Beranda blog Halaman 17

Mendagri Tito Karnavian Temui Warga Terdampak Gempa NTT, Dengarkan Keluhan hingga Salurkan Bantuan

Penulis
Reta
-

Sejumlah warga menyetop rombongan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat melintasi Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Para ibu tersebut langsung mengerumuni mobil yang ditumpangi Mendagri sembari menyampaikan keluh kesah akibat gempa.

“Pak seperti ini semua kondisi rumah di sini, Pak,” kata salah satu warga saat Mendagri turun dari mobil.

“Ini keadaan air yang kami minum, Pak,” sahut warga lainnya.

Melihat hal tersebut, Mendagri pun mendengarkan keluhan warga satu per satu, mulai dari kekurangan air bersih hingga kebutuhan logistik. Ia memastikan akan menyampaikan keluhan tersebut kepada kementerian/lembaga terkait.

“Ya Ibu, mohon maaf, nanti bupati juga saya sampaikan secepat mungkin didata tiap orang rumahnya, desa ini rumahnya siapa, kemudian rusak ringan, sedang, atau berat,” ujar Mendagri merespons warga.

Mendagri memastikan pemerintah menyiapkan bantuan bagi warga terdampak gempa. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat stimulus biaya perbaikan rumah mulai dari Rp15 juta hingga Rp70 juta.

“Karena nanti yang rusak ringan itu dibantu oleh BNPB, pemerintah, ada nanti dikasih tahu,” tuturnya.

Mendagri pun menanyakan kepada warga apakah aliran listrik di rumah mereka masih padam atau sudah menyala. Ia mengaku siap meneruskan keluhan warga kepada Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) jika aliran listrik masih padam.

“[Listrik] hidup Pak sudah,” jawab warga.

Usai bertukar sapa dengan warga, Mendagri kemudian mencari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan menitipkan bantuan Rp50 juta untuk dibagikan kepada warga. “Ibu kuat ya, ini siapa ini? Ketua RT-nya, ya? Titip ini ada Rp50 (juta), bagi-bagi ya,” tutup Mendagri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Dorong Komunikasi Publik Transparan untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara

Penulis
Reta
-

Informasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ketika dikelola secara terbuka, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Seruan ini mengemuka dalam forum kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8).

Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang strategis dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat keterbukaan serta pengawasan publik.

“Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Jika dikelola secara optimal, komunikasi publik dapat menjadi instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi, memperluas edukasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi,” ujar Yuyuk dalam sambutannya.

Menurut Yuyuk, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Publik kini dapat turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kanal informasi yang tersedia. Karena itu, kanal komunikasi pemerintah, baik media sosial maupun website, perlu dikelola dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata menampilkan aktivitas atau capaian pemerintah.

“Pesan antikorupsi akan lebih kuat ketika tidak berjalan sendiri. KPK ingin membangun jejaring bersama pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, dan para pengelola komunikasi publik agar informasi mengenai integritas, transparansi, pelayanan, dan pencegahan korupsi dapat dikomunikasikan secara konsisten serta relevan dengan kondisi di masing-masing daerah,” tutur Yuyuk.

Ia menambahkan, penguatan komunikasi publik perlu diiringi dengan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui ‘JUMAT BERSEPEDA KK’, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

“Kami berharap workshop ini tidak berhenti pada berbagi pengetahuan, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah,” tegasnya.

Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gailang, mengatakan tantangan komunikasi publik di era digital bukan lagi sekadar bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, tetapi bagaimana memastikan informasi tersebut relevan, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks dengan berkembangnya berbagai kanal informasi, terutama media sosial dan media daring. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi,” jelasnya.

Menurut Tahlis, kondisi tersebut menuntut pengelola komunikasi publik untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengemas informasi secara sederhana, menarik, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Keterbukaan serta kemampuan membangun pesan sesuai karakter audiens menjadi kunci agar informasi pemerintah tidak sekadar tersampaikan, tetapi juga dipahami dan dipercaya masyarakat.

