Beranda blog Halaman 8

Karhutla di Sidangoli Halmahera Barat Berhasil Dipadamkan, Tim Gabungan Tetap Waspada

Penulis
Reta
-

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Desa Hijrah, Kecamatan Jailolo Selatan (Sidangoli), Kabupaten Halmahera Barat, berhasil dipadamkan melalui penanganan bersama tim gabungan dan masyarakat.

Respons cepat di lapangan berhasil mengendalikan api sehingga tidak meluas ke kawasan permukiman warga yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran.

Meski api telah padam, langkah pencegahan terus dilakukan. Selama tiga hari ke depan, tim gabungan dari Dinas PUPR, BPBD, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara akan melakukan penyiraman serta pemantauan di kawasan yang kering dan titik-titik yang berpotensi terbakar.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara atau titik panas yang masih tersisa dapat segera ditangani, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran berulang.

Penanganan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan respons bersama memungkinkan potensi karhutla ditangani sejak dini sebelum berkembang dan meluas. Pemantauan akan terus dilakukan terhadap kondisi kawasan yang dinilai rawan.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di kawasan yang berpotensi terbakar.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi seluruh unsur dan masyarakat yang telah bergerak bersama dalam penanganan karhutla di Sidangoli.

Api telah padam. Kewaspadaan tetap menyala.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengelolaan Migas Riau Disorot, DPR Dorong Participating Interest Daerah Diperkuat

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendorong penguatan partisipasi daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya bagi daerah penghasil seperti Provinsi Riau. Aspirasi peningkatan participating interest (PI) yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu dituangkan dalam kajian resmi agar dapat menjadi bahan pembahasan revisi Undang-Undang Migas.

 

Hal tersebut disampaikan Yulian saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026). Ia menyebut Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan peningkatan porsi participating interest daerah hingga 20 persen.

 

Usulan tersebut, tekannya, perlu disertai kajian atau dokumen resmi sehingga dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan revisi UU Migas. “Buat kajiannya, draf ilmiahnya, atau usulannya kepada pemerintah pusat atau Komisi XII, bahwa Provinsi Riau meminta partisipasi interest itu dinaikkan menjadi 20 persen. Nah, itu jadi bahan kita, kita bahas,” ujar Yulian.

 

Ia menegaskan, masukan konkret dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha migas dibutuhkan agar revisi UU Migas dapat menjawab berbagai persoalan pengelolaan migas di lapangan. Aspirasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembahasan DPR bersama pemerintah.

 

Selain persoalan PI, Yulian menyoroti aspek lingkungan dalam kegiatan pengelolaan migas, khususnya terkait tanah terkontaminasi minyak di wilayah Riau. Ia meminta adanya kejelasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.

 

“Dari lingkungan hidup Provinsi menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa tanah terkontaminasi minyak ini menjadi hak dari Provinsi Riau untuk melakukan pengelolaannya,” katanya.

 

Persoalan kewenangan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam revisi UU Migas karena berkaitan langsung dengan kepentingan daerah penghasil serta penanganan dampak kegiatan usaha migas. Karena itu, Yulian mendorong PHR dan pemerintah daerah menyampaikan berbagai persoalan serta gagasan yang berkembang di lapangan kepada Komisi XII DPR RI.

 

Masukan tersebut akan menjadi bagian dari bahan DPR dalam menyusun regulasi migas yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah. “Kami menunggu kehadiran bapak di Komisi XII. Apa yang menjadi buah pikir bapak terhadap revisi Undang-Undang Migas itu, disampaikan kepada kami,” pungkas Yulian.

 

Sebagai informasi, Participating interest (PI) merupakan besaran hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai kontraktor dalam kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengelolaan migas di Indonesia, PI juga berkaitan dengan kebijakan PI 10 persen, yakni porsi partisipasi yang wajib ditawarkan kontraktor migas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Soroti Lifting Minyak Indonesia Turun Drastis, RUU Migas Didorong Dongkrak Produksi

Penulis
Reta
-

Penurunan lifting minyak nasional hingga berada di kisaran 600 ribu barel per hari menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). DPR RI mendorong pembaruan regulasi tersebut mampu meningkatkan produksi, memperkuat investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

 

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menilai tantangan utama sektor migas saat ini bukan pada penyerapan, melainkan kemampuan meningkatkan produksi, khususnya minyak mentah dan gas. Menurutnya, gas memiliki posisi strategis karena dibutuhkan untuk menopang kebutuhan listrik, industri, hingga rumah tangga.

