Beranda blog Halaman 16

Menkeu Purbaya Hadiri Rapat Banggar DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 Masuk Tahap Berikutnya

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah yang beragendakan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Pembahasan menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RUU sebelum dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (20/8).

Rapat kerja tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari laporan dan pengesahan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja), penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, hingga penandatanganan naskah RUU. Dalam forum tersebut, Banggar DPR RI bersama Pemerintah membahas dan menyepakati hasil pembahasan yang telah dilakukan melalui Panja. Proses ini menjadi tahapan penting dalam memastikan substansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2025 telah dibahas secara menyeluruh.

Selanjutnya, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. Penyampaian pandangan fraksi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.

Rangkaian pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU. Setelah seluruh agenda Pembicaraan Tingkat I diselesaikan, Banggar DPR RI dan Pemerintah melakukan pengambilan keputusan untuk melanjutkan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II.

Pembahasan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui proses tersebut, Pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 akan memasuki Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersama Mahasiswa UI, Wapres Gibran Turun Langsung Tinjau Pemulihan Bencana di NTT

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/08/2026), untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Sehingga, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pada kesempatan ini Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu trauma healing para korban di wilayah bencana. Menurutnya, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak.

Wapres menilai keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Karena itu, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan masyarakat tertangani, tetapi juga mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki.

Selama kunjungan kerja di NTT, Wapres akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana serta fasilitas layanan dasar masyarakat di beberapa daerah, yaitu kabupaten Sikka, Manggarai dan Manggarai Timur.

Kehadiran Wapres merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas. Di saat yang sama, kolaborasi pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan berbagai elemen bangsa menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat proses pemulihan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua MPR Ibas Dorong RAPBN 2027 Fokus pada Sekolah Berkualitas dan SDM Unggul

Penulis
Reta
-

Edhie Baskoro Yudhoyono (iBas/EBY), Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menentukan masa depan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.

Menurut Lulusan Curtin University Finance and E-Commerce Australia ini, pembahasan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak boleh semata-mata dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi harus diukur dari dampak nyata yang dihasilkan bagi peserta didik, guru, sekolah, dan pemerataan kesempatan pendidikan.

“Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita ingin mengubah masa depan Indonesia, kita harus mulai dari ruang kelas,” tegasnya.

Dr. EBY mengatakan, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN harus memiliki manfaat yang jelas bagi rakyat. Dalam sektor pendidikan, ukuran keberhasilan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah masa depan anak-anak Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah,” ujarnya.

Revitalisasi Sekolah Harus Menyentuh Kualitas Pembelajaran
Wakil Ketua MPR mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menjadikan anggaran pendidikan sebagai prioritas, termasuk percepatan revitalisasi sekolah dan peningkatan dukungan terhadap guru.

Namun, ia mengingatkan agar revitalisasi sekolah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Menurutnya, sekolah berkualitas membutuhkan lebih dari sekadar gedung yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya guru yang berkualitas, kepala sekolah yang kuat, kurikulum yang relevan, kemampuan literasi dan numerasi yang baik, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta lingkungan belajar yang aman.

“Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita harus membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah yang aman, bersih, dan berkualitas bukan kemewahan. Itu adalah hak setiap anak Indonesia,” katanya.

Ia juga mendorong agar revitalisasi sekolah dilakukan berbasis data sehingga intervensi pemerintah benar-benar diarahkan kepada daerah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan.

Guru Harus Menjadi Investasi Utama
Dalam forum yang menghadirkan guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, serta perwakilan generasi muda tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan yang berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi guru.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan berbagai kebijakan terkait status dan kesejahteraan guru berjalan selaras dengan kemampuan fiskal negara serta didukung sinkronisasi data yang baik.

“Guru harus menjadi investasi utama. Kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Kita ingin guru bukan hanya hadir di kelas, tetapi mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Pendidikan Harus Menyiapkan Generasi Menghadapi Era AI
Perubahan teknologi, khususnya perkembangan artificial intelligence (AI), juga menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut.

