Beranda blog Halaman 19

HUT ke-81 RI, Gubernur Papua Tekankan Kolaborasi dan Persatuan untuk Masa Depan Tanah Papua

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya memperkuat persatuan, kolaborasi, dan sinergitas seluruh elemen dalam mendorong pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat Malam Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Dok V Jayapura, Senin (17/8/2026) malam.

Resepsi kenegaraan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, pimpinan DPR Papua, pejabat utama TNI-Polri, tokoh masyarakat, para Paskibraka, serta undangan lainnya.

Gubernur Papua mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen bersama dalam membangun Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Menurut Fakhiri, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang dibangun melalui persatuan dan pengorbanan seluruh elemen bangsa. Karena itu, semangat tersebut harus terus diterjemahkan dalam pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui perjuangan, persatuan, pengorbanan, dan semangat seluruh elemen bangsa. Dari Provinsi Papua, kita kembali meneguhkan komitmen bahwa kemerdekaan harus memiliki makna nyata bagi kesejahteraan, kedamaian, dan kemajuan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Papua,” ujar Fakhiri.

Fakhiri menekankan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh komponen masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Ia mengajak seluruh pihak mengesampingkan perbedaan dan memperkuat persatuan demi mencapai tujuan pembangunan daerah.

“Sejalan dengan visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, marilah kita terus memperkuat persatuan, bekerja bersama, dan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Papua yang semakin maju, damai, dan sejahtera,” katanya.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan arah Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun daerah melalui pendekatan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Fakhiri juga menekankan bahwa peringatan HUT ke-81 RI tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan, kedamaian, dan kemajuan masyarakat Papua menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan yang harus terus diperjuangkan.

Resepsi kenegaraan kemudian berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Fakhiri mengajak seluruh tamu undangan mengangkat gelas sebagai ungkapan syukur sekaligus doa untuk masa depan Indonesia dan Tanah Papua.

“Mari kita bersulang untuk Indonesia yang semakin maju, untuk Papua yang semakin cerah, serta untuk persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Untuk Indonesia, bersulang! Untuk Papua, bersulang! Dirgahayu Republik Indonesia! Merdeka! Merdeka! Merdeka!” serunya.

Malam Resepsi Kenegaraan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antarlembaga sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kedamaian di Tanah Papua.

Pemprov Papua berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam peringatan HUT ke-81 RI dapat terus diwujudkan dalam kerja nyata dan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hendrik Lewerissa: Kemerdekaan Harus Jadi Energi Baru Membangun Maluku yang Maju dan Sejahtera

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, dan meningkatkan semangat pengabdian untuk membangun Maluku. Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam Resepsi Kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Ambon, pada Senin (17/8/2026).

Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.

“Syukuran malam ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk rasa syukur kita atas anugerah kemerdekaan, sekaligus penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Hendrik.

Ia menegaskan, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, harus menjadi arah bersama dalam pembangunan. Bagi Maluku, hal itu diwujudkan melalui pembangunan yang merata hingga pulau-pulau terluar, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kemandirian di bidang pangan, energi, dan ekonomi.

“Adil berarti pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil di Maluku, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal. Makmur berarti kesejahteraan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat di Bumi Raja-Raja yang kita cintai,” katanya.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Maluku tetap damai dengan merawat nilai-nilai persaudaraan yang menjadi kekuatan masyarakat Maluku.

“Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Maluku tetap damai dengan semangat pela gandong dan ale rasa beta rasa,” tegasnya.

Ia menekankan pembangunan Maluku membutuhkan kerja sama dan gotong royong pemerintah, TNI dan Polri, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi baru untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

“Mari kita jadikan syukuran ini sebagai energi baru. Energi untuk bekerja lebih keras, melayani dengan lebih tulus, dan terus menghadirkan karya nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus melakukan transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari rangkaian Resepsi Kenegaraan, turut dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng dan kue sebagai ungkapan syukur atas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi tersebut dilakukan bersama Ibu Rohany Vanath dan perwakilan organisasi wanita yang hadir.

Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada anggota Paskibraka dan pelatih Paskibraka Provinsi Maluku Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Resepsi Kenegaraan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath beserta Ibu Rohany Vanath, Gubernur Maluku Periode 2003–2013 Karel Albert Ralahalu, Wakil Gubernur Maluku Periode 2014–2019 Zeth Sahuburua, Wakil Gubernur Maluku Periode 2019–2024 Barnabas Orno, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Ibu Maya Beby Lewerissa, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku beserta Ibu, Wali Kota Ambon beserta Ibu, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi wanita, serta para pelatih dan Paskibraka Provinsi Maluku Tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Maluku Utara Perkuat Integritas Aparatur Lewat Sosialisasi Antikorupsi, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Syukur Lila, saat membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi, Rabu (19/8/2026), di Hotel Bela Ternate.

Kegiatan sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI Ahmad Fahri melalui Zoom dan akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Malut.

Syukur Lila mengapresiasi KPK RI, para narasumber, serta Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang secara konsisten terus memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran aparatur, serta membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pembangunan yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, program yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga membutuhkan pemerintahan yang berintegritas.

Bagi Syukur Lila, seluruh agenda pembangunan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak dibangun di atas fondasi kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tugas aparat penegak hukum atau Inspektorat.

“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan yang dilakukan hari ini tidak berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan menjadi momentum untuk melakukan refleksi, penguatan komitmen, dan perubahan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar menjadi teladan integritas bagi seluruh jajaran. Pimpinan harus berani mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan tata kelola, membangun lingkungan kerja yang sehat, serta memberikan penghargaan kepada aparatur yang bekerja dengan baik dan berintegritas,” ungkapnya.

Ia juga berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi bekal dalam memperbaiki organisasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Mu’djizah Bachmid dalam laporan kerjanya menerangkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh aparatur serta pemangku kepentingan.

“Ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan arah RPJMD Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tanggap Tangani Kasus SMPN 6, Wali Kota Aaf Pastikan Korban Dapat Pendampingan Psikologis

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bergerak cepat menangani kasus dugaan perundungan dan kekerasan yang menimpa seorang siswa SMP Negeri 6 Kota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, memastikan kondisi korban menjadi perhatian utama, termasuk pemulihan psikologis agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan.

Wali Kota Aaf mengatakan telah mengecek langsung kondisi korban bersama Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab dan mendatangi rumah sakit untuk memastikan penanganan medis berjalan dengan baik.

“Kita pastikan dari dinas, kemudian pengobatan di rumah sakit semuanya. Tadi saya sampaikan kepada orang tua agar jangan khawatir,” ujar Wali Kota Aaf.

Menurutnya, Pemkot Pekalongan memastikan kebutuhan pengobatan korban dapat tertangani. Wali Kota Aaf juga menegaskan proses pemulihan siswa harus menjadi prioritas, sementara kegiatan belajar-mengajar para siswa tetap berjalan dengan baik.

“Yang kita pastikan adalah anak-anak ini jangan sampai terganggu belajar-mengajarnya. Dan si korban ini nanti perlu didampingi psikolog untuk traumatiknya,” jelas Wali Kota Aaf usai kegiatan pelantikan 47 pejabat struktural yang terdiri atas pejabat tinggi pratama (JPT), administrator, pengawas, serta kepala UPT puskesmas di Halaman Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Jumat malam (14/8/2026).

Wali Kota Aaf menambahkan, berdasarkan hasil pengecekan sementara, kondisi fisik korban menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan tidak ditemukan luka serius. Meski demikian, pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan korban secara menyeluruh.

“Faktor psikologisnya ini yang harus kita fokuskan,” tegas Wali Kota Aaf.

Pemkot Pekalongan juga telah menyiapkan pendampingan melalui dinas terkait bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan psikologis. Selain itu, edukasi kepada siswa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Kita pastikan ini kejadian yang terakhir. Kita akan edukasi terus kepada sekolah-sekolah. Saya juga mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian yang turut memberikan edukasi kepada siswa SMP Negeri 6,”ungkapnya.

Dengan sinergi antara Pemkot Pekalongan, sekolah, keluarga, dan aparat terkait, penanganan kasus tersebut diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh.