 

“Yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah produksi. Khususnya produksi minyak mentah, dan khususnya lagi adalah produksi gas,” ujar Eddy saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/8/2026).

 

Karena itu, Eddy mendorong RUU Migas dapat menjadi instrumen untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat peningkatan produksi. Menurutnya, regulasi baru perlu memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum agar iklim investasi sektor migas semakin menarik dan kegiatan eksplorasi dapat dipercepat.

 

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku industri dalam pembahasan RUU Migas. Menurutnya, PLN dan Pertamina Group memiliki pengalaman langsung sebagai pengguna maupun produsen energi sehingga dapat memberikan masukan yang relevan terhadap kebutuhan industri.

 

“Kita harapkan undang-undang yang akan kita keluarkan itu merupakan undang-undang yang aplikatif, yang memang dibutuhkan oleh industri untuk mempercepat kegiatan-kegiatan industri,” katanya.

 

Urgensi peningkatan lifting juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan. Ia mengingatkan bahwa produksi minyak nasional pernah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari pada 1998, tetapi kini berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

 

Menurut Rokhmat, tren tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru, terlebih pemerintah tengah mendorong kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional. “Bapak Presiden Prabowo ingin sekali kedaulatan energi tercapai, kemandirian energi tercapai, ketahanan energi tercapai. Dengan cara apa? Lifting minyak naik, lifting gas naik,” ujar Rokhmat.

 

Ia menilai peningkatan produksi migas juga berperan penting dalam memperkuat penerimaan negara sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Karena itu, revisi UU Migas harus mampu menciptakan tata kelola yang mendorong investasi, eksplorasi, dan peningkatan produksi nasional.

 

Di sisi lain, Eddy mengingatkan bahwa penguatan sektor migas perlu berjalan beriringan dengan agenda transisi energi. Ia mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk percepatan pengembangan EBT oleh PT PLN (Persero) di Jawa Timur yang baurannya dinilai masih relatif rendah.

 

Dengan demikian, pembahasan RUU Migas diharapkan tidak sekadar menggantikan regulasi yang ada, tetapi menjadi momentum memperbaiki tata kelola sektor migas, membalik tren penurunan lifting, menciptakan kepastian investasi, memenuhi kebutuhan energi domestik, serta memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stasiun Bogor Bakal Ditata, KAI dan Pemkot Siapkan Pengembangan Jalur Kereta Baru

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero berupaya mendorong penataan kawasan Stasiun Bogor serta pengembangan konektivitas transportasi kereta api untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

 

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Direktur Utama PT KAI Persero, Bobby Rasyidin, di Balai Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026).

 

Dedie Rachim menyampaikan, Stasiun Bogor menjadi salah satu simpul transportasi strategis karena memiliki tingkat mobilitas penumpang yang sangat tinggi. Berdasarkan pembahasan bersama PT KAI, jumlah pengguna layanan kereta di Stasiun Bogor menunjukkan tren peningkatan, termasuk pada akhir pekan yang sebelumnya cenderung mengalami penurunan.

 

“Pak Bobby Rasyidin menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, kita sepakat untuk melakukan penataan ulang di wilayah sekitar Stasiun Bogor. Kenapa Stasiun Bogor menjadi begitu penting, karena salah satu jalur kereta api dengan jumlah penumpang yang tertinggi,” ujar Dedie Rachim, Jumat (21/8/2026).

 

Menurut Dedie Rachim, perkembangan Stasiun Bogor harus mengikuti kebutuhan zaman, namun tetap mempertahankan nilai sejarah yang melekat pada bangunan tersebut.

 

“Stasiun Bogor akan dikembalikan seperti aslinya, tetapi kemudian ditambah fasilitas dan diintegrasikan dengan area milik Pemerintah Kota Bogor,” katanya.

 

Dedie Rachim menjelaskan, dalam waktu dekat Pemkot Bogor dan PT KAI akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait sejumlah rencana strategis, salah satunya penataan kawasan Stasiun Bogor.