Wakil Ketua MPR menilai pendidikan Indonesia tidak boleh hanya mengajarkan generasi muda bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana berpikir kritis dan bertanggung jawab ketika berhadapan dengan teknologi.

“AI bisa memberikan jawaban. Tetapi guru mengajarkan pertanyaan apa yang layak ditanyakan,” katanya.

Karena itu, pendidikan ke depan harus memperkuat kemampuan berpikir, logika, etika, kreativitas, literasi digital, sains, numerasi, dan karakter.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan pengguna teknologi. Generasi muda harus dipersiapkan menjadi pencipta teknologi, inovator, sekaligus pencipta lapangan pekerjaan.

“Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan,” tegasnya.

Lima Arah Kebijakan Pendidikan
Dari Diskusi Kebangsaan tersebut, Wakil Ketua MPR mendorong lima arah utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027.

Pertama, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada proses dan hasil belajar, sehingga keberhasilan anggaran dapat diukur melalui peningkatan kualitas pembelajaran.

Kedua, revitalisasi sekolah harus berbasis data, agar pembangunan dan perbaikan sekolah benar-benar menjawab kesenjangan antardaerah.

Ketiga, guru harus menjadi investasi utama, melalui peningkatan kesejahteraan yang disertai penguatan kompetensi dan profesionalisme.

Keempat, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi menghadapi masa depan melalui penguatan literasi, numerasi, sains, kemampuan digital, artificial intelligence, karakter, dan keterampilan kerja.

Kelima, pemerintah harus memastikan kesempatan pendidikan yang semakin setara, sehingga tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena tempat lahir atau kondisi sosial ekonominya.

“Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk memiliki masa depan tidak boleh berbeda,” ujarnya.

APBN Adalah Alat Perjuangan
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa APBN harus dipandang sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen negara.

Karena itu, pembahasan RAPBN 2027, khususnya sektor pendidikan, harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran memiliki dampak yang terukur.

“APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap berbagai pandangan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan para guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, guru, serta generasi muda dalam forum tersebut dapat menjadi masukan penting dalam pembahasan RAPBN 2027.

Menurutnya, investasi pendidikan pada akhirnya akan menentukan daya saing dan kesejahteraan Indonesia.

“Sekolah berkualitas melahirkan SDM berkualitas. SDM berkualitas melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045.

“Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini,” pungkasnya.

Penguatan dari Para Narasumber
Pandangan Ibas mendapat penguatan dari para narasumber yang hadir. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd., mendorong perubahan paradigma dari education spending menjadi education investment. Menurutnya, kualitas SDM ditentukan oleh mata rantai peserta didik, guru, pembelajaran, sekolah, hingga lulusan, sehingga penganggaran pendidikan harus berbasis data dan memperhitungkan karakteristik wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi sekolah — termasuk mengatasi kesenjangan perlakuan terhadap madrasah.

Executive Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Dr. Nisa Felicia Faridz, Ph.D., menilai persoalan pendidikan bersifat sistemik. Mengutip data PISA 2022, ia menyebut sekitar 74,5 persen remaja usia 15 tahun di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ia juga menyoroti kesiapan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di tengah keterbatasan akses PAUD yang menurut catatannya belum tersedia di sekitar 66,9 persen desa, serta mendorong agar kesejahteraan guru berpijak pada gaji pokok yang layak, bukan sekadar tunjangan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan merupakan batas konstitusional, bukan ukuran tunggal keberhasilan. “Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy,” ujarnya, seraya mendorong penganggaran berbasis kebutuhan dan kesenjangan serta penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil guru.

Tanggapan Anggota Fraksi Partai Demokrat
Sejumlah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut menanggapi. Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti bahwa dunia pendidikan belum selaras dengan dunia kerja yang berubah jauh lebih cepat, sehingga dibutuhkan blueprint pendidikan jangka panjang. Ia memaparkan capaian pengangkatan guru dan tenaga pendidik P3K sekitar 1,1 juta dari 1,4 juta formasi serta dibukanya sekitar 550 ribu formasi baru pada 2027, sekaligus mendorong perlindungan hukum bagi guru dalam RUU Sisdiknas agar profesi guru tidak menjadi pilihan terakhir.

