Beranda blog Halaman 10

Tak Perlu Menunggu Tanpa Kepastian, Masyarakat Rasakan Manfaat Pengukuran Terjadwal Saat Sertipikasi Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bagi masyarakat yang baru pertama kali mengurus sertipikasi tanah, salah satu hal yang kerap jadi pertanyaan adalah kapan tanah akan diukur dan kapan seluruh prosesnya selesai. Pengalaman Sulis, salah seorang warga Sleman, D.I. Yogyakarta, menunjukkan bahwa kepastian waktu layanan kini dapat diketahui sejak berkas permohonan yang diajukan masyarakat dinyatakan lengkap oleh petugas Kantor Pertanahan (Kantah). Hal itu bisa dirasakan berkat layanan Pengukuran Terjadwal.

“Ternyata pengurusan sertipikat itu tidak se-horor yang selalu masyarakat takutkan. Prosesnya cepat sekali dan tidak serumit yang dikira. Surprise sekali, ngga sampai 12 hari sudah jadi Peta Bidang Tanah (PBT) saya,” ungkap Sulis saat ditemui di Kantah Kabupaten Sleman, Kamis (20/08/2026).

Di Kantah Kabupaten Sleman ini pertama kalinya Sulis merasakan pengalaman mengurus tanah. Prosesnya berlangsung cepat. Ia mulai melengkapi berkas pada 31 Juli dan selang tiga hari sudah dikabari soal waktu pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sekaligus jadwal pengukuran. “Alhamdulillah tanggal 10 itu sudah dikabari kalau PBT-nya sudah jadi. Karena saya belum ada waktu, baru hari ini saya ngambil PBT-nya,” kata Sulis.

Lewat layanan Pengukuran Terjadwal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memang menargetkan masa tunggu untuk masyarakat mendapatkan jadwal pengukuran tanah maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya kemudian diproses hingga menjadi PBT dalam waktu maksimal lima hari. Dengan demikian, keseluruhan proses dari permohonan masuk hingga terbitnya PBT ditargetkan selesai paling lama 12 hari.

Transformasi pada proses pendaftaran tanah ini berhasil memberikan kepastian lebih bagi masyarakat soal waktu pelaksanaannya. “Ternyata program baru ini juga kita bisa memilih harinya, kapan waktunya diukur. Jadwalnya tepat dan sesuai dengan yang dijanjikan,“ ujar Sulis.

Pengalaman berbeda namun dengan manfaat serupa dirasakan Dewi Lestari. Sebelumnya, ia telah beberapa kali mengurus sertipikat tanah dan setelah mendapati layanan Pengukuran Terjadwal ia merasakan betul perubahan pelayanan pertanahan.

“Kalau yang dulu saya tidak pernah tahu kapan jadwalnya, kapan pengukurannya, dan siapa yang mengukur. Sekarang Alhamdulillah sudah tahu siapa pengukurnya dan kapan diukurnya, jadi tidak perlu menunggu lama,” jelas Dewi Lestari.

Menurut Dewi Lestari, kepastian tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengurus layanan pertanahan. Ia tidak lagi hanya menunggu kabar mengenai pelaksanaan pengukuran, tapi sejak awal sudah mengetahui kapan layanan akan dilakukan. Karena itu, Dewi mengajak masyarakat yang masih memiliki tanah belum bersertipikat untuk segera mengurusnya melalui Kantah.

“Masyarakat seluruh Indonesia saya sarankan untuk segera mengurus tanah yang belum bersertipikat. Karena ternyata pelayanan di Kantah itu bagus, prosesnya cepat, dan masyarakat mendapat kepastian,” imbau Dewi Lestari.

Kepastian waktu menjadi salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Pengukuran Terjadwal. Layanan ini telah diterapkan di 446 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, pemohon dapat mengetahui jadwal pengukuran bidang tanahnya sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap.

