Beranda blog Halaman 12

Bukan Hanya di Perpustakaan, Sofyan Tan Ingin Buku Hadir di Ruang Publik

Penulis
Reta
-

Membaca buku tak selalu harus dilakukan di perpustakaan. Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai budaya membaca dapat tumbuh ketika buku hadir di ruang-ruang yang dekat dengan keseharian masyarakat.

 

Sofyan menceritakan pengalamannya saat masih aktif di Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sumatera Utara. Kala itu, ia menggagas program “Warung Pintar”, sebuah gerakan yang memadukan aktivitas makan dengan membaca buku.

 

Gagasan tersebut bermula dari keinginannya membantu sejumlah warung makan yang memiliki sajian berkualitas, tetapi kondisi tempatnya masih sederhana. Ia kemudian mengajak sejumlah pengusaha untuk turut memperbaiki warung-warung tersebut sekaligus menjadikannya ruang yang ramah bagi buku dan pembaca.

 

“Jadi pengusaha itu membedah, warung itu jadi cantik, dan kemudian yang meresmikannya itu adalah si pengusaha itu,” kata Sofyan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (20/8/2026).

 

Menariknya, para pengusaha yang terlibat tidak diminta membawa ucapan atau hadiah biasa saat peresmian. Mereka justru diajak membawa buku untuk mengisi koleksi di Warung Pintar.

 

“Bukan kasih ucapan berupa buku waktu dia resmikan itu, tapi semuanya bawa buku. Jadi begitu itu dilakukan, saya pernah membuka sampai 18 Warung Pintar, melibatkan 18 pengusaha,” ungkapnya.

 

Menurut Sofyan, keberadaan koleksi buku membuat warung tidak sekadar menjadi tempat makan, tetapi juga ruang literasi bagi masyarakat. Bahkan, ia melihat banyak orang tua datang bersama anak-anak mereka untuk menikmati makanan sekaligus membaca buku.

 

“Buku itu mengandalkan literasi hingga warung itu menjadi ramai, orang makan sambil baca buku. Yang luar biasa laku adalah orang tua bawa anak-anaknya itu sambil makan di sana, sambil baca buku,” tuturnya.

 

Pengalaman tersebut, lanjut Sofyan, menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat dilakukan melalui cara-cara sederhana dan kreatif. Buku tidak harus menunggu masyarakat datang ke perpustakaan, tetapi dapat hadir di berbagai ruang yang akrab dengan kehidupan sehari-hari.

 

Sofyan juga mengusulkan cara sederhana lainnya untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, yakni menjadikannya sebagai hadiah pada momentum-momentum spesial.

 

Menurutnya, buku dapat menjadi pilihan hadiah yang tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya membaca. Buku bahkan dapat menjadi alternatif dari karangan bunga yang selama ini lazim diberikan dalam berbagai perayaan.

 

Sebab, bagi Sofyan, setiap buku yang diberikan bukan sekadar hadiah, melainkan juga dapat menjadi pintu bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan baru.

 

Dari warung makan hingga hadiah pada hari spesial, Sofyan menilai gerakan literasi dapat dihadirkan melalui berbagai cara sederhana. Hal terpenting, menurutnya, adalah memastikan buku terus dibuat dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-81 RI, 503 Narapidana Lapas Garut Dapat Remisi hingga Enam Bulan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Garut menyerahkan remisi kepada 503 narapidana Lapas Kelas IIA Garut dalam HUT ke-81 Republik Indonesia.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyerahkan remisi tersebut di Lapas Kelas IIA Garut, Banyuresmi 17/8/2026.

Remisi diberikan sebagai penghargaan atas pembinaan dan perilaku baik warga binaan selama menjalani masa pidana.

Abdusy Syakur membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto terkait pemberian hak warga binaan.

Remisi juga menjadi bagian reintegrasi sosial agar warga binaan kembali ke masyarakat dengan perubahan perilaku dan bekal pembinaan.

