Beranda blog Halaman 15

Perkuat Pemerintahan Transparan, Pemkab Jombang Gandeng Undar Kenalkan SP4N-LAPOR!

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Universitas Darul ’Ulum (Undar) Jombang. Kegiatan yang mengahdirkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi jawa Timur ini, bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif melalui partisipasi aktif civitas akademika.

 

Kepala Dinas Kominfo Jombang, Endro Wahyudi, S.STP., M.KP., menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

 

“Sinergi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis agar masyarakat, khususnya akademisi, memahami saluran resmi dalam menyampaikan aspirasi maupun masukan,” ujarnya.

 

Membuka kegiatan, Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Endah Rachmawati, S.PI., M.Si., menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agent of change dalam mengawal kualitas layanan publik. “Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan terus membenahi diri berdasarkan masukan warga,” katanya.

 

Dari perspektif akademis, Wakil Rektor I Undar, Dr. Abdul Rouf, S.Ag., M.Ag., mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aduan secara bijak melalui kanal resmi. Ia menekankan bahwa keluhan yang disampaikan dengan cara tepat akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Materi teknis disampaikan oleh Ayu Saulina Ernalita, S.S., M.M., Pranata Humas Ahli Madya Dinas Kominfo Jatim. Ia menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui situs lapor.go.id untuk pengaduan, aspirasi, permintaan informasi, hingga apresiasi. Sistem ini dilengkapi fitur perlindungan identitas serta menerapkan prinsip No Wrong Door Policy yang memastikan setiap laporan diverifikasi sebelum diteruskan ke instansi berwenang.

 

Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Mahasiswa Undar diharapkan mampu menjadi pelopor pemanfaatan kanal digital pemerintah secara bijak dan konstruktif, sehingga berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Temui Pengungsi Gempa Sikka, Pastikan Bantuan Menjangkau Seluruh Warga

Penulis
Reta
-

Dalam rangkaian agenda kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming hadir di tengah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka. Didampingi Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wapres meninjau langsung posko pengungsian di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kamis sore (20/08/2026).

Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas.

Di posko pengungsian, Wapres menyapa dan berdialog langsung dengan warga, termasuk menanyakan kondisi serta kebutuhan mendesak yang diperlukan. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga akibat bencana ini.

“Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini masih banyak kekurangan di lapangan. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, seluruh langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dirinya telah meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Ia meminta kebutuhan dasar, mulai dari makanan, air bersih, toilet, obat-obatan, hingga layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak lainnya harus benar-benar sampai, termasuk kepada masyarakat di wilayah yang sulit diakses seperti pemukiman di pegunungan.

“Ini adalah tanggung jawab negara. Saya juga meminta perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Mereka harus didata, dipantau, dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya,” pintanya.

Wapres pun menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir dan memastikan penanganan darurat serta proses pemulihan pascabencana dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani masa tanggap darurat sekaligus mempersiapkan pemulihan pascabencana. Masyarakat NTT tidak sendirian. Negara hadir dan akan terus bersama masyarakat,” tegasnya.

Kepada para pengungsi, Wapres berpesan agar untuk sementara tidak kembali ke rumah masing-masing yang mengalami kerusakan, mengingat potensi gempa susulan masih tinggi. Ia juga memastikan bahwa rumah warga, sekolah, serta berbagai fasilitas umum yang terdampak akan segera diperbaiki.

“Bapak, Ibu, di sini dulu, ya. Ada gempa susulan. Kita pastikan nanti rumah yang rusak, sekolah-sekolah, tempat-tempat [lainnya], nanti kita perbaiki,” tegas Wapres.

“Di sini dulu sampai semuanya pulih. Kita hari ini kunjungin sekolah, gereja, tadi rumah sakit. Nanti kita perbaiki semuanya,” imbuhnya.

Terakhir, Wapres mendoakan seluruh masyarakat NTT yang terdampak bencana, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mengalami kerusakan tempat tinggal, dan masih menghadapi situasi sulit akibat bencana.

“Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan keselamatan, serta proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Tidak hanya menyapa dan berdialog dengan para pengungsi, pada kesempatan ini Wapres juga menyaksikan sejumlah mahasiswa Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang turut hadir bersamanya, memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing bagi anak-anak terdampak bencana. Para mahasiswa mengajak anak-anak mengisi waktu dengan bernyanyi dan bermain tebak-tebakan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Kunjungi SD Inpres Wairklau, Cek Kondisi Anak-Anak di Pengungsian

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi SD Inpres LXXVI Wairklau, Kabupaten Sikka, Kamis (20/08/2026), sebagai lokasi pertama peninjauan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah proses penanganan pascabencana yang melanda wilayah sekitar. Kehadiran Wapres sekaligus menegaskan bahwa menjamin keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, termasuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap menjadi prioritas dalam proses penanganan dan pemulihan.

Dalam kunjungannya ke SD Inpres LXXVI Wairklau yang saat ini difungsikan juga sebagai posko pengungsian, Wapres melihat kondisi sekolah dan berbincang dengan pihak terkait serta masyarakat yang berada di lokasi. Wapres juga menanyakan kepada para pengungsi apakah anak-anak telah memperoleh makanan yang cukup serta memastikan kondisi mereka dalam keadaan aman dan tidak mengalami luka.

“Anaknya sudah makan?” tanya Wapres.

“Anaknya enggak ada luka atau apa, kan? Luka enggak? Aman, ya?” lanjutnya memastikan.

Wapres juga menyerahkan sejumlah peralatan bayi kepada salah seorang ibu yang berada di lokasi.

“Bu, ini peralatan bayi, ya,” ujar Wapres.

“Makasih, Pak,” jawab ibu tersebut.

Melalui peninjauan ini, Wapres ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan tetap hadir di tengah situasi darurat. Pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi fisik fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ara Dorong Generasi Muda Miliki Rumah Pertama Lewat KUR Perumahan, Anggaran Naik Jadi Rp50 Triliun

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rangkaian acara Pesona Merdeka 2026 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PKP berkolaborasi dengan Epic Market Kriya Nusantara di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Pesona Merdeka 2026 berlangsung pada 18–20 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah apresiasi terhadap budaya, produk kreatif, dan UMKM Indonesia sekaligus momentum memperkenalkan berbagai program perumahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Pada kegiatan tersebut, DWP Kementerian PKP berkolaborasi dengan BP Tapera dan Bank BRI menghadirkan stand kolaborasi yang memberikan edukasi mengenai akses pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama maupun mengembangkan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo untuk menumbuhkan pengusaha daerah agar pemerataan perekonomian dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dan menciptakan orang kaya baru dengan berdoa dan bekerja keras. Saya berharap dengan melihat video Angga dan Wawan mudah-mudahan lahir pengusaha-pengusaha baru di Indonesia dengan cara yang benar,” ujar Menteri Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menggerakkan ekosistem usaha sektor perumahan.

“Pertama kali ada KUR Perumahan dan bank yang paling banyak menyerap adalah Bank BRI. Terima kasih kepada BRI yang sudah bekerja keras untuk KUR Perumahan ini,” ujar Menteri Ara.

Pemerintah secara resmi meningkatkan plafon anggaran KUR Perumahan dari Rp34 triliun menjadi Rp50 triliun. Kebijakan tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan penerima manfaat, baik masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan atau renovasi rumah maupun pelaku usaha di sektor perumahan.

Pada 30 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Ara juga telah meresmikan akad massal perdana sebanyak 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat pembiayaan sektor perumahan.

Dalam pelaksanaan Pesona Merdeka 2026, sosialisasi KUR Perumahan secara khusus menyasar generasi muda, pekerja informal, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kontraktor lokal, toko bangunan, serta pelaku UMKM. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, simulasi pembiayaan, hingga proses awal pengajuan melalui petugas yang tersedia di lokasi.

