Beranda blog Halaman 14

Kemendag dan BI Perkuat Sinergi, Dorong UMKM Indonesia Tembus Pasar Global

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan tidak henti memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, salah satunya Bank Indonesia (BI), dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berdaya saing tinggi serta mampu menembus pasar internasional. Sinergi ini diwujudkan salah satunya melalui partisipasi Kemendag pada gelaran tahunan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri hadir langsung pada Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2026 yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (20/8). Kegiatan ini dibuka secara simbolik dengan penabuhan gendang Aceh oleh Wamendag Roro bersama Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming; Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti; Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu.

Wamendag Roro menilai, KKI merupakan etalase promosi yang sangat strategis bagi UMKM, terutama sektor fesyen, wastra, dan aksesori untuk menunjukkan pesonanya bagi pasar yang lebih luas. “KKI bukan sekadar pameran, melainkan panggung produk-produk kebanggaan dari lintas daerah di Indonesia. Melalui produk yang berkualitas dan inovatif, KKI terbukti mendongkrak jumlah pengunjung sekaligus nilai transaksi perdagangan dan mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri,” ujar Wamendag Roro.

Dengan mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, Bank Indonesia selaku penggagas acara secara intensional menjadikan KKI sebagai wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. “Kami berkolaborasi dengan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis. Kegiatan ini juga didukung dan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi, perbankan, dan para pelaku usaha,” tutur Destry.

Menurut Destry, penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit mencerminkan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, baik secara finansial maupun pasca-terjadinya bencana alam; Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan; dan Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor.

Secara historis, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi sebanyak 11 kali dalam pameran Karya Kreatif Indonesia sejak pertama kali ajang ini diinisiasi BI. Kolaborasi Kemendag dan BI juga membentang luas di berbagai pameran strategis lainnya, seperti pada Pangan Nusa Expo 2025 melalui fasilitasi UMKM pangan kemasan binaan BI. Pada tahun ini, Kemendag kembali mendorong BI untuk memperkuat sinergi pada gelaran Pangan Nusa Expo 2026 yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, pada 14–18 Oktober mendatang.

Lebih lanjut, Wamendag menjelaskan bahwa kolaborasi teknis yang mendalam juga terlihat dalam proses seleksi KKI tahun ini. Perwakilan dari Indonesia Design Development Center (IDDC) di bawah Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, bertindak sebagai bagian dari tim kurator ahli yang dihadirkan BI. Masing-masing Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di seluruh daerah mengirimkan minimal lima produk unggulan untuk dikurasi langsung oleh tim ahli dalam dua sesi terpisah, yaitu sektor makanan dan minuman serta sektor kriya dan dekorasi rumah.

Sinergi Kemendag dan BI tidak berhenti pada tahap seleksi. Pasca-kurasi, UMKM mendapatkan pendampingan berkelanjutan melalui Klinik Desain IDDC untuk menyempurnakan desain produk dan kemasan. “Selain dari IDDC, hadirnya Kemendag secara konkret juga dapat dilihat dari fasilitasi business matching yang secara konsisten dilakukan. Atase Perdagangan dan ITPC yang tersebar di 33 negara secara proaktif memberikan informasi mengenai pasar di negara tertentu sehingga sebelum ekspor, para pelaku usaha dapat memastikan produknya bisa terjangkau dan sesuai dengan preferensi pasar negara yang dituju,” jelas Wamendag Roro.

Usai rangkaian acara pembukaan, Wamendag Roro dengan balutan kain songket Aceh berkeliling menyapa dan berinteraksi dengan para pelaku UMKM. Pada gelaran KKI tahun ini, Kemendag menghadirkan tenan yang diisi oleh dua UMKM unggulan binaan Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri (P2DN) di bawah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) yang telah lolos proses kurasi ketat, yaitu Adia Lavani dan Zante Bag. Kehadiran mereka melambangkan komitmen nyata Kemendag dalam memfasilitasi promosi produk lokal berkualitas superior.