“Sementara itu, bagi Anak Binaan, Pengurangan Masa Pidana memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Negara memandang bahwa setiap anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik,” katanya.

Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan jumlah penghuni mencapai 645 orang berdasarkan data 16/8/2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 641 narapidana dan empat tahanan, dengan 503 narapidana memperoleh Remisi Umum 2026.

Sebanyak 502 narapidana menerima Remisi Umum I berupa pengurangan masa pidana antara satu hingga enam bulan.

Satu narapidana memperoleh Remisi Umum II selama tiga bulan dan langsung dinyatakan bebas setelah menerima pengurangan masa pidana.

Rusdedy mengatakan pemberian remisi didasarkan pada proses pembinaan, perilaku, dan kedisiplinan warga binaan selama menjalani masa pidana.

Proses pengusulan remisi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu dengan dukungan berbagai pihak.

Pemberian remisi juga menghasilkan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar Rp1,009 miliar.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan tetapi juga dapat turut mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RRT Dong Jun Tiba di Jakarta, Wamenhan Donny Ermawan Berikan Sambutan

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Laksamana Dong Jun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kedatangan Menhan RRT di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian agenda Pertemuan 2+2 ke-2 dan Bilateral Meeting RI-RRT Tahun 2026 yang sebelumnya telah diawali pertemuan dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin di Denpasar Bali.

Turut mendampingi Wamenhan RI, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Tenaga Ahli Utama DPN Mayjen TNI Tri Rana Subekti, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bunda PAUD Medan Dorong Kolaborasi Percepat Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah

Penulis
Reta
-

Bunda PAUD Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas menyambut hangat kehadiran tim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, dalam rangka pendampingan implementasi strategi wajib belajar 1 tahun prasekolah, di Balai Kota Medan, Kamis (20/8/2026).

Airin Rico Waas menilai, kunjungan ini sebagai bentuk penguatan fondasi pendidikan anak usia dini di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

​”Menjadi suatu kehormatan bagi kami dapat menerima kunjungan dari Kemendikdasmen untuk memperkuat pendidikan anak usia dini di Kota Medan.,”kata Airin Rico Waas.

Airin Rico Waas juga mengungkapkan, peran Perangkat Daerah dan Bunda PAUD sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan anak usia dini, oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi bersama untuk mensukseskan program ini.

“Saya berharap kita semua dapat saling berkolaborasi demi menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di kota Medan,” harap Airin Rico Waas.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi yang hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan Pemko Medan siap berkomitmen penuh dalam mendukung program nasional Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah.

​”Intinya, Pemko Medan tetap berkomitmen memberikan dukungan terhadap program 13 tahun wajib belajar ini. Tidak ada salahnya kita memprogramkan dan membangunnya dalam satu bentuk regulasi, minimal Peraturan Kepala Daerah, atau jika perlu ditingkatkan,” tegas Erfin Fahrurrazi.

​Sebagai bentuk penekanan, Ia juga meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan dari Kementerian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta menyusun rencana aksi yang terukur sesuai timeline demi menyelaraskan program pusat dengan visi Pemko Medan.

​”Tolong disusun rencana-rencana aksi sesuai timeline, supaya ini menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Wali Kota untuk mewujudkan Medan yang Berbudaya, Enerjik, Ramah, Tertib, dan Unggul,” lanjutnya.

Sebelumnya, PIC Wajib Belajar 13 Tahun Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumut Arifin Ambarita mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan pada April 2026 dengan melibatkan sembilan kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.

Arifin menjelaskan, dalam kegiatan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD telah merancang berbagai kegiatan untuk mempercepat implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah. Menurutnya, terdapat sembilan strategi yang dapat dipilih pemerintah kabupaten/kota, di antaranya melalui sekolah satu atap, penyediaan ruang kelas baru, serta strategi percepatan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

“Kita akan berdiskusi terkait rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan atau dirancang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pokja Bunda PAUD,” ujarnya.

