Beranda blog Halaman 13

Pemerintah Usulkan Tambahan 150 Ribu Ton Jagung SPHP untuk Peternak Unggas

Penulis
Reta
-

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi ekosistem peternak unggas nasional, terutama kepada peternak skala mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Untuk itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah diusulkan penambahan kuota hingga 150 ribu ton.

Sebagai informasi, program SPHP jagung pakan tahun 2026 telah dimulai sejak awal Mei lalu. Total kuota salur ditetapkan sebanyak 213,2 ribu ton yang terdiri dari kebutuhan jagung pakan bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kuota sebanyak 138,65 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 3 bulan bagi kelompok peternak mikro. Kemudian 50,37 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 2 bulan bagi kelompok peternak kecil dan 24,17 ribu ton dengan asumsi kebutuhan 1 bulan bagi peternak menengah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dapat diadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Rakortas diharapkan dapat membahas dan memutuskan penambahan kuota program SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton.

“Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Bapanas sudah mengundang seluruh asosiasi peternakan telur di Surabaya untuk memastikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi. Pada kesempatan tersebut sudah disepakati bahwa untuk mengendalikan harga, unlock-nya harga telur di tingkat produsen ini, Bapak Kepala Bapanas sudah memutuskan untuk menambah SPHP jagung sebanyak 150 ribu on,” papar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikutip di Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

“Nanti kita menunggu rakortas di Kemenko Pangan, sehingga dapat membantu peternak yang menghadapi kondisi relatif harga pakan agak naik sedikit. Kemudian DOC (Day Old Chicks) dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan SPHP jagung ini, harapan kita peternak masih bisa membeli pakan dengan harga yang relatif wajar,” tambah Deputi Bapanas Ketut.

Adapun realisasi salur SPHP jagung pakan per 18 Agustus telah mencapai 49,97 persen dari total target 213,2 ribu ton. Secara kuantitas sebanyak 120,31 ribu ton telah diakses peternak yang tersebar di 28 provinsi. Daerah dengan jumlah peternak tertinggi adalah Jawa Timur dengan 3.672 peternak dan Jawa Tengah 2.012 peternak.

“Oleh karena itu, dengan kendali-kendali yang kita lakukan, mudah-mudahan relatif harga telur baik di produsen maupun di konsumen, nantinya bisa terkendali dengan baik dan sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan,” sebut Ketut.

Terkait harga telur di tingkat peternak memang masih belum menyentuh Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah di Rp 26.500 per kilogram (kg). Upaya eskalasi harga terus dilakukan pemerintah agar level harga peternak dapat lebih membaik.

“Perkembangannya di sisi produsen ini masih rendah sehingga kami sedang mengupayakan penaikan di tingkat produsen. Mungkin akan berefek pada IPH (Indeks Perkembangan Harga) nantinya. Tapi kalau kita melihat di sisi konsumen memang juga masih di bawah Rp 30.000,” jelas Deputi Bapanas Ketut.

“Kalau daging ayam ras memang mengalami sedikit kenaikan tapi masih relatif di posisi harga acuan dan bahkan kalau di tingkat produsen masih di bawah HAP. Nah tentu di tingkat konsumen ada beberapa yang memang sudah tinggi di atas HAP, maka pemerintah secara bersama melakukan langkah-langkah intervensi yang bisa dilakukan,” kata Ketut lagi.

Dalam pantauan Bapanas, per 19 Agustus rerata harga telur ayam tingkat peternak berada di Rp 22.978 per kg atau 13,29 persen di bawah HAP dan ayam broiler tingkat peternak di Rp 24.849 per kg atau 0,6 persen di bawah HAP. Sementara rerata harga telur ayam dan daging ayam di tingkat konsumen masing-masing Rp 28.097 per kg dan Rp 40.639 per kg.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak. Amran telah menginstruksikan Bulog untuk terus melayani peternak unggas yang membutuhkan jagung pakan dengan harga lebih ekonomis.

“Menambah dan memperpanjang SPHP. Nah itu Bulog, tanggung jawab saya, Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik, mudah, jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” tegas Kepala Bapanas Amran.

Untuk diketahui, harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000 per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp 5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Terhadap penyaluran ke wilayah sentra produksi jagung harus mempertimbangkan periode panen raya, kondisi harga jagung di tingkat petani dan juga di tingkat peternak. Ini penting agar tidak berimplikasi negatif terhadap harga jagung yang terlalu dalam di tingkat petani daerah setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program PSR Dipercepat, Pemerintah Perkuat Produktivitas dan Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Industri kelapa sawit memegang posisi strategis dalam kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 3,5%, dengan nilai ekspor tahun 2025 mencapai USD32 miliar dan volume 38,84 juta ton, serta tumbuh 11,05%.