“Tidak hanya memastikan pemulihan korban, langkah edukasi dan penguatan pencegahan juga terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang seluruh siswa,”tegasnya.

Sebelumnya, SMP Negeri 6 Kota Pekalongan menyatakan telah memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Setelah menerima laporan kejadian, pihak sekolah mengutamakan keselamatan korban, melakukan penelusuran kronologi, serta memanggil siswa yang berkaitan bersama orang tua masing-masing.

Perwakilan SMP Negeri 6 Pekalongan, Qurratiani, didampingi Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan Ikasari Dewi, menyampaikan bahwa pihak sekolah mengetahui kejadian setelah mendapat laporan dari orang tua korban pada Kamis (13/8/2026) siang. Insiden terjadi saat jam istirahat dan melibatkan dua siswa yang melakukan kontak fisik terhadap korban.

“Kejadian berawal dari persoalan hubungan pertemanan antara korban dan seorang siswi yang kemudian berkembang melalui komunikasi di media sosial hingga terjadi kesalahpahaman. Korban kemudian diajak bertemu di toilet sekolah untuk melakukan klarifikasi, namun terjadi persinggungan yang berujung kontak fisik,”ujar Ani, sapaan akrabnya saat ditemui di RSUD Bendan Pekalongan, Jumat pagi (14/8/2026).

Ani menegaskan bahwa keselamatan dan kondisi korban menjadi prioritas. Sekolah juga telah memanggil siswa yang terlibat beserta orang tua masing-masing untuk mengklarifikasi kejadian dan melakukan penanganan secara bersama-sama.

Kapolsek Pekalongan Timur, Kompol Tri Handayani, menyampaikan bahwa terdapat tiga siswa yang terlibat dalam pertemuan tersebut, sementara dua di antaranya melakukan kontak fisik terhadap korban. Kejadian bermula dari persoalan hubungan pertemanan yang kemudian berkembang setelah adanya komunikasi melalui WhatsApp.

“Kami telah melakukan penanganan dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan kondisi korban serta pembinaan terhadap seluruh siswa yang terlibat. Polisi juga memastikan proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,”tukasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Irene Umar Apresiasi Pinisi Nusantara, Warisan Budaya Indonesia Dikemas Lewat Ekonomi Kreatif

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menghadiri seremoni Pinisi Nusantara, sebuah instalasi kapal Pinisi berskala 1:1 yang menghadirkan perpaduan seni, budaya, kreativitas, dan prinsip keberlanjutan. Karya berukuran 12 x 6 meter yang ditampilkan di Pacific Place, Jakarta tersebut merupakan kolaborasi Dus Duk Duk, Erika Richardo, dan Pacific Place Mall.

Instalasi ini dibangun menggunakan lebih dari 1.000 lembar kardus berbahan serat daur ulang. Mengambil inspirasi dari Pinisi sebagai salah satu warisan maritim Indonesia, karya tersebut mengangkat nilai gotong royong, identitas budaya, serta semangat inovasi melalui pendekatan kreatif yang memperhatikan keberlanjutan.

Wamen Ekraf menilai Pinisi Nusantara menunjukkan bagaimana warisan budaya diterjemahkan ke dalam karya kontemporer tanpa kehilangan nilai yang melekat di dalamnya. Kolaborasi lintas pelaku kreatif juga menjadi contoh bahwa pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan dengan upaya pemanfaatan material yang lebih bertanggung jawab.

“Ini bukan kolaborasi pertama antara Pemerintah dengan Pejuang Ekraf seperti Erika dan Dus Duk Duk. Jadi ini bukan hanya sesuatu yang kreatif, yang bikin bagus, estetika, berguna, tapi juga sesuatu yang sustainability-nya jalan. Inilah insan-insan muda dari pejuang ekonomi kreatif, ini adalah effort kolaborasi,” ujar Irene di Pacific Place, Jakarta, Selasa (18/8).

Dirancang sebagai pengalaman interaktif dan immersive, instalasi tersebut mengajak pengunjung tidak sekadar melihat, tetapi juga menjelajahi berbagai sudut kapal. Perpaduan material, bentuk, dan ruang dirancang untuk membawa masyarakat lebih dekat dengan cerita serta nilai yang terkandung dalam warisan maritim Indonesia.