KUR Perumahan juga diperkenalkan bukan hanya sebagai pembiayaan bagi calon pemilik rumah, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat rantai usaha sektor konstruksi. Pelaku usaha mikro, kontraktor lokal, dan toko bangunan dapat memanfaatkannya sebagai dukungan modal kerja sehingga turut menggerakkan industri bahan bangunan dalam negeri.

Dalam skema yang disosialisasikan, MBR dapat memperoleh akses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan suku bunga mulai dari 0,5 persen per bulan untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi. Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan resmi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Bank BRI sebagai salah satu mitra penyalur KUR Perumahan juga memberikan layanan pembukaan rekening, aktivasi BRImo, serta asistensi awal pemberkasan bagi masyarakat yang berminat. Sementara itu, BP Tapera memberikan layanan konsultasi mengenai persyaratan pembiayaan dan simulasi cicilan.

Antusiasme masyarakat terhadap KUR Perumahan juga terlihat dari transaksi pembiayaan yang tercatat sekitar Rp22,5 miliar selama tiga hari penyelenggaraan Pesona Merdeka 2026.

Menteri Ara turut berdiskusi dengan perwakilan kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan pelaku UMKM mengenai proses serta pemanfaatan KUR Perumahan. Ia juga berdialog dengan sejumlah penerima rumah subsidi yang sebagian besar menjalankan usaha UMKM.

Menurut Menteri Ara, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

“Program perumahan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat keluarga bertumbuh dan tempat masyarakat bisa memulai serta mengembangkan usaha,” katanya.

Sementara itu, Ketua DWP Kementerian PKP Shinta Maruarar Sirait mendorong agar program renovasi rumah dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha dan UMKM.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu DWP, Seruni, BP Tapera, Bank BRI dan semua pihak yang sudah mendukung kegiatan yang saya selenggarakan. Saya selaku DWP Kementerian PKP membuka karpet merah bagi pengusaha muda dan disabilitas yang punya talenta untuk dikembangkan peluang usahanya,” ujar Shinta.

Shinta juga mendorong semakin banyak generasi muda untuk memiliki rumah pertama karena rumah merupakan tempat bertumbuh sekaligus tempat memulai usaha dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

“Rumah adalah tempat bertumbuh dan tempat memulai usaha. Karena itu, semakin banyak generasi muda yang memiliki rumah pertama, semakin besar pula kesempatan mereka membangun kehidupan dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Selain sosialisasi pembiayaan, Menteri Ara juga memberikan sambutan dan menyampaikan berbagai program Kementerian PKP yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut turut ditayangkan video 20 capaian kinerja Kementerian PKP, serta video kegiatan bakti sosial yang dilakukan Shinta Maruarar Sirait bersama DWP Kementerian PKP.

Pesona Merdeka 2026 juga menampilkan beragam produk ekonomi kreatif Indonesia, mulai dari kerajinan lokal, busana tradisional, fashion ready-to-wear, aksesori, hingga kuliner lokal. Kehadiran berbagai produk tersebut memperkuat pesan acara “Bangga Karya Indonesia, Dukung UMKM Naik Kelas.”

Kegiatan yang didominasi generasi muda tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan berbagai kemudahan akses pembiayaan perumahan. Pemerintah ingin memastikan generasi muda dan pekerja informal memiliki informasi yang cukup mengenai pilihan pembiayaan resmi untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah.

Melalui Pesona Merdeka 2026, Kementerian PKP berharap semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemerdekaan masyarakat dari persoalan hunian. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas akses rumah layak, mendorong kepemilikan rumah pertama, mempercepat renovasi rumah tidak layak huni, serta memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi sektor perumahan.

Turut hadir Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta jajaran pejabat eselon II dan III Kementerian PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Jawa Tengah Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayahnya. Langkah tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Komitmen itu disampaikan Luthfi, seusai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rakor dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus, pimpinan KPK Johanis Tanak, Deputi Korsup KPK Ely Kusumastuti, Deputi BPKP Setya Nugraha, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, dan Dirjen Otda Cheka Virgowansyah.

Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, berikut perwakilan lima kabupaten/kota di DIY. Juga bupati/ wali kota, para wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan sekda se-Jawa Tengah, .

Luthfi mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam membangun integritas setiap orang.

“Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja,” tegas gubernur.

Dia menambahkan, keberhasilan membangun pemerintahan yang berintegritas, akhirnya bergantung pada setiap orang yang menjalankan kewenangan. Karenanya, sistem pengawasan dan regulasi harus ditaati dengan baik.

Luthfi berharap, penguatan integritas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran. Sinergi pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan akan terus diperkuat, agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah dengan KPK, BPKP, dan LKPP untuk memperkuat integritas kepala daerah dalam mengelola APBD.

Menurut dia, integritas harus diterapkan secara nyata dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Harapan kami kembali kepada setiap kepala daerah, apakah benar-benar bisa menjaga integritas dan mengoperasionalkan integritas tersebut, dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wiyagus.

Dengan tata kelola yang baik, lanjut dia, pemerintah dapat memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian, kita dapat benar-benar meyakini, bahwa tidak ada satu rupiah pun keuangan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Ditambahkan, penguatan integritas tersebut diarahkan pada delapan area prioritas, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta penanganan konflik kepentingan, gratifikasi, dan pengaduan.

Perhatian juga diberikan pada pengelolaan BUMD dan BLUD, hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.

Pimpinan KPK, Johanis Tanak turut menekankan, integritas menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Integritas harus tercermin dalam pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara.

“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Johanis.

Dia berharap, anggaran pemerintah daerah, baik yang dikelola eksekutif maupun legislatif, benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat harus mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah, sekaligus memberikan peringatan dini terhadap risiko dalam pelaksanaan program.

“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” kata Kepala BPKP.

Dia menekankan, pengawasan tidak cukup hanya mengejar skor dan kelengkapan dokumen, tetapi harus menggambarkan kondisi tata kelola yang sebenarnya. Perencanaan juga harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah rapat, dokumen, maupun besarnya serapan anggaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Perkuat Ketahanan Pangan, 14 Daerah Jawa Barat Serentak Tanam Bawang Putih

Penulis
Reta
-

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., memimpin langsung penanaman perdana bawang putih di Kabupaten Cianjur, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanaman bawang putih secara serentak di 14 daerah di Jawa Barat sebagai upaya mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.

Penanaman yang digelar di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, tersebut turut dihadiri Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., M.M., M.H.I., M.I.P., serta Forkopimda Kabupaten Cianjur. Penanaman dilakukan pada lahan seluas 6 hektare yang melibatkan kelompok tani setempat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanaman bawang putih, panen raya, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini merupakan implementasi Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama bangsa.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Kabupaten Cianjur menjadi salah satu dari 14 daerah di Jawa Barat yang dipilih untuk menjalankan program penanaman bawang putih.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui bawang putih,” ujar dia.

Wakapolri menjelaskan, kebutuhan bawang putih nasional saat ini mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun. Namun, sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Polri terus mendorong pengembangan budidaya bawang putih bersama kelompok tani dan para pemangku kepentingan.

“Sejak tahun 2025, kami telah memulai langkah konkret bekerja sama dengan kelompok tani. Total luas lahan yang telah dikembangkan mencapai 948 hektare dengan capaian panen basah sebesar 9.480 ton pada tahun 2026 ini,” katanya.

Menurutnya, program tersebut juga terus diperluas dengan melibatkan jajaran kewilayahan Polri. Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif, dengan total lahan yang ditanam mencapai 279,53 hektare dan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton.

Khusus di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih serentak dilaksanakan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton. Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya PTPN, Dinas Pertanian, serta Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan.

Wakapolri mengatakan luasan lahan tersebut akan terus dikembangkan secara bertahap sehingga produksi bawang putih nasional dapat semakin meningkat.

“Jumlah produksinya juga akan bertambah seiring penambahan lahan. Hingga target swasembada bawang putih terwujud,” kata dia.

