayahan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Reta
-

Pemkab Sumedang terus mengimplementasikan digitalisasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis kewilayahan. Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menggelar Rapat Koordinasi Unsur Kewilayahan se-Kabupaten Sumedang, Jumat (21/8/2026).

Rakor membahas berbagai strategi percepatan digitalisasi di tingkat kewilayahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan, akurasi data, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekda Jabar Herman Suryatman menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan, digitalisasi telah menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Dony meminta semua unsur kewilayahan semakin siap mengimplementasikan berbagai program digitalisasi yang terintegrasi guna mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat serta memperkuat pembangunan daerah berbasis data dan teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...678...4,855Halaman 7 dari 4,855