“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/08).

Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp27,81 triliun atau meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp41,22 triliun atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 dan meningkatnya harga crude oil turut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel. Diproyeksikan sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 dapat mencapai Rp18,45 triliun.

Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun paada 2026. Selain itu, pelaksanaan program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026, sehingga peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin penting.

Dalam konteks tersebut, program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Sejak tahun 2017, Pemerintah telah memberikan dukungan dana PSR yang saat ini sebesar Rp60 juta per Ha, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024. Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar. Penandatanganan PKS PSR pada hari ini, diwakili 5 (lima) kelompok termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Menko Airlangga.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan pekebun, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi Program Strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sawit rakyat. Pemerintah mendorong agar ke depan KDMP dapat menerima program PSR maupun sarana dan prasarana pendukung sehingga mampu tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi dari total 42 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang akan menjadi mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit, yaitu Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY STIPER), Institut Pertanian STIPER Yogyakarta (INSTIPER), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Medan, Sumatera Utara, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Bekasi, Jawa Barat, Politeknik Kampar, Riau, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Universitas Borobudur, Jakarta, dan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Sumedang, Jawa Barat. Menko Airlangga juga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP Dida Gardera, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Gandeng IESPA Perkuat Ekosistem Esports dan Industri Gim Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menerima audiensi pengurus Indonesia E-Sport Association (IESPA) untuk menjajaki sinergi strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif digital dan pemberdayaan talenta muda melalui ekosistem esports nasional.

 

Dalam pertemuan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem dan memfasilitasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Menurutnya, sektor ekraf memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif.

 

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kami. Apa yang bisa dibantu akan kita maksimalkan, mulai dari memperkuat ekosistem, menciptakan peluang bagi tumbuhnya ekraf, hingga menyinergikan kebutuhan teman-teman. Kita bisa fasilitasi ruang-ruang publik seperti Pos Bloc atau pusat komunitas lainnya untuk kegiatan ini,” ujar Menko Muhaimin di Jakarta, Kamis (20/08/2026).

 

Langkah kolaborasi ini sejalan dengan agenda pemerintah yang telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) pada tahun 2026 juga menempatkan industri gim sebagai salah satu dari tujuh subsektor prioritas karena dinilai memiliki nilai tambah tinggi serta daya serap lapangan kerja yang signifikan.

 

Berdasarkan hasil riset bersama antara Kemenekraf, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta BRIN, nilai pasar gim nasional diproyeksikan mampu mencapai USD 2 miliar atau setara Rp31,6 triliun hingga Rp34 triliun per tahun. Potensi ekonomi yang besar ini dinilai dapat menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat.

 

Menko Muhaimin mendorong agar ekosistem e-sports dan gim dapat disinergikan dengan berbagai program strategis Kemenko PM yang memberdayakan UMKM dan pelaku kreatif lokal, seperti Jejak Jajanan Nusantara (JJN), Seribu Satu Pasar Rakyat, dan Perintis Berdaya. Integrasi antara keramaian (crowd) komunal esports dan program UMKM diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi berganda.

 

Sementara itu, Ketua Umum IESPA Ibnu Sulistyo Pradipto menekankan pentingnya pembinaan ekosistem yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, komunitas, publisher game, hingga pelaku ekraf. IESPA menyoroti besarnya dampak sosial-ekonomi jika para talenta muda memiliki wadah atau gaming hub yang terarah.

 

“Dampak bagi anak-anak muda ini luar biasa, apalagi jika dibangun gaming hub sebagai markas kreativitas mereka karena potensi talenta lokal kita sangat besar,” ucapnya.

 

Ibnu menceritakan salah satu pelaku ekraf dari sektor gim, Fazrul yang berasal dari Bandung. Fazrul awalnya hanya membuat demo gim untuk tugas kuliah dengan modal Rp68 juta, karyanya diminati pengembang asal Australia hingga dibeli senilai USD 3 juta.

 

Melalui sinergi antara Kemenko PM dan IESPA, pemerintah optimistis dapat mencetak talenta digital muda yang berdaya saing global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri gim dan esports dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi SDM Berbasis AI, BPOM Siapkan ASN Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

BPOM terus memperkuat transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkelas menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM yang mengangkat tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakornas hari pertama dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Kehadiran keduanya disambut oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Penyambutan kedatangan kemudian dilanjutkan dengan paparan singkat pada gerbang panel digital oleh Sekretaris Utama Jayadi mengenai fitur transformasi manajemen SDM berbasis AI yang akan diluncurkan.

