Karang Taruna Hadir untuk Warga Terdampak Gempa NTT, Tiga Kabupaten Jadi Prioritas Bantuan
Kementerian Ekraf Gandeng ION Perluas Pasar Digital Produk Kreatif Indonesia ke Kancah Global
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network (ION) untuk memperluas akses pasar digital dan meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri (Wamen) Ekraf, Irene Umar, bersama ION di kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Rabu (19/8).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperluas akses komersialisasi produk kreatif lokal ke pasar global.
“Kemitraan bersama ION menjadi momentum penting untuk membuka akses pasar digital yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh kreator Tanah Air. Integrasi teknologi ini tidak hanya memperkuat infrastruktur bisnis para pelaku usaha, tetapi juga dapat melipatgandakan daya saing serta nilai ekonomi karya kreatif nasional di kancah global,” ujar Irene Umar.
Audiensi ini membahas potensi pemanfaatan ION dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari perluasan akses pasar dan pemasaran digital, perdagangan lintas batas, pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pemanfaatan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI). Kedua pihak juga mendiskusikan peluang sinergi berbagai program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dari daerah hingga tingkat nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Ekraf, sektor ekonomi kreatif terus mencatatkan kinerja positif dengan realisasi investasi mencapai Rp183,01 triliun dan nilai ekspor sebesar 31,94 miliar dolar AS pada 2025. Capaian tersebut didukung penyerapan 27,40 juta tenaga kerja yang didominasi oleh generasi muda, serta kontribusi signifikan dari 21 subsektor ekonomi kreatif.
“Kolaborasi pemanfaatan teknologi dan ekosistem jaringan terbuka dari ION bisa menjadi ruang yang tepat untuk mendukung digitalisasi serta perlindungan kekayaan intelektual ekonomi kreatif, di mana rencana pembentukan tim kerja bersama ini nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada tim ekraf yang sesuai bidangnya. Namun, tantangan terbesarnya adalah membangun kapasitas pelaku usaha agar mampu beradaptasi secara optimal, sehingga kolaborasi yang adil dan berkelanjutan ini dapat segera diimplementasikan,” tambah Irene Umar.
ION dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari inisiatif Kerja Sama Digital Indonesia–India. Infrastruktur ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan guna mendukung akses pelaku ekonomi kreatif terhadap pasar digital, logistik, pembayaran, pembiayaan, asuransi, pengembangan keterampilan, serta perdagangan berbasis AI.
“Kami sangat mengapresiasi waktu dan diskusi bersama Ibu Wamen Ekraf, serta berharap dapat berkolaborasi membentuk tim kerja bersama pemerintah, karena ION tidak dapat berhasil sendiri, kami membutuhkan banyak kolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki visi sama guna membangun ekosistem yang memberdayakan talenta muda, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif lokal,” jelas Head Steering Committee ION, Sachin Gopalan.
Turut mendampingi Wamen Ekraf dalam audiensi yaitu Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi, Anggara Hayun Anujuprana; Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Muhammad Fauzy; Plt. Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan, Aulia Chloridiany; serta Kepala Pusat Data dan Informasi, Reslyana Dwitasari.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Bapanas Salurkan 6.000 Ton Beras untuk Korban Gempa NTT, Amran: Masyarakat Tidak Boleh Kekurangan Pangan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah cepat dengan membawa langsung bantuan pangan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami turut berdukacita sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di NTT. Kami datang atas perintah Bapak Presiden untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pangan masyarakat yang terdampak bencana terjamin,” ujar Amran di Manggarai pada Rabu (19/8/2026).
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan menunggu proses administrasi apabila masyarakat membutuhkan beras dalam kondisi darurat. Menurutnya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda.
“Kalau ada yang membutuhkan beras, langsung dikirim. Tidak perlu menunggu surat dari Jakarta. Administrasinya menyusul. Karena makan itu tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Langkah cepat tersebut telah dilakukan pemerintah sejak hari pertama terjadinya bencana. Amran menyebut, pada saat kejadian yang berlangsung pada Sabtu, dirinya langsung berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mengirimkan beras ke wilayah terdampak.