Kapoksi Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menambahkan bahwa RUU Sisdiknas tengah menormakan perlindungan guru melalui dewan kode etik serta penataan wajib belajar 13 tahun termasuk jenjang PAUD. Ia menyoroti postur anggaran yang menurutnya belum sepenuhnya menggambarkan 20 persen untuk pendidikan, memperjuangkan agar pendidikan kedinasan tidak menggerus alokasi wajib pendidikan, serta menekankan perlunya satu regulasi payung agar beragam program — seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda — tidak berjalan terfragmentasi. Ia juga menyinggung kesejahteraan guru, “Dengan angka mandatory spending 20 persen, semestinya guru dan dosen kita sejahtera — tidak ada lagi cerita gaji guru lima ratus ribu. Tetapi realitanya masih seperti itu.”

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Badan Anggaran, Marwan Cik Asan, memaparkan struktur anggaran pendidikan RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun — Rp490 triliun di pemerintah pusat, Rp277 triliun transfer ke daerah, dan Rp53 triliun pembiayaan. Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal, namun menegaskan idealnya belanja pendidikan menuju kisaran 4–6 persen dari PDB, dan Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan agar porsi yang benar-benar masuk ke dunia pendidikan semakin besar.

Forum ini turut dihadiri Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI — Drs. Sabam Sinaga, M.M.; Marwan Cik Asan; Dina Lorenza Audria, S.IP.; dan Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol. — serta para narasumber dari UPI, UNJ, UPN “Veteran” Jakarta, PSPK, LPEM FEB UI, SMERU, CIPS, The PRAKARSA, P2G, ASN Mengajar, dan Sekolah Tanah Air, termasuk perwakilan Forum OSIS Nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Generasi Muda Parlemen Ciptakan Demokrasi Berkualitas

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengajak para legislator muda mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam dialog yang diselenggarakan The Habibie Center bertema “Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda untuk Demokrasi yang Berkelanjutan.” Acara ini dihadiri oleh Legislator Muda DPR RI dari berbagai Fraksi di Parlemen dan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pembina Habibie Center, Ilham Habibie.

Menurut Eddy, generasi muda di parlemen memiliki posisi strategis untuk menghadirkan standar baru dalam kualitas legislasi, pengawasan, representasi, dan memperjuangkan kehendak masyarakat.

“Legislator muda harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Kita memiliki kesempatan untuk membangun budaya parlemen yang terbuka, berbasis data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” kata Eddy.

Menurut Eddy, demokrasi Indonesia telah memiliki fondasi prosedural yang kuat melalui pemilu yang berlangsung secara berkala dan pergantian kekuasaan secara konstitusional. Tantangan berikutnya adalah memastikan demokrasi menghasilkan kebijakan dan kinerja institusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Demokrasi kita seharusnya tidak berhenti sebatas prosedur. Sudah waktunya kita menatap urgensi demokrasi berkualitas. Setelah masyarakat memberikan mandat, pekerjaan kita adalah membuktikan bahwa mandat itu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Dorong Demokrasi Prosedural Menuju Demokrasi Substansial
Eddy juga mengajak legislator muda bersama-sama mendorong perubahan dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial.

“Demokrasi prosedural menjawab siapa yang memilih dan siapa yang dipilih. Demokrasi substansial berbicara mengenai apa yang dihasilkan setelah mandat itu diberikan. Di situlah kualitas demokrasi kita akan benar-benar diuji,” jelasnya.

Menurut Eddy, demokrasi substansial tercermin dari kualitas kebijakan publik, perlindungan hak masyarakat, pemerataan kesempatan, serta kemampuan negara menjawab tantangan baru. Isu perubahan iklim, transisi energi, digitalisasi, kecerdasan buatan, lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan kebijakan yang memiliki perspektif jangka panjang.

Ia menilai legislator muda memiliki keunggulan dalam membawa perspektif baru ke parlemen. Karena itu, kapasitas mereka perlu terus diperkuat agar mampu memahami kompleksitas persoalan publik dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang efektif.