Pembukaan Rakornas pada hari Selasa (18/8/2026) juga bertepatan dengan 2 tahun masa kepemimpinan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dalam sambutannya dihadapan peserta kepala unit dan unit pelaksana teknis serta pegawai BPOM yang hadir secara luring maupun daring, Kepala BPOM menegaskan bahwa SDM merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Terlebih di tengah tantangan global saat ini yang semakin kompleks, seiring semakin terbukanya batas antarnegara.

“Tantangan itu seperti pada tahun lalu, BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau kami tidak punya kemampuan daya tangkal, kemampuan siber, tidak punya kemampuan artificial intelligence dan sebagainya, kita tentu akan kalang kabut,” ungkapnya.

Taruna menyampaikan bahwa penguatan SDM menjadi semakin penting seiring bertambahnya penugasan BPOM dalam program prioritas nasional dan agenda global. Saat ini, BPOM memiliki sekitar 6.431 pegawai, sementara berdasarkan kebutuhan organisasi diperlukan sekitar 10.710 pegawai sehingga tingkat ketercukupan SDM baru sekitar 60%.  Kebutuhan tersebut semakin besar dengan adanya penugasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan terhadap 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan pengawasan terhadap sekitar 4,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Taruna, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas SDM BPOM dalam bidang teknologi, siber, analisis data, dan AI. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperkuat kemampuan BPOM dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons berbagai potensi pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.

Pemanfaatan AI di BPOM juga diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta. “Dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis sumber daya manusia dengan menggunakan artificial intelligence, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” jelasnya. Taruna juga menekankan bahwa AI merupakan alat bantu dalam proses manajemen SDM dan bukan pengganti peran manusia.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap penerapan manajemen talenta di BPOM yang telah berjalan sejak 2021. “Manajemen talenta di BPOM sejalan dengan apa yang terjadi di belahan dunia, di negara-negara maju, yang menerapkan meritokrasi,” ujarnya.

Zudan menjelaskan bahwa prinsip utama meritokrasi adalah menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi. “Semangatnya adalah orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi orientasinya target, orientasinya hasil,” jelasnya.

Zudan juga menyampaikan bahwa BKN telah memproses sekitar 4.026 talenta, dengan 3.972 talenta telah disetujui. BPOM menjadi salah satu instansi yang seluruh talenta yang diajukan telah memenuhi persyaratan. “BPOM itu 100% disetujui. Ini artinya secara sistem memang sudah memenuhi syarat,” ungkap Zudan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi capaian BPOM dalam tata kelola dan pelayanan publik. Salah satunya tercermin dari indeks pelayanan publik BPOM yang mencapai 4,8 dari skala 5, berada di atas rata-rata nasional. “BPOM ini punya modal yang sangat kuat untuk bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini.

Namun, Rini mengingatkan transformasi digital harus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengharapkan layanan publik yang mudah, cepat, dan pasti. “Ukuran keberhasilan birokrasi ini sekarang sudah bergeser dari sekadar kepatuhan kepada prosedur menjadi kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan layanan dengan kemudahan akses yang tentunya memberikan dampak yang nyata,” jelasnya.

Dalam konteks peningkatan kualitas layanan publik, Rini juga mengapresiasi kehadiran BPOM di 154 dari 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersedia. Ia mendorong BPOM untuk memperluas kehadirannya di MPP lainnya agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pelayanan yang mudah dan dekat.

Rini juga mengapresiasi petugas BPOM yang memberikan pelayanan di MPP. Menurutnya, kehadiran petugas BPOM di MPP menunjukkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, baik secara digital maupun melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam momen yang sama, Kepala BPOM menyerahkan 3 buku seri pustaka kepada Menteri PANRB dalam rangka pencanangan Center of Excellence Budaya Integritas (CoEBI) BPOM. Kepala BKN kemudian memberikan penghargaan kepada Kepala BPOM atas pencapaian skor arsip ASN peringkat kesatu di lingkungan instansi pemerintah pusat periode semester 1 tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan prosesi peluncuran 4 aplikasi inovasi digital BPOM yang diawali dengan penampilan teatrikal dari Biro SDM BPOM mengenai perjalanan menuju transformasi manajemen SDM menuju digitalisasi. Keempat aplikasi yang diluncurkan berbasis kecerdasan artifisial (AI) tersebut adalah Mentari AI, Kira AI, Simakin AI, dan Karfis.