 

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana aktivasi jalur Bogor Kota hingga Lido Cigombong. Pengembangan jalur tersebut akan didukung dengan penyiapan akses menuju sejumlah titik, seperti Stasiun Ciomas Rancamaya dan kawasan BNR.

 

“Kalau jalur sampai ke Lido Cigombong terealisasi, masyarakat dari wilayah Bogor Selatan maupun Kabupaten Bogor tidak perlu lagi menggunakan angkutan umum sampai ke pusat kota untuk menuju Jakarta. Mereka cukup naik dari Lido Cigombong, Maseng, Ciomas Rancamaya, Batutulis, BNR, hingga Stasiun Paledang,” jelas Dedie Rachim.

 

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bogor juga membahas rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi. Dedie Rachim menyebut, Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan lahan sekitar 1,6 hektare untuk mendukung pembangunan stasiun yang akan menjadi stasiun antara Bogor dan Cilebut.

 

“Kalau Stasiun Sukaresmi ini terwujud, masyarakat dari arah Sentul maupun Dermaga tidak perlu masuk sampai Stasiun Bogor. Mereka bisa menggunakan akses dari Stasiun Sukaresmi,” ujarnya.

 

Selain pengembangan stasiun, Pemkot Bogor dan PT KAI juga membahas integrasi transportasi massal, termasuk keterhubungan jalur kereta dengan rencana pengembangan Tram Pakuan.

 

PT KAI juga tengah mengkaji alternatif pengembangan Jalur Lingkar Bogor sebagai upaya memperkuat konektivitas kawasan Bogor Raya.

 

“Jadi nanti bukan hanya Bogor Line yang saat ini dari Jatinegara sampai Bogor, tetapi ke depan ada kemungkinan pengembangan jalur yang mencakup Kota Bogor, Sentul, Cibinong, dan wilayah sekitar. Ini sedang dibahas dan dikaji oleh PT KAI,” ungkap Dedie Rachim.

 

Ia berharap sinergi antara Pemkot Bogor dan PT KAI dapat menghasilkan sistem transportasi yang semakin terintegrasi, nyaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pilkades Ciamis 2026 Gunakan Sistem Digital, 40 Desa Siap Gelar Pemilihan

Penulis
Reta
-

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Ciamis Tahun 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam pelaksanaannya. Untuk pertama kalinya, proses pemungutan suara Pilkades di Kabupaten Ciamis akan dilaksanakan menggunakan metode elektronik atau digital.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ciamis Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis (20/8/2026).

Perubahan metode tersebut adalah upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis menghadirkan proses pemilihan kepala desa yang lebih efektif, efisien dan transparan, sekaligus menyesuaikan pelaksanaan Pilkades dengan perkembangan teknologi.

“Pilkades tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kabupaten kota lainnya hal ini sudah berjalan, namun untuk ciamis ini merupakan hal yang baru karena pelaksanaannya menggunakan metode digital,” ujar Bupati Herdiat.

Menurutnya, penerapan sistem digital memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi dan transparansi proses pemilihan. Namun demikian, pemerintah juga mencermati tantangan yang muncul, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

“Plus minusnya tentu ada. Di samping lebih efektif, efisien dan transparan, tetapi tidak semua masyarakat memahami digital, terutama masyarakat lanjut usia,” katanya.

Bupati menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait harus memperkuat sosialisasi dan edukasi agar seluruh masyarakat, termasuk kelompok lansia, dapat memahami tata cara pemilihan secara elektronik.

“Fakta di lapangan, masyarakat kalangan lansia kebanyakan masih gaptek. Ini tentu menjadi kekurangan dalam pelaksanaan metode digitalisasi, sehingga harus lebih banyak edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap perubahan metode tersebut tidak justru menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Sebaliknya, seluruh pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik setelah memahami mekanisme pemilihan digital.

“Saya berharap persentase pelaksanaan Pilkades ini dapat meningkat. Kekhawatiran kita tentu ada, jangan sampai karena tidak memahami metode digital, masyarakat malah malas atau tidak mau melaksanakan Pilkades,” ungkap Bupati.