Susy Darmayanti, founder Zante menyatakan rasa bangganya karena turut serta pada perhelatan KKI 2026. Ia mengaku sangat senang menjadi UMKM yang terpilih dari Kemendag dan bisa menampilkan budaya anyaman Nusantara serta pemanfaatan limbah kulit secara estetik melalui ragam produk tas Zante. Kesan serupa diungkapkan oleh Jeff Manzini selaku co-founder dari Adia Lavani. “Kami senang sekali terus mendapatkan dukungan nyata dari Kemendag. Keikutsertaan Adia Lavani pada KKI ini kami harapkan berdampak baik untuk kian memopulerkan produk kami yang konsisten mengusung dan menerapkan fesyen yang ramah lingkungan,” tandas Jeff.

Kemendag terus menegaskan komitmennya untuk melindungi serta memperkuat daya saing produk UMKM di dalam negeri. Kemendag memastikan produk UMKM memperoleh visibilitas, prioritas rekomendasi, dan promosi yang optimal di platform digital. “Melalui kombinasi penguatan kualitas produk di hilir, fasilitasi B2B dengan ritel besar, perlindungan pasar digital, dan akses perluasan pameran seperti KKI, Kemendag optimistis UMKM Indonesia mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus pemain tangguh di pasar global,” tutup Wamendag Roro.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Buka Layanan Darurat bagi Calon Jemaah Haji Terdampak Gempa NTT

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memastikan pelayanan administrasi dan pembinaan bagi calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Meski sejumlah infrastruktur perkantoran mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan dan potensi gempa susulan, Kemenhaj telah mengaktifkan skema pelayanan darurat demi menjamin kebutuhan jemaah tetap terpenuhi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa keselamatan jemaah dan petugas adalah prioritas utama, namun hak pelayanan masyarakat tidak boleh terputus dalam situasi krisis sekalipun.

“Kami mengimbau para calon jemaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh. Jika gedung kantor operasional kami dinilai belum aman atau berisiko akibat kerusakan gempa, jajaran kami telah diinstruksikan untuk membuka layanan darurat di titik-titik posko yang aman serta memaksimalkan saluran komunikasi jarak jauh via telepon dan layanan daring,” terang Teguh di Jakarta, Jum’at (21/8/2026).

Demi menjaga kelancaran layanan di lapangan, Kemenhaj segera mengalihkan operasional kantor yang terdampak kerusakan ke tenda-tenda darurat atau posko layanan terdekat yang telah dinyatakan aman oleh otoritas terkait. Jemaah yang memerlukan informasi maupun penyelesaian berkas diarahkan untuk memanfaatkan saluran telepon darurat dan hotline resmi yang terus disiagakan oleh petugas setempat. Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh sistem basis data jemaah tersinkronisasi secara digital dan terpusat, sehingga seluruh data penting dipastikan tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses untuk kelanjutan proses haji.

“Prinsip kami jelas, bencana tidak boleh memutus hak pelayanan masyarakat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk proaktif menjemput bola, memantau kondisi calon jemaah di pengungsian, dan memastikan setiap kendala administrasi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen saat gempa dapat segera kami tangani secara fleksibel dan terpadu tanpa membebani jemaah,” pungkas Teguh.

Berdasarkan laporan dan pemantauan petugas di Kabupaten Manggarai, koordinasi administrasi di wilayah Reo tetap diupayakan secara maksimal bersama petugas di Ruteng dengan skema kerja dari lokasi pengungsian, meski sempat menghadapi tantangan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik berkala. Seluruh dokumen penting, termasuk berkas pelimpahan porsi calon jemaah estimasi keberangkatan 2027, telah berhasil diunggah ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebelum bencana terjadi.

​Sementara itu, di Kabupaten Nagekeo, pelayanan haji tetap dibuka normal dengan memanfaatkan rumah warga terdekat sebagai posko sementara seiring pembersihan kantor sewa yang terdampak. Petugas di lapangan tetap melakukan prosedur pelayanan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi serta menerapkan protokol keselamatan yang ketat jika gempa susulan kembali terjadi.

Kemenhaj mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji di Flores dan sekitarnya, untuk terus memantau informasi resmi dari Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota setempat serta selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga di tengah situasi darurat yang terjadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dokumen Hilang Akibat Gempa NTT? Mendagri Pastikan KTP, KK hingga Akta Kelahiran Dicetak Ulang Gratis

Penulis
Reta
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turut membantu warga yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penerbitan dokumen seperti KTP-el, akta kelahiran, serta Kartu Keluarga (KK).

“Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi,” kata Mendagri usai mengunjungi posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).

Bukan hanya itu, Mendagri menegaskan tim Dukcapil akan turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pencetakan ulang dokumen kependudukan bukan sesuatu yang sulit mengingat semua datanya sudah terekam di server Dukcapil pusat dan terdigitalisasi.

Terlebih, saat ini Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah sehingga pencetakan ulang dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

“[Pencetakan ulang] itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta [penduduk] Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri,” terangnya.

Selain dokumen kependudukan, Mendagri mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pencetakan ulang surat tanah maupun berkas penting lainnya. Ia juga akan berkomunikasi dengan kepolisian untuk pencetakan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi korban gempa di NTT.

“Informasinya akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada Kepolisian. Karena apa, waktu seperti di Aceh, di Sumatera Utara, [Sumatera] Barat, kita semua tiga ini turun. Ini dokumen-dokumen penting,” jelasnya.

Mendagri memastikan pencetakan ulang dokumen-dokumen penting tersebut dilakukan secara gratis sebagai bukti hadirnya negara kepada para penyintas gempa. “Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu. Dan juga dari saya akan sampaikan juga kepada Bapak Kapolri,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Gandeng Jurnalis dan Komunitas Kreatif Manado Perkuat Pesan Antikorupsi

Penulis
Reta
-

Pesan antikorupsi tidak harus selalu hadir dalam bahasa formal. Lewat sebuah narasi dalam cerita atau goresan tinta ilustrasi, pesan tersebut terasa dekat dengan khalayak. Cara-cara inilah yang diaplikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama jurnalis dan komunitas kreatif di Manado untuk menghidupkan pesan antikorupsi.

Sejalan dengan itu, Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, fungsi kehumasan KPK tidak hanya berkaitan dengan penyebarluasan informasi semata. Ada simpul sinergi bersama seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik mengenai pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, KPK mengajak jurnalis dan komunitas kreatif bertemu dalam dua acara berbeda, yakni di kegiatan Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026 yang digagas khusus jurnalis media massa dan Temu Kawan Artsy yang digagas khusus untuk ilustrator lokal, yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8).

“Komunikasi publik antikorupsi tentunya tidak dapat dibangun sendiri. Kolaborasi lewat beragam medium yang digunakan, pesan pemberantasan korupsi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, dekat dengan keseharian, dan relevan bagi masyarakat.” ujar Yuyuk.

Kedua kegiatan tersebut, lanjut Yuyuk, menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus kolaborasi untuk menerjemahkan pesan pemberantasan korupsi ke dalam cerita dan karya yang lebih mudah dipahami serta dekat dengan keseharian masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders Biro Humas KPK, yang dirancang untuk memperluas jejaring komunikasi antikorupsi bersama media massa dan komunitas kreatif.

Perkuat Kapasitas Jurnalis

Melalui Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, KPK memberikan penguatan kepada lebih dari 35 jurnalis media massa di Sulawesi Utara, khususnya Manado, terkait aspek hukum dan regulasi pemberantasan korupsi. Mengangkat tema “Mengupas Gratifikasi: Memahami Regulasi, Menguatkan Literasi Hukum”, kegiatan ini membahas berbagai bentuk gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta perbedaan antara gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan yang masih kerap disalahpahami.

Sejumlah kasus yang pernah menjadi perhatian publik juga digunakan sebagai bahan diskusi oleh pemateri, yakni Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Hafidhah Rifqiyah, agar materi dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Materi tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih utuh kepada jurnalis dalam memahami kerja pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi bekal untuk mengolah dan menyampaikan isu antikorupsi secara akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

“Semoga komunikasi dan jejaring antara KPK dengan insan pers di Sulawesi Utara dapat terus terjaga dan berkembang. Pada akhirnya, kita ingin membangun ekosistem komunikasi publik yang kolaboratif, di mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut mendorong masyarakat untuk memahami, mengenali, dan bersama-sama mencegah korupsi,” tuturnya.