Kehadiran Pinisi Nusantara bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi dalam menguatkan semangat berkarya dan kebanggaan terhadap identitas bangsa melalui pendekatan yang relevan dengan perkembangan industri kreatif masa kini.

“Ekonomi kreatif kita selalu katakan unique selling point (USP) terbesarnya kita, UPS terbesarnya kita ada di budaya kita. Hanya Indonesia yang memiliki Sabang sampai Merauke kebudayaan yang luar biasa seperti ini. Kita tidak perlu menyontek dari siapapun juga, kita harus bangga terhadap kebudayaan kita sendiri. Tugas dari ekonomi kreatif adalah to make sure budaya kita relevan terhadap anak muda Indonesia dan tetap keren dan gokil untuk dunia internasional,” kata Irene.

Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari karya Dus Duk Duk dan Erika Richardo pada 2025 yang menghadirkan instalasi pesawat terbang berbahan kardus skala 1:10 bertema Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

CEO Dus Duk Duk Arief Susanto mengatakan, instalasi karya ini lahir dari semangat anak-anak muda Dus Duk Duk dalam merepresentasikan kebudayaan, kreativitas, dan keberlanjutan melalui eksplorasi material kardus berbahan 100 persen serat daur ulang. Instalasi tersebut dapat dinikmati hingga 5 September 2026.

“Saya selalu meyakini bahwa instalasi ini itu adalah sebuah dedikasi takdir gitu ya, yang tidak mungkin bertemu dengan tempat yang biasa-biasa saja, saya pastinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kami mulai dari Kementerian Kebudayaan, kemudian dan Kementerian Ekonomi Kreatif, dan tentu juga dari Kementerian Pariwisata. Ini menjadi sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan inilah persembahan instalasi kami yang merepresentasikan tentang kreativitas, tentang kebudayaan, tentang seni, dan tentang keberlanjutan kita bersama-sama,” ujar Arief.

Erika Richardo mengatakan, Pinisi merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Ia berharap instalasi ini tidak hanya menginspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia, khususnya kepada anak-anak dan ibu-ibu.

Erika Richardo mengatakan, Pinisi merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Ia berharap instalasi ini tidak hanya menginspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia, khususnya kepada anak-anak dan ibu-ibu.

“Kita memilih Pinisi ini untuk dibuatkan lukisan yang sebenarnya bisa lihat, itu sesuai dengan letak peta peta Indonesia. Dari ujung sebelah kanan, itu adalah dari Papua sampai ke ujung sebelah kiri, yaitu Pulau Sumatra. Itu semua dipenuhi dengan kebudayaan Indonesia,”

Turut hadir Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumariyo; Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini; Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Kebudayaan; I Made Dharma Suteja, serta perwakilan dari Pacific Place.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Pacu Jalur 2026 Resmi Dibuka, SF Hariyanto: Popularitas Bukan Garis Akhir Pelestarian Budaya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, resmi membuka pergelaran Festival Pacu Jalur 2026 di Tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, pada Rabu (19/8/2026). Festival budaya tahunan yang dijadwalkan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang tersebut mengusung tema “Budaya Lestari, Ekonomi Berseri”.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menyebutkan bahwa popularitas tradisi Pacu Jalur kini telah melesat hingga dikenal luas oleh masyarakat dunia. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan standar penyelenggaraan serta tanggung jawab pelestarian warisan budaya.

“Tentu kita bangga, tetapi popularitas bukanlah garis akhir dari pelestarian tradisi ini,” ungkap Hariyanto di hadapan para peserta dan masyarakat setempat.

Menurutnya, penyelenggaraan ajang ini harus semakin baik agar kelestarian lingkungan sungai tetap terjaga dan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga.

Pemerintah Provinsi Riau turut mengapresiasi inovasi panitia daerah yang menghadirkan reporter dwibahasa (bilingual) sepanjang rangkaian festival pada tahun ini. Langkah strategis tersebut diambil agar penonton mancanegara yang menyaksikan langsung maupun melalui siaran daring dapat memahami nilai historis kegiatan tersebut.