Selain kegiatan penanaman di Cianjur dan wilayah Jawa Barat, rangkaian kegiatan serentak juga dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya pada lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut akan menjadi fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih untuk menjaga kualitas hasil panen serta mendukung stabilitas pasokan bawang putih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Job Fair HUT ke-81 Jawa Tengah Buka 4.817 Lowongan Kerja, Ribuan Pencari Kerja Antusias Mendaftar

Penulis
Reta
-

Sebanyak 4.817 lowongan kerja tersedia dalam gelaran bursa kerja (Job Fair) dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2026 itu nampak dipadati pelamar kerja sejak Kamis (20/8/2026). Sebagian membawa berkas lamaran, sementara yang lain mencari informasi perusahaan dan lowongan melalui telepon seluler. Setidaknya, 5.800 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi milik Disnakertrans Jawa Tengah.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, job fair secara tatap muka tetap diminati meskipun informasi lowongan dapat diakses secara daring melalui platform Ayo Kerjo selama 24 jam.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, job fair yang konvensional atau offline seperti ini masih banyak diminati. Mereka bisa bertemu langsung dengan pihak perusahaan, mendalami kondisi kerjanya seperti apa, jabatannya seperti apa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebanyak 40 perusahaan menempati stan yang tersedia dalam kegiatan tersebut. PT Kawasan Industri Kendal juga hadir dengan membawa delapan perusahaan, sehingga total perusahaan yang membuka kesempatan kerja mencapai 48.

Lowongan yang ditawarkan berasal dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur, agrikultur dan alat berat, industri makanan dan jamu, kesehatan dan farmasi, keuangan, pariwisata dan perhotelan, hingga ritel.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, job fair menjadi jembatan antara kebutuhan perusahaan dan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Menurut dia, kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan, sedangkan pencari kerja mempunyai akses lebih luas terhadap lowongan yang tersedia.

“Di satu sisi, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja profesional. Di sisi lain, masyarakat bisa tertampung dari mana pun asalnya. Namun, yang terpenting adalah profesional,” ujarnya.

Luthfi menilai, peluang kerja di Jawa Tengah masih terbuka lebar. Namun, kompetensi pencari kerja harus terus ditingkatkan, agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Job fair tersebut juga semakin inklusif, karena membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sejumlah lowongan telah dikurasi, dan secara khusus dapat dilamar oleh pencari kerja disabilitas.

Salah seorang penyandang tuna rungu, Sifa mengaku, datang dari Jawa Barat setelah mengetahui informasi job fair melalui Instagram. Dalam kegiatan itu, dia telah menyerahkan berkas lamaran kepada tiga perusahaan.

“Saya merasa bahagia. Acara seperti ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman disabilitas,” kata Sifa.

Dia menilai, pelayanan yang diberikan kepada peserta disabilitas sudah baik. Sifa berharap semakin banyak perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Saya berharap acara ini bisa mendukung teman-teman disabilitas, serta memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi mereka,” ujarnya.

Peserta lainnya, Vivi, mengaku baru kali pertama mengikuti job fair. Warga Semarang itu sempat mengalami kendala saat check-in, tetapi kemudian mendapat pendampingan dari petugas hingga dapat memasuki area pameran.

“Acara ini membantu saya mencari kerja. Kalau mencari sendiri agak susah. Karena lowongannya banyak, saya jadi lebih semangat untuk mendaftar. Walaupun nanti belum tentu lolos, tetap semangat,” kata Vivi.

Sementara itu, perwakilan PT JSCorp, Ika menjelaskan,  perusahaanya yang bergerak di bidang manufaktur di Boyolali ini, membuka sekitar 300 lowongan untuk operator sewing. Perusahaan tersebut juga mencari pekerja untuk sejumlah posisi staf, mekanik, foreman, quality control, dan assembly.

“Ini pertama kali kami ikut dan ternyata ramai. Kalau posisi staf yang mensyaratkan pendidikan S1, peminatnya lumayan banyak,” kata Ika.

