Beranda blog Halaman 11

HKAN 2026, Menhut Dorong Evaluasi dan Transformasi Konservasi Alam di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia melalui evaluasi dan transformasi upaya-upaya konservasi alam. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Peringatan Puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2026 dengan tema “Konservasi Alam: Kerja Bersama Merawat Indonesia”, pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

Menhut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kerja Konservasi yang diperingati dengan HKAN merupakan muara dari amanat kerja mengelola sektor kehutanan yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan. Sehingga ia menegaskan agar peringatan HKAN bukan sekadar momentum perayaan, tetapi menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana upaya konservasi telah dilakukan dan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja lebih baik dalam menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

“HKAN ini justru harus dijadikan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi misi kita, mengevaluasi kementerian kita, sejauh mana sebenarnya kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih kreatif lagi, bekerja dengan mencoba segala daya upaya yang inovatif untuk konservasi alam kita. Karena dengan demikianlah HKAN akan memiliki makna yang dalam, yaitu peningkatan kinerja kita,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni.

Menurut Menhut, keberhasilan konservasi harus dapat terlihat dari indikator nyata, mulai dari peningkatan populasi satwa, kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, hingga manfaat yang kembali dirasakan masyarakat.

“Seperti kata hadis, apabila hari ini lebih baik daripada yang lalu, contohnya jumlah satwa lebih banyak daripada tahun lalu, usaha kita untuk konservasi alam nasional lebih baik daripada tahun lalu, maka kita menjadi orang-orang yang terus belajar dan memperbaiki diri,” ujarnya.

Menhut menekankan bahwa tantangan konservasi semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menjaga ekosistem. Krisis iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama agar kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyampaikan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang inovatif. Menurutnya, upaya menjaga kawasan konservasi tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan terobosan melalui kolaborasi pendanaan, termasuk pemanfaatan nilai ekonomi karbon dan investasi hijau.

Menhut juga menyoroti keberhasilan konservasi satwa liar yang menunjukkan perkembangan positif. Upaya perlindungan spesies kunci seperti badak jawa, harimau sumatera, orangutan, dan gajah asia terus menunjukkan tren positif melalui kelahiran individu baru di berbagai kantong habitat. Dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, ia pun menekankan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo hadir memberikan pesan semangat konservasi kepada keluarga besar Kementerian Kehutanan atas dedikasinya dalam menjaga hutan dan terus melakukan aksi konservasi melindungi alam dan biodiversitas yang terkandung di dalamnya. Hashim pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada Grup Ashari atas kepeduliannya menjaga kelestarian alam di Indonesia.

“Ini adalah wujud kepedulian kami untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Jangan sampai makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu hilang atau punah dari bumi ini,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, menyebut jika rangkaian peringatan HKAN 2026 Rangkaian telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang berjumlah 74 UPT di seluruh Indonesia dengan berbagai aksi pemulihan ekosistem, pelepasliaran, pemberdayaan masyarakat, serta edukasi konservasi secara masif. Ia menekankan Peringatan HKAN tahun 2026 ini sebagai batu pijakan untuk memperkuat barisan, mengeratkan kolaborasi, dan membakar kembali semangat menjaga bumi pertiwi.

“Konservasi alam bukanlah sebuah tujuan akhir yang berhenti ketika sebuah acara seremonial usai. Konservasi adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah proses peradaban, dan dedikasi tanpa batas untuk memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih dapat melihat keindahan flora dan fauna Nusantara, masih dapat menghirup udara segar, dan masih dapat menikmati ketersediaan air bersih yang melimpah,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Kementerian Kehutanan dari seluruh Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada para mitra dunia usaha yang telah turut aktif mendukung konservasi alam di Indonesia.

Selain itu pada rangkaian kegiatan ini, Menhut dan Wamenhut berkesempatan untuk mengunjungi booth pameran konservasi dari Taman Nasional seluruh Indonesia, kemudian melakukan pelepasliaran burung, sebagai langkah nyata mengembalikan satwa ke habitat alaminya, serta melakukan penanaman pohon, sebagai ikhtiar merawat dan memulihkan alam.