“Tentu kita bangga, tetapi popularitas bukanlah garis akhir dari pelestarian tradisi ini,” ungkap Hariyanto di hadapan para peserta dan masyarakat setempat. Menurutnya, penyelenggaraan ajang ini harus semakin baik agar kelestarian lingkungan sungai tetap terjaga dan manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga.

Pemerintah Provinsi Riau turut mengapresiasi inovasi panitia daerah yang menghadirkan reporter dwibahasa (bilingual) sepanjang rangkaian festival pada tahun ini. Langkah strategis tersebut diambil agar penonton mancanegara yang menyaksikan langsung maupun melalui siaran daring dapat memahami nilai historis kegiatan tersebut.

“Kita ingin masyarakat dunia tidak hanya melihat kemeriahan Pacu Jalur, tetapi juga lebih memahami sejarah, filosofi, adat, serta nilai kebersamaannya,” ujar Hariyanto.

Upaya pengenalan makna budaya tersebut dinilai selaras dengan tujuan utama peningkatan denyut perekonomian masyarakat lokal di Kabupaten Kuantan Singingi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan pergelaran Pacu Jalur tidak boleh hanya diukur dari tingginya jumlah penonton yang hadir.

“Kita ingin UMKM ramai, kuliner bergerak, penginapan terisi, produk masyarakat terjual, dan wisatawan ingin kembali lagi,” paparnya.

Menjelang dimulainya perlombaan, Hariyanto juga berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding dengan penuh semangat dan senantiasa menjunjung tinggi sportivitas. Ia menganalogikan bahwa sebuah perahu jalur hanya dapat melaju cepat apabila seluruh awak mendayung secara kompak menuju tujuan yang sama.

SF Hariyanto menitipkan pesan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kelestarian budaya serta merawat ekosistem sungai. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan Pacu Jalur 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Riau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

UMKM Medan Naik Kelas, Gallery Mustika Deli Jadi Etalase Produk Lokal

Gallery Mustika Deli Dekranasda Medan  menjadi ruang promosi sekaligus inkubasi bagi pelaku UMKM Kota Medan untuk mengembangkan produk dan memperluas pasar.

Demikian ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Gallery yang berlokasi di di lantai III Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Iskandar Muda ini, Rabu (19/8/2026).

Peresmian yan ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Rico Waas itu dihadiri antara lain Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XI Dim 0201/Medan Dita Delli Yudha, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar (Polrestabes) Medan Nelly Calvijn, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Wakil Ketua Dekranasda Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, para Asisten Setdako Medan, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Rico Waas mengatakan kehadiran Mustika Deli menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan industri yang mendukung pariwisata Kota Medan.

“Ini adalah momentum awal. Ini adalah kick-off kita, start bersama kita. Semuanya harus bergerak maju. Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder untuk memajukan kekuatan UMKM kita,” kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, potensi UMKM Kota Medan sangat besar. Karena itu, pengembangannya tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat promosi. Pelaku usaha membutuhkan pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari peningkatan kualitas produk, branding, kemasan, hingga akses pasar dan permodalan.

Ia mencontohkan produk stik dari Kecamatan Medan Perjuangan yang sudah memiliki kualitas rasa, tetapi masih perlu diperbaiki dari sisi kemasan.

“Bagaimana branding-nya, bagaimana packaging-nya, kita naikkan pelan-pelan, kita bisa masukkan kemari. Sehingga nanti kita bisa bawa ke tempat-tempat luar, untuk di galeri lain, untuk di pameran-pameran lain,” ujarnya.

Rico Waas juga ingin produk lokal Kota Medan tidak berhenti di pasar nasional. Potensi wastra dan produk fesyen, misalnya, didorong agar mampu menembus pasar internasional.

Ia mencontohkan tema empat musim yang dibawa Dekranasda Kota Medan dalam Indonesia Fashion Week sebagai upaya mendorong desainer lokal melihat peluang pasar global.

“Bisa saja ulos dipakai sewaktu winter. Bisa saja uis gara dipakai waktu lagi spring. Jadi kita berharap produk-produk kita ini bisa dipakai di dunia internasional di berbagai musimnya,” katanya.