Ia juga berharap Bunda PAUD Kota Medan dapat memberikan motivasi kepada seluruh OPD untuk bersama-sama merancang dan menjalankan program yang mendukung percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.

Selanjutnya, pertemuan ini diisi dengan pemaparan mengenai Implementasi Strategi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah yang disampaikan Fatima Rahmah dan Asya Syaida dari Direktorat PAUD sebagai penguatan langkah konkret implementasi program di Kota Medan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kampung Harapan Siak Sukses Kembangkan Semangka, Puluhan Warga Kini Dapat Penghasilan Tambahan

Penulis
Reta
-

Hamparan tanaman semangka di Kampung Harapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, bukan sekadar lahan pertanian. Di balik buah yang dipanen, ada cerita tentang warga yang mendapatkan penghasilan tambahan dan sebuah kampung yang berhasil menggerakkan ekonomi melalui Dana Desa.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si, melihat langsung hasil program tersebut saat menghadiri panen semangka, Kamis (20/8/2026).

Afni mengapresiasi pemanfaatan Dana Desa untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Saya kalau diundang panen dari sesuatu yang berasal dari Dana Desa, saya senang. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa atau Dana Desa itu dikorupsi. Pasti masih banyak aparatur desa yang amanah, dan ini buktinya,” kata Afni.

Pengembangan lahan semangka dan melon di Kampung Harapan telah dilakukan secara bertahap sejak 2024. Modal awal yang dialokasikan melalui Dana Desa mencapai sekitar Rp219 juta.

Hasilnya mulai terasa. Pengelolaan lahan tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) hingga 200 persen sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sedikitnya 50 hingga 60 warga terlibat dalam aktivitas pertanian tersebut. Kaum ibu juga ikut ambil bagian, mulai dari menanam, merawat tanaman hingga melakukan proses penyerbukan.

Bagi sebagian warga, pekerjaan di lahan semangka menjadi penghasilan tambahan yang sederhana namun berarti.

Seorang warga mengaku bisa mendapatkan sekitar Rp30 ribu untuk pekerjaan selama kurang lebih dua jam. Aktivitas itu bahkan tidak hanya menjadi tempat mencari tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul dan bekerja bersama.

Menurut Afni, keberhasilan tersebut menunjukkan Dana Desa bisa memberikan manfaat berantai ketika dikelola secara tepat.

“Dari Dana Desa mereka menanam semangka, kemudian Pendapatan Asli Kampung naik. Kampung menjadi lebih maju dan masyarakat juga mendapatkan pekerjaan. Ini yang harus kita dorong,” ujarnya.

Namun, keberhasilan itu kini dihadapkan pada tantangan baru. Afni menyebut ruang fiskal desa semakin terbatas akibat berkurangnya alokasi anggaran.

Pemerintah kampung harus menentukan prioritas antara program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Afni meminta program produktif yang sudah terbukti memberikan manfaat bagi warga tetap dipertahankan.

“Sekarang semua kena potong. Jadi jangan marah kepada penghulu. Kami juga terus berjuang. Saya ingin menunjukkan bahwa Dana Desa itu memang dibutuhkan masyarakat desa. Sesungguhnya Dana Desa harusnya ditambah, bukan dipotong,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Afni juga menerima aspirasi warga terkait kondisi infrastruktur, terutama Jalan Sudirman yang dinilai membutuhkan penanganan karena menyulitkan kendaraan melintas.

Bupati perempuan pertama di Siak itu mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam menangani seluruh kebutuhan masyarakat. “Saya bukan tipe pejabat yang suka berjanji. Kalau bisa, saya bilang bisa. Kalau tidak bisa, saya bilang tidak. Kalau duit belum ada, ya saya sampaikan duit belum ada. Tapi bukan berarti kita menyerah,” katanya.