Peringatan HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dan mendukung pengurangan emisi karbon yang menjadi target Indonesia melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Acara Peringatan Puncak HKAN 2026 juga dibarengi dengan Resepsi HUT RI ke 81 lingkup Kementerian Kehutanan. Resepsi dengan Tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut dimaksudkan memberikan apresiasi atas telah dilaksanakannya kemeriahan perayaan HUT RI ke 81 di lingkup Kementerian Kehutanan yang bertujuan mempererat silaturrahmi kebersamaan dan kekompakan kerja antar pegawai di lingkup Kemenhut, melalui acara perlombaan olah raga, pagelaran seni tradisi dan edukasi, bakti sosial dan apresiasi champions sektor kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Bullying dan Intoleransi, Duta Damai BNPT Jatim Beri Edukasi Digital kepada Siswa Tuban

Penulis
Reta
-

Memasuki era digital, kemampuan menggunakan teknologi secara bijak menjadi bekal penting bagi generasi muda. Karena itu, pesan tersebut disampaikan Ketua Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur, Achmad Reza Rafranjani, saat memberikan edukasi kepada peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, Rabu (19/8).

Kegiatan yang berlangsung di aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban tersebut merupakan bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai penggunaan internet dan media sosial secara sehat, pengawasan waktu penggunaan gawai (screen time), serta pencegahan bullying, intoleransi, dan kekerasan.

Achmad Reza Rafranjani menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan siswa dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan secara bijak. Menurutnya, internet dan media sosial dapat menjadi ruang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Namun, di sisi lain, keduanya juga memiliki risiko apabila digunakan tanpa literasi dan pengawasan yang memadai.

“Menjadi generasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita mampu mengendalikan diri dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ujar Achmad Reza Rafranjani.

Selanjutnya, peserta didik mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengatur waktu penggunaan gawai. Para siswa diajak menjaga keseimbangan antara aktivitas digital, belajar, beristirahat, berinteraksi dengan lingkungan, serta melakukan kegiatan positif lainnya.

Selain itu, edukasi diarahkan pada upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman melalui pencegahan bullying, intoleransi, dan kekerasan. Siswa diberikan pemahaman bahwa tindakan yang membuat orang lain takut, tertekan, atau direndahkan tidak dapat dibenarkan dengan alasan bercanda.

Karena itu, selain menghargai perbedaan, peserta didik didorong untuk membangun interaksi yang dilandasi sikap saling menghormati. Pencegahan bullying dan kekerasan juga membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak menjadi pelaku sekaligus tidak membiarkan tindakan tersebut terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kegiatan tersebut diikuti 246 peserta didik, terdiri atas 12 siswa jenjang SRD, 87 siswa SRMP, 87 siswa SRMA Tuban, dan 60 siswa SRMA Bojonegoro. Seluruh peserta mengikuti rangkaian materi hingga sesi refleksi sebagai penutup kegiatan.

Melalui edukasi tersebut, Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur mendorong agar literasi digital berjalan beriringan dengan pendidikan karakter. Kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, serta sikap saling menghargai dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang mampu menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga lingkungan sosial yang aman dan damai.

Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, pesan yang dibangun adalah pentingnya generasi muda tumbuh sebagai pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, mereka diharapkan mampu ikut menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying, intoleransi, dan kekerasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KAI Kaji Jalur Lingkar Bogor, Alternatif Atasi Kepadatan Kereta Bogor

Penulis
Reta
-

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menawarkan rencana pengembangan jalur lingkar Bogor sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

 

Hal tersebut disampaikan Bobby saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Balai Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).

 

Bobby menjelaskan, jalur lingkar Bogor nantinya akan menjadi alternatif penghubung wilayah Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor di luar jalur Bogor Line yang saat ini sudah beroperasi.