Bagi Sulis dan Dewi Lestari, kepastian waktu bukan sekadar perubahan dalam prosedur pelayanan. Lebih dari itu, kepastian tersebut membuat proses mengurus tanah terasa lebih sederhana dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan pertanahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dianugerahi Award Trophy Bakti Koperasi Pradana Nayaka

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dianugerahi penghargaan Award Trophy Kategori Bakti Koperasi Pradana Nayaka dari Kementerian Koperasi di St. Regis Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Diwakili Sekjen Taufik Madjid, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi Mendes Yandri dalam mendorong penguatan koperasi yang merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebut makna perjuangan para tokoh yang tidak hanya sekadar menghidupkan koperasi namun memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menurutnya, setiap langkah mendirikan koperasi di desa maupun daerah tertinggal menjadi bukti upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Ini bukan sekadar tentang siapa yang menerima penghargaan tapi juga pengakuan untuk mereka yang bekerja konsisten dan tentu melanjutkan perjuangan Moh Hatta,” tutur Menkop Ferry Juliantono dalam sambutannya.

Penghargaan Bakti Koperasi Pradana Nayaka tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemendes PDT sebagai salah satu mitra akan terus mendorong berbagai bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat peran koperasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sekadar informasi, koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan berbagai potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki desa.

Karena itu, penguatan koperasi perlu dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat. Dalam hal ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang didirikan secara serentak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Koperasi di desa harus memiliki tata kelola yang baik, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta teknologi. Penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja di desa.

Oleh karena itu, Kemendes PDT bersama K/L mitra salah satunya Kementerian Koperasi secara serius mendampingi pembangunan baik segi fisik maupun masyarakat secara substansi sebagai aktor utamanya. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Laporkan Kolaborasi Teranyar Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan terus menggenjot pembangunan desa dengan menggandeng multipihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kolaborasi ini dilakukan Kemendes dengan menggunakan dana lain di luar APBN.

Pertama, Kemendes menggandeng Hakko Fukushikai Foundation dari Jepang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa melalui pemberian beasiswa kepada pemuda desa.

“Kita ada program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI.

Selain kerja sama membangun SDM desa, Mendes Yandri menyampaikan bahwa pihaknya juga berupaya memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya itu di antaranya ditempuh dengan menjalin kerja sama bersama New Hope Fintech dari China.

“Kami menggaet New Hope China. Ini mereka siap untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan BUMDes dengan sistem teknologi yang sangat bagus,” ujar Mendes Yandri.

Selain BUMDes, kerja sama itu dapat dimaksimalkan untuk membangun atau meningkatkan kualitas program lainnya dari Kemendes, seperti Desa Wisata dan Desa Ekspor.

Teranyar hari ini, Kemendes menggandeng PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terkait Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui BUM Desa untuk Mendukung Transisi Energi dan Pencapaian Target Net Zero Emission di Desa dan Daerah Tertinggal.

Mendes Yandri meminta dukungan dari Komisi V DPR RI karena program itu tidak dapat berjalan baik tanpa bantuan kalangan legislatif.

Kerja sama secara langsung disambut baik oleh Pimpinan Komisi V.

“Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Menteri Desa. Mantap,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga paparkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dan realisasi anggaran hingga Agustus 2026.

Turut dampingi Mendes Yandri, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hotspot Nasional Turun 56 Persen, Pengendalian Karhutla Tetap Diperkuat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan mencatat penurunan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.

Data tersebut bersumber dari pemantauan Satelit Terra-Aqua NASA pada tingkat kepercayaan menengah dan tinggi (medium dan high confidence level), yang dihimpun hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan basis pemantauan yang sama, jumlah hotspot nasional berkurang sebanyak 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen dalam satu hari.

Penurunan paling signifikan terpantau di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus atau berkurang 702 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlahnya turun dari 694 menjadi 22 titik atau berkurang 672 titik.

