Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan bahwa penguatan kemandirian sains dan teknologi tidak boleh membuat Indonesia terisolasi dari komunitas ilmiah dunia. Di tengah perubahan geopolitik dan persaingan teknologi global, diplomasi sains justru perlu semakin terbuka, tangguh, dan kolaboratif.
Hal tersebut disampaikan Arif dalam diskusi panel bertajuk “The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?” pada Science and Technology in Society (STS) Forum 2026 di Kyoto, Jepang, Senin (5/10/2026).
Menurut Arif, diplomasi sains kini berada dalam situasi yang semakin kompleks. Perubahan lingkungan global tidak hanya menghadirkan hambatan, tetapi juga membawa dunia pada persimpangan baru dalam membangun kerja sama ilmu pengetahuan.
“Dari perspektif Indonesia, saya akan mengatakan: keduanya. Kita memang sedang menghadapi hambatan (bump). Namun, mungkin juga kita sedang berada di persimpangan (fork), karena lingkungan tempat diplomasi sains bekerja telah berubah secara mendasar,” ujar Arif.
Arif menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkaitan erat dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan teknologi, hingga geopolitik.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak seharusnya mendorong negara-negara menutup diri dari kerja sama internasional.
Sebaliknya, diplomasi sains dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan dan mempertemukan negara-negara dalam menyelesaikan persoalan bersama, termasuk ketika terdapat perbedaan kepentingan pada sektor lainnya.
“Diplomasi sains memungkinkan negara-negara membangun kepercayaan dan bekerja sama menghadapi tantangan bersama, bahkan ketika terdapat perbedaan di bidang lain,” katanya.
Bagi Indonesia, penguatan kemampuan sains dan teknologi nasional perlu dilakukan bersamaan dengan perluasan jejaring internasional.
Menurut Arif, kemampuan nasional yang semakin kuat dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra dalam kerja sama global. Sebaliknya, kemitraan internasional juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas riset dan inovasi di dalam negeri.
“Negara dengan kemampuan sains yang lebih kuat dapat menjadi mitra internasional yang lebih kuat. Dan kemitraan internasional yang lebih kuat pada gilirannya dapat memperkuat kemampuan nasional,” ujarnya.
Dalam forum internasional tersebut, Arif turut menyoroti posisi negara berkembang dalam ekosistem riset dan teknologi global.
Ia menegaskan negara berkembang tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penyedia data, lokasi penelitian, ataupun penerima teknologi yang dikembangkan negara lain.
Negara berkembang perlu meningkatkan kapasitasnya agar dapat terlibat sebagai mitra setara dalam proses penciptaan pengetahuan dan pengembangan teknologi.
“Negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi sumber data, lokasi, atau penerima teknologi. Kita harus semakin menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi,” tegasnya.
Pandangan tersebut menjadi penting seiring semakin strategisnya penguasaan teknologi dalam menentukan daya saing dan ketahanan suatu negara.
Indonesia, menurut Arif, perlu terus memperkuat kemampuan riset nasional sembari mempertahankan keterhubungan dengan komunitas ilmiah internasional.
Arif juga menekankan bahwa membangun ketangguhan sains dan teknologi bukan berarti membatasi hubungan dengan negara lain.
Strategi yang dibutuhkan justru mencakup diversifikasi kemitraan, penguatan kerja sama internasional, dan menjaga keterhubungan dengan komunitas ilmiah dunia.
“Ketangguhan bukan berarti menutup pintu. Ketangguhan berarti mendiversifikasi kemitraan, memperkuat kerja sama internasional, dan tetap terhubung dengan komunitas ilmiah global,” katanya.
Ke depan, Indonesia mendorong model diplomasi sains yang memberikan ruang bagi negara dengan kepentingan dan tingkat pembangunan berbeda untuk tetap bekerja sama sebagai pencipta maupun pengembang teknologi.
Kolaborasi tersebut tetap perlu berjalan dengan memperhatikan prioritas, kepentingan, dan ketahanan masing-masing negara.
“Yang kita butuhkan adalah membangun jalan yang lebih luas, yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan dan tingkat pembangunan yang berbeda untuk bekerja sama sebagai pencipta dan pengembang bersama, sekaligus tetap menjaga prioritas dan ketahanan mereka,” ujar Arif.
Melalui pendekatan tersebut, diplomasi sains diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hubungan internasional, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia dan negara berkembang untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi global.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