 

Menurutnya, kepadatan perjalanan kereta pada lintas Manggarai hingga Bogor saat ini sudah sangat tinggi, sehingga sulit untuk menambah frekuensi perjalanan.

 

“Padatnya jalur Manggarai hingga Bogor saat ini hampir mustahil disisipkan dengan jadwal tambahan, karena jarak antarkereta hanya sekitar empat menit sekali,” ujar Bobby.

 

Ia mengatakan, rencana jalur lingkar Bogor yang meliputi wilayah Kota Bogor, Sentul, Cibinong, hingga Parung dan sekitarnya masih dalam tahap kajian.

 

“Jalur Lingkar Bogor ini sedang kami kaji untuk mengantisipasi naiknya kepadatan penumpang saat ini maupun ke depan,” katanya.

 

Bobby menambahkan, pengembangan jaringan transportasi kereta api menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan dan memberikan pilihan mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Bogor Raya.

 

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyambut baik rencana kajian tersebut. Menurutnya, penguatan konektivitas transportasi menjadi kebutuhan penting seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat dan kawasan perkotaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Perkuat Tata Kelola Kewenangan Khusus, Indikator Kinerja Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. [20/8]

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta SKPD terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih. Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Menurut Gubernur, sinkronisasi indikator kinerja antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kesenjangan maupun perbedaan arah dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, diperlukan basis data yang kuat dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. “Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.

Gubernur mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi agar seluruh pemerintah daerah bergerak dalam satu arah dan semangat yang sama untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia penyelenggara, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Mulai Uji Coba Budidaya Bawang Putih, Target Perluasan hingga 5 Hektare

Penulis
Reta
-

Sumedang memiliki potensi untuk mengembangkan bawang putih. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sumedang melakukan  uji coba penanaman seluas satu hektare di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono mengatakan, proyek percontohan menjadi langkah awal untuk melihat kesesuaian budi daya bawang putih dengan kondisi di Sumedang. “Kami piloting project satu hektare dulu karena penanaman bawang putih di Sumedang merupakan hal yang baru. Nanti tenaga ahli dilibatkan, biar bisa kontinuitas pengembangan produksinya,” ujar Tono, Jumat (21/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada sejumlah kelompok tani oleh Kepala DPKP. Wilayah penanaman berada pada ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang masih berada dalam kisaran ketinggian 1.000-1.400 mdpl yang dinilai sesuai untuk pertumbuhan bawang putih.

Kondisi geografis itu menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan komoditas hortikultura dataran tinggi, termasuk bawang putih. Sejumlah wilayah Sumedang memiliki kawasan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, antara lain Kecamatan Sukasari, Cimanggung, Cibugel, Rancakalong, Pamulihan, Sumedang Selatan, Situraja, Darmaraja dan Wado.

Tono mengatakan, potensi hasil budidaya sangat bergantung pada perawatan dengan produktivitas dapat mencapai 15-20 ton per hektare dengan perawatan optimal. “Kalau perawatannya bagus, prestasinya kita antara 15-20 ton per hektare. Kalau biasa-biasa saja itu kisaran 7-10 ton,” katanya.

Pengembangan bawang putih menjadi tantangan baru bagi petani Sumedang karena komoditas tersebut belum umum dibudidayakan di daerah itu. “Apabila hasil uji coba menunjukkan hasil yang baik, kami akan mendorong perluasan areal tanam secara bertahap hingga minimal lima hectare,” katanya.

Ia menambahkan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok tani, TNI dan Polri untuk mendorong pengembangan komoditas pertanian di Sumedang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIBU Hadir, Pemprov Maluku Utara Percepat Digitalisasi Pelayanan Administrasi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis elektronik. Kehadiran inovasi Sistem Informasi Biro Umum (SIBU) yang baru-baru ini diterapkan, terbukti sukses membawa lompatan besar dalam digitalisasi pelayanan administrasi di lingkup Pemprov Maluku Utara.