Mentari AI merupakan aplikasi yang mengolah data talenta menjadi wawasan strategis untuk menemukan potensi terbaik. KIRA AI merupakan aplikasi untuk menelusuri berbagai regulasi resmi, pedoman, standar operasional prosedur, serta kebijakan internal BPOM yang akan digunakan dalam pengelolaan manajemen SDM BPOM.  SIMAKIN AI merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja ASN melalui Manajemen Kinerja Terintegrasi dan pemanfaatan teknologi AI. Sementara KARFIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi layanan pengelolaan karier jabatan fungsional.

Rangkaian Rakornas SDM BPOM yang berlangsung selama 2 hari ini dilanjutkan dengan sesi paparan dari berbagai narasumber yang berasal dari sektor pemerintah, praktisi, dan dunia usaha mengenai transformasi SDM berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial. Pada hari pertama, Ignatius Jonan membawakan materi “Transformational Leadership in HR: From Routine to Strategic with Artificial Intelligence”. Materi selanjutnya disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo mengenai penerapan dan penilaian sistem merit di lingkungan BPOM, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi mengenai peran ASN dalam mendorong transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045, serta Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Wahyu Firdaus mengenai transformasi manajemen ASN berbasis AI untuk mendukung birokrasi modern.

Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada aspek humanis dan strategi pemanfaatan AI dalam meningkatkan produktivitas SDM. Psikolog dan Pakar Kesehatan Mental Ferlita Sari membahas tentang pengelolaan kesehatan mental SDM lintas generasi dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, Direktur dan Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk Irsyad Sahroni membawakan materi mengenai peningkatan dampak fungsi SDM terhadap produktivitas organisasi melalui AI. Sementara Vice President Human Capital Services PT Bank Mandiri Tbk Pascal Gerardus Anggriawan memaparkan strategi human capital berbasis AI untuk membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan.

Rangkaian paparan kemudian ditutup dengan materi Sekretaris Utama BPOM mengenai “Transformasi Pengelolaan SDM di BPOM”. Berbagai perspektif tersebut memperkuat pemahaman bahwa transformasi SDM BPOM tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga mencakup kepemimpinan transformatif, penerapan sistem merit, manajemen talenta, kesehatan mental, produktivitas, serta kesiapan kompetensi ASN dalam menghadapi perubahan. Hasil pembelajaran selama dua hari menjadi landasan untuk memperkuat transformasi pengelolaan SDM BPOM yang adaptif, berbasis data dan AI, serta tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Sosialisasikan Program Kepemilikan Rumah, Gen Z dan Milenial Jadi Sasaran Utama

Penulis
Reta
-

Dalam rangka memberikan kemudahan serta perlindungan kesejahteraan bagi para pegawai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Sosialisasi Program Kepemilikan Rumah bagi pegawai BKN, Kamis (20/08/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Terkait itu, Plt. Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, menyampaikan bahwa program ini diprioritaskan untuk menyasar potensi besar ASN dari kalangan Gen Z dan Milenial yang mendominasi hingga 75 persen dari total komposisi pegawai BKN, dengan potensi kebutuhan tempat tinggal mencapai 2.300 orang.

Ia menekankan pentingnya bagi para pegawai untuk memahami secara menyeluruh mulai dari persyaratan, kewajiban, lokasi, aksesibilitas, hingga estimasi biaya tambahan sebelum memutuskan mengambil hunian. “Mengingat tidak semua ASN langsung bersedia atau siap membeli rumah karena banyaknya pertimbangan, sosialisasi ini dihadirkan agar para pegawai dapat menanyakan secara detail dan memahami seluruh ketentuannya. Dengan demikian, setiap ASN dapat mengambil keputusan secara cermat, terencana, dan bermakna bagi masa depan mereka,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan BP Tapera hadir sebagai narasumber, yakni Plt. Kepala Sub Divisi Pemasaran Rumah Tapak Wilayah Timur, Berdi Dwijayanto, yang memaparkan solusi atas berbagai kendala kepemilikan rumah yang sering dihadapi, seperti tingginya DP, suku bunga, dan biaya administrasi. Ia juga menjelaskan mengenai kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian nasional, dijelaskan bahwa kepemilikan rumah tidak hanya pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi. Kehadiran kemudahan KPR melalui skema dukungan pemerintah dan perbankan, seperti Bank Tabungan Negara (BTN), kini memfasilitasi pembiayaan yang kian terjangkau.