Penurunan juga terjadi di Kalimantan Selatan, dari 85 titik pada 19 Agustus menjadi 12 titik pada 20 Agustus atau berkurang 73 titik. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di ketiga provinsi tersebut turun dari 1.563 menjadi 116 titik atau berkurang sekitar 92,6 persen dalam satu hari.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam pemantauan karhutla. Namun, kondisi ini belum menunjukkan bahwa seluruh kebakaran telah padam ataupun risiko karhutla telah berakhir.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan dapat dipengaruhi waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, dan kemampuan sensor mendeteksi panas pada saat pengamatan. Karena itu, informasi hotspot tetap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

Kewaspadaan masih diperlukan karena kondisi cuaca kering tetap mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sedangkan 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan bawah normal.

Kondisi tersebut berlangsung sejalan dengan El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Secara umum, kedua fenomena tersebut mendukung berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pantauan citra Satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian sebaran asap terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot mengalami penurunan.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui koordinasi bersama BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.

Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta respons cepat di wilayah rawan. Pemantauan dilakukan secara berkala karena jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu observasi satelit dan kondisi atmosfer.

Kementerian Kehutanan meminta masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Aktivitas yang dapat memicu api juga perlu dihindari, terutama di kawasan gambut, semak belukar, dan wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.

Perkembangan hotspot dan situasi karhutla dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKAN 2026, Menhut Dorong Evaluasi dan Transformasi Konservasi Alam di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia melalui evaluasi dan transformasi upaya-upaya konservasi alam. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Peringatan Puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2026 dengan tema “Konservasi Alam: Kerja Bersama Merawat Indonesia”, pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

Menhut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kerja Konservasi yang diperingati dengan HKAN merupakan muara dari amanat kerja mengelola sektor kehutanan yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan. Sehingga ia menegaskan agar peringatan HKAN bukan sekadar momentum perayaan, tetapi menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana upaya konservasi telah dilakukan dan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja lebih baik dalam menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

“HKAN ini justru harus dijadikan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi misi kita, mengevaluasi kementerian kita, sejauh mana sebenarnya kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih kreatif lagi, bekerja dengan mencoba segala daya upaya yang inovatif untuk konservasi alam kita. Karena dengan demikianlah HKAN akan memiliki makna yang dalam, yaitu peningkatan kinerja kita,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni.

Menurut Menhut, keberhasilan konservasi harus dapat terlihat dari indikator nyata, mulai dari peningkatan populasi satwa, kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, hingga manfaat yang kembali dirasakan masyarakat.

“Seperti kata hadis, apabila hari ini lebih baik daripada yang lalu, contohnya jumlah satwa lebih banyak daripada tahun lalu, usaha kita untuk konservasi alam nasional lebih baik daripada tahun lalu, maka kita menjadi orang-orang yang terus belajar dan memperbaiki diri,” ujarnya.

Menhut menekankan bahwa tantangan konservasi semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menjaga ekosistem. Krisis iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama agar kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyampaikan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang inovatif. Menurutnya, upaya menjaga kawasan konservasi tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan terobosan melalui kolaborasi pendanaan, termasuk pemanfaatan nilai ekonomi karbon dan investasi hijau.

Menhut juga menyoroti keberhasilan konservasi satwa liar yang menunjukkan perkembangan positif. Upaya perlindungan spesies kunci seperti badak jawa, harimau sumatera, orangutan, dan gajah asia terus menunjukkan tren positif melalui kelahiran individu baru di berbagai kantong habitat. Dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, ia pun menekankan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo hadir memberikan pesan semangat konservasi kepada keluarga besar Kementerian Kehutanan atas dedikasinya dalam menjaga hutan dan terus melakukan aksi konservasi melindungi alam dan biodiversitas yang terkandung di dalamnya. Hashim pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada Grup Ashari atas kepeduliannya menjaga kelestarian alam di Indonesia.