“Hari itu juga kami langsung meminta kepada Bulog. Dirut Bulog kami hubungi, kami minta beras dikirim. Malam itu juga kami tanda tangan. Sampai hari ini kurang lebih 6.000 ton sudah kami siapkan untuk masyarakat yang terdampak bencana,” jelas Amran.
Ia menegaskan, pemerintah akan memenuhi kebutuhan beras masyarakat terdampak sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk Kabupaten Manggarai, misalnya, pada hari ini telah disalurkan sebanyak 15 ton beras, sementara kebutuhan selanjutnya akan dipenuhi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian.
Lebih lanjut, Amran memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di NTT. Berdasarkan data pemerintah, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersedia di wilayah NTT mencapai sekitar 39 ribu ton.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan pemerintah, jumlah masyarakat yang mengungsi akibat bencana mencapai sekitar 34.600 orang, dengan kebutuhan beras diperkirakan sekitar 300 ton per bulan.
Dengan kondisi tersebut, stok beras yang tersedia di NTT dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam jangka panjang.
“Kekuatan beras kita di sini 39 ribu ton. Sedangkan seluruh pengungsi sekitar 34.600 orang, kebutuhan berasnya sekitar 300 ton per bulan. Jadi stok kita yang ada di sini cukup untuk satu tahun bahkan lebih. Tidak ada masalah.” kata Amran.
Amran pun meminta pemerintah daerah tidak ragu mengambil beras yang tersedia apabila masyarakat membutuhkan. Pemerintah pusat memastikan kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme bantuan pangan dan Cadangan Beras Pemerintah.
“Bapak Ibu tenang. Kalau membutuhkan beras, langsung ambil dan salurkan kepada masyarakat. Kami yang bertanggung jawab. Tanda tangan dan administrasinya menyusul, karena yang paling penting masyarakat tidak kekurangan makanan,” katanya.
Pemerintah juga memastikan distribusi pangan akan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk apabila terdapat kendala akses transportasi menuju lokasi terdampak.
Amran meminta jajaran pemerintah daerah dan tim Bapanas di lapangan memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang luput dari bantuan pangan.
“Apapun caranya, yang jelas tidak boleh ada yang tidak kebagian bantuan atau kelaparan. Itu tidak boleh. Kalau aksesnya sulit, kita lakukan melalui darat, laut, bahkan udara. Semua cara akan kita lakukan,” tegasnya.
Untuk memastikan kelancaran penyaluran, tim Bapanas telah berada di lapangan dan melakukan pemantauan secara langsung. Posko juga disiapkan untuk melayani kebutuhan pangan masyarakat selama 24 jam.
“Tim kami ada di sini dan akan terus memantau. Posko bekerja 24 jam untuk memastikan pangannya, khususnya beras, terjamin. Kapan saja masyarakat membutuhkan, tidak perlu menunggu bulan berikutnya. Kalau habis, laporkan, kami siapkan lagi,” ujar Amran.
Selain beras, pemerintah juga siap mendukung kebutuhan pangan lainnya, termasuk minyak goreng dan mi instan, sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Namun demikian, Amran menekankan beras menjadi prioritas utama karena merupakan pangan pokok masyarakat.
“Ada minyak goreng, ada mi instan, kita siap. Tetapi yang paling penting adalah beras, karena itu makanan pokok dan tidak boleh ditunda,” katanya.
Amran menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di NTT, termasuk kebutuhan pangan di sejumlah wilayah yang masih mengalami kendala distribusi.
“Kami akan pantau terus. Tim kami ada di sini untuk menjaga dan memastikan pangan, khususnya beras, terjamin. Tidak boleh ada saudara kita yang mengungsi kekurangan pangan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa duka masyarakat NTT merupakan duka seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat dalam menghadapi situasi bencana.
“Duka saudara-saudara kita di NTT adalah duka kita semua. Insyaallah pemerintah akan terus hadir. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi lagi gempa susulan dan masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan,” pungkas Amran.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Target Investasi 2027 Capai Rp2.322 Triliun, Pemerintah Perkuat Iklim Usaha Lewat Teknologi AI
Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi pada tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun, atau naik 13,8 persen dari 2026. Untuk memastikan target investasi dapat tercapai, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.
“Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. Ini tugas yang berat, namun insha Allah kita terus meng-upgrade sistem OSS (Online Single Submission) kita dengan AI (Artificial Intelligence), big data dan blockchain,” tegas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, di Jakarta (14/08).
Dalam aspek perizinan, Rosan menambahkan, 24 kementerian/lembaga telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan. Pemerintah juga tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 RDTR kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.
Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan. Keminveshil/BKPM juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah. Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.
“Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rosan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Belajar Pemerintahan Sejak Dini, Siswa Sekolah Bogor Raya Dapat Materi Langsung dari Wakil Wali Kota Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memaparkan tentang ilmu pemerintahan di hadapan para siswa-siswi kelas VI Sekolah Bogor Raya (SBR), Rabu (19/8/2026).
Dalam paparannya, Jenal Mutaqin menjelaskan tentang tugas dan fungsi pemerintah kepada para siswa-siswi. Mulai dari peran kepala negara, kepala daerah di tingkat provinsi, hingga tingkat daerah, seperti wali kota dan wakil wali kota.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa tugas pemerintahan. Terutama urusan Pemerintahan Kota Bogor yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat,” jelas Jenal Mutaqin.
Dengan gaya santai namun serius, Jenal Mutaqin menjelaskan bahwa urusan pelayanan masyarakat yang paling utama ada pada sektor kesehatan, persampahan, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta kemacetan.
Pada sektor kesehatan, Jenal Mutaqin menjelaskan tentang program layanan kesehatan dan jaminan kesehatan melalui BPJS. Juga pelayanan kesehatan yang ada di enam kecamatan di Kota Bogor.
Lalu soal persampahan, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Kota Bogor saat ini sedang menggarap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Ditambah komitmen kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalian siap untuk tidak membuang sampah sembarangan? Dan siap memberitahukan ke orang tua kalian untuk tidak buang sampah sembarangan?” tanya Jenal Mutaqin kepada para siswa.
Jenal Mutaqin melanjutkan, urusan berikutnya adalah tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering kali melakukan operasi ketertiban umum.
Seperti penertiban pengamen jalanan, pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan, serta penjagaan di fasilitas umum.
“Semata hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat,” tuturnya.
Terakhir soal kemacetan. Beberapa waktu belakangan ini, kata Jenal Mutaqin, Pemkot Bogor terus gencar melakukan operasi angkutan kota (angkot) yang dianggap sudah tidak laik jalan. Selain itu, transportasi perkotaan seperti Biskita juga terus dibenahi.
“Dengan harga yang murah, Biskita menjadi alternatif angkutan massal perkotaan di Kota Bogor,” ujar Jenal Mutaqin menutup.
Di tempat yang sama, Kepala Sekolah Dasar SBR, Octavianus Muljadi, menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pemerintahan ini menjadi bekal penting bagi para siswa kelak.
“Bahkan di kelas enam ini mereka harus mencari solusi dan melakukan riset tentang permasalahan yang ada, terutama di Kota Bogor. Jadi mereka sangat fokus dan antusias,”
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Semangat Kemerdekaan Jadi Energi Baru Mewujudkan Bandung Nyaman dan Berkelas Dunia
DPRD Kota Bandung mengajak masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi menghadapi tantangan pembangunan (14/8/2026).
Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.
Rapat paripurna digelar untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin, dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menghadiri kegiatan tersebut.
Asep mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mandiri dan terbebas dari kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, serta perpecahan.
“Semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras dan bersatu lebih erat,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Bandung menghadapi tantangan pembangunan berupa kemacetan, pengelolaan lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Asep mengajak masyarakat tidak pesimis dan menggunakan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk membangun Kota Bandung secara bersama-sama.
“Jadikan momen kemerdekaan ini untuk berbuat lebih baik, berdisiplin, saling menghargai dan bergotong royong di dalam membangun Kota Bandung yang nyaman, sejahtera, dan berkelas dunia,” katanya.