“Melalui program KPR Subsidi Tapera, ASN dapat menyisihkan mulai dari Rp50.000 per hari untuk mendapatkan rumah tapak berharga sekitar Rp180 juta dengan DP hanya Rp1,8 juta, serta suku bunga tetap (fixed) 5 persen sepanjang tenor hingga 20 tahun. Informasi mengenai pilihan lokasi hunian, baik rumah tapak maupun rumah susun di wilayah penyangga, dapat diakses secara transparan melalui aplikasi Tapera Mobile dan laman sikumbang.tapera.go.id,” terangnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, yakni perwakilan Perumnas, PT Adhi Persada Properti, dan perwakilan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), yang mengulas skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), House Ownership Program (HOP), hingga tips menjadikan hunian sebagai aset investasi jangka panjang. Pada sesi tanya jawab, para narasumber menegaskan bahwa program pembiayaan rumah subsidi diprioritaskan bagi kepemilikan rumah baru. Adapun bagi ASN yang telah memiliki rumah tanpa skema subsidi pemerintah sebelumnya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tertentu selama memenuhi ketentuan batas maksimal penghasilan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag dan BI Perkuat Sinergi, Dorong UMKM Indonesia Tembus Pasar Global

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan tidak henti memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, salah satunya Bank Indonesia (BI), dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berdaya saing tinggi serta mampu menembus pasar internasional. Sinergi ini diwujudkan salah satunya melalui partisipasi Kemendag pada gelaran tahunan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri hadir langsung pada Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2026 yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (20/8). Kegiatan ini dibuka secara simbolik dengan penabuhan gendang Aceh oleh Wamendag Roro bersama Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming; Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti; Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu.

Wamendag Roro menilai, KKI merupakan etalase promosi yang sangat strategis bagi UMKM, terutama sektor fesyen, wastra, dan aksesori untuk menunjukkan pesonanya bagi pasar yang lebih luas. “KKI bukan sekadar pameran, melainkan panggung produk-produk kebanggaan dari lintas daerah di Indonesia. Melalui produk yang berkualitas dan inovatif, KKI terbukti mendongkrak jumlah pengunjung sekaligus nilai transaksi perdagangan dan mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri,” ujar Wamendag Roro.

Dengan mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, Bank Indonesia selaku penggagas acara secara intensional menjadikan KKI sebagai wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. “Kami berkolaborasi dengan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis. Kegiatan ini juga didukung dan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi, perbankan, dan para pelaku usaha,” tutur Destry.

Menurut Destry, penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit mencerminkan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, baik secara finansial maupun pasca-terjadinya bencana alam; Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan; dan Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor.

Secara historis, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi sebanyak 11 kali dalam pameran Karya Kreatif Indonesia sejak pertama kali ajang ini diinisiasi BI. Kolaborasi Kemendag dan BI juga membentang luas di berbagai pameran strategis lainnya, seperti pada Pangan Nusa Expo 2025 melalui fasilitasi UMKM pangan kemasan binaan BI. Pada tahun ini, Kemendag kembali mendorong BI untuk memperkuat sinergi pada gelaran Pangan Nusa Expo 2026 yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, pada 14–18 Oktober mendatang.

Lebih lanjut, Wamendag menjelaskan bahwa kolaborasi teknis yang mendalam juga terlihat dalam proses seleksi KKI tahun ini. Perwakilan dari Indonesia Design Development Center (IDDC) di bawah Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, bertindak sebagai bagian dari tim kurator ahli yang dihadirkan BI. Masing-masing Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di seluruh daerah mengirimkan minimal lima produk unggulan untuk dikurasi langsung oleh tim ahli dalam dua sesi terpisah, yaitu sektor makanan dan minuman serta sektor kriya dan dekorasi rumah.

Sinergi Kemendag dan BI tidak berhenti pada tahap seleksi. Pasca-kurasi, UMKM mendapatkan pendampingan berkelanjutan melalui Klinik Desain IDDC untuk menyempurnakan desain produk dan kemasan. “Selain dari IDDC, hadirnya Kemendag secara konkret juga dapat dilihat dari fasilitasi business matching yang secara konsisten dilakukan. Atase Perdagangan dan ITPC yang tersebar di 33 negara secara proaktif memberikan informasi mengenai pasar di negara tertentu sehingga sebelum ekspor, para pelaku usaha dapat memastikan produknya bisa terjangkau dan sesuai dengan preferensi pasar negara yang dituju,” jelas Wamendag Roro.