“Ini adalah wujud kepedulian kami untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Jangan sampai makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu hilang atau punah dari bumi ini,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, menyebut jika rangkaian peringatan HKAN 2026 Rangkaian telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang berjumlah 74 UPT di seluruh Indonesia dengan berbagai aksi pemulihan ekosistem, pelepasliaran, pemberdayaan masyarakat, serta edukasi konservasi secara masif. Ia menekankan Peringatan HKAN tahun 2026 ini sebagai batu pijakan untuk memperkuat barisan, mengeratkan kolaborasi, dan membakar kembali semangat menjaga bumi pertiwi.

“Konservasi alam bukanlah sebuah tujuan akhir yang berhenti ketika sebuah acara seremonial usai. Konservasi adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah proses peradaban, dan dedikasi tanpa batas untuk memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih dapat melihat keindahan flora dan fauna Nusantara, masih dapat menghirup udara segar, dan masih dapat menikmati ketersediaan air bersih yang melimpah,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Kementerian Kehutanan dari seluruh Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada para mitra dunia usaha yang telah turut aktif mendukung konservasi alam di Indonesia.

Selain itu pada rangkaian kegiatan ini, Menhut dan Wamenhut berkesempatan untuk mengunjungi booth pameran konservasi dari Taman Nasional seluruh Indonesia, kemudian melakukan pelepasliaran burung, sebagai langkah nyata mengembalikan satwa ke habitat alaminya, serta melakukan penanaman pohon, sebagai ikhtiar merawat dan memulihkan alam.

Peringatan HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dan mendukung pengurangan emisi karbon yang menjadi target Indonesia melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Acara Peringatan Puncak HKAN 2026 juga dibarengi dengan Resepsi HUT RI ke 81 lingkup Kementerian Kehutanan. Resepsi dengan Tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut dimaksudkan memberikan apresiasi atas telah dilaksanakannya kemeriahan perayaan HUT RI ke 81 di lingkup Kementerian Kehutanan yang bertujuan mempererat silaturrahmi kebersamaan dan kekompakan kerja antar pegawai di lingkup Kemenhut, melalui acara perlombaan olah raga, pagelaran seni tradisi dan edukasi, bakti sosial dan apresiasi champions sektor kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Bullying dan Intoleransi, Duta Damai BNPT Jatim Beri Edukasi Digital kepada Siswa Tuban

Penulis
Reta
-

Memasuki era digital, kemampuan menggunakan teknologi secara bijak menjadi bekal penting bagi generasi muda. Karena itu, pesan tersebut disampaikan Ketua Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur, Achmad Reza Rafranjani, saat memberikan edukasi kepada peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, Rabu (19/8).

Kegiatan yang berlangsung di aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban tersebut merupakan bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai penggunaan internet dan media sosial secara sehat, pengawasan waktu penggunaan gawai (screen time), serta pencegahan bullying, intoleransi, dan kekerasan.

Achmad Reza Rafranjani menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan siswa dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan secara bijak. Menurutnya, internet dan media sosial dapat menjadi ruang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Namun, di sisi lain, keduanya juga memiliki risiko apabila digunakan tanpa literasi dan pengawasan yang memadai.

“Menjadi generasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita mampu mengendalikan diri dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ujar Achmad Reza Rafranjani.

Selanjutnya, peserta didik mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengatur waktu penggunaan gawai. Para siswa diajak menjaga keseimbangan antara aktivitas digital, belajar, beristirahat, berinteraksi dengan lingkungan, serta melakukan kegiatan positif lainnya.

Selain itu, edukasi diarahkan pada upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman melalui pencegahan bullying, intoleransi, dan kekerasan. Siswa diberikan pemahaman bahwa tindakan yang membuat orang lain takut, tertekan, atau direndahkan tidak dapat dibenarkan dengan alasan bercanda.