Pihak PT JSCorp juga membuka sejumlah posisi bagi penyandang disabilitas. Selain melalui job fair, pelamar dapat mengikuti walk-in interview di pabrik setiap hari pada pukul 07.00-09.00 WIB.

Pemprov Jawa Tengah berharap pembukaan kesempatan kerja dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 22,33 juta orang, atau bertambah sekitar 455 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi investasi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 mencapai Rp59,94 triliun, dan menyerap 213.217 tenaga kerja. Investasi yang masuk diharapkan terus memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Momentum HUT RI ke-81, Angelius Wake Kako Hadir Bersama Korban Gempa di NTT

Penulis
Reta
-

Di tengah momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Angelius Wake Kako, S.Pd.,M.Si (Wakil Ketua I Komite II DPD RI Dapil Provinsi NTT) hadir mengunjungi masyarakat di daerah yang terdampak bencana gempa untuk melihat secara langsung kondisi warga, kerusakan yang terjadi, serta kebutuhan mendesak dalam proses penanganan dan pemulihan. Bantuan dari DPD RI didistribusikan ke beberapa wilayah di Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo.

Kunjungan ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Aspirasi, keluhan dan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian penting untuk diteruskan kepada pemerintah agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan berkelanjutan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu tetapi juga tentang memastikan setiap masyarakat mendapatkan perlindungan, perhatian dan kesempatan untuk bangkit dari bencana.

Dari daerah terdampak, kita bangkit bersama. Indonesia kuat karena rakyatnya saling menguatkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komite III DPD RI: Kesejahteraan Guru Harus Dijamin dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Negara

Penulis
Reta
-

Komite III DPD RI mengapresiasi kebijakan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kesejahteraan guru, melakukan penataan tenaga pendidik, serta memberikan afirmasi kepada guru yang mengabdi di wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang sulit.

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma memandang kebijakan tersebut merupakan langkah politik negara yang strategis dan penting. Menurutnya, dari perspektif politik hukum, kebijakan eksekutif yang baik harus ditransformasikan menjadi norma hukum yang kuat, mengikat, berkelanjutan dan memberikan kepastian.

“Komite III DPD RI mencatat sebelumnya bahwa penataan tenaga honorer menuju PPPK merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi tata kelola aparatur negara. Maka kami mengapresiasi langkah kebijakan pemerintah soal penataan guru PPPK baru-baru ini. Bagi guru, poin penting yang diperlukan diantaranya harus ada kepastian status, penghasilan yang layak, jenjang karier dan perlindungan hukum. Hal-hal ini dapat dilembagakan dalam sistem hukum nasional,” tegas pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi sektor pendidikan tersebut.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan, per 31 Desember 2025, terdapat 2.299.056 ASN guru, yang terdiri atas 1.139.140 PNS, 989.401 PPPK, dan 170.515 PPPK paruh waktu. Dengan demikian, sekitar 43 persen ASN guru telah berstatus PPPK dan sekitar 7 persen tercatat sebagai PPPK paruh waktu. Sebelumnya, BKN juga mencatat bahwa pada proses seleksi PPPK 2024, sebanyak 878.627 orang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu, dari total 1.008.337 formasi yang dialokasikan.

“Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan besar terhadap tata kelola tenaga pendidik. Namun, persoalan politik hukum berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa perubahan status tersebut benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan kejelasan hukum, bukan sekadar perubahan nomenklatur kepegawaian,” sambung Filep.

Kesejahteraan Harus Diikat dengan Kepastian Hukum

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu menambahkan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji PPPK melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024, yang mengubah Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam pengaturan gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja.

“Komite III DPD RI melihat kesejahteraan guru tidak hanya dapat diukur dari nominal gaji, melainkan harus dipahami secara utuh meliputi kepastian status dan hubungan kerja, penghasilan dan tunjangan yang layak, jaminan sosial, pengembangan karier, akses pendidikan dan sertifikasi, perlindungan hukum, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan setelah memasuki masa purnatugas,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menekankan bahwa politik hukum pendidikan harus mempertegas pendekatan rights-based dengan menempatkan kesejahteraan dan perlindungan guru sebagai bagian dari hak yang dijamin negara.