Usai rangkaian acara pembukaan, Wamendag Roro dengan balutan kain songket Aceh berkeliling menyapa dan berinteraksi dengan para pelaku UMKM. Pada gelaran KKI tahun ini, Kemendag menghadirkan tenan yang diisi oleh dua UMKM unggulan binaan Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri (P2DN) di bawah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) yang telah lolos proses kurasi ketat, yaitu Adia Lavani dan Zante Bag. Kehadiran mereka melambangkan komitmen nyata Kemendag dalam memfasilitasi promosi produk lokal berkualitas superior.

Susy Darmayanti, founder Zante menyatakan rasa bangganya karena turut serta pada perhelatan KKI 2026. Ia mengaku sangat senang menjadi UMKM yang terpilih dari Kemendag dan bisa menampilkan budaya anyaman Nusantara serta pemanfaatan limbah kulit secara estetik melalui ragam produk tas Zante. Kesan serupa diungkapkan oleh Jeff Manzini selaku co-founder dari Adia Lavani. “Kami senang sekali terus mendapatkan dukungan nyata dari Kemendag. Keikutsertaan Adia Lavani pada KKI ini kami harapkan berdampak baik untuk kian memopulerkan produk kami yang konsisten mengusung dan menerapkan fesyen yang ramah lingkungan,” tandas Jeff.

Kemendag terus menegaskan komitmennya untuk melindungi serta memperkuat daya saing produk UMKM di dalam negeri. Kemendag memastikan produk UMKM memperoleh visibilitas, prioritas rekomendasi, dan promosi yang optimal di platform digital. “Melalui kombinasi penguatan kualitas produk di hilir, fasilitasi B2B dengan ritel besar, perlindungan pasar digital, dan akses perluasan pameran seperti KKI, Kemendag optimistis UMKM Indonesia mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus pemain tangguh di pasar global,” tutup Wamendag Roro.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Buka Layanan Darurat bagi Calon Jemaah Haji Terdampak Gempa NTT

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memastikan pelayanan administrasi dan pembinaan bagi calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Meski sejumlah infrastruktur perkantoran mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan dan potensi gempa susulan, Kemenhaj telah mengaktifkan skema pelayanan darurat demi menjamin kebutuhan jemaah tetap terpenuhi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa keselamatan jemaah dan petugas adalah prioritas utama, namun hak pelayanan masyarakat tidak boleh terputus dalam situasi krisis sekalipun.

“Kami mengimbau para calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh. Jika gedung kantor operasional kami dinilai belum aman atau berisiko akibat kerusakan gempa, jajaran kami telah diinstruksikan untuk membuka layanan darurat di titik-titik posko yang aman serta memaksimalkan saluran komunikasi jarak jauh via telepon dan layanan daring,” terang Teguh di Jakarta, Jum’at (21/8/2026).

Demi menjaga kelancaran layanan di lapangan, Kemenhaj segera mengalihkan operasional kantor yang terdampak kerusakan ke tenda-tenda darurat atau posko layanan terdekat yang telah dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Jemaah yang memerlukan informasi maupun penyelesaian berkas diarahkan untuk memanfaatkan saluran telepon darurat dan hotline resmi yang terus disiagakan oleh petugas setempat. Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh sistem basis data jemaah tersinkronisasi secara digital dan terpusat, sehingga seluruh data penting dipastikan tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses untuk kelanjutan proses haji.

“Prinsip kami jelas, bencana tidak boleh memutus hak pelayanan masyarakat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk proaktif menjemput bola, memantau kondisi calon jemaah di pengungsian, dan memastikan setiap kendala administrasi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen saat gempa dapat segera kami tangani secara fleksibel dan terpadu tanpa membebani jemaah,” pungkas Teguh.

Berdasarkan laporan dan pemantauan petugas di Kabupaten Manggarai, koordinasi administrasi di wilayah Reo tetap diupayakan secara maksimal bersama petugas di Ruteng dengan skema kerja dari lokasi pengungsian, meski sempat menghadapi tantangan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik berkala. Seluruh dokumen penting, termasuk berkas pelimpahan porsi calon jemaah estimasi keberangkatan 2027, telah berhasil diunggah ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebelum bencana terjadi.

​Sementara itu, di Kabupaten Nagekeo, pelayanan haji tetap dibuka normal dengan memanfaatkan rumah warga terdekat sebagai posko sementara seiring pembersihan kantor sewa yang terdampak. Petugas di lapangan tetap melakukan prosedur pelayanan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi serta menerapkan protokol keselamatan yang ketat jika gempa susulan kembali terjadi.

