Beranda blog Halaman 9

BNPB Pastikan Bantuan Gempa NTT Tersalurkan Merata hingga Wilayah Sulit Dijangkau

Penulis
Reta
-

Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersalurkan secara cepat secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam keterangannya usai meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Minggu, 16 Agustus 2026.

“Kabupaten Manggarai ini adalah kabupaten yang terberat pascagempanya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Reok, itu informasinya juga yang lebih berat ya, Reok. Tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reok,” jelas Kepala BNPB.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa posko pendampingan nasional telah dibangun dan beroperasi untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk posko-posko bantuan, ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan,” tuturnya.

Adapun posko bantuan dibangun di Labuan Bajo untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, untuk melayani wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo, telah dibangun posko di Maumere.

Pemerintah juga terus memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Di antaranya melalui dukungan empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo.

“Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah temu semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” sambungnya.

Selain melalui jalur darat dan udara, penyaluran bantuan logistik juga didorong melalui jalur laut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.

“Kemudian untuk yang Sikka, Nagekeo, dan Ende, ini barang langsung masuk ke Pelabuhan Maumere. Pakai bandara, pesawat besar. Di sana juga ada 2 heli untuk menjangkau apabila ternyata ada titik-titik yang belum bisa terjangkau,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karhutla Melanda Empat Provinsi, Presiden Prabowo Turun Langsung ke Kalimantan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan.

“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan sehari sebelumnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.

“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkap Seskab Teddy.

Untuk Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Adapun di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla.

Presiden Prabowo pun menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Seskab Teddy.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Buku Anak agar Sesuai Tahap Perkembangan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati meminta pemerintah memastikan penyediaan buku bacaan anak disesuaikan dengan kemampuan membaca dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Menurutnya, kualitas buku tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik, tetapi yang lebih utama ialah kesesuaian isi dengan tingkat kemampuan dan tahap perkembangan anak.

 

Hal tersebut disampaikan Esti usai memimpin pertemuan Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan Daerah (Perpusda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), komunitas literasi, serta organisasi pustakawan di Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

 

Esti mengatakan, masih adanya persoalan kemampuan membaca anak di sejumlah daerah perlu direspons melalui penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Karena itu, evaluasi terhadap bahan bacaan perlu dilakukan agar buku yang tersedia tidak justru berada di atas kemampuan membaca anak.

 

“Catatan pentingnya adalah untuk buku. Saat ini pencetakan buku bukan untuk menaikkan kualitas kertas, bukan untuk membesarkan tulisan, tetapi yang terpenting adalah isi dari buku tersebut sudah sesuai atau belum. Maka, ini yang harus dievaluasi dan disesuaikan,” ujar Esti.

 

Menurutnya, penyediaan buku tidak semestinya hanya berorientasi pada kualitas kertas, ukuran huruf, maupun aspek fisik lainnya. Kesesuaian materi dengan kemampuan membaca peserta didik justru harus menjadi pertimbangan utama.

 

Ia mencontohkan masih terdapat anak yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD), tetapi kemampuan membacanya belum lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian bahan bacaan dengan kemampuan aktual peserta didik.

 

“Jangan sampai seperti sekarang, lulus SD belum lancar membaca, tetapi buku murid kelas 1 SD sudah membaca buku cerita. Ini tidak sesuai dan harus disesuaikan semua,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Karena itu, Esti mendorong evaluasi dan penyusunan buku melibatkan akademisi serta para ahli di bidang pendidikan dan literasi. Menurutnya, keterlibatan para ahli diperlukan agar bahan bacaan yang digunakan peserta didik benar-benar mendukung proses pembelajaran dan sesuai dengan perkembangan kemampuan mereka.

 

“Kurikulum dan buku itu harus sesuai dengan perkembangan anak. Maka, libatkanlah para akademisi dan para ahli untuk menemukan buku yang sesuai. Bukan fokus fisiknya, tetapi isi buku tersebut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi X DPR Dorong Penguatan Literasi di Sumsel, Anggaran Tak Boleh Jadi Hambatan

Penulis
Reta
-

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan literasi di daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Keterbatasan anggaran dinilai tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah pemangku kepentingan bidang literasi di Palembang, Kamis (20/8/2026).