Afni menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah berhenti bekerja. Ia memilih turun langsung ke kecamatan untuk melihat persoalan masyarakat sekaligus mencari jalan keluar sesuai kemampuan yang ada.

“Apakah kita menyerah? Apakah bupati sembunyi menunggu gaji? Kan tidak. Saya keliling ke kecamatan. Kita lihat langsung persoalan masyarakat dan kita cari jalan keluarnya,” ujarnya.

Mantan wartawan itu berharap keberhasilan Kampung Harapan menjadi contoh bahwa setiap rupiah Dana Desa bisa diubah menjadi kegiatan produktif yang kembali memberi manfaat kepada masyarakat.

“Yang penting sekarang kita maju ke depan. Mari kita tunjukkan bahwa setiap rupiah Dana Desa yang dititipkan kepada penghulu dan perangkat desa digunakan untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Afni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Gerak Cepat Tangani Korban Gempa NTT, Tiga Dapur Umum Dibangun di Manggarai Timur

Penulis
Reta
-
 Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengoperasikan dapur umum untuk melayani kebutuhan permakanan bagi korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dapur umum dibangun di tiga titik yakni: 1) Mano, Kecamatan Lamba Leda Selatan; 2) Pota, Kecamatan Sambi Rampas; dan 3) Dampek, Kecamatan Lamba Leda Utara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur.
“Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Kemensos bersama Dinas Sosial, Tagana, TKSK, pendamping PKH, dan pemerintah daerah mendirikan dapur umum lapangan sejak 19 Agustus. Dapur umum di tiga titik tersebut, perhari memproduksi total 6 ribu bungkus makanan siap saji, untuk dua kali makan.
Disamping mendirikan dapur umum, Kemensos melalui Gudang Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga menyalurkan bantuan berupa beras reguler 5 ton, sembako 1000 paket, Tenda Regu 3 unit, Tenda Pleton 2 unit, Tenda Keluarga 8 unit, Dapur Umum Lapangan 3 unit, Selimut 24 lembar, Tenda Serba Guna 2 unit, Kasur 24 lembar, Tenda Gulung 35 lembar, dan Tenda Keluarga Portable 4 unit.
Kemudian, Kemensos juga menurunkan tim Tagana dan tim dari Direktorat PSKB Kemensos ke lokasi terdampak untuk melakukan asesmen, pendataan, serta verifikasi dan validasi data korban.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Rabu (19/8), bencana gempa di Manggarai Timur berdampak pada 24.846 Kepala Keluarga, korban mengungsi sebanyak 19.803 jiwa, korban meninggal dunia 25 jiwa, luka berat 16 jiwa, dan luka ringan 52 jiwa.
Selain menyebabkan korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas seperti rumah 12.423 unit, jalan 15 titik, jembatan 6 titik, irigasi 9 titik, gedung sekolah 309 titik, puskesmas 24 titik, rumah ibadah 42 titik, dan fasilitas pemerintah 58 titik. Hingga saat ini, Kemensos bersama tim gabungan terus melakukan proses verifikasi data korban dan kerusakan bangunan.
Layanan pemenuhan kebutuhan dasar di dapur umum Kemensos akan terus berlangsung, karena sebagian besar warga terdampak masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian baik pengungsian komunal maupun pengungsian mandiri.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi bangunan yang retak/rusak, dan terus memantau informasi resmi dari BMKG, untuk memantau aktivitas gempa susulan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Usulkan Tambahan 150 Ribu Ton Jagung SPHP untuk Peternak Unggas

Penulis
Reta
-

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi ekosistem peternak unggas nasional, terutama kepada peternak skala mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Untuk itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah diusulkan penambahan kuota hingga 150 ribu ton.