Kemenhaj mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji di Flores dan sekitarnya, untuk terus memantau informasi resmi dari Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota setempat serta selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga di tengah situasi darurat yang terjadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dokumen Hilang Akibat Gempa NTT? Mendagri Pastikan KTP, KK hingga Akta Kelahiran Dicetak Ulang Gratis

Penulis
Reta
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turut membantu warga yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penerbitan dokumen seperti KTP-el, akta kelahiran, serta Kartu Keluarga (KK).

“Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi,” kata Mendagri usai mengunjungi posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).

Bukan hanya itu, Mendagri menegaskan tim Dukcapil akan turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pencetakan ulang dokumen kependudukan bukan sesuatu yang sulit mengingat semua datanya sudah terekam di server Dukcapil pusat dan terdigitalisasi.

Terlebih, saat ini Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah sehingga pencetakan ulang dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

“[Pencetakan ulang] itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta [penduduk] Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri,” terangnya.

Selain dokumen kependudukan, Mendagri mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pencetakan ulang surat tanah maupun berkas penting lainnya. Ia juga akan berkomunikasi dengan kepolisian untuk pencetakan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi korban gempa di NTT.

“Informasinya akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada Kepolisian. Karena apa, waktu seperti di Aceh, di Sumatera Utara, [Sumatera] Barat, kita semua tiga ini turun. Ini dokumen-dokumen penting,” jelasnya.

Mendagri memastikan pencetakan ulang dokumen-dokumen penting tersebut dilakukan secara gratis sebagai bukti hadirnya negara kepada para penyintas gempa. “Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu. Dan juga dari saya akan sampaikan juga kepada Bapak Kapolri,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Gandeng Jurnalis dan Komunitas Kreatif Manado Perkuat Pesan Antikorupsi

Penulis
Reta
-

Pesan antikorupsi tidak harus selalu hadir dalam bahasa formal. Lewat sebuah narasi dalam cerita atau goresan tinta ilustrasi, pesan tersebut terasa dekat dengan khalayak. Cara-cara inilah yang diaplikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama jurnalis dan komunitas kreatif di Manado untuk menghidupkan pesan antikorupsi.

Sejalan dengan itu, Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, fungsi kehumasan KPK tidak hanya berkaitan dengan penyebarluasan informasi semata. Ada simpul sinergi bersama seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik mengenai pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, KPK mengajak jurnalis dan komunitas kreatif bertemu dalam dua acara berbeda, yakni di kegiatan Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 yang digagas khusus jurnalis media massa dan Temu Kawan Artsy yang digagas khusus untuk ilustrator lokal, yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8).

“Komunikasi publik antikorupsi tentunya tidak dapat dibangun sendiri. Kolaborasi lewat beragam medium yang digunakan, pesan pemberantasan korupsi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, dekat dengan keseharian, dan relevan bagi masyarakat.” ujar Yuyuk.

Kedua kegiatan tersebut, lanjut Yuyuk, menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus kolaborasi untuk menerjemahkan pesan pemberantasan korupsi ke dalam cerita dan karya yang lebih mudah dipahami serta dekat dengan keseharian masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders Biro Humas KPK, yang dirancang untuk memperluas jejaring komunikasi antikorupsi bersama media massa dan komunitas kreatif.

Perkuat Kapasitas Jurnalis

Melalui Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, KPK memberikan penguatan kepada lebih dari 35 jurnalis media massa di Sulawesi Utara, khususnya Manado, terkait aspek hukum dan regulasi pemberantasan korupsi. Mengangkat tema “Mengupas Gratifikasi: Memahami Regulasi, Menguatkan Literasi Hukum”, kegiatan ini membahas berbagai bentuk gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta perbedaan antara gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan yang masih kerap disalahpahami.

Sejumlah kasus yang pernah menjadi perhatian publik juga digunakan sebagai bahan diskusi oleh pemateri, yakni Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Hafidhah Rifqiyah, agar materi dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Materi tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih utuh kepada jurnalis dalam memahami kerja pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi bekal untuk mengolah dan menyampaikan isu antikorupsi secara akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

“Semoga komunikasi dan jejaring antara KPK dengan insan pers di Sulawesi Utara dapat terus terjaga dan berkembang. Pada akhirnya, kita ingin membangun ekosistem komunikasi publik yang kolaboratif, di mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut mendorong masyarakat untuk memahami, mengenali, dan bersama-sama mencegah korupsi,” tuturnya.

