Pemerintah terus memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Industri kelapa sawit memegang posisi strategis dalam kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 3,5%, dengan nilai ekspor tahun 2025 mencapai USD32 miliar dan volume 38,84 juta ton, serta tumbuh 11,05%.
“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/08).
Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor sebesar Rp27,81 triliun atau meningkat 73,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp41,22 triliun atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 dan meningkatnya harga crude oil turut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun dari pelaksanaan Program Biodiesel. Diproyeksikan sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 dapat mencapai Rp18,45 triliun.
Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3%, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun paada 2026. Selain itu, pelaksanaan program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026, sehingga peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi semakin penting.
Dalam konteks tersebut, program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Sejak tahun 2017, Pemerintah telah memberikan dukungan dana PSR yang saat ini sebesar Rp60 juta per Ha, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024. Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar. Penandatanganan PKS PSR pada hari ini, diwakili 5 (lima) kelompok termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.
“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Menko Airlangga.
Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan pekebun, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi Program Strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sawit rakyat. Pemerintah mendorong agar ke depan KDMP dapat menerima program PSR maupun sarana dan prasarana pendukung sehingga mampu tumbuh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.
“Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi dari total 42 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang akan menjadi mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit, yaitu Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY STIPER), Institut Pertanian STIPER Yogyakarta (INSTIPER), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Medan, Sumatera Utara, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Bekasi, Jawa Barat, Politeknik Kampar, Riau, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Universitas Borobudur, Jakarta, dan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Sumedang, Jawa Barat. Menko Airlangga juga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP Dida Gardera, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