“Pesan pemerintah harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai informasi sudah disampaikan, tetapi terlalu teknis sehingga sulit dipahami atau tidak menarik bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan membingkai pesan, membangun narasi, dan memilih kanal komunikasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan informasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat,” ujar Tahlis.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pengelola komunikasi publik di Sulawesi Utara dalam menyampaikan pesan yang berdampak dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Perkuat Jejaring Diseminasi dan Kampanye Antikorupsi

Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pemateri untuk memperkaya perspektif peserta. Selain Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, turut memberikan pengayaan mengenai komunikasi publik yang partisipatif dan berdampak dalam mendorong integritas daerah.

Peserta juga diajak membedah konten media sosial pemerintah bersama Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS. Pembahasan diarahkan pada penyusunan pesan publik yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, sekaligus pengembangan storytelling serta konten kreatif mengenai tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai integritas.

Sebagai bentuk keberlanjutan kolaborasi, KPK dan DKIPS Provinsi Sulawesi Utara turut menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi dan pertukaran informasi serta kampanye antikorupsi di daerah.

Kolaborasi juga diwujudkan melalui produksi podcast bertema “Pemanfaatan Komunikasi Publik dan Kanal Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Mendukung Pencegahan Korupsi di Daerah”. Melalui kolaborasi tersebut, KPK dan DKIPS Sulawesi Utara mendorong peran aktif pengelola komunikasi publik dalam menyebarluaskan informasi yang mendukung transparansi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan publik.

Kegiatan turut diikuti Kepala DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, serta jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Workshop ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai optimalisasi layanan komunikasi publik, mulai dari media sosial, website pemerintah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga kanal pengaduan. Berbagai kanal tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk edukasi, pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hilirisasi Minyak Atsiri Jadi Strategi Kemenperin Tingkatkan Nilai Tambah Industri Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus memperkuat struktur industri minyak atsiri nasional melalui peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak atsiri utama dunia sekaligus memperluas kontribusi komoditas tersebut terhadap perekonomian nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kinerja ekspor minyak atsiri Indonesia menunjukkan prospek yang semakin positif. Berdasarkan data perdagangan tahun 2025, nilai ekspor produk minyak atsiri Indonesia pada HS 3301 mencapai USD 348,7 juta, meningkat sekitar 34,4 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar USD 259,5 juta.

“Peningkatan ekspor ini menunjukkan bahwa produk minyak atsiri Indonesia memiliki daya saing dan permintaan yang kuat di pasar global. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8).

Pada 2025, Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kelima di dunia, setelah India, Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil. Pada periode yang sama, nilai perdagangan ekspor minyak atsiri dunia mencapai sekitar USD 6,49 miliar, meningkat dari USD 6,29 miliar pada 2024.

Menurut Menperin, pengembangan industri minyak atsiri masih menghadapi sejumlah tantangan untuk menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Namun, minyak nilai atau patchouli oil memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki basis produksi dan pasar ekspor yang kuat.

Data perdagangan menunjukkan nilai ekspor minyak nilam Indonesia pada 2025 mencapai USD 173,4 juta, meningkat sekitar 22,7 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar USD 141,3 juta. Produk tersebut telah memiliki pasar ekspor yang tersebar di berbagai negara, antara lain India, Singapura, Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, China, Swiss, Belgia, Belanda, Jerman, Britania Raya, dan Turki.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pengembangan hilirisasi minyak nilam memiliki potensi besar yang dapat diolah melalui teknologi pemurnian dan fraksinasi menjadi produk turunan yang bernilai tambah tinggi seperti hi-grade patchouli, fragrance, antiseptic, medicated oil, dan aromatherapy.

“Dengan penguatan hilirisasi, pemanfaatan minyak nilam dapat diperluas, tidak hanya untuk pasar bahan baku, tetapi juga menjadi input bagi industri parfum, kosmetik, toiletries, farmasi, pestisida, dan aromaterapi,” ujar Putu.