Aplikasi berbasis mobile cerdas ini hadir untuk mendobrak sistem birokrasi konvensional. Melalui SIBU, masyarakat maupun instansi yang ingin mengirimkan surat permohonan kini tidak perlu lagi datang secara fisik dan kebingungan melacak disposisi dokumen.

Inovator sekaligus pengembang aplikasi SIBU, Aarrie, mengungkapkan bahwa inovasi ini dirancang menggunakan pendekatan Zero-Cost Infrastructure atau infrastruktur efisien yang terintegrasi dengan ekosistem cloud, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pemeliharaan server.

“SIBU kami rancang untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus: memangkas waktu pelayanan dan mewujudkan budaya paperless office atau tata kelola tanpa kertas. Kini, mulai dari pengiriman surat masuk, pelacakan (tracking) dokumen secara real-time, hingga peminjaman ruang rapat, semuanya selesai dalam hitungan detik hanya dari genggaman smartphone,” jelas Aarrie di Sofifi.

Aplikasi SIBU dibekali dengan berbagai fitur canggih yang sangat aplikatif. Salah satu yang paling menonjol adalah fitur Manajemen Pinjam Ruangan yang telah ditanamkan Algoritma Pemindaian Irisan Waktu. Mesin ini mampu menolak jadwal yang bertabrakan secara otomatis, sehingga menjamin 100% terhindar dari insiden bentrokan jadwal (double booking) pada penggunaan fasilitas daerah seperti Aula Nuku.

Selain itu, aplikasi ini juga memuat fitur Pusat Arsip Digital (PUSAD), pemantauan Agenda Pimpinan, dan sistem Lapor Kerusakan Fasilitas (Work Order). Jika terdapat kerusakan AC, kelistrikan, atau air di lingkungan kantor gubernur, pegawai cukup memotret dan mengirimkannya via SIBU, lalu notifikasi perbaikan akan langsung diterima oleh petugas teknisi.

Dengan capaian yang mengesankan ini, SIBU tidak hanya mendongkrak capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Maluku Utara, tetapi juga berpotensi besar menjadi proyek percontohan (replikasi inovasi) tata kelola administrasi modern bagi daerah maupun kabupaten/kota lainnya.

“Ini adalah bukti bahwa dengan kemauan berinovasi, kita bisa menciptakan birokrasi yang lincah (agile), transparan, dan melayani dengan prima. SIBU adalah langkah awal, dan kita akan terus mengembangkannya demi mewujudkan Maluku Utara yang lebih baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gempa NTT, Komisi X DPR Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah dan Trauma Healing

Penulis
Reta
-

Komisi X DPR RI menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bencana tersebut menjadi duka bersama, khususnya bagi insan pendidikan di NTT.

 

Lalu Hadrian mengatakan, Komisi X DPR RI saat ini tengah memutakhirkan data kerusakan satuan pendidikan yang terdampak gempa, mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, Komisi X juga menginventarisasi jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak maupun menjadi korban bencana.

 

“Kami di Komisi X hari ini sedang memutakhirkan data, artinya data kerusakan sekolah-sekolah kita di seluruh satuan pendidikan, tidak hanya sampai menengah atas tetapi perguruan tinggi yang ada di sana. Kemudian kami sedang menginventarisir jumlah siswa-siswi, kemudian guru dan tenaga pendidik lainnya yang terdampak atau menjadi korban dari gempa ini,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria saat ditemui di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (20/8/2026).

 

Menurutnya, pemutakhiran data menjadi penting untuk memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara tepat sasaran. Karena itu, Komisi X mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis, antara lain melalui percepatan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan, penyediaan sekolah atau fasilitas pembelajaran darurat, serta dukungan psikologis bagi siswa dan tenaga pendidik.

 

Lalu Hadrian menekankan, pemulihan trauma (trauma healing) perlu menjadi perhatian utama. Dukungan psikologis diperlukan untuk memulihkan rasa aman, kepercayaan diri, dan semangat siswa maupun guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.