Sebagai informasi, program SPHP jagung pakan tahun 2026 telah dimulai sejak awal Mei lalu. Total kuota salur ditetapkan sebanyak 213,2 ribu ton yang terdiri dari kebutuhan jagung pakan bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kuota sebanyak 138,65 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 3 bulan bagi kelompok peternak mikro. Kemudian 50,37 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 2 bulan bagi kelompok peternak kecil dan 24,17 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 1 bulan bagi peternak menengah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dapat diadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Rakortas diharapkan dapat membahas dan memutuskan penambahan kuota program SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton.

“Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Bapanas sudah mengundang seluruh asosiasi peternakan telur di Surabaya untuk memastikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi. Pada kesempatan tersebut sudah disepakati bahwa untuk mengendalikan harga, unlock-nya harga telur di tingkat produsen ini, Bapak Kepala Bapanas sudah memutuskan untuk menambah SPHP jagung sebanyak 150 ribu on,” papar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikutip di Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

“Nanti kita menunggu rakortas di Kemenko Pangan, sehingga dapat membantu peternak yang menghadapi kondisi relatif harga pakan agak naik sedikit. Kemudian DOC (Day Old Chicks) dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan SPHP jagung ini, harapan kita peternak masih bisa membeli pakan dengan harga yang relatif wajar,” tambah Deputi Bapanas Ketut.

Adapun realisasi salur SPHP jagung pakan per 18 Agustus telah mencapai 49,97 persen dari total target 213,2 ribu ton. Secara kuantitas sebanyak 120,31 ribu ton telah diakses peternak yang tersebar di 28 provinsi. Daerah dengan jumlah peternak tertinggi adalah Jawa Timur dengan 3.672 peternak dan Jawa Tengah 2.012 peternak.

“Oleh karena itu, dengan kendali-kendali yang kita lakukan, mudah-mudahan relatif harga telur baik di produsen maupun di konsumen, nantinya bisa terkendali dengan baik dan sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan,” sebut Ketut.

Terkait harga telur di tingkat peternak memang masih belum menyentuh Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah di Rp 26.500 per kilogram (kg). Upaya eskalasi harga terus dilakukan pemerintah agar level harga peternak dapat lebih membaik.

“Perkembangannya di sisi produsen ini masih rendah sehingga kami sedang mengupayakan penaikan di tingkat produsen. Mungkin akan berefek pada IPH (Indeks Perkembangan Harga) nantinya. Tapi kalau kita melihat di sisi konsumen memang juga masih di bawah Rp 30.000,” jelas Deputi Bapanas Ketut.

“Kalau daging ayam ras memang mengalami sedikit kenaikan tapi masih relatif di posisi harga acuan dan bahkan kalau di tingkat produsen masih di bawah HAP. Nah tentu di tingkat konsumen ada beberapa yang memang sudah tinggi di atas HAP, maka pemerintah secara bersama melakukan langkah-langkah intervensi yang bisa dilakukan,” kata Ketut lagi.

Dalam pantauan Bapanas, per 19 Agustus rerata harga telur ayam tingkat peternak berada di Rp 22.978 per kg atau 13,29 persen di bawah HAP dan ayam broiler tingkat peternak di Rp 24.849 per kg atau 0,6 persen di bawah HAP. Sementara rerata harga telur ayam dan daging ayam di tingkat konsumen masing-masing Rp 28.097 per kg dan Rp 40.639 per kg.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak. Amran telah menginstruksikan Bulog untuk terus melayani peternak unggas yang membutuhkan jagung pakan dengan harga lebih ekonomis.

“Menambah dan memperpanjang SPHP. Nah itu Bulog, tanggung jawab saya, Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik, mudah, jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” tegas Kepala Bapanas Amran.

Untuk diketahui, harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000 per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp 5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Terhadap penyaluran ke wilayah sentra produksi jagung harus mempertimbangkan periode panen raya, kondisi harga jagung di tingkat petani dan juga di tingkat peternak. Ini penting agar tidak berimplikasi negatif terhadap harga jagung yang terlalu dalam di tingkat petani daerah setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program PSR Dipercepat, Pemerintah Perkuat Produktivitas dan Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Industri kelapa sawit memegang posisi strategis dalam kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 3,5%, dengan nilai ekspor tahun 2025 mencapai USD32 miliar dan volume 38,84 juta ton, serta tumbuh 11,05%.