Karena itu, selain menghargai perbedaan, peserta didik didorong untuk membangun interaksi yang dilandasi sikap saling menghormati. Pencegahan bullying dan kekerasan juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak menjadi pelaku sekaligus tidak membiarkan tindakan tersebut terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan tersebut diikuti 246 peserta didik, terdiri atas 12 siswa jenjang SRD, 87 siswa SRMP, 87 siswa SRMA Tuban, dan 60 siswa SRMA Bojonegoro. Seluruh peserta mengikuti rangkaian materi hingga sesi refleksi sebagai penutup kegiatan.

Melalui edukasi tersebut, Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur mendorong agar literasi digital berjalan beriringan dengan pendidikan karakter. Kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, serta sikap saling menghargai dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang mampu menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga lingkungan sosial yang aman dan damai.

Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, pesan yang dibangun adalah pentingnya generasi muda tumbuh sebagai pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, mereka diharapkan mampu ikut menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, intoleransi, dan kekerasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KAI Kaji Jalur Lingkar Bogor, Alternatif Atasi Kepadatan Kereta Bogor

Penulis
Reta
-

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menawarkan rencana pengembangan jalur lingkar Bogor sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

 

Hal tersebut disampaikan Bobby saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Balai Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).

 

Bobby menjelaskan, jalur lingkar Bogor nantinya akan menjadi alternatif penghubung wilayah Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor di luar jalur Bogor Line yang saat ini sudah beroperasi.

 

Menurutnya, kepadatan perjalanan kereta pada lintas Manggarai hingga Bogor saat ini sudah sangat tinggi, sehingga sulit untuk menambah frekuensi perjalanan.

 

“Padatnya jalur Manggarai hingga Bogor saat ini hampir mustahil disisipkan dengan jadwal tambahan, karena jarak antarkereta hanya sekitar empat menit sekali,” ujar Bobby.

 

Ia mengatakan, rencana jalur lingkar Bogor yang meliputi wilayah Kota Bogor, Sentul, Cibinong, hingga Parung dan sekitarnya masih dalam tahap kajian.

 

“Jalur Lingkar Bogor ini sedang kami kaji untuk mengantisipasi naiknya kepadatan penumpang saat ini maupun ke depan,” katanya.

 

Bobby menambahkan, pengembangan jaringan transportasi kereta api menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan dan memberikan pilihan mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Bogor Raya.

 

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyambut baik rencana kajian tersebut. Menurutnya, penguatan konektivitas transportasi menjadi kebutuhan penting seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat dan kawasan perkotaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Perkuat Tata Kelola Kewenangan Khusus, Indikator Kinerja Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. [20/8]

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta SKPD terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih. Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Menurut Gubernur, sinkronisasi indikator kinerja antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kesenjangan maupun perbedaan arah dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, diperlukan basis data yang kuat dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. “Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.

Gubernur mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi agar seluruh pemerintah daerah bergerak dalam satu arah dan semangat yang sama untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia penyelenggara, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Mulai Uji Coba Budidaya Bawang Putih, Target Perluasan hingga 5 Hektare

Penulis
Reta
-

Sumedang memiliki potensi untuk mengembangkan bawang putih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sumedang melakukan  uji coba penanaman seluas satu hektare di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono mengatakan, proyek percontohan menjadi langkah awal untuk melihat kesesuaian budi daya bawang putih dengan kondisi di Sumedang. “Kami piloting project satu hektare dulu karena penanaman bawang putih di Sumedang merupakan hal yang baru. Nanti tenaga ahli dilibatkan, biar bisa kontinuitas pengembangan produksinya,” ujar Tono, Jumat (21/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada sejumlah kelompok tani oleh Kepala DPKP. Wilayah penanaman berada pada ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang masih berada dalam kisaran ketinggian 1.000-1.400 mdpl yang dinilai sesuai untuk pertumbuhan bawang putih.