 

“Langkahnya tentu kami mendorong kepada pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi sekolah. Yang kedua, sekolah darurat juga harus dilaksanakan, dan yang terpenting adalah trauma healing ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan saat-saat ini dalam rangka mengembalikan kepercayaan lagi kepada putra-putri kita, anak-anak kita yang ada di situ, khususnya siswa-siswi dan guru-gurunya, tentu agar siap melaksanakan proses belajar mengajar,” jelasnya.

 

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk bersama-sama mempercepat pemulihan sektor pendidikan di NTT.

 

Ia menambahkan, pimpinan DPR RI telah turun langsung untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk respons cepat terhadap bencana. Sementara itu, Komisi X dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pendidikan terdampak bersama kementerian terkait.

 

“Oleh sebab itu, kami Komisi X mendorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan seluruh pemangku kepentingan, ayo kita sama-sama benahi, kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Nusa Tenggara Timur. DPR melalui pimpinan DPR sudah turun langsung dan menyalurkan bantuan, tentu itu merupakan langkah yang tepat. Kami di Komisi X dalam beberapa waktu ke depan akan meninjau sekolah-sekolah kita dan bersama dengan Kemendikdasmen menyalurkan bantuan,” pungkas Lalu Hadrian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karhutla Kalimantan Meluas, Puan Maharani Soroti Dampak Kabut Asap bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah Kalimantan yang semakin parah. Ia juga mengingtkan Pemerintah untuk memastikan pelindungan terhadap masyarakat atas dampak Karhutla.

 

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

 

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kemudian disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

 

Karhutla di Kalimatan yang semakin parah pun menimbulkan dampak buruk yang luas, meliputi penurunan kualitas udara hingga kategori berbahaya, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, kerusakan habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.

 

Bahkan kabut pekat akibat Karhutla menyebabkan jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.

 

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas Karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah. “Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Puan juga mendorong Pemerintah pusat memberikan bantuan, khususnya bagi daerah yang kewalahan dalam penanganan Karhutla. “Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkap Puan.

 

Menurutnya, operasi darat harus diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara pemadaman dari udara harus difokuskan pada area yang sulit dijangkau. Puan juga menekankan pentingnya kelengkapan infrastruktur pemadaman api.

 

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

 

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjut Puan.

 

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah segera memetakan dampak Karhutla kepada masyarakat. “Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.

 

Jika Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas polusi, Puan mendorong Pemerintah untuk memberlakukan situasi darurat dengan meminta masyarakat menghentikan dulu aktivitas di luar rumah. “Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” sebut Puan.

 

Puan juga meminta Pemerintah di daerah terdampak Karhutla untuk membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita pernapasan. “Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tambahnya.

 

Di sisi lain, Puan menyoroti kabut asap pekat Karhutla yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.

 

Untuk itu, Puan meminta agar Karhutla segera ditanggulangi. “Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

 

Mantan Menko PMK ini pun mendorong Pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang abai sehingga menyebabkan Karhutla. Puan mengatakan, kerugian akibat Karhutla sangat besar.

 

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

 

Puan menyebut, Pemerintah Daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa Karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa. “Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VIII DPR Dorong Data Penerima KIP Kuliah Dicocokkan dengan DTSEN

Penulis
Reta
-

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Kamis (20/8/2026).

 

Haeny mengatakan, Komisi VIII kerap menerima aspirasi terkait kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan dukungan melalui program KIP Kuliah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

 

“Kita menyarankan agar pihak rektorat atau sivitas akademika, khususnya para pengajar, untuk mendata mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di UIN ini dan kemudian melengkapinya dengan data-data yang ada di DTSEN,” ujar Haeny.

 

Menurutnya, pendataan tersebut penting dilakukan sejak tingkat perguruan tinggi agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan koordinasi antara perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan Komisi VIII DPR RI.