Kegiatan di Manado menjadi rangkaian Matrikulasi Pemberantasan Korupsi 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada awal Agustus kemarin secara daring dengan sekitar 60 jurnalis dari sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Hidupkan Narasi Antikorupsi Lewat Karya Visual

Di sisi lain, KPK turut menggelar Temu Kawan Artsy bersama 20 ilustrator, perupa, dan desainer grafis di Kota Manado dan sekitarnya. Mengusung tema “Menghidupkan Narasi Jadi Ilustrasi Antikorupsi”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk menerjemahkan nilai, cerita, pengalaman, dan isu integritas ke dalam karya visual.

Bersama sejumlah narasumber, termasuk ilustrator asal Manado, Suryo Ben Pambudi, para kreator berdiskusi mengenai isu pemberantasan korupsi, mulai dari gratifikasi dan mekanisme pelaporannya hingga kompleksitas dan tantangannya, sebagai pijakan dalam mengembangkan karya.

Sebab KPK meyakini pesan integritas akan lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui kehidupan sehari-hari masyarakat. Ilustrasi dapat menjembatani pesan tersebut melalui perspektif dan visual yang unik serta menarik.

“Karena itu, kami mengajak para kreator menjadi bagian dari gerakan ini dengan menerjemahkan pesan antikorupsi ke dalam bahasa visual yang dekat dengan masyarakat,” kata Yuyuk.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan komunitas kreatif merupakan bagian dari upaya KPK untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih beragam dan dekat dengan masyarakat. Seperti misalnya, Festival Film Antikorupsi yang digelar setiap tahun dengan melibatkan partisipasi publik hingga Pariwara Antikorupsi yang menghadirkan Lomba Iklan Layanan Masyarakat.

“Kami juga terus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas kreatif di berbagai daerah untuk menggali potensi dan cara baru dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Semoga dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang kita membangun budaya integritas di tengah masyarakat,” jelas Yuyuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Gejolak Energi Global, Indonesia Genjot EBT dan Jalankan Mandatori Biofuel B-50

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di tengah risiko gejolak energi global, langkah tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan Jerman, terutama pada investasi energi terbarukan dan modernisasi jaringan listrik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan langkah tersebut dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), yang menghadirkan pemimpin kedua negara, inovator, serta pakar energi global.

Menurut Yuliot, ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada rute transit minyak utama di Selat Hormuz dapat berdampak pada harga dan pasokan energi serta biaya logistik. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan inflasi, menambah beban fiskal APBN melalui subsidi energi, dan memengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah menargetkan porsi bauran EBT sebesar 18 persen hingga 21 persen pada 2026. Indonesia tercatat memiliki potensi EBT sebesar 3.687 gigawatt (GW), terdiri atas energi surya 3.294 GW, tenaga air 95 GW, angin 155 GW, energi laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 24 GW.

Namun, Yuliot menyebut pemanfaatan potensi tersebut saat ini baru mencapai 16,278 GW atau kurang dari 0,5 persen.

“Tantangan di hadapan kita memang tidak kecil, namun dengan keahlian kolektif dan komitmen yang teguh, saya yakin kita mampu membuka peluang-peluang baru, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi masa depan,” ujar Yuliot.

Selain EBT, pemerintah menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 sejak 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menghasilkan nilai tambah industri CPO sebesar Rp23,5 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,5 juta ton CO2.

Kerja sama dengan Jerman diarahkan untuk mendukung percepatan tersebut. Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan menyatakan kedua negara akan memperkuat investasi energi terbarukan, perluasan jaringan listrik, serta kemitraan dengan dunia usaha.

“Dalam beberapa tahun mendatang, kami ingin memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia secara terarah dan memperkuat investasi swasta, khususnya dalam energi terbarukan dan perluasan jaringan listrik,” kata Reem.

Kerja sama energi Indonesia-Jerman yang didukung BMZ dan International Climate Initiative (IKI) telah mencatat komitmen dukungan kumulatif lebih dari 2,3 miliar euro. Dukungan meliputi bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan investasi modal untuk mendukung target Net Zero Emission sektor energi pada 2060 serta peta jalan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Kolaborasi ini juga meliputi perdagangan dan investasi di sektor industri hijau, penyelesaian perundingan I-EU CEPA, serta peluang investasi pada ekosistem kendaraan listrik, industri semikonduktor, pengolahan mineral penting, dan jaringan listrik pintar (smart grid).=