Rico Waas berharap Mustika Deli berkembang menjadi one stop shopping bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal produk Kota Medan. Produk yang ditampilkan tidak hanya makanan, pakaian, dan kriya, tetapi juga parfum, skincare, sepatu, tas hingga produk kreatif lainnya.

“Ini harusnya menjadi sebuah etalase. Etalase kebanggaan kita dan tempat ini juga difungsikan menjadi tempat inkubasi UMKM yang ada di Kota Medan,” katanya.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Mustika Deli juga menyediakan mini stage yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti fashion show, talkshow maupun pertemuan.

Dalam doorstop usai kegiatan, Rico Waas menegaskan Mustika Deli juga diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki tempat untuk memamerkan produknya.

“Kami menginginkan Mustika Deli itu tempat seperti itu, menjadi tempat inkubasi tersebut,” ujarnya.

Produk yang masuk ke galeri tetap melalui proses kurasi. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama Dekranasda dan perangkat daerah terkait melakukan pendampingan agar produk UMKM semakin siap.

Rico Waas mengatakan kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Ada yang membutuhkan pelatihan, akses permodalan, pengembangan produk, penciptaan pasar hingga akses pasar yang lebih luas.

Ia mencontohkan pelaku usaha kerupuk dan basreng dari Medan Denai yang sudah mengirim produknya ke sejumlah kota dan ingin menembus pasar luar negeri. Menurut Rico Waas, keinginan tersebut harus diikuti kesiapan dari sisi kualitas, konsistensi produksi, perizinan, kemasan dan kemampuan memenuhi permintaan.

“Memang butuh tahapan. Bagaimana konsistensinya, produknya, kualitas seperti apa, BPOM-nya bagaimana, halal-nya seperti apa, bagaimana packaging-nya, bagaimana konsistensinya, bagaimana tonase yang bisa disediakan. Nah, ini kan butuh kita dampingi terus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas mengatakan Gallery Mustika Deli bukan sekadar peresmian sebuah galeri, melainkan ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan untuk berkembang.

“Kita sedang membuka ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan,” ujarnya.

Ia menyampaikan Kota Medan memiliki banyak perajin dan pelaku usaha dengan beragam produk yang lahir dari keterampilan, kreativitas dan kerja keras. Karena itu, karya tersebut perlu mendapatkan ruang agar semakin dikenal dan dipasarkan lebih luas.

Sejak soft launching pada Juni 2025, Gallery Mustika Deli telah diisi sekitar 150 pelaku usaha dari bidang kuliner, wastra dan kriya.

Airin berharap keberadaan galeri memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, sehingga produk semakin dikenal, pasar semakin luas dan usaha masyarakat terus berkembang.

Ia juga mengajak para perajin dan pelaku usaha menjaga kualitas, memperhatikan desain, meningkatkan mutu serta mempertahankan ciri khas produk Kota Medan.

“Semoga galeri ini menjadi tempat bertemunya karya, masyarakat, dan pasar. Semoga semakin banyak produk Kota Medan dikenal dan semakin banyak usaha masyarakat yang berkembang,” katanya.

Rico Waas kemudian mengajak stakeholder pariwisata, termasuk hotel dan biro perjalanan, ikut menggunakan produk UMKM Kota Medan.

“Kalau mau beli produk sabun, lotion, beli aja sama Mustika Deli. Karena itu mendukung UMKM yang ada di Kota Medan,” katanya.

Ia berharap sinergi tersebut membuat produk lokal tidak hanya dikenal di dalam galeri, tetapi juga hadir dalam aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Medan.

Mustika Deli telah dikurasi dari produk UMKM yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Medan. Proses kurasi akan terus dilakukan seiring berkembangnya produk usaha masyarakat.

“Semoga memberikan dampak dan manfaat untuk UMKM kita. Jaya UMKM, semangat terus,” ujar Rico Waas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Hendrik Lewerissa: HUT ke-81 Jadi Momentum Bangun Maluku yang Lebih Maju dan Sejahtera

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, membangun kolaborasi, serta bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Maluku. Ajakan tersebut disampaikan Lewerissa saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku di Lapangan Merdeka, Ambon, Rabu (19/8/2026).