Ia juga mengajak generasi muda meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran, inovasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
“Kepada generasi muda, tunas bangsa di Kota Bandung, teruslah belajar, berinovasi, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa kita. Jangan pernah lelah untuk membangun negeri,” katanya.
Asep menyebut kemajuan telah dicapai dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi sejumlah tantangan masih perlu diselesaikan.
“Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan karya nyata untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil dan makmur,” ujarnya.
Usai pembukaan, jajaran Pemkot Bandung dan Forkopimda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui layar di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Solidaritas Jogja untuk NTT, Pemda DIY Bantu Biaya Hidup Mahasiswa Korban Gempa
Perhatian Pemda DIY terhadap mahasiswa NTT terdampak gempa mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi NTT. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT, Florida Taty Satyawati menyebut DIY sebagai provinsi pertama yang memberikan bantuan khusus living cost bagi mahasiswa terdampak.
“Sepengetahuan kami, Provinsi DIY adalah provinsi pertama yang memang memberikan bantuan khusus untuk mahasiswa, untuk cost living-nya,” ujar Florida usai menerima secara simbolis bantuan dari Pemda DIY yang diberikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (19/08) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Florida menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh masyarakat NTT atas dukungan tersebut. Ia mengatakan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga sempat menghubungi Sri Sultan untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.
“Beliau menyampaikan, begitu nanti selesai penyerahan bantuan, beliau akan mengucapkan terima kasih kepada Ngarsa Dalem, karena memang sahabat lama,” kata Florida.
Menurut Florida, kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak saat ini terutama berupa tenaga kesehatan, tenda, dan makanan siap saji. Pemerintah Provinsi NTT juga memiliki posko di Yogyakarta dan Jakarta untuk menghimpun bantuan yang selanjutnya disalurkan melalui diaspora NTT.
Respons cepat Pemda DIY juga dirasakan langsung masyarakat NTT di Yogyakarta. Sesepuh NTT di DIY Moris Sarumaha mengatakan, BPBD DIY menjadi pihak pertama yang menghubungi mereka untuk mendata mahasiswa NTT terdampak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY.
“Jadi kami sangat berterima kasih bahwa yang paling respons pertama adalah dari DIY,” ujar Moris.
Dari pendataan sementara, sekitar 545 mahasiswa NTT di Yogyakarta tercatat terdampak gempa dan jumlah tersebut masih terus diperbarui. Moris menegaskan masyarakat NTT di Yogyakarta akan tetap menjaga kondusivitas daerah tempat mereka tinggal dan menempuh pendidikan.
“Kami tetap menjadi orang-orang Jogja yang berasal dari NTT yang selalu akan menjaga kondusivitas Yogyakarta,” katanya.
Perhatian terhadap mahasiswa dari daerah terdampak bencana tersebut merupakan bagian dari tradisi solidaritas Pemda DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, setiap terjadi bencana, Pemda DIY berupaya mengetahui kondisi mahasiswa asal daerah terdampak yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.
Salah satu mahasiswa yang terdampak adalah Vansianus Masir, mahasiswa semester delapan APMD asal Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat lima rumah di kampungnya yang mengalami kerusakan parah, sementara longsor menyebabkan sejumlah rumah retak dan tiga rumah terpaksa ditinggalkan penghuninya.
Komunikasi dengan keluarga Vansianus juga sempat terputus setelah gempa. Ia terakhir berbicara dengan ibunya pada pagi setelah gempa, sebelum jaringan kembali sulit dihubungi. Kabar bahwa keluarganya aman kemudian diperoleh melalui seorang teman di daerah tersebut. Di Yogyakarta, ia juga belum menerima kiriman biaya dari keluarga sejak gempa.
“Sehingga saya merasa berterima kasih sekali kepada Pemda DIY karena peduli dengan kami,” katanya.