Kegiatan di Manado menjadi rangkaian Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada awal Agustus kemarin secara daring dengan sekitar 60 jurnalis dari sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Hidupkan Narasi Antikorupsi Lewat Karya Visual

Di sisi lain, KPK turut menggelar Temu Kawan Artsy bersama 20 ilustrator, perupa, dan desainer grafis di Kota Manado dan sekitarnya. Mengusung tema “Menghidupkan Narasi Jadi Ilustrasi Antikorupsi”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk menerjemahkan nilai, cerita, pengalaman, dan isu integritas ke dalam karya visual.

Bersama sejumlah narasumber, termasuk ilustrator asal Manado, Suryo Ben Pambudi, para kreator berdiskusi mengenai isu pemberantasan korupsi, mulai dari gratifikasi dan mekanisme pelaporannya hingga kompleksitas dan tantangannya, sebagai pijakan dalam mengembangkan karya.

Sebab KPK meyakini pesan integritas akan lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui kehidupan sehari-hari masyarakat. Ilustrasi dapat menjembatani pesan tersebut melalui perspektif dan visual yang unik serta menarik.

“Karena itu, kami mengajak para kreator menjadi bagian dari gerakan ini dengan menerjemahkan pesan antikorupsi ke dalam bahasa visual yang dekat dengan masyarakat,” kata Yuyuk.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan komunitas kreatif merupakan bagian dari upaya KPK untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih beragam dan dekat dengan masyarakat. Seperti misalnya, Festival Film Antikorupsi yang digelar setiap tahun dengan melibatkan partisipasi publik hingga Pariwara Antikorupsi yang menghadirkan Lomba Iklan Layanan Masyarakat.

“Kami juga terus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas kreatif di berbagai daerah untuk menggali potensi dan cara baru dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Semoga dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang kita membangun budaya integritas di tengah masyarakat,” jelas Yuyuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Gejolak Energi Global, Indonesia Genjot EBT dan Jalankan Mandatori Biofuel B-50

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di tengah risiko gejolak energi global, langkah tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan Jerman, terutama pada investasi energi terbarukan dan modernisasi jaringan listrik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan langkah tersebut dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), yang menghadirkan pemimpin kedua negara, inovator, serta pakar energi global.

Menurut Yuliot, ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada rute transit minyak utama di Selat Hormuz dapat berdampak pada harga dan pasokan energi serta biaya logistik. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan inflasi, menambah beban fiskal APBN melalui subsidi energi, dan memengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah menargetkan porsi bauran EBT sebesar 18 persen hingga 21 persen pada 2026. Indonesia tercatat memiliki potensi EBT sebesar 3.687 gigawatt (GW), terdiri atas energi surya 3.294 GW, tenaga air 95 GW, angin 155 GW, energi laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 24 GW.

Namun, Yuliot menyebut pemanfaatan potensi tersebut saat ini baru mencapai 16,278 GW atau kurang dari 0,5 persen.

“Tantangan di hadapan kita memang tidak kecil, namun dengan keahlian kolektif dan komitmen yang teguh, saya yakin kita mampu membuka peluang-peluang baru, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi masa depan,” ujar Yuliot.

Selain EBT, pemerintah menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 sejak 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menghasilkan nilai tambah industri CPO sebesar Rp23,5 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,5 juta ton CO2.

Kerja sama dengan Jerman diarahkan untuk mendukung percepatan tersebut. Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan menyatakan kedua negara akan memperkuat investasi energi terbarukan, perluasan jaringan listrik, serta kemitraan dengan dunia usaha.

“Dalam beberapa tahun mendatang, kami ingin memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia secara terarah dan memperkuat investasi swasta, khususnya dalam energi terbarukan dan perluasan jaringan listrik,” kata Reem.

Kerja sama energi Indonesia-Jerman yang didukung BMZ dan International Climate Initiative (IKI) telah mencatat komitmen dukungan kumulatif lebih dari 2,3 miliar euro. Dukungan meliputi bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan investasi modal untuk mendukung target Net Zero Emission sektor energi pada 2060 serta peta jalan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Kolaborasi ini juga meliputi perdagangan dan investasi di sektor industri hijau, penyelesaian perundingan I-EU CEPA, serta peluang investasi pada ekosistem kendaraan listrik, industri semikonduktor, pengolahan mineral penting, dan jaringan listrik pintar (smart grid).=

Penguatan kerja sama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi dalam negeri, menjaga ketahanan energi, serta mendukung peralihan menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...121314...4,857Halaman 13 dari 4,857