“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/08).

Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp27,81 triliun atau meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp41,22 triliun atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 dan meningkatnya harga crude oil turut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel. Diproyeksikan sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 dapat mencapai Rp18,45 triliun.

Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun paada 2026. Selain itu, pelaksanaan program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026, sehingga peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin penting.

Dalam konteks tersebut, program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Sejak tahun 2017, Pemerintah telah memberikan dukungan dana PSR yang saat ini sebesar Rp60 juta per Ha, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024. Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar. Penandatanganan PKS PSR pada hari ini, diwakili 5 (lima) kelompok termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Menko Airlangga.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan pekebun, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi Program Strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sawit rakyat. Pemerintah mendorong agar ke depan KDMP dapat menerima program PSR maupun sarana dan prasarana pendukung sehingga mampu tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi dari total 42 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang akan menjadi mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit, yaitu Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY STIPER), Institut Pertanian STIPER Yogyakarta (INSTIPER), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Medan, Sumatera Utara, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Bekasi, Jawa Barat, Politeknik Kampar, Riau, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Universitas Borobudur, Jakarta, dan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Sumedang, Jawa Barat. Menko Airlangga juga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP Dida Gardera, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Gandeng IESPA Perkuat Ekosistem Esports dan Industri Gim Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menerima audiensi pengurus Indonesia E-Sport Association (IESPA) untuk menjajaki sinergi strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif digital dan pemberdayaan talenta muda melalui ekosistem esports nasional.

 

Dalam pertemuan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem dan memfasilitasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Menurutnya, sektor ekraf memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif.

 

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kami. Apa yang bisa dibantu akan kita maksimalkan, mulai dari memperkuat ekosistem, menciptakan peluang bagi tumbuhnya ekraf, hingga menyinergikan kebutuhan teman-teman. Kita bisa fasilitasi ruang-ruang publik seperti Pos Bloc atau pusat komunitas lainnya untuk kegiatan ini,” ujar Menko Muhaimin di Jakarta, Kamis (20/08/2026).

 

Langkah kolaborasi ini sejalan dengan agenda pemerintah yang telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) pada tahun 2026 juga menempatkan industri gim sebagai salah satu dari tujuh subsektor prioritas karena dinilai memiliki nilai tambah tinggi serta daya serap lapangan kerja yang signifikan.

 

Berdasarkan hasil riset bersama antara Kemenekraf, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta BRIN, nilai pasar gim nasional diproyeksikan mampu mencapai USD 2 miliar atau setara Rp31,6 triliun hingga Rp34 triliun per tahun. Potensi ekonomi yang besar ini dinilai dapat menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat.

 

Menko Muhaimin mendorong agar ekosistem e-sports dan gim dapat disinergikan dengan berbagai program strategis Kemenko PM yang memberdayakan UMKM dan pelaku kreatif lokal, seperti Jejak Jajanan Nusantara (JJN), Seribu Satu Pasar Rakyat, dan Perintis Berdaya. Integrasi antara keramaian (crowd) komunal esports dan program UMKM diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi berganda.

 

Sementara itu, Ketua Umum IESPA Ibnu Sulistyo Pradipto menekankan pentingnya pembinaan ekosistem yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, komunitas, publisher game, hingga pelaku ekraf. IESPA menyoroti besarnya dampak sosial-ekonomi jika para talenta muda memiliki wadah atau gaming hub yang terarah.

 

“Dampak bagi anak-anak muda ini luar biasa, apalagi jika dibangun gaming hub sebagai markas kreativitas mereka karena potensi talenta lokal kita sangat besar,” ucapnya.