Bangun Ekosistem Industri Atsiri

Putu menambahkan, pengembangan hilirisasi tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperkuat ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas petani dan penyuling, penguatan kelembagaan seperti koperasi, peningkatan kualitas dan kontinuitas bahan baku, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

“Penguatan industri atsiri membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, petani, lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra pasar untuk membangun ekosistem yang kuat dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, potensi bahan baku dapat terhubung dengan kebutuhan industri dan pasar global, sekaligus memastikan petani dan penyuling memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan serta industri hilir mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutur Putu.

Selain minyak nilam, diversifikasi produk minyak atsiri juga dapat diarahkan pada pengembangan produk seperti parfum dan fragrance, antiseptic dan disinfectant, medicated oil, aromatherapy, serta berbagai produk kosmetik dan perawatan diri.

Kemenperin menilai penguatan hilirisasi minyak atsiri akan memberikan sejumlah manfaat strategis, mulai dari meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas diversifikasi produk industri, membuka peluang investasi dan pasar baru, hingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Indonesia memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan industri minyak atsiri. Dengan bahan baku, pelaku usaha, teknologi, dan pasar yang semakin berkembang, kita perlu memastikan bahwa peluang ini diterjemahkan menjadi industri hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri,” pungkas Putu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perkuat Transformasi SDM Berbasis AI Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

 BPOM terus memperkuat transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkelas menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM yang mengangkat tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakornas hari pertama dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Kehadiran keduanya disambut oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Penyambutan kedatangan kemudian dilanjutkan dengan paparan singkat pada gerbang panel digital oleh Sekretaris Utama Jayadi mengenai fitur transformasi manajemen SDM berbasis AI yang akan diluncurkan.

Pembukaan Rakornas pada hari Selasa (18/8/2026) juga bertepatan dengan 2 tahun masa kepemimpinan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dalam sambutannya dihadapan peserta kepala unit dan unit pelaksana teknis serta pegawai BPOM yang hadir secara luring maupun daring, Kepala BPOM menegaskan bahwa SDM merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Terlebih di tengah tantangan global saat ini yang semakin kompleks, seiring semakin terbukanya batas antarnegara.

“Tantangan itu seperti pada tahun lalu, BPOM mengidentifikasi sekitar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau kami tidak punya kemampuan daya tangkal, kemampuan siber, tidak punya kemampuan artificial intelligence dan sebagainya, kita tentu akan kalang kabut,” ungkapnya.

Taruna menyampaikan bahwa penguatan SDM menjadi semakin penting seiring bertambahnya penugasan BPOM dalam program prioritas nasional dan agenda global. Saat ini, BPOM memiliki sekitar 6.431 pegawai, sementara berdasarkan kebutuhan organisasi diperlukan sekitar 10.710 pegawai sehingga tingkat ketercukupan SDM baru sekitar 60%.  Kebutuhan tersebut semakin besar dengan adanya penugasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan terhadap 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan pengawasan terhadap sekitar 4,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Taruna, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas SDM BPOM dalam bidang teknologi, siber, analisis data, dan AI. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperkuat kemampuan BPOM dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons berbagai potensi pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.

Pemanfaatan AI di BPOM juga diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta. “Dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis sumber daya manusia dengan menggunakan artificial intelligence, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” jelasnya. Taruna juga menekankan bahwa AI merupakan alat bantu dalam proses manajemen SDM dan bukan pengganti peran manusia.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, dalam kesempatan tersebut, memberikan apresiasi terhadap penerapan manajemen talenta di BPOM yang telah berjalan sejak 2021. “Manajemen talenta di BPOM sejalan dengan apa yang terjadi di belahan dunia, di negara-negara maju, yang menerapkan meritokrasi,” ujarnya.

Zudan menjelaskan bahwa prinsip utama meritokrasi adalah menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi. “Semangatnya adalah orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi orientasinya target, orientasinya hasil,” jelasnya.

