Beranda blog Halaman 20

Menuju Indonesia Emas 2045, BKN Perkuat Manajemen Talenta ASN Berbasis AI

Dalam arahannya di Rapat Koordinasi Nasional SDM yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa tujuan penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah memastikan orang yang tepat berada pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi dan pembangunan nasional. Karena itu, BKN terus mendorong penerapan meritokrasi melalui pendampingan kepada instansi pemerintah.

“Dengan pendampingan dari BKN, Hingga kini, 643 instansi telah mendapat pendampingan penerapan meritokrasi. Sebanyak 588 instansi telah menyatakan kesiapan penerapannya secara bertahap. Sementara itu, sudah ada 4.026 talenta telah diproses dalam sistem manajemen talenta, dan 3.972 di antaranya telah disetujui. Angka ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan tersedianya talenta ASN yang siap mengisi kebutuhan strategis pemerintahan,” ungkap Prof. Zudan dalam Rakor bertajuk Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI – Membangun SDM Berkelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (18/08/2026) di Jakarta.

Prof. Zudan mencontohkan BPOM sebagai salah satu instansi yang dinilai berhasil menerapkan sistem meritokrasi. Talenta yang diajukan BPOM telah disetujui melalui penilaian dan memenuhi persyaratan sebelum keputusan pengisian jabatan. Menurutnya proses tersebut penting karena setiap kandidat yang diusulkan untuk pengisian jabatam harus terlebih dahulu melalui mekanisme penilaian yang objektif sebelum keputusan ditetapkan pejabat berwenang.

Prof. Zudan tekankan bahwa meritokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Sebaliknya, sistem meritokrasi harus menghasilkan talenta yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena itu, menurutnya, setiap kandidat yang akan mengisi jabatan strategis perlu melalui proses penilaian yang objektif sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. “Semangat utama manajemen talenta adalah memastikan orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Dalam konteks transformasi SDM berbasis AI, Prof. Zudan juga mendorong pemanfaatan data dan teknologi untuk memperkuat objektivitas dalam pemetaan serta pengembangan talenta. Keputusan karier ASN semakin berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan subjektivitas. “Kalau kita ingin mencapai target pembangunan yang besar, kita harus menyiapkan orang-orang terbaik untuk mengerjakannya,” tegas Prof. Zudan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semarak HUT ke-81 RI, Lansia PSTW Budi Mulia 4 Antusias Ikuti Lomba Bersama MPP