“Partai boleh berbeda dan pilihan politik boleh berbeda. Kita tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga demokrasi dan memastikan parlemen bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

“Kalau kita ingin demokrasi Indonesia semakin kuat, mari kita mulai dari parlemen. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa legislator muda mampu menghadirkan kualitas legislasi yang lebih baik, kinerja parlemen yang lebih kuat, dan demokrasi yang semakin substansial,” pungkas Eddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggah Susanto Resmi Jadi Wakil Ketua BAM DPR RI, Fokus Serap Aspirasi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Pergantian pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dilakukan dengan menempatkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto sebagai Wakil Ketua BAM DPR RI menggantikan Agun Gunandjar Sudarsa. Pergantian tersebut diresmikan dalam rapat BAM di Ruang Rapat BAM DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Panggah mengatakan, penugasan tersebut merupakan bagian dari pergantian perwakilan Fraksi Partai Golkar di BAM. Ia menyebut dirinya kini ditempatkan sebagai Wakil Ketua BAM, sementara tetap menjalankan tugas sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

“Di BAM sebagai Wakil Ketua, saya kira banyak hal-hal yang bisa dikerjakan ya. Dari tadi penjelasan apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan,” ujar Panggah.

Sebelumnya, Panggah merupakan anggota Komisi IV DPR RI. Dengan penugasan barunya di BAM, ia tetap menjadi anggota Komisi IV yang menangani sektor pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. “Dan sebelumnya saya kan anggota di Komisi 4. Jadi, saya tetap masih di Komisi 4, mengurusi pertanian, kehutanan, dan KKP,” katanya.

Panggah menilai penugasan di BAM memberikan ruang untuk mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat. Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat tertampung di komisi karena padatnya agenda dan keterbatasan waktu.

“Banyak sekali aspirasi masyarakat yang bertumpuk. Mungkin tidak bisa ditampung seluruhnya di komisi. Oleh karena itu bisa ditampung di Badan Aspirasi Masyarakat ini,” tuturnya.

Ia mengatakan BAM juga dapat berperan menyaring aspirasi masyarakat yang meminta untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di komisi. Padatnya jadwal komisi membuat tidak seluruh permintaan tersebut dapat langsung dijadwalkan.

“Saya melihat ada beberapa permintaan untuk di RDPU kan di komisi. Di komisi juga padat sekali jadwalnya. Saya kira bisa nanti sebagian  disaring di sini atau ditampung di Badan Aspirasi ini. Untuk kemudian aspirasi tersebut bisa tersalurkan,” jelas Panggah.

Sebagai Wakil Ketua BAM yang baru, Panggah menyatakan akan bekerja maksimal agar tugas pokok dan fungsi BAM dapat berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas komisi karena aspirasi yang masuk memiliki cakupan sektor yang luas.

“Ke depannya saya akan bekerja  semaksimal mungkin untuk tugas pokok dan fungsi dari BAM ini bisa lebih optimal melalui berbagai kegiatan yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Panggah, BAM juga dapat menjadi ruang untuk mencari titik temu atas berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda. Aspirasi yang bersifat lintas sektor dinilai membutuhkan koordinasi agar berbagai persoalan dapat dicarikan jalan keluar.

“Di sini ada banyak kepentingan masyarakat, yang saling bertentangan di antara kelompok masyarakat. Nah, ini kan kita mencari jalan keluar di antara berbagai masalah, berbagai kepentingan di masyarakat yang mungkin bisa dipertemukan di BAM ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi X DPR Dorong Digitalisasi Manuskrip dan Cagar Budaya Agar Warisan Sejarah Tak Hilang

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi manuskrip, kitab, dan berbagai peninggalan sejarah sebagai bagian dari strategi pelestarian cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warisan pengetahuan tetap dapat diakses generasi mendatang, termasuk ketika peninggalan fisik terdampak bencana.

 

Menurut Agung, pengalaman kerusakan sejumlah situs cagar budaya akibat bencana harus menjadi momentum untuk mengubah pendekatan pelestarian. Pemerintah, kata dia, perlu sejak dini mendokumentasikan dan mengalihmediakan berbagai peninggalan sejarah ke dalam format digital.