 

Lalu Hadrian mengatakan terdapat tiga hal utama yang ingin dipastikan Komisi X dalam kunjungan tersebut. Pertama, keterbatasan anggaran tidak menghambat upaya peningkatan literasi masyarakat. Kedua, gerakan literasi harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari satuan pendidikan paling dasar. Ketiga, Komisi X ingin memastikan berbagai program literasi yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Selatan, dapat berjalan optimal.

 

“Kami melihat data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi bahwa ternyata tingkat literasi meningkat. Jumlah perpustakaan daerah yang aktif per hari ini, baik yang ada di sekolah maupun di kabupaten/kota, bahkan ada program Bunda Literasi di setiap desa dan kelurahan. Ini menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Lalu Hadrian.

 

Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pengembangan literasi. Berbagai program, mulai dari penguatan perpustakaan hingga pelaksanaan program Bunda Literasi di tingkat desa dan kelurahan, dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat.

 

“Sumatera Selatan ternyata menunjukkan fokus dan perhatian yang sangat tinggi terhadap literasi ini. Oleh sebab itu, kami Komisi X bersama dengan Perpustakaan Nasional RI akan bersinergi untuk terus mendukung,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan mendorong dan merekomendasikan berbagai program pemerintah pusat yang dapat mendukung peningkatan literasi di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perpustakaan Nasional RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi di Bumi Sriwijaya.

 

“Program-program dari pemerintah pusat tentunya akan kami rekomendasikan dalam rangka meningkatkan literasi di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (20/08/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, usai menerima penghargaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Kementerian ESDM mengapresiasi seluruh pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, termasuk melalui peran Kementerian ATR/BPN dalam menangani berbagai aspek pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan geotermal.

Deni Santo menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek. Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya dukungan juga diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan dalam pengembangan geotermal di Indonesia.

“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni Santo.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pihak terlibat dalam mendukung pengembangan geotermal di Indonesia. Dukungan dari sisi pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tak Perlu Menunggu Tanpa Kepastian, Masyarakat Rasakan Manfaat Pengukuran Terjadwal Saat Sertipikasi Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bagi masyarakat yang baru pertama kali mengurus sertipikasi tanah, salah satu hal yang kerap jadi pertanyaan adalah kapan tanah akan diukur dan kapan seluruh prosesnya selesai. Pengalaman Sulis, salah seorang warga Sleman, D.I. Yogyakarta, menunjukkan bahwa kepastian waktu layanan kini dapat diketahui sejak berkas permohonan yang diajukan masyarakat dinyatakan lengkap oleh petugas Kantor Pertanahan (Kantah). Hal itu bisa dirasakan berkat layanan Pengukuran Terjadwal.

“Ternyata pengurusan sertipikat itu tidak se-horor yang selalu masyarakat takutkan. Prosesnya cepat sekali dan tidak serumit yang dikira. Surprise sekali, ngga sampai 12 hari sudah jadi Peta Bidang Tanah (PBT) saya,” ungkap Sulis saat ditemui di Kantah Kabupaten Sleman, Kamis (20/08/2026).

Di Kantah Kabupaten Sleman ini pertama kalinya Sulis merasakan pengalaman mengurus tanah. Prosesnya berlangsung cepat. Ia mulai melengkapi berkas pada 31 Juli dan selang tiga hari sudah dikabari soal waktu pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sekaligus jadwal pengukuran. “Alhamdulillah tanggal 10 itu sudah dikabari kalau PBT-nya sudah jadi. Karena saya belum ada waktu, baru hari ini saya ngambil PBT-nya,” kata Sulis.

Lewat layanan Pengukuran Terjadwal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memang menargetkan masa tunggu untuk masyarakat mendapatkan jadwal pengukuran tanah maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya kemudian diproses hingga menjadi PBT dalam waktu maksimal lima hari. Dengan demikian, keseluruhan proses dari permohonan masuk hingga terbitnya PBT ditargetkan selesai paling lama 12 hari.