Kondisi geografis itu menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan komoditas hortikultura dataran tinggi, termasuk bawang putih. Sejumlah wilayah Sumedang memiliki kawasan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, antara lain Kecamatan Sukasari, Cimanggung, Cibugel, Rancakalong, Pamulihan, Sumedang Selatan, Situraja, Darmaraja dan Wado.

Tono mengatakan, potensi hasil budidaya sangat bergantung pada perawatan dengan produktivitas dapat mencapai 15-20 ton per hektare dengan perawatan optimal. “Kalau perawatannya bagus, prestasinya kita antara 15-20 ton per hektare. Kalau biasa-biasa saja itu kisaran 7-10 ton,” katanya.

Pengembangan bawang putih menjadi tantangan baru bagi petani Sumedang karena komoditas tersebut belum umum dibudidayakan di daerah itu. “Apabila hasil uji coba menunjukkan hasil yang baik, kami akan mendorong perluasan areal tanam secara bertahap hingga minimal lima hectare,” katanya.

Ia menambahkan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok tani, TNI dan Polri untuk mendorong pengembangan komoditas pertanian di Sumedang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIBU Hadir, Pemprov Maluku Utara Percepat Digitalisasi Pelayanan Administrasi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis elektronik. Kehadiran inovasi Sistem Informasi Biro Umum (SIBU) yang baru-baru ini diterapkan, terbukti sukses membawa lompatan besar dalam digitalisasi pelayanan administrasi di lingkup Pemprov Maluku Utara.

Aplikasi berbasis mobile cerdas ini hadir untuk mendobrak sistem birokrasi konvensional. Melalui SIBU, masyarakat maupun instansi yang ingin mengirimkan surat permohonan kini tidak perlu lagi datang secara fisik dan kebingungan melacak disposisi dokumen.

Inovator sekaligus pengembang aplikasi SIBU, Aarrie, mengungkapkan bahwa inovasi ini dirancang menggunakan pendekatan Zero-Cost Infrastructure atau infrastruktur efisien yang terintegrasi dengan ekosistem cloud, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pemeliharaan server.

“SIBU kami rancang untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus: memangkas waktu pelayanan dan mewujudkan budaya paperless office atau tata kelola tanpa kertas. Kini, mulai dari pengiriman surat masuk, pelacakan (tracking) dokumen secara real-time, hingga peminjaman ruang rapat, semuanya selesai dalam hitungan detik hanya dari genggaman smartphone,” jelas Aarrie di Sofifi.

Aplikasi SIBU dibekali dengan berbagai fitur canggih yang sangat aplikatif. Salah satu yang paling menonjol adalah fitur Manajemen Pinjam Ruangan yang telah ditanamkan Algoritma Pemindaian Irisan Waktu. Mesin ini mampu menolak jadwal yang bertabrakan secara otomatis, sehingga menjamin 100% terhindar dari insiden bentrokan jadwal (double booking) pada penggunaan fasilitas daerah seperti Aula Nuku.

Selain itu, aplikasi ini juga memuat fitur Pusat Arsip Digital (PUSAD), pemantauan Agenda Pimpinan, dan sistem Lapor Kerusakan Fasilitas (Work Order). Jika terdapat kerusakan AC, kelistrikan, atau air di lingkungan kantor gubernur, pegawai cukup memotret dan mengirimkannya via SIBU, lalu notifikasi perbaikan akan langsung diterima oleh petugas teknisi.

Dengan capaian yang mengesankan ini, SIBU tidak hanya mendongkrak capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Maluku Utara, tetapi juga berpotensi besar menjadi proyek percontohan (replikasi inovasi) tata kelola administrasi modern bagi daerah maupun kabupaten/kota lainnya.

“Ini adalah bukti bahwa dengan kemauan berinovasi, kita bisa menciptakan birokrasi yang lincah (agile), transparan, dan melayani dengan prima. SIBU adalah langkah awal, dan kita akan terus mengembangkannya demi mewujudkan Maluku Utara yang lebih baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...91011...4,856Halaman 10 dari 4,856