Untuk mendukung mahasiswa NTT di Yogyakarta, Pemda DIY menyiapkan bantuan pangan berupa beras 405 kilogram per bulan, telur, abon ayam, dan mi instan hingga Desember 2026. Pemda DIY juga telah menerbitkan Surat Edaran kepada perguruan tinggi di DIY terkait pemberian keringanan atau kelonggaran biaya pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana NTT.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Klotok Cultural Carnival 2026 Meriah, Kreativitas Warga Tampilkan Kostum Spektakuler dan Budaya Lokal
Atribut kostum berukuran besar, mahkota bernuansa keemasan, hingga riasan para pemuda-pemudi lokal menarik perhatian masyarakat sepanjang rute yang dilalui. Kreativitas warga Desa Klotok terlihat dari beragam penampilan yang ditampilkan dalam Klotok Cultural Carnival 2026.
Tak hanya dari kostum, kemeriahan karnaval juga terasa melalui dentuman sistem suara (sound system) yang digunakan sejumlah kontingen. Kehadiran sound system berdaya besar turut mengiringi penampilan peserta dan menambah semarak suasana sepanjang rute karnaval.
Meski menggunakan sound system berukuran besar, panitia dan seluruh kontingen tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas tingkat kebisingan. Mereka mematuhi ambang batas suara yang ditetapkan, yakni maksimal 125 dB untuk sound statis dan 85 dB untuk sound dinamis.
Dukungan pemerintah dan aparat keamanan juga terlihat dalam pelepasan kontingen. Hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Plumpang, di antaranya Plt. Sekcam Plumpang Devy Linggar Buanasari yang mewakili Camat Plumpang, Kapolsek Plumpang Iptu Danny Rhakasiwi, S.H., M.H., serta Danramil Plumpang Kapten Inf. Siswanto.
Sebelum melepas kontingen, Plt. Sekcam Plumpang Devy Linggar Buanasari dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, karnaval tidak sekadar menjadi kegiatan perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga dan melestarikan budaya.
“Acara yang begitu megah ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan bentuk nyata pelestarian budaya bangsa yang sangat perlu terus kita jaga dan lestarikan bersama,” ujar Devy.
Sementara itu, Kapolsek Plumpang Iptu Danny Rhakasiwi, S.H., M.H., mengapresiasi konsistensi warga Desa Klotok dalam menyelenggarakan pawai setiap tahun. Menurutnya, kreativitas warga terus berkembang dan memberikan warna tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
“Tiap tahun pawai di Klotok selalu beragam, inovatif, dan penuh kejutan. Saya berharap seluruh peserta dan warga tetap menjaga ketertiban serta keamanan hingga acara usai. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Desa Klotok yang sukses menggelar acara semegah ini,” ungkap Kapolsek.
Senada dengan itu, Danramil Plumpang Kapten Inf. Siswanto menegaskan peran Desa Klotok dalam menjaga dan mengembangkan kegiatan kebudayaan di tingkat daerah. Ia mengapresiasi kreativitas warga yang mampu menghadirkan kegiatan dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban.
Kemeriahan Klotok Cultural Carnival 2026 pun berakhir dengan antusiasme warga. Kreativitas pemuda-pemudi Desa Klotok menjadi bagian dari upaya memadukan pesan pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan semangat persatuan dalam satu perayaan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Gerakan Sumedang Membumi Dekatkan Pelayanan Pemerintah, Warga Nikmati Pangan Murah hingga Layanan Kesehatan Gratis
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar Gerakan Sumedang Membumi dengan menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung di tengah masyarakat. Gerakan tersebut dilaksanakan serentak di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Ujungjaya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir langsung di Kecamatan Sumedang Utara untuk melihat sekaligus memastikan berbagai pelayanan yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Beragam layanan disiapkan dalam Gerakan Sumedang Membumi. Salah satunya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang memberikan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Selain pangan murah, tersedia pula layanan perpustakaan keliling, administrasi kependudukan (Adminduk), serta layanan kependudukan digital.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Di bidang kesehatan hewan, pemerintah menyediakan pemeriksaan gratis bagi hewan yang berpotensi terkena rabies.