Zudan juga menyampaikan bahwa BKN telah memproses sekitar 4.026 talenta, dengan 3.972 talenta telah disetujui. BPOM menjadi salah satu instansi yang seluruh talenta yang diajukan telah memenuhi persyaratan. “BPOM itu 100% disetujui. Ini artinya secara sistem memang sudah memenuhi syarat,” ungkap Zudan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi capaian BPOM dalam tata kelola dan pelayanan publik. Salah satunya tercermin dari indeks pelayanan publik BPOM yang mencapai 4,8 dari skala 5, berada di atas rata-rata nasional. “BPOM ini punya modal yang sangat kuat untuk bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini.

Namun, Rini mengingatkan transformasi digital harus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengharapkan layanan publik yang mudah, cepat, dan pasti. “Ukuran keberhasilan birokrasi ini sekarang sudah bergeser dari sekadar kepatuhan kepada prosedur menjadi kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan layanan dengan kemudahan akses yang tentunya memberikan dampak yang nyata,” jelasnya.

Dalam konteks peningkatan kualitas layanan publik, Rini juga mengapresiasi kehadiran BPOM di 154 dari 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersedia. Ia mendorong BPOM untuk memperluas kehadirannya di MPP lainnya agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pelayanan yang mudah dan dekat.

Rini juga mengapresiasi petugas BPOM yang memberikan pelayanan di MPP. Menurutnya, kehadiran petugas BPOM di MPP menunjukkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, baik secara digital maupun melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam momen yang sama, Kepala BPOM menyerahkan 3 buku seri pustaka kepada Menteri PANRB dalam rangka pencanangan Center of Excellence Budaya Integritas (CoEBI) BPOM. Kepala BKN kemudian memberikan penghargaan kepada Kepala BPOM atas pencapaian skor arsip ASN peringkat kesatu di lingkungan instansi pemerintah pusat periode semester 1 tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan prosesi peluncuran 4 aplikasi inovasi digital BPOM yang diawali dengan penampilan teatrikal dari Biro SDM BPOM mengenai perjalanan menuju transformasi manajemen SDM menuju digitalisasi. Keempat aplikasi yang diluncurkan berbasis kecerdasan artifisial (AI) tersebut adalah Mentari AI, Kira AI, Simakin AI, dan Karfis.

Mentari AI merupakan aplikasi yang mengolah data talenta menjadi wawasan strategis untuk menemukan potensi terbaik. KIRA AI merupakan aplikasi untuk menelusuri berbagai regulasi resmi, pedoman, standar operasional prosedur, serta kebijakan internal BPOM yang akan digunakan dalam pengelolaan manajemen SDM BPOM.  SIMAKIN AI merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja ASN melalui Manajemen Kinerja Terintegrasi dan pemanfaatan teknologi AI. Sementara KARFIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi layanan pengelolaan karier jabatan fungsional.

Rangkaian Rakornas SDM BPOM yang berlangsung selama 2 hari ini dilanjutkan dengan sesi paparan dari berbagai narasumber yang berasal dari sektor pemerintah, praktisi, dan dunia usaha mengenai transformasi SDM berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial. Pada hari pertama, Ignatius Jonan membawakan materi “Transformational Leadership in HR: From Routine to Strategic with Artificial Intelligence”. Materi selanjutnya disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo mengenai penerapan dan penilaian sistem merit di lingkungan BPOM, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi mengenai peran ASN dalam mendorong transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045, serta Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Wahyu Firdaus mengenai transformasi manajemen ASN berbasis AI untuk mendukung birokrasi modern.

Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada aspek humanis dan strategi pemanfaatan AI dalam meningkatkan produktivitas SDM. Psikolog dan Pakar Kesehatan Mental Ferlita Sari membahas tentang pengelolaan kesehatan mental SDM lintas generasi dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, Direktur dan Chief Human Resources Officer PT Indosat Tbk Irsyad Sahroni membawakan materi mengenai peningkatan dampak fungsi SDM terhadap produktivitas organisasi melalui AI. Sementara Vice President Human Capital Services PT Bank Mandiri Tbk Pascal Gerardus Anggriawan memaparkan strategi human capital berbasis AI untuk membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan.