 

Ibnu menceritakan salah satu pelaku ekraf dari sektor gim, Fazrul yang berasal dari Bandung. Fazrul awalnya hanya membuat demo gim untuk tugas kuliah dengan modal Rp68 juta, karyanya diminati pengembang asal Australia hingga dibeli senilai USD 3 juta.

 

Melalui sinergi antara Kemenko PM dan IESPA, pemerintah optimistis dapat mencetak talenta digital muda yang berdaya saing global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri gim dan esports dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi SDM Berbasis AI, BPOM Siapkan ASN Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

BPOM terus memperkuat transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkelas menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM yang mengangkat tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakornas hari pertama dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Kehadiran keduanya disambut oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Penyambutan kedatangan kemudian dilanjutkan dengan paparan singkat pada gerbang panel digital oleh Sekretaris Utama Jayadi mengenai fitur transformasi manajemen SDM berbasis AI yang akan diluncurkan.

Pembukaan Rakornas pada hari Selasa (18/8/2026) juga bertepatan dengan 2 tahun masa kepemimpinan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dalam sambutannya dihadapan peserta kepala unit dan unit pelaksana teknis serta pegawai BPOM yang hadir secara luring maupun daring, Kepala BPOM menegaskan bahwa SDM merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Terlebih di tengah tantangan global saat ini yang semakin kompleks, seiring semakin terbukanya batas antarnegara.

“Tantangan itu seperti pada tahun lalu, BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau kami tidak punya kemampuan daya tangkal, kemampuan siber, tidak punya kemampuan artificial intelligence dan sebagainya, kita tentu akan kalang kabut,” ungkapnya.

Taruna menyampaikan bahwa penguatan SDM menjadi semakin penting seiring bertambahnya penugasan BPOM dalam program prioritas nasional dan agenda global. Saat ini, BPOM memiliki sekitar 6.431 pegawai, sementara berdasarkan kebutuhan organisasi diperlukan sekitar 10.710 pegawai sehingga tingkat ketercukupan SDM baru sekitar 60%.  Kebutuhan tersebut semakin besar dengan adanya penugasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan terhadap 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan pengawasan terhadap sekitar 4,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Taruna, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas SDM BPOM dalam bidang teknologi, siber, analisis data, dan AI. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperkuat kemampuan BPOM dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons berbagai potensi pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.

Pemanfaatan AI di BPOM juga diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta. “Dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis sumber daya manusia dengan menggunakan artificial intelligence, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” jelasnya. Taruna juga menekankan bahwa AI merupakan alat bantu dalam proses manajemen SDM dan bukan pengganti peran manusia.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap penerapan manajemen talenta di BPOM yang telah berjalan sejak 2021. “Manajemen talenta di BPOM sejalan dengan apa yang terjadi di belahan dunia, di negara-negara maju, yang menerapkan meritokrasi,” ujarnya.

Zudan menjelaskan bahwa prinsip utama meritokrasi adalah menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi. “Semangatnya adalah orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi orientasinya target, orientasinya hasil,” jelasnya.

Zudan juga menyampaikan bahwa BKN telah memproses sekitar 4.026 talenta, dengan 3.972 talenta telah disetujui. BPOM menjadi salah satu instansi yang seluruh talenta yang diajukan telah memenuhi persyaratan. “BPOM itu 100% disetujui. Ini artinya secara sistem memang sudah memenuhi syarat,” ungkap Zudan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi capaian BPOM dalam tata kelola dan pelayanan publik. Salah satunya tercermin dari indeks pelayanan publik BPOM yang mencapai 4,8 dari skala 5, berada di atas rata-rata nasional. “BPOM ini punya modal yang sangat kuat untuk bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini.

Namun, Rini mengingatkan transformasi digital harus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengharapkan layanan publik yang mudah, cepat, dan pasti. “Ukuran keberhasilan birokrasi ini sekarang sudah bergeser dari sekadar kepatuhan kepada prosedur menjadi kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan layanan dengan kemudahan akses yang tentunya memberikan dampak yang nyata,” jelasnya.