Penguatan kerja sama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi dalam negeri, menjaga ketahanan energi, serta mendukung peralihan menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Agus Gumiwang: Besarnya BUMN Bukan Jaminan, Pemimpin Harus Siap Hadapi Perubahan Global

Penulis
Reta
-

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara substantif melalui pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berjiwa patriot. Menperin menilai, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) merupakan sebuah terobosan out of the box yang membuktikan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam berinvestasi pada penguatan SDM kepemimpinan BUMN demi menghadapi tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menperin saat memberikan pembekalan pada Program P3MD Pegawai BUMN Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Rabu (19/8). Dalam kesempatan tersebut, Menperin menekankan bahwa para calon pemimpin BUMN harus memiliki kemampuan membaca perubahan serta memastikan bisnis perusahaan yang dikelolanya tetap relevan dalam jangka panjang. Kemampuan tersebut semakin penting di tengah tingginya dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang dapat dengan cepat mengubah peta persaingan, rantai pasok, teknologi, hingga model bisnis perusahaan.

“Ketika saudara kembali ke perusahaan masing-masing, ada pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Apakah bisnis perusahaan kita hari ini masih akan relevan lima atau sepuluh tahun dari sekarang? Pertanyaan ini harus menjadi perhatian utama karena perubahan dunia berlangsung semakin cepat dan ketidakpastiannya semakin tinggi,” kata Menperin.

Menperin menambahkan, besarnya aset, jumlah karyawan, kekuatan modal, maupun keberhasilan perusahaan pada masa lalu tidak otomatis menjamin keberlangsungan dan daya saing perusahaan pada masa mendatang. Sejarah dunia bisnis menunjukkan banyak perusahaan besar kehilangan posisi karena terlambat membaca perubahan, terlalu lama mempertahankan asumsi lama, serta lambat melakukan transformasi.

Menurut Agus, tantangan tersebut semakin kompleks karena BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan industrialisasi nasional. BUMN bukan sekadar entitas bisnis milik negara, tetapi juga menguasai berbagai simpul penting seperti infrastruktur, energi, pembiayaan, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi, dan pangan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan BUMN tidak hanya menentukan masa depan perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional.

“Dalam dunia yang berubah cepat, size is not security. Besarnya perusahaan bukan jaminan keamanan. Demikian pula, past success is not a guarantee of future relevance. Keberhasilan masa lalu tidak otomatis menjamin relevansi perusahaan di masa depan,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, lingkungan bisnis saat ini sangat berbeda dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Geopolitik dapat mengubah harga energi dalam hitungan hari, konflik antarnegara dapat mengganggu jalur perdagangan dan rantai pasok global, sedangkan perang dagang dapat menyebabkan produk yang sebelumnya kompetitif tiba-tiba kehilangan pasar.

Di saat bersamaan, perubahan suku bunga dapat memengaruhi kelayakan proyek, pergerakan nilai tukar mengubah struktur biaya, dan perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence (AI) dapat mengubah pola kerja, kebutuhan tenaga kerja, struktur biaya, bahkan keseluruhan model bisnis. Transisi energi juga berpotensi menyebabkan aset yang saat ini bernilai tinggi menjadi kurang kompetitif dalam beberapa tahun mendatang.

Belum lagi perubahan regulasi global terkait emisi, traceability, sustainability, standar ketenagakerjaan, antisuap, keamanan siber, dan perlindungan data. Berbagai aspek tersebut kini telah menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh pasar, pembiayaan, serta mitra internasional.

“Yang membuat tantangan semakin berat adalah risiko tersebut tidak datang satu per satu. Perusahaan dapat menghadapi pelemahan nilai tukar, kenaikan harga energi dan suku bunga, penurunan permintaan, gangguan supply chain, serangan siber, serta perubahan regulasi secara bersamaan. Inilah yang saya sebut sebagai compound risks,” ujar Agus.

Karena itu, Menperin menekankan bahwa pengalaman masa lalu saja tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas bisnis saat ini. Pola pikir business as usual juga tidak memadai karena para pemimpin perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai risiko yang saling berinteraksi dan dapat memperbesar dampak satu sama lain.