 

“Kenapa tidak dari dulu terpikir untuk bagaimana menampilkan cerita-cerita sejarah, kebesaran-kebesaran para ulama pada saat itu berbasis digital. Sehingga sekarang ketika kena banjir, kita tidak kehilangan,” ujar Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI dengan Balai Pelestarian Kebudayaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai pelestarian secara fisik tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan. Sebab, kerusakan akibat bencana berpotensi menghilangkan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai pengetahuan tinggi, termasuk kitab dan manuskrip yang menjadi sumber informasi mengenai perjalanan sejarah serta perkembangan keagamaan suatu daerah.

 

Agung mencontohkan, apabila sebuah kitab rusak akibat banjir dan tidak pernah didokumentasikan sebelumnya, generasi berikutnya berpotensi kehilangan sumber sejarah yang sulit dipulihkan.

 

“Kalau sekarang kena banjir, kita tidak kehilangan. Sekarang Bapak anggarkan ratusan miliar sekalian untuk kitab itu, apa yang bisa kita dapatkan? Bagaimana generasi kita bisa membaca kitab itu? Sudah rusak, kitab itu pun tidak bisa terbaca lagi,” katanya.

 

Karena itu, Agung mendorong pemerintah menerapkan pelestarian cagar budaya secara lebih komprehensif dengan memadukan penyelamatan fisik dan digital. Menurutnya, dokumentasi digital juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi.

 

Terlebih, Indonesia memiliki banyak situs yang tidak hanya menyimpan nilai arsitektur, tetapi juga jejak sejarah tokoh, ulama, karya tulis, serta kearifan budaya yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

 

“Kalau bangunan itu kita kembalikan seperti sebelumnya, pertanyaannya siapa yang mau datang ke situ? Bagaimana anak-anak kita ada ketertarikan ke sana?” ujar Agung.

 

Menurutnya, digitalisasi juga dapat menjadi bagian dari strategi pemanfaatan cagar budaya. Dengan penyajian informasi sejarah yang menarik dan mudah diakses, situs-situs tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bangunan yang dilestarikan, tetapi juga ruang pembelajaran bagi masyarakat.

 

Agung menegaskan Komisi X DPR RI mendukung upaya Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dalam memperkuat penyelamatan situs-situs bersejarah, khususnya yang terdampak bencana. Namun, pelestarian tersebut harus diarahkan untuk memastikan nilai sejarah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dapat dipelajari generasi mendatang.

 

“Kalau ingin menyelamatkan situs sejarah benar-benar murni, spiritnya akan kita ambil untuk generasi berikutnya,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gempa M 7,7 Guncang NTT, DPR Minta Pendataan Kerusakan Cagar Budaya Segera Dilakukan

Penulis
Reta
-

Dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap cagar budaya di wilayah tersebut masih dalam proses pendataan. Komisi X DPR RI meminta Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah NTT segera menyampaikan laporan secara terperinci mengenai kondisi situs dan peninggalan budaya yang terdampak.

 

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan BPK Wilayah NTT untuk mengetahui secara pasti dampak gempa terhadap cagar budaya, khususnya di wilayah Flores.

 

“Karena kemarin dengan gempa 7,7 skala Richter itu pasti ada dampaknya terhadap cagar budaya yang sana. Mungkin museumnya seperti apa ya pasti terdampak. Kami sedang menunggu laporan secara detail dari BPK tentang apa yang terjadi dan apa dampaknya terhadap cagar budaya yang ada di NTT,” ujar Bonnie dikutip dari Parlementaria di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

 

Menurut Bonnie, pendataan menjadi langkah awal yang penting sebelum pemerintah menentukan bentuk penanganan terhadap cagar budaya yang terdampak. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menentukan prioritas rehabilitasi.

 

Ia menegaskan, pendataan tidak boleh hanya mencakup kerusakan fisik bangunan. Pemerintah perlu menginventarisasi seluruh unsur yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan, termasuk manuskrip, artefak, museum, serta fasilitas pendukung yang berpotensi terdampak.