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi sosial menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan terhadap lanjut usia (lansia).
Hal tersebut tercermin melalui kegiatan Melati Putri Pertiwi (MPP) bersama para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/8).
Kegiatan yang digelar MPP dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut diisi dengan berbagai aktivitas dan perlombaan bersama para lansia. Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah perlombaan yang melibatkan para lansia antara lain makan kerupuk, fashion show, menangkap balon, dan joget balon. Kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara para lansia dengan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas sosial selama mereka mendapatkan layanan di PSTW Budi Mulia 4.
Fatma mengatakan, perhatian dan kepedulian terhadap para lansia perlu terus diberikan, termasuk melalui kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung.
“Semoga tahun ini menjadi tahun kebahagiaan buat kakek dan nenek semuanya. Terima kasih Bu Ala Alatas dan kawan-kawan yang sudah datang kembali dan membawa hadiah untuk para lansia,” ujar Fatma dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Fatma juga menyampaikan apresiasi kepada MPP yang kembali berpartisipasi dalam kegiatan bersama para lansia. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala PSTW Budi Mulia 4 Munjir Munaji mengatakan, kegiatan yang melibatkan masyarakat memberikan dampak positif terhadap proses rehabilitasi sosial para lansia.
“Dampaknya sangat besar. Mereka menjadi sangat senang dan tidak merasa kesepian. Dengan kita hadir, mereka merasa diperhatikan, dilayani, dan dihargai,” kata Munjir.
Menurut Munjir, kegiatan bersama masyarakat memberikan kesempatan kepada para lansia untuk berinteraksi dan mengikuti aktivitas bersama selama mendapatkan layanan di PSTW Budi Mulia 4.
“Jadi, mereka juga merasa diperhatikan, dilayani, dan dihargai. Mereka sangat senang sekali. Ini kegiatan sangat bagus,” ungkapnya.
Munjir berharap kolaborasi dengan MPP dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
“Mudah-mudahan ini bukan hanya hari ini, tetapi ke depan bisa terus berkesinambungan. Ini adalah bukti kepedulian MPP terhadap WBS kita, para lansia, para orang tua kita yang membutuhkan sentuhan-sentuhan sehingga mereka merasa terlayani dan bahagia,” katanya.
Sementara itu, Ketua MPP Ala Alatas mengatakan kegiatan bersama para lansia merupakan bagian dari kegiatan sosial MPP untuk memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Alhamdulillah kami masih dikasih kesempatan untuk berpartisipasi di sini setiap 17 Agustus. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang selalu diberikan,” ujar Ala.
Melati Putri Pertiwi (MPP) merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dengan perhatian terhadap lansia dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui semangat “Melestarikan Budaya dan Peduli Para Lansia”, MPP turut mendorong kegiatan yang mempertemukan masyarakat dengan para lansia sekaligus menjaga kepedulian terhadap kelompok lanjut usia.
Salah satu Warga Binaan Sosial (WBS) PSTW Budi Mulia 4, Fernando (71), mengaku senang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan MPP.
“Seolah-olah kami merasa dihargai dan dihormati. Karena kami ini sudah tua. Kalau datang orang seperti Ibu Alatas, Ibu Fatma, itu luar biasa,” ucap Fernando.
Ia berharap kegiatan bersama MPP dapat terus dilakukan karena memberikan kesempatan bagi para lansia berinteraksi dengan masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hadiah perlombaan secara simbolis kepada pihak PSTW Budi Mulia 4 dan para lansia.
Kegiatan bersama MPP dan PSTW Budi Mulia 4 menjadi ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan perhatian kepada para lansia. Kolaborasi seperti ini diharapkan terus terjalin untuk mendukung aktivitas, interaksi, dan keberfungsian sosial para lansia selama mendapatkan layanan di panti.
Dari keluarga besar MPP turut hadir dalam kegiatan ini Hj. Dewi Motik Pramono, Hetty Andika Perkasa, Hj. Melani Suharli, Hj. Lisa Ayodhia, serta sejumlah anggota dan undangan lainnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Keamanan Pangan MBG Jadi Sorotan, BGN Siapkan Sanksi hingga Pemecatan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul insiden keamanan pangan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).

 

 

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi salah satu siswa korban insiden keamanan pangan MBG yang dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan, Minggu (16/8).

 

 

Ia mengatakan, sanksi bagi pihak yang terbukti lalai tidak hanya berupa pencopotan dari jabatan.

 

 

Khusus Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), dirinya memastikan pemecatan tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

 

“Sanksinya yang pertama, dapurnya disuspend berat. Kemudian Kepala SPPG-nya, sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara, status ASN-nya. Karena ini sudah menyangkut (nyawa),” tegas Mas Dar.

 

 

Dia juga membuka kemungkinan menyerahkan proses investigasi kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kelalaian dalam insiden tersebut.

 

 

Menurutnya, keamanan pangan MBG bukan sekadar persoalan operasional dapur, melainkan menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Karena itu, seluruh kepala dapur, petugas, dan penanggung jawab diminta memastikan seluruh prosedur operasional standar (SOP) dijalankan.

 

 

Mas Dar juga meminta petugas yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mengundurkan diri daripada membahayakan penerima manfaat MBG.