BUMN Sebagai Pembangun Kapabilitas Nasional

Dalam konteks industrialisasi nasional, Menperin menekankan BUMN tidak boleh hanya berperan sebagai pemilik aset atau pelaksana proyek. Perusahaan negara harus menjadi pembangun kapabilitas nasional dengan memperkuat rantai nilai, mempercepat hilirisasi, membuka pasar, membawa industri kecil dan menengah masuk ke rantai pasok, serta membangun teknologi dan talenta.

Agus menyampaikan, industrialisasi merupakan strategi transformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, industrialisasi tidak boleh dimaknai sebatas penambahan kapasitas pabrik.

“Industrialisasi adalah proses membangun kemampuan bangsa, mulai dari kemampuan mengolah sumber daya, menguasai teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat rantai pasok, menciptakan merek, hingga menembus pasar global,” ungkapnya.

Dalam kerangka tersebut, hilirisasi sumber daya alam harus ditempatkan sebagai titik awal, bukan titik akhir. Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah maupun sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain. Sumber daya alam perlu semakin banyak diolah di dalam negeri, sementara besarnya pasar domestik harus menjadi basis pengembangan industri nasional.

Menperin menyebutkan, fundamental industri nasional saat ini cukup kuat. Pada triwulan II tahun 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 16,83 persen terhadap PDB nasional, atau sekitar Rp1.102,88 triliun.

Kinerja gemilang lainnya, yakni realisasi investasi industri pengolahan nonmigas mencapai Rp199,48 triliun, atau memberikan andil sebesar 38,89 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2026 sebanyak 19,99 juta orang.

Pada Januari–Juni 2026, ekspor industri pengolahan nonmigas bahkan menembus USD115,50 miliar, atau kontribusinya mendominasi hingga 82,03 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026 berada pada level 53,1, sedangkan PMI Manufaktur Indonesia kembali berada di zona ekspansi pada level 50,2.

Dari sisi Manufacturing Value Added (MVA), nilai MVA Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar USD275,61 miliar, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dunia sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Menurut Menperin, capaian tersebut menegaskan posisi manufaktur sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wisuda IPB 2026, Wamenkop Farida Dorong Generasi Muda Jadi Penggerak Ekonomi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyampaikan pesan khusus kepada para wisudawan dan wisudawati Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setelah lulus dari pendidikannya. Ia menekankan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal dari sebuah upaya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar terutama kepada lingkungan dan masyarakat.

“Ilmu yang diperoleh di kampus harus dapat diterjemahkan menjadi karya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga mampu melihat persoalan nyata di masyarakat dan menghadirkan solusi atas persoalan yang ada,” ujar Wamenkop Farida dalam sambutannya pada acara wisuda dan penyerahan ijazah program pendidikan multistrata IPB Tahap I Tahun Ajaran 2026/2027 di Grha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga Bogor, Rabu (19/8).

Wamenkop Farida menyoroti IPB sebagai kampus sains unggulan. Menurutnya, lulusan IPB memiliki keunggulan di bidang pertanian, peternakan, kelautan, dan biosains yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa. Oleh karenanya, ia berharap lulusan pendidikan IPB mampu menjadi solusi dari seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Wamenkop menambahkan arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah adalah melalui koperasi sebagaimana amanat UU 1945 pasal 33 dimana koperasi sebagai salah satu dari tiga pilar utama ekonomi nasional. “Semua mengutamakan inovasi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” jelasnya.

Farida menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar kampanye, melainkan amanah konstitusi sebagai bentuk kepemilikan bersama seluruh warga negara. Ia mengajak generasi muda khususnya kepada para wisudawan-wisudawati untuk melihat koperasi sebagai kelembagaan ekonomi modern yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam pesannya, Wamenkop Farida juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jabatan tertinggi, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Ia mendorong para wisudawan untuk menjadi peneliti yang memberi solusi, birokrat yang berpihak pada rakyat, profesional yang membawa perubahan, maupun pengusaha yang membuka kesempatan kerja.