Rangkaian paparan kemudian ditutup dengan materi Sekretaris Utama BPOM mengenai “Transformasi Pengelolaan SDM di BPOM”. Berbagai perspektif tersebut memperkuat pemahaman bahwa transformasi SDM BPOM tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga mencakup kepemimpinan transformatif, penerapan sistem merit, manajemen talenta, kesehatan mental, produktivitas, serta kesiapan kompetensi ASN dalam menghadapi perubahan. Hasil pembelajaran selama dua hari menjadi landasan untuk memperkuat transformasi pengelolaan SDM BPOM yang adaptif, berbasis data dan AI, serta tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati HUT ke-81 RI, BKN dan RSCM Gelar Donor Darah untuk Bantu Pasien yang Membutuhkan

Penulis
Reta
-

Dalam rangkaian memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) berkolaborasi menggelar aksi donor darah bagi pegawai BKN. Berlangsung di Klinik Pratama Kantor Pusat BKN, Jakarta pada Rabu (19/08/2026), Ketua Unit KORPRI BKN, Neny Rochyany, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kedua instansi dalam mendorong kepedulian sosial, dan kemanusiaan melalui aksi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Donor darah jadi bentuk kontribusi nyata yang dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Betapa pentingnya darah itu, apalagi untuk keperluan transfusi yang lengkap. Mudah-mudahan apa yang kita berikan saat ini menjadi amal dan bantuan yang menolong jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan darah,” ujar Neny.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tenaga medis RSCM melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap calon pendonor sebelum proses pengambilan darah. Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup pengecekan kadar hemoglobin (HB) dan kondisi kesehatan untuk memastikan calon pendonor memenuhi persyaratan serta proses donor dapat berlangsung dengan aman.

Kolaborasi BKN dan RSCM dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak bagi masyarakat. Di BKN sendiri, keterlibatan pegawai dalam donor darah menjadi salah satu bentuk nyata pengamalan nilai kepedulian dan gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Ungkap Kondisi Cuaca dan Laut Saat Empat Kecelakaan Kapal Terjadi di Indonesia

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.

Dalam paparannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa analisis dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi atmosfer dan laut di sekitar lokasi kejadian, meliputi kondisi cuaca, angin, gelombang laut, serta arus permukaan.

“Data ini kami hadirkan sebagai dukungan faktual untuk mendukung proses evaluasi dan koordinasi keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Salah satu insiden yang dianalisis adalah KMP Mutiara Sentosa II yang mengalami insiden di perairan utara Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, pada 2 Agustus 2026 sekitar pukul 06.00–07.00 WIB.

Faisal menjelaskan, berdasarkan informasi Basarnas Command Center, lokasi kejadian berada di perairan utara Kabupaten Sumenep. BMKG sebelumnya juga telah menyebarluaskan informasi prakiraan cuaca maritim untuk wilayah tersebut kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai kanal, antara lain media elektronik, website, media sosial, WhatsApp, dan Instagram.

Hasil analisis menunjukkan kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian secara umum cerah hingga berawan. Berdasarkan citra radar cuaca Surabaya pada pukul 06.03–07.33 WIB, tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi kejadian.

Pada periode tersebut, angin berada pada kategori sedang hingga kencang dengan kecepatan sekitar 15–20 knot dan bertiup dari arah timur-tenggara. Sementara itu, tinggi gelombang laut berkisar 1,25–1,5 meter atau termasuk kategori sedang.