Transformasi pada proses pendaftaran tanah ini berhasil memberikan kepastian lebih bagi masyarakat soal waktu pelaksanaannya. “Ternyata program baru ini juga kita bisa memilih harinya, kapan waktunya diukur. Jadwalnya tepat dan sesuai dengan yang dijanjikan,“ ujar Sulis.

Pengalaman berbeda namun dengan manfaat serupa dirasakan Dewi Lestari. Sebelumnya, ia telah beberapa kali mengurus sertipikat tanah dan setelah mendapati layanan Pengukuran Terjadwal ia merasakan betul perubahan pelayanan pertanahan.

“Kalau yang dulu saya tidak pernah tahu kapan jadwalnya, kapan pengukurannya, dan siapa yang mengukur. Sekarang Alhamdulillah sudah tahu siapa pengukurnya dan kapan diukurnya, jadi tidak perlu menunggu lama,” jelas Dewi Lestari.

Menurut Dewi Lestari, kepastian tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengurus layanan pertanahan. Ia tidak lagi hanya menunggu kabar mengenai pelaksanaan pengukuran, tapi sejak awal sudah mengetahui kapan layanan akan dilakukan. Karena itu, Dewi mengajak masyarakat yang masih memiliki tanah belum bersertipikat untuk segera mengurusnya melalui Kantah.

“Masyarakat seluruh Indonesia saya sarankan untuk segera mengurus tanah yang belum bersertipikat. Karena ternyata pelayanan di Kantah itu bagus, prosesnya cepat, dan masyarakat mendapat kepastian,” imbau Dewi Lestari.

Kepastian waktu menjadi salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Pengukuran Terjadwal. Layanan ini telah diterapkan di 446 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, pemohon dapat mengetahui jadwal pengukuran bidang tanahnya sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap.

Bagi Sulis dan Dewi Lestari, kepastian waktu bukan sekadar perubahan dalam prosedur pelayanan. Lebih dari itu, kepastian tersebut membuat proses mengurus tanah terasa lebih sederhana dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan pertanahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dianugerahi Award Trophy Bakti Koperasi Pradana Nayaka

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dianugerahi penghargaan Award Trophy Kategori Bakti Koperasi Pradana Nayaka dari Kementerian Koperasi di St. Regis Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Diwakili Sekjen Taufik Madjid, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi Mendes Yandri dalam mendorong penguatan koperasi yang merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebut makna perjuangan para tokoh yang tidak hanya sekadar menghidupkan koperasi namun memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menurutnya, setiap langkah mendirikan koperasi di desa maupun daerah tertinggal menjadi bukti upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Ini bukan sekadar tentang siapa yang menerima penghargaan tapi juga pengakuan untuk mereka yang bekerja konsisten dan tentu melanjutkan perjuangan Moh Hatta,” tutur Menkop Ferry Juliantono dalam sambutannya.

Penghargaan Bakti Koperasi Pradana Nayaka tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemendes PDT sebagai salah satu mitra akan terus mendorong berbagai bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat peran koperasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sekadar informasi, koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan berbagai potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki desa.

Karena itu, penguatan koperasi perlu dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat. Dalam hal ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang didirikan secara serentak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Koperasi di desa harus memiliki tata kelola yang baik, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta teknologi. Penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja di desa.

Oleh karena itu, Kemendes PDT bersama K/L mitra salah satunya Kementerian Koperasi secara serius mendampingi pembangunan baik segi fisik maupun masyarakat secara substansi sebagai aktor utamanya. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Laporkan Kolaborasi Teranyar Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan terus menggenjot pembangunan desa dengan menggandeng multipihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kolaborasi ini dilakukan Kemendes dengan menggunakan dana lain di luar APBN.

Pertama, Kemendes menggandeng Hakko Fukushikai Foundation dari Jepang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa melalui pemberian beasiswa kepada pemuda desa.