Sementara untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, disediakan mini job fair yang menghadirkan informasi lowongan pekerjaan. Pelayanan kesehatan gratis juga tersedia, termasuk dukungan bagi ibu hamil dan bantuan untuk anak yang mengalami stunting
Bupati Dony mengatakan, Gerakan Sumedang Membumi menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan publik melalui konsep jemput bola. “Memperingati HUT RI, Pemda Sumedang menyelenggarakan Gerakan Sumedang Membumi. Kami menyediakan berbagai pelayanan publik secara langsung, jemput bola, sehingga bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, momentum kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah menghadirkan layanan yang mudah dijangkau tanpa harus membuat masyarakat datang ke berbagai kantor pelayanan. “Ini ikhtiar kami bagaimana pemerintah hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Pemkot Malang Gandeng 19 Perguruan Tinggi Swasta Perkuat SDM dan Program Pembangunan Kota
Kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendukung program pembangunan di Kota Malang. Hal itulah yang ditegaskan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi antara Pemerintah Kota Malang dan Perguruan Tinggi Swasta se-Kota Malang di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Rabu (19/8/2026).
Penandatanganan ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M., Pj. Sekretaris Daerah Kota Malang, R. Dandung Julhardjanto, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Dari kurang lebih 44 perguruan tinggi di Kota Malang, sebanyak 19 PTS hadir dalam kegiatan kali ini.
Wali Kota Malang mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan SDM warga Kota Malang, tetapi juga membuka ruang kolaborasi program antara Pemkot Malang dan PTS sesuai bidang keilmuan masing-masing.
“Saya berharap dengan kerja sama ini ada kolaborasi yang baik, tidak hanya terkait dengan peningkatan SDM warga Kota Malang, tetapi juga insyaallah program dan kegiatan yang ada di Pemkot Malang bisa kita kolaborasikan bersama dengan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Malang,” harap Wahyu.
Ia menjelaskan, kolaborasi akan diselaraskan dengan program prioritas dalam RPJMD. Pemkot Malang akan memetakan program dan kegiatan dengan spesialisasi serta program studi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. “Kita akan melihat perguruan tingginya, spesialisasinya, program studinya apa, kemudian kita hubungkan dengan program dan kegiatan yang ada di Pemkot Malang. Ini yang akan kita kerjasamakan,” jelasnya lagi.
Kolaborasi tersebut juga dapat melibatkan dosen maupun mahasiswa sesuai kebutuhan dan bentuk program. Wahyu menyebutkan, dukungan PTS juga diharapkan memperluas akses pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi warga Kota Malang. “Ini kan juga menjadi tanggung jawab bersama karena mereka ada di Kota Malang, hidup di Kota Malang, dan mencari ilmu di Kota Malang. Tentunya bisa memberikan semacam CSR-nya dengan memberikan beasiswa kepada warga Kota Malang,” beberya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M., mengatakan seluruh PTS di Kota Malang diharapkan berkontribusi mewujudkan Dasa bakti Unggulan Ngalam Pinter melalui Kampus Berdampak. “Total dari perguruan tinggi yang ada di Kota Malang itu ada 44 perguruan tinggi, dan insyaallah semuanya berkontribusi untuk mewujudkan Ngalam Pinter melalui kampus berdampak,” kata Dyah.
Menurut Dyah, kontribusi tersebut mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek penelitian, ia berharap hasil riset perguruan tinggi dapat dihilirisasikan sehingga memberikan nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat Kota Malang. “Kalau pendidikannya jelas ya, untuk mengajak Ngalam Pinter, pengabdiannya juga untuk masyarakat Kota Malang, dan penelitiannya harapannya hilirisasi nanti produk-produk di Kota Malang ini bisa menjadi ladang emas untuk welfare masyarakat di Kota Malang,” tuturnya.
Dyah juga menyampaikan dukungan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Pada 2025, Kota Malang memiliki kuota hampir 2.000 penerima bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya juga mendorong PTS memberikan dukungan pendidikan bagi mahasiswa perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Untuk KIP-K sendiri, pada tahun 2025 kita memiliki kuota hampir 2.000 lebih bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kami juga telah berbincang dengan pimpinan PTS untuk memberikan nilai tambah dan perhatian tersendiri, seperti fasilitas kuliah gratis, bagi saudara-saudara kita mahasiswa perantau dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memprioritaskan pendidikannya di Kota Malang,” tutup Prof. Dyah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News