Dalam konteks peningkatan kualitas layanan publik, Rini juga mengapresiasi kehadiran BPOM di 154 dari 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersedia. Ia mendorong BPOM untuk memperluas kehadirannya di MPP lainnya agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pelayanan yang mudah dan dekat.

Rini juga mengapresiasi petugas BPOM yang memberikan pelayanan di MPP. Menurutnya, kehadiran petugas BPOM di MPP menunjukkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, baik secara digital maupun melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam momen yang sama, Kepala BPOM menyerahkan 3 buku seri pustaka kepada Menteri PANRB dalam rangka pencanangan Center of Excellence Budaya Integritas (CoEBI) BPOM. Kepala BKN kemudian memberikan penghargaan kepada Kepala BPOM atas pencapaian skor arsip ASN peringkat kesatu di lingkungan instansi pemerintah pusat periode semester 1 tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan prosesi peluncuran 4 aplikasi inovasi digital BPOM yang diawali dengan penampilan teatrikal dari Biro SDM BPOM mengenai perjalanan menuju transformasi manajemen SDM menuju digitalisasi. Keempat aplikasi yang diluncurkan berbasis kecerdasan artifisial (AI) tersebut adalah Mentari AI, Kira AI, Simakin AI, dan Karfis.

Mentari AI merupakan aplikasi yang mengolah data talenta menjadi wawasan strategis untuk menemukan potensi terbaik. KIRA AI merupakan aplikasi untuk menelusuri berbagai regulasi resmi, pedoman, standar operasional prosedur, serta kebijakan internal BPOM yang akan digunakan dalam pengelolaan manajemen SDM BPOM.  SIMAKIN AI merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja ASN melalui Manajemen Kinerja Terintegrasi dan pemanfaatan teknologi AI. Sementara KARFIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi layanan pengelolaan karier jabatan fungsional.

Rangkaian Rakornas SDM BPOM yang berlangsung selama 2 hari ini dilanjutkan dengan sesi paparan dari berbagai narasumber yang berasal dari sektor pemerintah, praktisi, dan dunia usaha mengenai transformasi SDM berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial. Pada hari pertama, Ignatius Jonan membawakan materi “Transformational Leadership in HR: From Routine to Strategic with Artificial Intelligence”. Materi selanjutnya disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo mengenai penerapan dan penilaian sistem merit di lingkungan BPOM, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi mengenai peran ASN dalam mendorong transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045, serta Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Wahyu Firdaus mengenai transformasi manajemen ASN berbasis AI untuk mendukung birokrasi modern.

Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada aspek humanis dan strategi pemanfaatan AI dalam meningkatkan produktivitas SDM. Psikolog dan Pakar Kesehatan Mental Ferlita Sari membahas tentang pengelolaan kesehatan mental SDM lintas generasi dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, Direktur dan Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk Irsyad Sahroni membawakan materi mengenai peningkatan dampak fungsi SDM terhadap produktivitas organisasi melalui AI. Sementara Vice President Human Capital Services PT Bank Mandiri Tbk Pascal Gerardus Anggriawan memaparkan strategi human capital berbasis AI untuk membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan.

Rangkaian paparan kemudian ditutup dengan materi Sekretaris Utama BPOM mengenai “Transformasi Pengelolaan SDM di BPOM”. Berbagai perspektif tersebut memperkuat pemahaman bahwa transformasi SDM BPOM tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga mencakup kepemimpinan transformatif, penerapan sistem merit, manajemen talenta, kesehatan mental, produktivitas, serta kesiapan kompetensi ASN dalam menghadapi perubahan. Hasil pembelajaran selama dua hari menjadi landasan untuk memperkuat transformasi pengelolaan SDM BPOM yang adaptif, berbasis data dan AI, serta tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...111213...4,856Halaman 12 dari 4,856