“Kita ada program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI.

Selain kerja sama membangun SDM desa, Mendes Yandri menyampaikan bahwa pihaknya juga berupaya memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya itu di antaranya ditempuh dengan menjalin kerja sama bersama New Hope Fintech dari China.

“Kami menggaet New Hope China. Ini mereka siap untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan BUMDes dengan sistem teknologi yang sangat bagus,” ujar Mendes Yandri.

Selain BUMDes, kerja sama itu dapat dimaksimalkan untuk membangun atau meningkatkan kualitas program lainnya dari Kemendes, seperti Desa Wisata dan Desa Ekspor.

Teranyar hari ini, Kemendes menggandeng PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terkait Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui BUM Desa untuk Mendukung Transisi Energi dan Pencapaian Target Net Zero Emission di Desa dan Daerah Tertinggal.

Mendes Yandri meminta dukungan dari Komisi V DPR RI karena program itu tidak dapat berjalan baik tanpa bantuan kalangan legislatif.

Kerja sama secara langsung disambut baik oleh Pimpinan Komisi V.

“Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Menteri Desa. Mantap,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga paparkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dan realisasi anggaran hingga Agustus 2026.

Turut dampingi Mendes Yandri, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hotspot Nasional Turun 56 Persen, Pengendalian Karhutla Tetap Diperkuat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan mencatat penurunan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.

Data tersebut bersumber dari pemantauan Satelit Terra-Aqua NASA pada tingkat kepercayaan menengah dan tinggi (medium dan high confidence level), yang dihimpun hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan basis pemantauan yang sama, jumlah hotspot nasional berkurang sebanyak 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen dalam satu hari.

Penurunan paling signifikan terpantau di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus atau berkurang 702 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlahnya turun dari 694 menjadi 22 titik atau berkurang 672 titik.

Penurunan juga terjadi di Kalimantan Selatan, dari 85 titik pada 19 Agustus menjadi 12 titik pada 20 Agustus atau berkurang 73 titik. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di ketiga provinsi tersebut turun dari 1.563 menjadi 116 titik atau berkurang sekitar 92,6 persen dalam satu hari.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam pemantauan karhutla. Namun, kondisi ini belum menunjukkan bahwa seluruh kebakaran telah padam ataupun risiko karhutla telah berakhir.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan dapat dipengaruhi waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, dan kemampuan sensor mendeteksi panas pada saat pengamatan. Karena itu, informasi hotspot tetap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

Kewaspadaan masih diperlukan karena kondisi cuaca kering tetap mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sedangkan 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan bawah normal.

Kondisi tersebut berlangsung sejalan dengan El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Secara umum, kedua fenomena tersebut mendukung berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pantauan citra Satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian sebaran asap terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot mengalami penurunan.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui koordinasi bersama BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.

Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta respons cepat di wilayah rawan. Pemantauan dilakukan secara berkala karena jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu observasi satelit dan kondisi atmosfer.

Kementerian Kehutanan meminta masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Aktivitas yang dapat memicu api juga perlu dihindari, terutama di kawasan gambut, semak belukar, dan wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.

Perkembangan hotspot dan situasi karhutla dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKAN 2026, Menhut Dorong Evaluasi dan Transformasi Konservasi Alam di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia melalui evaluasi dan transformasi upaya-upaya konservasi alam. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Peringatan Puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2026 dengan tema “Konservasi Alam: Kerja Bersama Merawat Indonesia”, pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

Menhut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kerja Konservasi yang diperingati dengan HKAN merupakan muara dari amanat kerja mengelola sektor kehutanan yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan. Sehingga ia menegaskan agar peringatan HKAN bukan sekadar momentum perayaan, tetapi menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana upaya konservasi telah dilakukan dan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja lebih baik dalam menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

“HKAN ini justru harus dijadikan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi misi kita, mengevaluasi kementerian kita, sejauh mana sebenarnya kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih kreatif lagi, bekerja dengan mencoba segala daya upaya yang inovatif untuk konservasi alam kita. Karena dengan demikianlah HKAN akan memiliki makna yang dalam, yaitu peningkatan kinerja kita,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni.