Menutup sambutannya, Farida menyampaikan harapan agar para alumni IPB tetap menjaga hubungan dengan keluarga, almamater, dan tanah air. “Dengan kerja keras yang dibarengi dengan semangat kebersamaan sebagaimana filosofi koperasi akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik di masa depan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Karnaval Malam Merdeka di Jakarta Dibanjiri Ratusan Ribu Warga, 1.200 UMKM Turut Meriahkan HUT ke-81 RI

Penulis
Reta
-

Ratusan ribu masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Sarinah, hingga Bundaran HI untuk menyaksikan Karnaval Malam Merdeka yang menjadi penutup rangkaian Kumpul Bersama Rakyat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026) malam. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Kementerian UMKM bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menghadirkan Kumpul Bersama Rakyat sebagai ruang kebersamaan antara masyarakat, pengusaha UMKM, dan pekerja ekonomi kreatif dalam memaknai kemerdekaan.

Menurut Menteri Maman, perayaan kemerdekaan tahun ini juga membawa pesan solidaritas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.

“Sekaligus menyambut HUT Kemerdekaan RI dengan semangat solidaritas terhadap kondisi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang tengah dilanda duka,” ujar Menteri Maman.

Solidaritas terhadap masyarakat terdampak gempa di NTT diwujudkan antara lain melalui penggalangan dana serta pesan kepedulian yang ditampilkan dalam drone show di Bundaran HI. Di tengah semangat kebersamaan tersebut, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga memberikan ruang bagi pengusaha UMKM untuk terlibat langsung dalam perayaan bersama masyarakat.

Sebanyak 1.200 UMKM berpartisipasi menyediakan kuliner Nusantara yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat di kawasan Monas. Menteri Maman mengatakan keterlibatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan produk lokal dan memperluas apresiasi masyarakat terhadap produk UMKM Indonesia.

“Pesan penting dari acara ini adalah untuk mencintai produk-produk Indonesia dan mendukung UMKM sebagai bagian dari upaya mencapai cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Maman.

Semangat tersebut turut ditampilkan melalui kendaraan hias Kementerian UMKM dalam Karnaval Malam Merdeka yang mengusung tema “Warung Nusantara: Dari Lokal untuk Indonesia”. Konsep Warung Nusantara merepresentasikan keberadaan UMKM yang tumbuh dan berkembang dekat dengan kehidupan masyarakat serta memiliki peran dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari tingkat lokal.

Melalui kendaraan hias tersebut, Kementerian UMKM juga memperkenalkan SAPA UMKM, aplikasi yang mengintegrasikan akses terhadap berbagai layanan bagi pengusaha UMKM, mulai dari pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas produksi, hingga pemasaran. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan semangat perayaan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat dan pengusaha UMKM diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan potensi ekonomi lokal.

“Dengan cara ini, dapat menggembirakan masyarakat, mengangkat perekonomian daerah, serta menambah penghasilan bagi UMKM,” ujar Helvi.

Antusiasme terhadap rangkaian perayaan juga datang dari masyarakat. Aulyatunnisa, warga Tasikmalaya yang untuk pertama kalinya mengikuti peringatan HUT RI di Jakarta, mengaku terkesan dengan kemeriahan Karnaval Malam Merdeka.

“Tadi lihat banyak mobil karnaval yang sangat kreatif. Mobil hias Kementerian UMKM itu bagus dan menarik,” kata Aulya.

Timo, wisatawan asal Belanda yang menyaksikan karnaval di Bundaran HI, juga mengaku terkesan melihat semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan. Menurut dia, karnaval menjadi salah satu cara menarik untuk memperkenalkan budaya dan keberagaman Indonesia. Rudianto, warga Jakarta, mengatakan rangkaian acara tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengenal berbagai program pemerintah.

“Kami sebagai masyarakat terhibur dengan acara yang diselenggarakan di sini. Kita juga jadi mengetahui beragam program tata kelola pemerintah,” kata Rudianto.

Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan berbagai musisi di panggung Harmoni Nusantara. Rangkaian Kumpul Bareng Rakyat kemudian ditutup dengan drone show di Bundaran HI yang menggambarkan perjalanan perjuangan bangsa sekaligus menggaungkan semangat persatuan Indonesia. Warga yang memadati kawasan karnaval turut menyampaikan harapan bagi Indonesia pada usia ke-81. Aulya berharap masyarakat Indonesia semakin akrab, damai, dan bersatu dalam kebersamaan.

Rudianto berharap Indonesia semakin baik di mata dunia dan rasa kekeluargaan masyarakat semakin kuat, sedangkan Timo optimistis Indonesia akan terus berkembang pada masa mendatang. Yonita Anggrainy, warga Bangka Belitung, bersyukur rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung khidmat, lancar, dan meriah. Memasuki usia ke-81 tahun, ia berharap situasi geopolitik dunia semakin kondusif dan perekonomian Indonesia terus membaik.