 

 

“Ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak bisa, kau mundur. Ya. Kalau merasa enggak mampu, mundur. Jangan nyawa orang jadi permainan. Kalau enggak mampu jadi kepala dapur, kalau enggak mampu jadi chef, kalau enggak mampu jadi jadi petugas di situ, kau mundur aja. Karena nyawa seseorang enggak bisa dipertaruhkan,” tegasnya lagi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upacara HUT ke-81 RI, BPOM Tekankan Komitmen Lindungi Masyarakat Indonesia

“81 tahun, merdeka!” Yel-yel tersebut menggema sesaat sebelum upacara dimulai. Upacara bendera menjadi momentum bagi jajaran BPOM untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan sekaligus meneguhkan kembali komitmen menjalankan tugas perlindungan masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar selaku Inspektur Upacara memimpin upacara bendera yang digelar di lapangan Kantor BPOM Pusat di Jakarta, Senin (17/8/2026). Upacara diikuti secara luring oleh 75% jajaran BPOM yang mengenakan beragam pakaian adat Nusantara bernuansa merah putih. Pegawai yang tidak hadir secara luring mengikuti jalannya upacara melalui Zoom Meeting.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pengibaran bendera dipersembahkan oleh Pasukan 17 dan Pasukan 8. Para petugas yang merupakan pegawai angkatan 2025 telah menjalani pelatihan intensif sejak akhir Juli.

Tahun ini, Nadhida Sekar Rahmadhani dari Inspektorat I dipercaya sebagai pembawa bendera. Pengalaman menjalankan tugas tersebut meninggalkan kesan tersendiri baginya.

“Rasa gugup saat pengibaran bendera dimulai tidak dapat dipungkiri. Namun, berdiri bersama teman-teman untuk menjalankan tugas ini tentunya menjadi pengalaman yang sangat membanggakan dan berkesan untuk saya pribadi,” ujarnya.

Rasa gugup juga dialami Rafli Al Anshari, salah seorang anggota Pasukan 17. “Walaupun ini kali kedua saya bertugas sebagai pasukan pengibar bendera BPOM di upacara 17-an, saya tetap merasakan euforia dan ketegangan yang sama,” tuturnya.

Selain Paskibra, pegawai angkatan 2025 juga dipercaya sebagai Komandan Peleton, mendampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja sebagai Komandan Upacara. Sejumlah pimpinan tinggi pratama turut bertugas, antara lain Direktur Siber Obat dan Makanan A. Indra Jaya Sukma sebagai Perwira Upacara, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda K. Wardhani sebagai Pendamping Inspektur Upacara, Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Dian Putri Anggraweni sebagai Pembaca Teks Undang-Undang Dasar 1945, dan Inspektur II Yudianto sebagai Pembaca Doa.

Dalam rangkaian upacara, Kepala BPOM juga menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada perwakilan pegawai BPOM yang telah mengabdikan diri selama 10, 20, dan 30 tahun. Secara simbolis, penyematan diberikan kepada Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Imelda Ester Riana sebagai penerima Satyalancana Karya Satya 30 tahun; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Umum Fahmi Fasah Angkotasan sebagai penerima Satyalancana Karya Satya 20 tahun; dan Penata Kelola Obat dan Makanan Balai Kalibrasi Andhika Pratama Karya sebagai penerima Satyalancana Karya Satya 10 tahun.

Taruna Ikrar mengajak seluruh jajaran BPOM untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ia menegaskan komitmen BPOM untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sistem pengawasan obat dan makanan secara berkesinambungan.

“BPOM berkomitmen meningkatkan kualitas sistem pengawasan, di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sinergi lintas kementerian/lembaga dan mitra internasional,” tegasnya.

Di tingkat nasional, Kepala BPOM turut hadir sebagai undangan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Kehadirannya melengkapi rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, setelah sebelumnya memimpin upacara bendera di lingkungan BPOM.

Dalam video yang ditayangkan pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. “Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun,” ungkapnya. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu, serta menjadi bangsa yang kuat karena persatuannya.

Semangat persatuan dan kebersamaan juga hadir melalui pertandingan persahabatan badminton yang mempertemukan jajaran BPOM dengan mitra antarlembaga. Perwakilan Kementerian Hukum menyampaikan apresiasinya atas undangan BPOM untuk mengikuti pertandingan tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan antarlembaga.

“Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi perekat hubungan BPOM dengan Kementerian Hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM Jayadi menyebut pertandingan tersebut sebagai ajang persahabatan dan kebersamaan. Ke depan, kegiatan serupa terbuka untuk dikembangkan menjadi pertandingan resmi dengan persiapan yang lebih baik.

Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan hanya tentang memperingati sebuah tanggal. Di lingkungan BPOM, semangat tersebut diwujudkan melalui komitmen menjalankan tugas pengawasan, memperkuat sinergi, serta menjaga persatuan dan kebersamaan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Berduka atas Gempa NTT, Keselamatan Warga Jadi Prioritas Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

 

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana tersebut menyebabkan 47 orang meninggal dunia dan sejumlah warga mengungsi.

 

Korban tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, dan Manggarai Barat. Selain itu, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, fasilitas pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah, serta sejumlah fasilitas publik.

 

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kemenko PM, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda NTT. Semoga seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Menko Muhaimin melalui keterangannya, Minggu (16/08/2026).

 

Menko Muhaimin menegaskan bahwa dalam situasi bencana, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah, kata dia, akan terus bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani, baik dalam masa tanggap darurat maupun proses pemulihan pascabencana.

 

“Yang paling utama saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat. Pemerintah akan terus bekerja untuk menangani dampak bencana ini dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan serta bantuan yang dibutuhkan,” katanya.

 

Menko Muhaimin juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana tersebut.

 

Menko Muhaimin menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memastikan penanganan bencana berjalan secara terpadu, termasuk dalam tahapan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak.

 

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Penanganan harus dilakukan bersama-sama, cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan kehidupan mereka,” pungkasnya.

 

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberangkatkan 5.000 paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT pada Sabtu (15/08) kemarin. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Apresiasi Ekonomi Jatim Tumbuh 5,84 Persen, Dorong Manfaat Pembangunan Dirasakan Masyarakat

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Namun, ia menekankan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai capaian positif Jawa Timur tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan program pembangunan secara terkoordinasi dan mengarahkannya pada kebutuhan masyarakat.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kerja-kerja yang terkoordinir dengan baik, strategi-strategi yang berjalan dengan baik, sehingga program-program itu bisa menyasar pada kebutuhan masyarakat. Tidak heran kalau pertumbuhan ekonomi baik, penurunan pengangguran juga signifikan. Itu tentu berkat kerja keras semuanya,” ujar Lia saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa (18/8/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Sementara pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 5,72 persen secara tahunan dan 2,85 persen secara triwulanan.

Perkembangan positif juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,42 persen, turun dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,55 persen.

Jumlah penduduk bekerja mencapai 24,46 juta orang, sementara proporsi pekerja formal tercatat sebesar 36,18 persen.

Menurut Lia, angka-angka tersebut menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, indikator makro perlu diikuti dengan dampak konkret terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui tersedianya kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

“Yang penting adalah bagaimana program-program itu bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Termasuk bagaimana kita melihat persoalan pengangguran, bagaimana ada akses lapangan pekerjaan yang memadai, terutama bagi tenaga kerja,” katanya.

Lia menilai perluasan akses lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penting agar pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan penciptaan kesempatan kerja sehingga masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup.

Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kualitas pekerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga kesejahteraan pekerja.

“Harapannya tentu tenaga kerja kita bisa lebih sejahtera. Pemerintah perlu terus membuka ruang dan akses seluas-luasnya bagi para tenaga kerja,” ujar Lia.

Ia juga mendorong penguatan resiliensi masyarakat menghadapi perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, serta transformasi kebutuhan dunia kerja.

Kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu mengambil peran aktif sebagai pelaku pertumbuhan ekonomi.

Selain ketenagakerjaan, Lia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Timur.

Data BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada 2025 mencapai 76,13, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Di sisi lain, struktur ketenagakerjaan Jawa Timur menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Februari 2026, sektor tersebut menyerap 31,76 persen dari total penduduk bekerja.

Kondisi itu menunjukkan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu dilakukan secara lintas sektor agar kemampuan masyarakat semakin sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan dunia kerja.