 

“Kemudian dari identifikasi ini dikirimkan kepada kementerian dan kepada kami, Komisi VIII,” katanya.

 

Haeny menegaskan, penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan DPR RI diperlukan untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam memberikan akses pendidikan kepada mahasiswa yang membutuhkan.

 

Ia menambahkan, Komisi VIII yang membidangi urusan sosial dan keagamaan akan terus mendorong berbagai upaya yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk melalui penguatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

 

“Komisi VIII ini adalah sosial keagamaan juga, sehingga di antara keterbatasan itu kita bisa saling mengingatkan, saling memperkuat agar hal yang terbatas tidak menjadi sebuah rintangan bagi kita sekalian untuk berkomitmen terhadap kesejahteraan sosial,” tutup Haeny.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bukan Hanya di Perpustakaan, Sofyan Tan Ingin Buku Hadir di Ruang Publik

Penulis
Reta
-

Membaca buku tak selalu harus dilakukan di perpustakaan. Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai budaya membaca dapat tumbuh ketika buku hadir di ruang-ruang yang dekat dengan keseharian masyarakat.

 

Sofyan menceritakan pengalamannya saat masih aktif di Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sumatera Utara. Kala itu, ia menggagas program “Warung Pintar”, sebuah gerakan yang memadukan aktivitas makan dengan membaca buku.

 

Gagasan tersebut bermula dari keinginannya membantu sejumlah warung makan yang memiliki sajian berkualitas, tetapi kondisi tempatnya masih sederhana. Ia kemudian mengajak sejumlah pengusaha untuk turut memperbaiki warung-warung tersebut sekaligus menjadikannya ruang yang ramah bagi buku dan pembaca.

 

“Jadi pengusaha itu membedah, warung itu jadi cantik, dan kemudian yang meresmikannya itu adalah si pengusaha itu,” kata Sofyan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (20/8/2026).

 

Menariknya, para pengusaha yang terlibat tidak diminta membawa ucapan atau hadiah biasa saat peresmian. Mereka justru diajak membawa buku untuk mengisi koleksi di Warung Pintar.

 

“Bukan kasih ucapan berupa buku waktu dia resmikan itu, tapi semuanya bawa buku. Jadi begitu itu dilakukan, saya pernah membuka sampai 18 Warung Pintar, melibatkan 18 pengusaha,” ungkapnya.

 

Menurut Sofyan, keberadaan koleksi buku membuat warung tidak sekadar menjadi tempat makan, tetapi juga ruang literasi bagi masyarakat. Bahkan, ia melihat banyak orang tua datang bersama anak-anak mereka untuk menikmati makanan sekaligus membaca buku.

 

“Buku itu mengandalkan literasi hingga warung itu menjadi ramai, orang makan sambil baca buku. Yang luar biasa laku adalah orang tua bawa anak-anaknya itu sambil makan di sana, sambil baca buku,” tuturnya.

 

Pengalaman tersebut, lanjut Sofyan, menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat dilakukan melalui cara-cara sederhana dan kreatif. Buku tidak harus menunggu masyarakat datang ke perpustakaan, tetapi dapat hadir di berbagai ruang yang akrab dengan kehidupan sehari-hari.

 

Sofyan juga mengusulkan cara sederhana lainnya untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, yakni menjadikannya sebagai hadiah pada momentum-momentum spesial.

 

Menurutnya, buku dapat menjadi pilihan hadiah yang tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya membaca. Buku bahkan dapat menjadi alternatif dari karangan bunga yang selama ini lazim diberikan dalam berbagai perayaan.

 

Sebab, bagi Sofyan, setiap buku yang diberikan bukan sekadar hadiah, melainkan juga dapat menjadi pintu bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru.

 

Dari warung makan hingga hadiah pada hari spesial, Sofyan menilai gerakan literasi dapat dihadirkan melalui berbagai cara sederhana. Hal terpenting, menurutnya, adalah memastikan buku terus dibuat dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...101112...4,856Halaman 11 dari 4,856