Untuk kondisi arus permukaan laut, BMKG menganalisis kecepatan sekitar 0,6–1,6 knot dengan kategori lemah hingga sedang. Arus bergerak dominan menuju arah barat hingga barat laut. Informasi arus tersebut menjadi salah satu parameter yang digunakan BMKG dalam mendukung perencanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Dalam penanganan insiden tersebut, BMKG turut memberikan dukungan melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan, rapat koordinasi tindak lanjut pencarian dan pertolongan, hingga koordinasi operasi SAR gabungan.

Lebih lanjut Faisal memaparkan hasil analisis kondisi cuaca dan laut terkait insiden KMP Putri Yasmin di Pantai Sekotong, perairan Lombok, pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 04.15 WITA.

Berdasarkan citra satelit Himawari pada pukul 04.00 WITA, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian secara umum cerah hingga berawan dan tidak terpantau adanya hujan.

Pada waktu kejadian, angin berada pada kategori sedang dengan kecepatan sekitar 5–15 knot dan bertiup dari arah tenggara. Tinggi gelombang laut berkisar 2–3 meter yang termasuk kategori sedang hingga tinggi.

Sementara itu, arus permukaan berada pada kategori kencang hingga sangat kencang dengan kecepatan sekitar 2–4 knot. Arus bergerak dominan menuju arah selatan hingga barat.

Untuk KMP Nurul Salsa, insiden terjadi di perairan Pulau Kalatoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 15 Juli 2026 sekitar pukul 11.10 WITA.

Berdasarkan citra satelit Himawari pada pukul 11.00 WITA, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian terpantau cerah hingga cerah berawan dan tidak terdapat indikasi hujan.

Kondisi angin berada pada kategori sedang dengan kecepatan sekitar 15–20 knot. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur. Tinggi gelombang laut berada pada kisaran 1,25–2,5 meter dan termasuk kategori sedang.

Adapun arus permukaan laut berada pada kategori kencang dengan kecepatan sekitar 0,9–1,6 knot dan bergerak dominan menuju arah barat daya hingga barat

Sementara itu, analisis juga dilakukan terhadap insiden kapal motor penumpang Prince Soya di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1 Agustus 2026 sekitar pukul 11.00 WITA.

Berdasarkan citra satelit dan radar cuaca di sekitar Pelabuhan Samarinda, kondisi cuaca pada saat kejadian secara umum cerah hingga berawan dan tidak terpantau adanya hujan

Kondisi angin berada pada kategori lemah dengan kecepatan sekitar 4–5 knot dan bertiup dari arah timur hingga tenggara.

Secara umum, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa kondisi cuaca pada sejumlah lokasi kejadian didominasi kondisi cerah hingga berawan dan tidak terpantau hujan. Namun, kondisi angin, gelombang, dan arus permukaan berbeda pada masing-masing lokasi.

Faisal menekankan bahwa informasi tersebut merupakan gambaran kondisi meteorologi dan oseanografi pada waktu dan lokasi terjadinya insiden.

“Informasi ini menggambarkan kondisi meteorologi dan oseanografi pada saat, waktu, dan lokasi kejadian, dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk penetapan penyebab kecelakaan, tentunya menjadi kewenangan lembaga yang berwenang, termasuk KNKT,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh, Pemerintah Siapkan Transformasi Besar Hadapi Tantangan Global

Penulis
Reta
-

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas Presiden. Penguatan sektor strategis dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan dan BUMN, penguatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor baru yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Jakarta, Rabu (19/08).

Jubir Haryo Limanseto menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut menjadi semakin penting di tengah prospek ekonomi global yang masih dibayangi risiko geopolitik, energi, perdagangan, dan pembiayaan. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat sebesar 5,45% pada Semester I-2026, inflasi terjaga pada 2,88%, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus mempercepat hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional. Hingga 2026 telah dilakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi yang mencakup pengolahan batu bara menjadi DME (Dimethyl Ether/dimetil eter), hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, serta waste to energy. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus memperkuat nilai tambah dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Penguatan pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor. Bank Emas yang dikelola Pegadaian dan BSI (Bank Syariah Indonesia) telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau sekitar USD20 miliar. Sementara itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola DHE (Devisa Hasil Ekspor) sebesar USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam 2 bulan 13 hari operasional serta memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor untuk memperkuat tata kelola dan mencegah praktik under invoicing maupun transfer pricing.