Dalam pelaksanaannya, pemilih nantinya tidak lagi menggunakan mekanisme pemungutan suara konvensional seperti pada Pilkades sebelumnya. Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disediakan perangkat elektronik yang digunakan masyarakat untuk memilih calon kepala desa pilihannya.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan simulasi pemilihan dengan metode digital. Simulasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung kepada masyarakat mengenai tahapan dan tata cara menggunakan perangkat elektronik saat hari pemungutan suara.

Langkah ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan penyelenggara maupun pemilih sebelum Pilkades serentak dilaksanakan.

Pilkades Serentak Kabupaten Ciamis Tahun 2026 akan diikuti oleh 40 desa.

Papar bupati, sebanyak 39 desa akan melaksanakan Pilkades karena masa jabatan kepala desanya berakhir pada 26 Desember 2026. Sementara satu desa lainnya berasal dari Kecamatan Panumbangan yang pada tahun 2022 lalu belum berhasil melaksanakan Pilkades sehingga diikutsertakan dalam pelaksanaan tahun 2026.

Dengan demikian, pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan persiapan Pilkades harus dilakukan secara matang, mulai dari regulasi, kesiapan penyelenggara, sarana dan prasarana, hingga pemahaman masyarakat sebagai pemilih.

Pelaksanaan Pilkades secara digital tersebut memiliki landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya mengatur pelaksanan Pemilihan Kepala Desa.

Bupati Herdiat tidak menampik bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di tengah kondisi keuangan desa yang terbatas menjadi tantangan tersendiri.

Namun demikian, pemerintah daerah menilai keberadaan kepala desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

“Kondisi keuangan desa saat ini tentu akan kerepotan. Tetapi bagaimanapun juga, kepemimpinan kepala desa itu sangat vital. Karena itu, Pemda akan tetap melaksanakan Pilkades serentak meskipun di tengah keterbatasan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan TPS serta honorarium pada desa-desa yang melaksanakan pemilihan.

“Di APBD perubahan, insyaallah bulan ini atau bulan depan sudah mulai penetapan. Kita sudah menganggarkan Rp1,4 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak, dengan rincian untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan TPS dan honorarium di setiap desa yang melakukan pemilihan,” pungkas Bupati.

Melalui pelaksanaan Pilkades dengan sistem digital, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menentukan pemimpin desanya.

Karena itu, keberhasilan Pilkades Serentak 2026 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai pemilih. Edukasi dan simulasi menjadi kunci agar transformasi digital dalam Pilkades Ciamis dapat dipahami dan diikuti seluruh lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pastikan Bantuan Gempa NTT Tersalurkan Merata hingga Wilayah Sulit Dijangkau

Penulis
Reta
-

Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersalurkan secara cepat secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam keterangannya usai meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Minggu, 16 Agustus 2026.

“Kabupaten Manggarai ini adalah kabupaten yang terberat pascagempanya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Reok, itu informasinya juga yang lebih berat ya, Reok. Tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reok,” jelas Kepala BNPB.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa posko pendampingan nasional telah dibangun dan beroperasi untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk posko-posko bantuan, ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan,” tuturnya.

Adapun posko bantuan dibangun di Labuan Bajo untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, untuk melayani wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo, telah dibangun posko di Maumere.

Pemerintah juga terus memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Di antaranya melalui dukungan empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo.

“Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah temu semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” sambungnya.

Selain melalui jalur darat dan udara, penyaluran bantuan logistik juga didorong melalui jalur laut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.

“Kemudian untuk yang Sikka, Nagekeo, dan Ende, ini barang langsung masuk ke Pelabuhan Maumere. Pakai bandara, pesawat besar. Di sana juga ada 2 heli untuk menjangkau apabila ternyata ada titik-titik yang belum bisa terjangkau,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karhutla Melanda Empat Provinsi, Presiden Prabowo Turun Langsung ke Kalimantan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan.

“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan sehari sebelumnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.

“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkap Seskab Teddy.

Untuk Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Adapun di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla.

Presiden Prabowo pun menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Seskab Teddy.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Buku Anak agar Sesuai Tahap Perkembangan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati meminta pemerintah memastikan penyediaan buku bacaan anak disesuaikan dengan kemampuan membaca dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Menurutnya, kualitas buku tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik, tetapi yang lebih utama ialah kesesuaian isi dengan tingkat kemampuan dan tahap perkembangan anak.