Afirmasi untuk Guru 3T Harus Diperkuat

Tak hanya itu, Filep pun mengapresiasi perhatian khusus pemerintah kepada guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada 2026, pemerintah meningkatkan target penerima tunjangan khusus bagi guru di wilayah 3T dan wilayah terdampak bencana dari 57.683 menjadi 65.871 guru.

Khusus guru non-ASN yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis khusus atau 3T, pemerintah mengalokasikan Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp2 juta per orang per bulan. Pada 2026, anggaran TKG tersebut mencapai sekitar Rp706 miliar, dengan jumlah penerima 28.892 guru. Anggaran ini meningkat sekitar Rp95 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Komite III DPD RI mengapresiasi kebijakan afirmatif tersebut. Namun, tantangan guru 3T tidak hanya persoalan penghasilan. Mereka berhadapan dengan keterisolasian geografis, biaya transportasi tinggi, keterbatasan sarana pendidikan, akses internet, keterbatasan layanan kesehatan, serta kondisi sosial dan keamanan tertentu. Karena itu, tunjangan khusus harus dipandang sebagai instrumen afirmasi negara, bukan sekedar tambahan pendapatan,” katanya.

Konteks Tanah Papua, ia memandang kebijakan terhadap guru harus memperhitungkan karakteristik daerah dan mandat afirmasi dalam kerangka Otonomi Khusus. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan afirmasi yang lebih kuat melalui insentif berbasis tingkat kesulitan wilayah, jaminan keselamatan dan perlindungan hukum, penyediaan rumah atau fasilitas tempat tinggal guru, dukungan transportasi, percepatan sertifikasi akses pengembangan kompetensi serta dukungan khusus bagi guru yang bertugas dalam kondisi geografis dan keamanan tertentu.

“Komite III DPD RI menilai persoalan paling mendasar bukan hanya berapa besar tunjangan guru hari ini, tetapi seberapa kuat negara menjamin keberlanjutan hak tersebut di masa depan. Kebijakan kesejahteraan guru harus memiliki kesinambungan fiskal, kelembagaan, dan hukum. Jangan sampai guru memperoleh kepastian hanya selama suatu program berjalan, kemudian kembali menghadapi ketidakpastian ketika terjadi perubahan kebijakan,” sebutnya.

Komite III DPD RI lantas mendorong pemerintah dan DPR RI untuk melihat persoalan guru bukan semata-mata sebagai persoalan kepegawaian, tetapi sebagai persoalan hak konstitusional atas pendidikan dan pembangunan manusia.

“Kami di Komite III DPD RI juga akan terus menggunakan fungsi pengawasan, legislasi terkait kewenangan DPD, dan penyampaian aspirasi daerah untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada guru di daerah. Kita mengapresiasi Presiden karena telah menunjukkan keberpihakan kepada guru. Masa depan guru harus lebih jelas,’ ujar Filep.

“Komite III DPD RI menegaskan bahwa kepastian masa depan guru adalah bagian dari kepastian masa depan pendidikan Indonesia. Negara yang ingin membangun generasi unggul tidak dapat membiarkan pendidiknya berada dalam ketidakpastian. Jika guru sejahtera, terlindungi, pasti masa depan pendidikan Indonesia akan semakin kuat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Undang Petugas Upacara HUT ke-81 RI ke Hambalang, Sampaikan Apresiasi dan Rasa Bangga

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 lalu.

“Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 lalu,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya pada akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (19/8).

Seskab Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan pesan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan,” tulis Seskab Teddy.

Presiden, lanjut Seskab Teddy, juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugas. Menurut Seskab Teddy, seluruh petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

“Para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang berjalan sangat khidmat dan tetap menghibur jutaan pasang mata yang menyaksikan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...141516...4,857Halaman 15 dari 4,857