Menurut Menhut, keberhasilan konservasi harus dapat terlihat dari indikator nyata, mulai dari peningkatan populasi satwa, kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, hingga manfaat yang kembali dirasakan masyarakat.

“Seperti kata hadis, apabila hari ini lebih baik daripada yang lalu, contohnya jumlah satwa lebih banyak daripada tahun lalu, usaha kita untuk konservasi alam nasional lebih baik daripada tahun lalu, maka kita menjadi orang-orang yang terus belajar dan memperbaiki diri,” ujarnya.

Menhut menekankan bahwa tantangan konservasi semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menjaga ekosistem. Krisis iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama agar kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyampaikan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang inovatif. Menurutnya, upaya menjaga kawasan konservasi tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan terobosan melalui kolaborasi pendanaan, termasuk pemanfaatan nilai ekonomi karbon dan investasi hijau.

Menhut juga menyoroti keberhasilan konservasi satwa liar yang menunjukkan perkembangan positif. Upaya perlindungan spesies kunci seperti badak jawa, harimau sumatera, orangutan, dan gajah asia terus menunjukkan tren positif melalui kelahiran individu baru di berbagai kantong habitat. Dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, ia pun menekankan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo hadir memberikan pesan semangat konservasi kepada keluarga besar Kementerian Kehutanan atas dedikasinya dalam menjaga hutan dan terus melakukan aksi konservasi melindungi alam dan biodiversitas yang terkandung di dalamnya. Hashim pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada Grup Ashari atas kepeduliannya menjaga kelestarian alam di Indonesia.

“Ini adalah wujud kepedulian kami untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Jangan sampai makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu hilang atau punah dari bumi ini,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, menyebut jika rangkaian peringatan HKAN 2026 Rangkaian telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang berjumlah 74 UPT di seluruh Indonesia dengan berbagai aksi pemulihan ekosistem, pelepasliaran, pemberdayaan masyarakat, serta edukasi konservasi secara masif. Ia menekankan Peringatan HKAN tahun 2026 ini sebagai batu pijakan untuk memperkuat barisan, mengeratkan kolaborasi, dan membakar kembali semangat menjaga bumi pertiwi.

“Konservasi alam bukanlah sebuah tujuan akhir yang berhenti ketika sebuah acara seremonial usai. Konservasi adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah proses peradaban, dan dedikasi tanpa batas untuk memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih dapat melihat keindahan flora dan fauna Nusantara, masih dapat menghirup udara segar, dan masih dapat menikmati ketersediaan air bersih yang melimpah,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Kementerian Kehutanan dari seluruh Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada para mitra dunia usaha yang telah turut aktif mendukung konservasi alam di Indonesia.

Selain itu pada rangkaian kegiatan ini, Menhut dan Wamenhut berkesempatan untuk mengunjungi booth pameran konservasi dari Taman Nasional seluruh Indonesia, kemudian melakukan pelepasliaran burung, sebagai langkah nyata mengembalikan satwa ke habitat alaminya, serta melakukan penanaman pohon, sebagai ikhtiar merawat dan memulihkan alam.

Peringatan HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dan mendukung pengurangan emisi karbon yang menjadi target Indonesia melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Acara Peringatan Puncak HKAN 2026 juga dibarengi dengan Resepsi HUT RI ke 81 lingkup Kementerian Kehutanan. Resepsi dengan Tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut dimaksudkan memberikan apresiasi atas telah dilaksanakannya kemeriahan perayaan HUT RI ke 81 di lingkup Kementerian Kehutanan yang bertujuan mempererat silaturrahmi kebersamaan dan kekompakan kerja antar pegawai di lingkup Kemenhut, melalui acara perlombaan olah raga, pagelaran seni tradisi dan edukasi, bakti sosial dan apresiasi champions sektor kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...8910...4,855Halaman 9 dari 4,855