Di sisi kelembagaan, transformasi BUMN terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dari total 1.074 BUMN termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah maksimum BUMN menjadi 300. Sejalan dengan langkah tersebut, laba BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3%.

Memasuki 2027, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah transformasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat. Sepuluh transformasi dorongan besar tersebut mencakup renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, Bursa Komoditas Indonesia, optimalisasi aset BUMN, pengembangan 100 GW (gigawatt) energi surya, Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali, Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas rakyat, serta kebijakan dwi-kewarganegaraan.

Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sisi penawaran, peningkatan sektor bernilai tambah tinggi, revitalisasi sektor ekonomi yang resilien, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju 8% dengan dukungan investasi, industri, dan produktivitas, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja.

“Berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing, Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sekaligus semakin inklusif,” pungkas Jubir Haryo Limanseto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Inovasi Pemerintahan Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemko Medan tidak boleh sekadar dikembangkan untuk mengejar penghargaan.

“Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi pada kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat 3 Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan Innovative Government Award memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana inovasi itu betul-betul membuat kinerja pemerintah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026. Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2026, terdapat dua aspek utama yang dinilai, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah, dengan total 36 indikator penilaian.

Dalam kegiatan diikuti pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan itu, Rico Waas memaparkan, pelaksanaan penilaian inovasi daerah dan pemberian IGA 2026 memiliki landasan regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap indikator didukung data dan dokumen yang sesuai, lengkap, serta dapat diverifikasi. Kelengkapan tersebut penting agar inovasi yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat dapat dinilai secara maksimal.

“Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan inovasi. Menurutnya, perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri karena inovasi yang dibangun bersama akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar melaporkan, evaluasi inovasi daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.

Penilaian mencakup inovasi yang lahir maupun mengalami pembaruan sepanjang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025. Dalam proses tersebut, Pemko Medan juga mempersiapkan kelengkapan parameter dan dokumen pendukung (evidence) dari setiap inovasi yang diajukan.

Benny meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan penginputan dan kelengkapan evidence segera diselesaikan.

Sementara, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A.,  dalam pemaparannya mengatakan, inovasi dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut David, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menghadirkan pelayanan dengan sepenuh hati dan terus menyesuaikannya dengan harapan masyarakat, kondisi, serta perkembangan zaman.

“Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” ujar David.

Ia menegaskan, keberadaan inovasi harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kebaruan sebuah program. Inovasi dapat berupa sesuatu yang benar-benar baru maupun pembaruan terhadap sistem atau pelayanan yang sudah ada.

David merincikan sejumlah ciri yang perlu dimiliki sebuah inovasi. Di antaranya memiliki kepemimpinan yang mendorong perubahan, membuat pelayanan lebih mudah dan murah, mudah digunakan, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Selain itu, inovasi harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat maupun organisasi serta memberikan nilai tambah.

“Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah,” katanya.

David menambahkan, inovasi yang baik tidak berhenti setelah berhasil dibuat dan diterapkan. Inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi, mampu meningkatkan kualitas hasil, serta dapat diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lainnya.

Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari seberapa baru sebuah program dibuat. Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana inovasi mampu meningkatkan kualitas hasil, memperbaiki pelayanan, memecahkan masalah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kisah Inspiratif Rahmat Setiawan, Pemotong Rumput Asal Riau yang Diakui NASA dan Google

Penulis
Reta
-

Rahmat Setiawan, pemuda asal Perawang, Kabupaten Siak, Riau, membuktikan bahwa keterbatasan latar belakang bukan penghalang untuk menorehkan prestasi di dunia teknologi.

Di usianya yang baru 27 tahun, Rahmat berhasil masuk dalam NASA Hall of Fame setelah menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), lembaga antariksa Amerika Serikat.