Kusmiati, warga Tangerang, juga mengapresiasi penyelenggaraan peringatan kemerdekaan dan berharap pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya semakin baik.

“Acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini bagus sekali. Saya sangat puas, jadi ingin melihat pelaksanaan selanjutnya yang lebih baik lagi nanti. Insyaallah pasti datang lagi,” ujar Kusmiati.

Kumpul Bareng Rakyat menjadi bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang tidak hanya meriah, tetapi juga mempertemukan semangat persatuan, solidaritas sosial, kecintaan terhadap produk Indonesia, serta keberpihakan kepada UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Bawang Putih Dikebut, Titiek Soeharto Tekankan Kesejahteraan Petani

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong percepatan swasembada bawang putih nasional dengan memastikan peningkatan produksi berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem pertanian dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan petani, Indonesia juga memiliki pengalaman pernah mencapai swasembada bawang putih.

“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.

Ia menilai momentum penanaman serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, swasembada bawang putih tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi, hingga penyerapan hasil panen.

“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” kata Titiek.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman bawang putih dilakukan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare dengan potensi 810 ton dan Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton. Sementara Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan menyusul melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026 sesuai masa tanam di wilayah masing-masing.

Titiek menegaskan, peningkatan luas tanam harus diikuti dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir. Dukungan kepada petani harus mencakup benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.

Menurutnya, ketepatan bantuan menjadi hal penting agar berbagai sarana produksi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas petani.

“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujar Titiek.

Selain aspek produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Menurutnya, hasil panen harus memiliki penyerapan dan tata niaga yang jelas agar petani memperoleh kepastian harga serta keuntungan yang layak.

Ia menilai keberhasilan swasembada tidak dapat hanya diukur dari luas lahan dan jumlah produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan usaha tani yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi petani.

“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan, Titiek mendorong pemerintah memiliki roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurutnya, sentra produksi yang telah berkembang seperti Sembalun perlu terus diperkuat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengembangkan sentra-sentra baru di daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi budidaya bawang putih.

Di Sembalun sendiri, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Panen melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani.

Penguatan sektor pascapanen juga dilakukan melalui groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung proses penyerapan dan distribusi.

Titiek juga menilai kebijakan impor perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, namun pada saat yang sama produksi dalam negeri harus diberikan ruang untuk tumbuh sehingga petani memiliki kepastian usaha.

Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program tersebut melalui fungsi dukungan dan pengawasan agar kebijakan swasembada bawang putih dapat berjalan sesuai target.

“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Melalui sinergi pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan swasembada bawang putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Jakarta Musnahkan Hampir 13 Juta Rokok Ilegal dan 1.506 Botol MMEA

Penulis
Reta
-

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta musnahkan 12 juta batang rokok dan 1.506 botol minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 1 hasil penindakan dalam Operasi Asap dan Operasi Macan Kemayoran periode 2025 hingga Juli 2026. Total nilai barang dari seluruhnya diperkirakan mencapai Rp20,18 miliar.

Pemusnahan dilakukan pada Rabu (19/08) melalui sinergi antara Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Polisi Militer Kodam Jayakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kolaborasi tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas peredaran BKC ilegal dan menjaga masyarakat dari dampak barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Barang yang dimusnahkan terdiri atas hasil tembakau ilegal sebanyak 12.979.847 batang dan 28.263,7 gram. Selain itu, turut dimusnahkan minuman yang mengandung etil alkohol sebanyak 1.506 botol atau setara 901,93 liter.

Dari keseluruhan hasil penindakan tersebut, nilai barang mencapai Rp20,18 miliar, dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp11,81 miliar. Sebagian perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dan menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp1,09 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pihaknya bersama aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran BKC ilegal.

“Operasi terhadap barang kena cukai ilegal ini merupakan wujud nyata komitmen bersama aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” ujar Hendri.

Ke depan, Bea Cukai Jakarta bersama instansi terkait akan terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan peredaran barang ilegal sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...131415...4,857Halaman 14 dari 4,857