Lia menilai penguatan SDM akan menentukan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Lia kembali mengapresiasi capaian Pemprov Jawa Timur sebagai hasil kerja bersama. Meski demikian, ia mengingatkan pembangunan harus terus dikawal agar keberhasilannya tidak berhenti pada capaian statistik dan indikator ekonomi makro.

Tata kelola serta pengawasan terhadap program pembangunan dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam momentum kemerdekaan, Lia mengajak seluruh pihak melihat pembangunan dalam perspektif yang lebih luas. Keberhasilan Jawa Timur bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi perekonomian tumbuh, tetapi juga seberapa luas kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk ikut berkembang dan menikmati hasil pembangunan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, peningkatan kualitas SDM, penguatan kebijakan ketenagakerjaan, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang semakin luas, pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Terima Bantuan Pendidikan Rp2,54 Miliar dari Bank Nagari

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerima dukungan bantuan sosial bidang pendidikan senilai Rp2,54 miliar dari Bank Nagari. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dalam momentum Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin (17/8/2026).

Bantuan diserahkan Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli bersama Komisaris Utama Bank Nagari Andri Yulika kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Secara keseluruhan, bantuan sosial bidang pendidikan yang disalurkan pada 2026 mencapai Rp2.540.000.000 dan diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, kontribusi Bank Nagari memiliki arti penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

“Kita mengapresiasi kontribusi Bank Nagari kepada Sumatera Barat, baik melalui dividen maupun bantuan di bidang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Bank Nagari tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Sebagai bank milik daerah, Bank Nagari memiliki posisi strategis untuk ikut berkontribusi dalam agenda pembangunan Sumatera Barat.

Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui fungsi intermediasi perbankan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga melalui program sosial yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pemprov Sumbar berharap dukungan terhadap sektor pendidikan dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu mendorong peningkatan kualitas SDM di berbagai kabupaten dan kota.

Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah karena kualitas SDM akan berpengaruh terhadap produktivitas, daya saing, dan kemampuan Sumatera Barat dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.

Mahyeldi pun berharap kontribusi Bank Nagari terhadap pendidikan dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat.

Selain bantuan pendidikan, dalam momentum yang sama Bank Nagari turut menyerahkan dividen Tahun Buku 2025 kepada pemerintah daerah dengan total mencapai Rp339.354.950.155.

Khusus untuk Pemprov Sumbar, dividen yang diterima mencapai Rp110.415.754.634 atau sekitar Rp110,41 miliar.

Dividen tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi Bank Nagari terhadap pendapatan daerah yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, jika digabungkan dengan bantuan sosial pendidikan, total kontribusi Bank Nagari yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam momentum HUT ke-81 RI mencapai Rp341.894.950.155 atau sekitar Rp341,89 miliar.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas SDM dan daya saing Sumatera Barat.

“Kami melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Karena itu, Bank Nagari ingin mengambil bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Kami berharap kontribusi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Bagi Pemprov Sumbar, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah, termasuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan kualitas SDM yang mampu mendorong produktivitas sekaligus memperkuat daya saing Sumatera Barat.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi antara Pemprov Sumbar dan Bank Nagari dalam mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pemprov Sumbar berharap sinergi tersebut terus diperkuat, tidak hanya melalui kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga lewat berbagai program sosial dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Meutya Hafid Pastikan 99,9 Persen BTS Terdampak Gempa NTT Sudah Pulih

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dipercepat. Hingga Selasa (18/8/2026) pukul 18.00 WIB, sebanyak 99,9 persen site atau Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi.

Menkomdigi mengungkapkan, dari total 812 site/BTS yang sempat terdampak gempa NTT, kini hanya tersisa satu BTS yang masih dalam proses perbaikan.

“Per pukul 18.00 WIB tanggal 18 Agustus 2026, sudah 99.9% site/BTS terdampak gempa NTT yang sudah berhasil dipulihkan,” kata Menkomdigi Meutya Hafid, Rabu (19/8/2026).

Pemulihan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu perhatian pemerintah setelah gempa berdampak terhadap sejumlah wilayah di NTT. Ketersediaan jaringan komunikasi dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperlancar koordinasi selama proses penanganan pascabencana.

Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebanyak 812 site/BTS yang tersebar di 11 kabupaten/kota di NTT sempat terdampak gempa.

Menkomdigi memastikan proses pemulihan dilakukan secara bertahap hingga sebagian besar infrastruktur telekomunikasi tersebut kembali berfungsi.

Dari ratusan BTS yang sebelumnya terdampak, Meutya mengatakan saat ini hanya tersisa satu site yang masih membutuhkan penanganan. BTS tersebut berada di wilayah Manggarai.

“Hanya tinggal 1 site/BTS yang saat ini masih proses perbaikan yakni site yang berada di Manggarai. Sementara seluruh site/BTS terdampak di 8 daerah lain sudah pulih sepenuhnya,” jelas Menkomdigi.

Di sisi lain, Meutya berharap warga terdampak gempa NTT dapat segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ia juga mendorong agar masyarakat Indonesia terus memberikan solidaritas kepada warga terdampak gempa NTT melalui aksi nyata.

“Mari kita bersama membantu dengan berbagai cara dan sarana yang kita bisa untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa NTT,” tutup Meutya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Pemerintah Siaga Tangani Dampak Gempa NTT

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah pusat dalam kondisi siap siaga untuk menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menyiapkan dukungan yang dapat segera dikerahkan ke lokasi terdampak.

Prasetyo mengatakan perkembangan kondisi pascagempa telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Mensesneg juga menyampaikan duka cita atas adanya laporan korban meninggal dunia akibat bencana tersebut.

“Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut,” ujar Prasetyo Hadi saat dijumpai di Halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Mensesneg, pemerintah bergerak melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah memperoleh perkembangan terkini mengenai kondisi masyarakat maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.

“Kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menko PMK, kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami. Tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar,” ungkap Mensesneg.

Terakhir, Mensesneg menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat sudah siap siaga untuk segera melakukan pengecekan di lokasi bilamana diperlukan.

“Kami juga men-standby-kan di Halim, bilamana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siapsiagakan, ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada di Pelabuhan Maumere itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh,” tuturnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Menteri Mukhtarudin Serahkan Donasi Rp20 Juta untuk Semarak Kemerdekaan di Tebet

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyerahkan donasi sebesar Rp20 juta untuk hadiah perlombaan dalam rangka Semarak Perayaan Kemerdekaan di Lapangan PSPT, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 18 Agustus 2026.

“Kemerdekaan harus dirasakan bersama, dengan berbagi kebahagiaan dan kepedulian kepada masyarakat,” tutur Menteri Mukhtarudin.

Selain menyerahkan donasi, Menteri Mukhtarudin juga menyempatkan diri berinteraksi dan berbincang langsung dengan masyarakat yang hadir. Suasana berlangsung hangat dan penuh kebersamaan dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan Semarak Perayaan Kemerdekaan tersebut diisi dengan sejumlah agenda yang dirancang untuk menghadirkan manfaat sekaligus hiburan bagi masyarakat.

Setidaknya terdapat empat pilar kegiatan, yakni cek kesehatan gratis, pembagian sembako bagi masyarakat kurang mampu, berbagai perlombaan khas perayaan 17 Agustus, serta pertunjukan musik yang menjadi ruang untuk mengangkat dan menampilkan potensi seni masyarakat Jakarta.

Pemerintah menghadirkan rangkaian perayaan kemerdekaan di 40 titik strategis di Jakarta. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat, khususnya warga kurang mampu, sekaligus menghadirkan kebahagiaan dan semangat kebersamaan dalam merayakan kemerdekaan.

Kehadiran Menteri Mukhtarudin di tengah masyarakat menjadi bagian dari semangat tersebut, dengan menjadikan momentum kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan antarsesama warga.

Semarak Perayaan Kemerdekaan diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kegiatan secara bersama-sama, sekaligus mempererat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.

“Dengan semangat kebersamaan ini, perayaan kemerdekaan tahun 2026 ini dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat kepedulian, gotong royong, dan kebahagiaan bersama masyarakat,” pungkas Menteri Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News