Gubernur mengatakan, peringatan HUT Provinsi Maluku tidak boleh dimaknai sebatas seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan daerah sekaligus meneguhkan komitmen membangun masa depan Maluku.

“Ketika kita memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku, kita tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Hari ulang tahun harus menjadi momentum bagi kita untuk melihat ke belakang dengan rasa hormat, melihat hari ini dengan penuh tanggung jawab, dan menatap masa depan dengan keberanian,” kata Lewerissa.

Menurutnya, tema HUT ke-81 Provinsi Maluku, “Maluku Bersatu, Maju, Membangun Negeri”, mengandung pesan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Lewerissa menilai persatuan merupakan kekuatan utama Maluku yang memiliki keberagaman pulau, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Karena itu, perbedaan harus dikelola menjadi kekuatan untuk membangun daerah.

“Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan. Semangat Pela Gandong, ikatan Siwalima, dan hidup orang basudara harus terus kita hidupkan, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai modal sosial yang sangat penting dalam membangun masa depan Maluku,” ujarnya.

Selain persatuan, Gubernur menekankan pentingnya mendorong Maluku menjadi provinsi kepulauan yang maju, produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan potensi wilayah Maluku harus dikelola secara optimal melalui transformasi ekonomi, pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, UMKM, serta ekonomi kreatif.

“Maluku harus menjadi provinsi kepulauan yang maju, produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Kita harus menciptakan lapangan kerja dan memperbesar nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan, Lewerissa menyebut sejumlah agenda strategis yang perlu terus dikawal bersama, antara lain pengembangan Blok Masela, penyelesaian pembangunan Bendungan Way Apu, Maluku Integrated Port, perjuangan RUU Daerah Kepulauan, hilirisasi sumber daya alam, serta berbagai agenda strategis lainnya.

“Kekayaan alam Maluku tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik. Kekayaan Maluku harus mampu diolah dan dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Maluku,” kata Gubernur.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan manusia harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

“Pembangunan yang paling penting adalah membangun manusia. Karena itu, pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, penguatan karakter, inovasi, dan peningkatan kualitas generasi muda harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, generasi muda Maluku harus dipersiapkan untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan daerah.

“Kita ingin anak-anak Maluku bukan hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjadi pelaku, penggerak, dan pemenang masa depan,” tegas Lewerissa.

Lewerissa selanjutnya menegaskan bahwa pembangunan Maluku bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, insan pers, dan seluruh masyarakat harus menjadi kekuatan bersama dalam membangun Maluku.

“Tidak boleh ada kepentingan kelompok yang lebih besar daripada kepentingan rakyat. Pemerintahan harus hadir melalui pelayanan yang cepat, bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata. Setiap program harus jelas hasilnya. Dan setiap kebijakan harus bermuara pada satu pertanyaan: Apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?” ujarnya.

Menurut Lewerissa, berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah, keterbatasan konektivitas, dan kapasitas fiskal harus dihadapi dengan kerja bersama serta optimisme.

“Saya percaya kita tidak boleh takut terhadap besarnya tantangan. Sebab Maluku memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada tantangan itu, yaitu kekuatan persaudaraan dan ketangguhan orang Maluku,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Maluku dari berbagai wilayah untuk menyatukan langkah dan kekuatan dalam membangun negeri.

“Pada usia ke-81 ini, mari kita satukan langkah. Mari kita satukan kekuatan. Mari kita satukan seluruh potensi anak negeri,” ajaknya.

Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan masa depan Maluku.

“Dari Buru sampai Aru, dari Seram sampai Tanimbar, dari Banda sampai Maluku Tenggara, dari Maluku Barat Daya sampai Kota Ambon. Katong samua punya tanggung jawab yang sama untuk membangun negeri ini,” tandasnya.

Gubernur kemudian menyampaikan harapan agar generasi saat ini tidak hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu, tetapi juga mampu meninggalkan warisan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

“Jangan sampai generasi kita hanya dikenal sebagai generasi yang menikmati Maluku. Jadilah generasi yang meninggalkan sesuatu untuk Maluku. Tinggalkan persaudaraan yang lebih kuat, tinggalkan pendidikan yang lebih baik, tinggalkan ekonomi yang lebih maju, tinggalkan pemerintahan yang lebih bersih, dan tinggalkan Maluku yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku tersebut turut diisi dengan penyerahan bantuan serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba kreasi yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Maluku.