Temuan tersebut disampaikan Rahmat melalui program pengujian keamanan resmi NASA atau Vulnerability Disclosure Program. Setelah melalui proses verifikasi tim keamanan NASA, laporan kerentanan yang disampaikannya dinyatakan valid dan namanya kemudian dicatat dalam daftar apresiasi keamanan siber NASA.

Yang membuat kisah Rahmat semakin menarik, sehari-hari ia bukan bekerja sebagai profesional di perusahaan teknologi. Rahmat justru bekerja sebagai pemotong rumput pada salah satu perusahaan di Siak melalui status outsourcing.

Lulusan SMK YPPI Tualang, Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) itu mulai serius menguasai teknologi secara otodidak sejak 2021. Dari keterampilan yang dipelajarinya secara mandiri, Rahmat kemudian mampu menembus dunia keamanan siber dan mendapatkan pengakuan dari lembaga sekelas NASA.

Bukan hanya NASA. Kemampuan Rahmat di bidang keamanan siber juga disebut pernah mendapatkan apresiasi dari Google, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Di hadapan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, Rahmat juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran dari sejumlah pihak untuk memanfaatkan kemampuannya meretas sistem perbankan dan berbagai sistem lainnya.

Rahmat mengaku pernah menguji keamanan sistem pemerintah daerah. Namun, untuk wilayah Riau, ia menegaskan tidak pernah melakukan peretasan terhadap sistem pemerintah daerah.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai kemampuan Rahmat merupakan potensi besar yang harus mendapat perhatian dan pendampingan.

“Anak muda luar biasa, cuma pemotong rumput, tapi bisa mendapat penghargaan dari NASA dan Google, raksasa teknologi dunia,” kata Afni, Kamis (20/8/2026)

Menurut Afni, masih banyak anak muda dengan kemampuan luar biasa seperti Rahmat yang mungkin belum mendapatkan ruang dan pengakuan.

“Rahmat ini adalah aset bagi negara ini, khususnya Kabupaten Siak dan Riau. Kita perlu membimbing lagi dan berupaya agar beliau bisa melanjutkan kuliah S1 dengan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Siak,” ujarnya.

Afni juga memastikan akan memberikan pendampingan agar kemampuan yang dimiliki Rahmat tetap berkembang dan digunakan untuk kepentingan yang positif.

“Ilmu yang didapat secara otodidak ini harus digunakan untuk kepentingan kebaikan. Prestasi ini perlu kita hargai dan menjadi perhatian bersama,” katanya.

Bagi Rahmat, perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dapat tumbuh dari mana saja. Dari sebuah pekerjaan sederhana sebagai pemotong rumput di Siak, ia kini mampu membawa namanya hingga ke panggung apresiasi keamanan siber NASA.

Kisah Rahmat sekaligus menjadi pesan bahwa talenta digital di daerah tidak selalu lahir dari ruang pendidikan tinggi atau perusahaan teknologi. Kadang, ia tumbuh secara otodidak, dari rasa ingin tahu, ketekunan, dan kesempatan untuk terus belajar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan dan BPOM Bahas Penguatan SDM Unggul Melalui Pengembangan Pendidikan Vokasi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., MD., Ph.D. di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan pendidikan, serta peluang sinergi antara Kemhan, BPOM, dan institusi pendidikan. Salah satu yang dibahas adalah pengembangan pendidikan vokasi di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk rencana pengembangan program yang melibatkan Universitas Pertahanan (Unhan).

Lebih lanjut dalam pertemuan ini dibahas tentang pentingnya penguatan karakter, integritas, kompetensi, dan kepemimpinan dalam membentuk SDM unggul. Pengembangan pendidikan dan pembinaan SDM berkelanjutan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan SDM yang mampu berkontribusi dalam berbagai bidang strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi oleh Wakil Gubernur URI, Prof. Yos Sunitiyoso.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...161718...4,857Halaman 17 dari 4,857