 

Bonnie menilai kondisi cagar budaya di NTT perlu mendapat perhatian serius karena wilayah tersebut memiliki banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan. Bencana berskala besar berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada bangunan, tetapi juga mengancam pengetahuan serta nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.

 

“Kalau sudah begini kan kerugiannya nanti lebih besar lagi,” ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Selain menghitung tingkat kerusakan, Bonnie meminta pemerintah memiliki data dasar mengenai kondisi cagar budaya sebelum bencana. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah bencana sehingga kebutuhan rehabilitasi dapat dihitung secara lebih akurat.

 

Menurutnya, data yang detail juga diperlukan untuk mengukur dampak ekonomi apabila cagar budaya yang terdampak merupakan destinasi wisata. Kerusakan situs yang tidak segera ditangani berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan dan pada akhirnya memengaruhi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

 

“Berarti database cagar budaya itu harus detail betul supaya kita bisa berhitung berapa sebetulnya kekayaan kita, baik dari segi sejarah, kebudayaan maupun dampak ekonominya,” ujar legislator asal daerah pemilihan Banten I itu.

 

Bonnie menambahkan, Komisi X DPR RI akan menunggu hasil pendataan BPK Wilayah NTT sebagai bahan untuk menentukan langkah pengawasan dan penanganan selanjutnya. Ia berharap pemerintah bergerak cepat agar dampak gempa terhadap warisan budaya di NTT segera diketahui dan ditangani secara tepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cucun Ahmad Syamsurijal Terima Aspirasi HIMPAUDI, Guru PAUD Non-Formal Diusulkan Dapat Perlindungan Hukum

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.

 

Dalam audiensi itu, HIMPAUDI mendorong agar keberadaan pendidik PAUD non-formal diakomodasi secara menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, Cucun menegaskan DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pendidik PAUD. Menurutnya, pembahasan RUU Sisdiknas menjadi momentum untuk membenahi payung hukum pendidikan nasional, termasuk menghapus kesenjangan antara PAUD formal dan non-formal.

 

“Ini momentum yang tepat bagi HIMPAUDI menyampaikan usulan karena jumlah PAUD cukup banyak dan harus segera kita masukkan dalam RUU Sisdiknas. Anak-anak diasuh sejak kecil dan diperkenalkan dengan dunia pendidikan oleh ibu-ibu yang luar biasa. Namun, sampai sekarang negara belum memproteksi guru PAUD dalam regulasi kita,” ujar Cucun.

 

Legislator Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu menyatakan aspirasi HIMPAUDI telah diterimanya untuk menjadi bagian dari pembahasan RUU Sisdiknas. Ia berharap tidak ada lagi pembedaan antara PAUD formal dan non-formal dalam sistem pendidikan nasional.

 

“Usulan ini sudah saya terima untuk masuk dalam RUU Sisdiknas, sehingga tidak ada lagi istilah PAUD formal atau non-formal,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum PP HIMPAUDI Betti Nuraini mengapresiasi keterbukaan Pimpinan DPR RI dalam menerima aspirasi para pendidik PAUD. Ia berharap regulasi baru nantinya memberikan pengakuan serta kesetaraan hak bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

 

“Harapan kami tidak ada lagi formal dan non-formal. Guru-guru di Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), maupun Tempat Penitipan Anak (TPA) bisa mendapatkan hak profesinya seperti yang selama ini diperuntukkan bagi PAUD formal,” kata Betti.

 

Menurutnya, penyetaraan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga seluruh pendidik PAUD memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan kepastian dalam menjalankan profesinya.

 

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan RUU Sisdiknas. DPR RI diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidik PAUD secara menyeluruh guna memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik anak usia dini di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Apresiasi “Forest Hero” Rudiansyah, Remaja yang Ikut Padamkan Karhutla di Palangka Raya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mengenakan kostum Superman, Rudiansyah ikut berjibaku bersama masyarakat dan petugas dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Aksi remaja tersebut mendapat perhatian Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang secara khusus berdialog dengan Rudiansyah saat melakukan peninjauan penanganan karhutla di Petuk Ketimpun, Rabu (19/8).