Upacara tersebut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Maluku, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku, Wakil Wali Kota Ambon, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, serta para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Paskibraka Papua 2026 Resmi Ditutup, Fakhiri Tekankan Disiplin dan Kepemimpinan

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF menutup rangkaian pemusatan pendidikan dan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Papua Tahun 2026 di Kota Jayapura, Rabu (19/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fakhiri mengapresiasi ketangguhan para anggota Paskibraka yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

“Saya lihat dari kemarin, mulai dari pengukuhan tanggal 16, upacara, dan saya mendapat laporan dari masa latihan sampai dengan tidur di hotel mendapat gangguan, tapi kalian adalah putra-putri tangguh,” ujar Fakhiri.

Fakhiri menyebut para anggota Paskibraka tetap mampu menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tantangan selama pemusatan latihan. Bahkan, sebagian peserta sempat mengalami gangguan kesehatan.

“Kalian patut mendapat acungan jempol. Kalau semua generasi Papua seperti begini, tentunya kami akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh untuk membangun Papua,” katanya.

Menurut ia, pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka bukan sekadar mempersiapkan pasukan pengibar bendera, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter generasi muda.

Para peserta dibekali nilai disiplin, loyalitas, kepemimpinan, kerja sama, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalian adalah teladan bagi generasi muda Papua. Jadikan pengalaman selama mengikuti pendidikan dan latihan ini sebagai bekal hidup,” tegasnya.

Fakhiri juga mengingatkan para Paskibraka untuk terus menjaga integritas, persaudaraan, kedamaian, serta kecintaan terhadap tanah air.

“Tugas kalian boleh berakhir hari ini, tetapi pengabdian kalian kepada Papua dan Indonesia tidak akan pernah berakhir,” tegasnya lagi.

Penutupan kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pendidikan dari Gubernur Papua berupa dana sebesar Rp5 juta dan satu unit laptop kepada setiap anggota Paskibraka.

Fakhiri menegaskan, pembinaan generasi muda merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Papua Cerah, yakni Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan perubahan struktur organisasi Kantor Pertanahan (Kantah) dari pendekatan sektoral atau tematik menjadi berbasis wilayah. Perubahan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari transformasi organisasi untuk mempercepat pelayanan dan mendorong penanganan persoalan pertanahan yang lebih terintegrasi di daerah.

“Model organisasi kita ubah dari yang semulanya terkotak-kotak, ada seksi pengukuran, ada seksi penetapan hak, seksi penataan, seksi pengadaan tanah, seksi sengketa, sekarang tidak model begitu. Seksi satu, membawahi lingkungan kewilayahan kecamatan sehingga Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi pertanahan dan situasi pertanahan di wilayahnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat _Launching_ Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/26).

Menurut Menteri Nusron, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga cara kerja jajaran di Kantah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini cara untuk mempercepat layanan, baik pengukuran, penetapan hak, maupun peralihan hak, serta cara cepat untuk mendeteksi persoalan,” ungkapnya.

Dengan sistem organisasi berbasis wilayah, penanganan persoalan pertanahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat karena jajaran Kantah memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap karakteristik dan kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pendekatan ini sekaligus mendorong pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru pada tahap awal dilakukan di 10 Kantah, yaitu Kantah Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa transformasi organisasi ini memiliki landasan regulasi yang kuat. Salah satunya melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561.

Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 563.

Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam penataan kelembagaan dan penerapan organisasi berbasis wilayah. Dengan fondasi tersebut, perubahan struktur di tingkat Kantah dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah, termasuk dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, serta alur kerja pelayanan.

“Melalui transformasi organisasi berbasis wilayah, Kementerian ATR/BPN mendorong Kantah untuk bekerja lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Perubahan ini diharapkan dapat menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai persoalan pertanahan di daerah,” kata Dalu Agung Darmawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News