 

Hal tersebut disampaikan Esti usai memimpin pertemuan Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan Daerah (Perpusda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), komunitas literasi, serta organisasi pustakawan di Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

 

Esti mengatakan, masih adanya persoalan kemampuan membaca anak di sejumlah daerah perlu direspons melalui penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Karena itu, evaluasi terhadap bahan bacaan perlu dilakukan agar buku yang tersedia tidak justru berada di atas kemampuan membaca anak.

 

“Catatan pentingnya adalah untuk buku. Saat ini pencetakan buku bukan untuk menaikkan kualitas kertas, bukan untuk membesarkan tulisan, tetapi yang terpenting adalah isi dari buku tersebut sudah sesuai atau belum. Maka, ini yang harus dievaluasi dan disesuaikan,” ujar Esti.

 

Menurutnya, penyediaan buku tidak semestinya hanya berorientasi pada kualitas kertas, ukuran huruf, maupun aspek fisik lainnya. Kesesuaian materi dengan kemampuan membaca peserta didik justru harus menjadi pertimbangan utama.

 

Ia mencontohkan masih terdapat anak yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD), tetapi kemampuan membacanya belum lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian bahan bacaan dengan kemampuan aktual peserta didik.

 

“Jangan sampai seperti sekarang, lulus SD belum lancar membaca, tetapi buku murid kelas 1 SD sudah membaca buku cerita. Ini tidak sesuai dan harus disesuaikan semua,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Karena itu, Esti mendorong evaluasi dan penyusunan buku melibatkan akademisi serta para ahli di bidang pendidikan dan literasi. Menurutnya, keterlibatan para ahli diperlukan agar bahan bacaan yang digunakan peserta didik benar-benar mendukung proses pembelajaran dan sesuai dengan perkembangan kemampuan mereka.

 

“Kurikulum dan buku itu harus sesuai dengan perkembangan anak. Maka, libatkanlah para akademisi dan para ahli untuk menemukan buku yang sesuai. Bukan fokus fisiknya, tetapi isi buku tersebut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi X DPR Dorong Penguatan Literasi di Sumsel, Anggaran Tak Boleh Jadi Hambatan

Penulis
Reta
-

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan literasi di daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Keterbatasan anggaran dinilai tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah pemangku kepentingan bidang literasi di Palembang, Kamis (20/8/2026).

 

Lalu Hadrian mengatakan terdapat tiga hal utama yang ingin dipastikan Komisi X dalam kunjungan tersebut. Pertama, keterbatasan anggaran tidak menghambat upaya peningkatan literasi masyarakat. Kedua, gerakan literasi harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari satuan pendidikan paling dasar. Ketiga, Komisi X ingin memastikan berbagai program literasi yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Selatan, dapat berjalan optimal.

 

“Kami melihat data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi bahwa ternyata tingkat literasi meningkat. Jumlah perpustakaan daerah yang aktif per hari ini, baik yang ada di sekolah maupun di kabupaten/kota, bahkan ada program Bunda Literasi di setiap desa dan kelurahan. Ini menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Lalu Hadrian.

 

Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pengembangan literasi. Berbagai program, mulai dari penguatan perpustakaan hingga pelaksanaan program Bunda Literasi di tingkat desa dan kelurahan, dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat.

 

“Sumatera Selatan ternyata menunjukkan fokus dan perhatian yang sangat tinggi terhadap literasi ini. Oleh sebab itu, kami Komisi X bersama dengan Perpustakaan Nasional RI akan bersinergi untuk terus mendukung,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan mendorong dan merekomendasikan berbagai program pemerintah pusat yang dapat mendukung peningkatan literasi di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perpustakaan Nasional RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi di Bumi Sriwijaya.

 

“Program-program dari pemerintah pusat tentunya akan kami rekomendasikan dalam rangka meningkatkan literasi di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (20/08/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, usai menerima penghargaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Kementerian ESDM mengapresiasi seluruh pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, termasuk melalui peran Kementerian ATR/BPN dalam menangani berbagai aspek pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan geotermal.

Deni Santo menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek. Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya dukungan juga diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan dalam pengembangan geotermal di Indonesia.

“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni Santo.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pihak terlibat dalam mendukung pengembangan geotermal di Indonesia. Dukungan dari sisi pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...789...4,855Halaman 8 dari 4,855