Dalam kesempatan tersebut, Menhut menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Rudiansyah.

“Saya datang ke sini, saya pamit ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo menyampaikan salam kepada Rudiansyah. Ini salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Ini superhero, tapi juga menjadi forest hero, pahlawan yang menyelamatkan hutan kita,” ujar Menhut.

Menurut Menhut, keterlibatan Rudiansyah menjadi gambaran pentingnya peran masyarakat dalam penanganan karhutla. Pemerintah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, BPBD dan berbagai unsur lainnya tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat di lapangan.

“Tanpa ada partisipasi masyarakat dalam menanggulangi karhutla, pasti tidak akan bisa selesai,” katanya.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla tidak berhenti ketika api sudah muncul. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran. Di tengah kondisi cuaca yang kering, Menhut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Sekali lagi saya mengingatkan masyarakat agar jangan bermain api. Jangan ada lagi pembukaan lahan di musim ini dengan cara membakar. Land clearing dengan cara membakar, baik itu korporasi yang besar maupun masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengendalian karhutla secara terpadu, mulai dari pemadaman di darat, water bombing, hingga kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan.

Salah satu tantangan utama dalam operasi pemadaman adalah ketersediaan sumber air. Karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan dukungan pemadaman melalui operasi udara dan darat.

“Selain operasi modifikasi cuaca, itu dengan water bombing. Sekarang sudah dimobilisasi. BNPB ada lima water bombing. Kalau nanti masih dianggap kurang dengan kebutuhan lapangan, kita mesti membuka ruang,” ujarnya.

Di darat, pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD dan masyarakat.
Menurutnya, penambahan sumber air menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Menhut juga menyerahkan bantuan sarana pengendalian karhutla secara simbolis kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Bantuan tersebut berupa mesin Robin, lima unit selang 1,5 inci, satu nozzle, 10 pasang sepatu boot, lima stel baju pemadam, lima masker pemadam, dan 10 pasang sarung tangan.

Dukungan sarana tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam membantu penanganan karhutla, khususnya pada tahap pemadaman awal dan pencegahan kebakaran agar tidak meluas.

Bagi Menhut, sosok Rudiansyah bukan hanya menarik perhatian karena kostum Superman yang dikenakannya. Lebih dari itu, semangatnya untuk terlibat dalam penanganan karhutla menjadi contoh nyata community participation dan community resilience.

Menhut mengatakan masyarakat Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang menjadi kekuatan penting ketika menghadapi bencana.

“Community participation, masyarakat kita selalu ingin bergotong royong. Kemudian ada community resilience, masyarakat kita punya keinginan untuk survive, keluar dari masalah bersama-sama,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Rudiansyah juga menyampaikan keinginannya untuk menjadi polisi hutan. Menteri Kehutanan menyambut baik cita-cita tersebut dan menyatakan akan memberikan dukungan terhadap pendidikan Rudiansyah.

“Insya Allah tadi beliau ingin menjadi polisi hutan. Nanti insya Allah kita akan menjadikan beliau polisi hutan. Kalau beliau mau pilih, nanti saya kasih beasiswa,” ujar Menhut.

Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan karhutla juga dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan.

Menteri Kehutanan mengatakan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Kapolda Kalimantan Tengah, telah terdapat 12 tersangka dalam penanganan kasus karhutla di wilayah tersebut.

“Siapa pun, besar kecil, tanpa pandang bulu, yang melakukan kerusakan alam, kerusakan hutan, akan kita tindak secara hukum,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Pastikan Harga Daging Ayam Stabil, Dorong Keseimbangan Peternak dan Konsumen

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen. Harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada ketersediaan pasokan yang kemudian akan memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Penegasan ini disampaikan Mendag Busan usai memantau harga dan ketersediaan bapok di Pasar Ir. Soekarno, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis, (20/8). Dalam pantauan tersebut, ia menyoroti harga daging ayam yang saat ini berada pada kisaran Rp40.000–Rp42.000/kg. Menurutnya, harga tersebut relatif stabil dan masih berada di sekitar harga acuan Rp40.000/kg.

“Daging ayam tadi ada yang (dijual seharga) Rp40.000/kg dan ada yang Rp42.000/kg. Daging ayam memang harga acuannya Rp40.000/kg, kami melihat kondisi harga ini relatif stabil karena masih di sekitar harga acuan, kualitas ayamnya juga bagus. Telur malah sedang rendah di kisaran Rp23.000—Rp25.000/kg sedangkan harga acuannya Rp30.000/kg,” kata Mendag Busan.

Menurut Mendag Busan, harga acuan merupakan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat menekan produsen, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga harga pada tingkat yang seimbang agar kegiatan produksi tetap berjalan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengharapkan harga di tingkat konsumen dapat sesuai atau mendekati harga acuan yang ditetapkan. Produsen tidak rugi dan bisa terus berproduksi, konsumen juga mendapatkan harga yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Harga yang ideal itu harus mempertemukan kepentingan keduanya,” jelas Mendag Busan.

Hadir dalam kegiatan ini, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Suyamto serta Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Sumarno. Dalam kunjungan tersebut, Mendag Busan didampingi Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim.

Sementara itu, Mendag Busan juga mendapati berbagai komoditas bapok yang dijual di Pasar Ir. Soekarno relatif mendekati harga acuan dan harganya stabil. “Harga bapok relatif mendekati harga acuan. Tadi bawang putih Rp38.000/kg, sedangkan harga acuannya Rp38.000/kg. Cabai rawit Rp45.000/kg, harga acuannya Rp57.000/kg,” ujar Mendag Busan.

Dalam pantauan tersebut, beras dan minyak goreng juga tersedia di pasar dan pasokannya mencukupi. Berdasarkan pemantauan, harga beras medium tercatat Rp13.000/kg dan beras premium Rp15.000/kg. Gula pasir Rp17.000/kg, minyak goreng curah Rp18.000/liter, minyak goreng MINYAKITA Rp15.700/liter, minyak goreng premium Rp22.000/liter, dan tepung terigu Rp12.000/kg.

Kemudian, harga daging sapi tercatat Rp140.000/kg, cabai merah keriting Rp35.000/kg, cabai merah besar Rp40.000/kg, bawang merah Rp28.000/kg, bawang putih honan Rp33.000/kg, dan bawang putih kating Rp38.000/kg.

Dalam menjaga stabilitas harga, Kemendag konsisten memantau harga secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Saat ini terdapat 514 petugas pemantau pasar yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan harga bapok di pasar-pasar rakyat. Ia juga mendorong masyarakat dan pedagang untuk melapor jika harga tidak sesuai harga acuan dan ada kendala pasokan.

“Kalau ada yang di atas harga acuan, segera kami lakukan intervensi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pasokannya. Kalau ada harga yang naik atau pasokannya kurang, sampaikan kepada kami untuk kami koordinasikan,” kata Mendag Busan.

Pedagang telur bernama Andi menyampaikan, harga telur ayam ras di Pasar Ir. Soekarno saat ini relatif stabil di kisaran Rp23.000—Rp25.000/kg. Pasokan berjalan lancar dan berasal dari kiriman pemasok. Ia berharap harga tetap normal dan pasokan berbagai komoditas terjaga.

Sementara itu, pedagang daging ayam, Sri Rahayu, mengatakan harga daging ayam saat ini berada di kisaran Rp40.000–Rp42.000/kg, berbeda dibandingkan minggu sebelumnya di kisaran Rp32.000–Rp44.000/kg tergantung pedagang dan jenis ayamnya. Ia berharap, pasokan daging ayam tetap aman dan aktivitas perdagangan terus berjalan lancar.

Pedagang sayur, Suranto, mengatakan harga komoditas di Pasar Ir. Soekarno secara umum masih stabil dengan pasokan yang tersedia dan lancar. Sejumlah komoditas seperti buncis dan wortel mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir, tetapi ketersediaannya tetap terjaga. Suranto berharap kondisi perdagangan di pasar semakin ramai sehingga aktivitas jual beli dan pendapatan pedagang terus meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...151617...4,857Halaman 16 dari 4,857