Beranda blog Halaman 528

Peternak Jadi Prioritas, Kementan Pantau dan Bantu Tangani Kasus LSD di Kabupaten Jembrana

Penulis
Syifa
-

Pencegahan penyakit hewan menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan peternakan dan melindungi kesehatan masyarakat. Penyakit hewan dapat menurunkan produktivitas, menimbulkan kerugian ekonomi, serta mengancam keamanan pangan dan kesehatan manusia, terutama penyakit zoonosis, sehingga pencegahan melalui biosekuriti, vaksinasi, dan pengawasan kesehatan hewan harus diprioritaskan.

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pemantauan langsung situasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Jembrana, Bali, sekaligus menyalurkan bantuan obat-obatan dan vaksin LSD pada Sabtu (17/1).

Kasus LSD pertama di Bali terdeteksi pada akhir Desember 2025 di Kabupaten Jembrana dan telah dikonfirmasi positif melalui uji PCR di BBV Denpasar dan Laboratorium Rujukan Nasional. Penelusuran lanjutan pada 5 Januari 2026 menemukan 28 ekor sapi positif LSD di enam desa di Kecamatan Melaya dan Negara.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini dan perkembangan penyakit LSD serta menjamin langkah pengendalian dan penanggulangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Hendra Wibawa menekankan pentingnya penerapan biosekuriti dasar di tingkat peternak, terutama kebersihan kandang, untuk menekan penyebaran virus LSD yang ditularkan melalui vektor.

“LSD ditularkan melalui vektor seperti lalat dan nyamuk. Karena itu, kandang harus dijaga kebersihannya agar tidak lembap, gunakan insektisida bila perlu, serta batasi lalu lintas ternak keluar-masuk,” ujar Hendra.

Ia juga menegaskan vaksinasi sebagai benteng utama pengendalian LSD di wilayah tertular. “Vaksinasi darurat ini sangat penting untuk melindungi ternak di wilayah tertular. Kami berharap tim terpadu di daerah terus melakukan edukasi kepada peternak agar pengendalian LSD berjalan cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen PKH menyerahkan bantuan obat-obatan, desinfektan, dan vaksin LSD. BBV Denpasar turut mendukung dengan bantuan laboratorium berupa masing-masing 500 Tube EDTA, Tube Plain, dan Needle untuk pengambilan sampel ternak suspek LSD.

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Imron Suandy, menyampaikan bahwa penanganan LSD dilakukan dengan pembagian wilayah menjadi zona tertular, zona kontrol, dan zona surveilans agar pengendalian lebih efektif. “Dengan pembagian zona ini, pengawasan, pengambilan sampel, serta tindakan pengendalian bisa dilakukan sesuai tingkat risiko di lapangan, sehingga penyebaran LSD dapat ditekan secara maksimal,” ungkapnya.

Pemantauan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Kantor Bupati Jembrana dan didukung kebijakan Gubernur Bali melalui Surat Edaran Peringatan Dini LSD.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian dan menyebutnya sebagai bentuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur beserta seluruh tim yang hadir atas perhatian dan dukungannya kepada kami di Jembrana. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten,” ujarnya.

Kementan menegaskan komitmennya untuk mengendalikan penyakit hewan menular strategis secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna menjaga kesehatan hewan dan keberlangsungan peternakan di Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi IKN Dua Hari, Presiden Prabowo Tegaskan Target Ibu Kota Politik 2028

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan kerja dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 12-13 Januari 2026. Kunjungan ini menegaskan sinyal kuat keberlanjutan pembangunan IKN, terutama dalam mengejar target transformasi menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Rabu (14/1/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Presiden merupakan jawaban atas keraguan publik mengenai arah pembangunan ibu kota baru di masa pemerintahan saat ini.

“Kami sangat bersyukur atas perkenaan Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke IKN. Kehadiran beliau memberikan semangat tambahan bagi kami untuk melaksanakan amanah pembangunan ini,” ujar Basuki di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki menekankan, kehadiran Kepala Negara adalah pesan eksplisit mengenai stabilitas proyek nasional ini. Hal tersebut sekaligus menjadi jaminan bagi dunia usaha untuk mulai merealisasikan investasi mereka di Nusantara tanpa perlu lagi mengambil sikap menunggu atau wait and see.

“Kami mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu lagi atas kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Komitmen pemerintah sangat jelas, yakni menuju Ibu Kota Politik pada 2028,” tambah Basuki.

Komitmen tersebut kini diperkuat dengan landasan hukum terbaru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Basuki menegaskan, Otorita IKN bertekad memenuhi setiap tenggat waktu yang telah diamanatkan dalam beleid tersebut.

“Kami bertekad melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya, tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden di dalam Perpres 79 Tahun 2025,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

34 Perjalanan Kereta Dibatalkan Imbas Banjir, KAI Terus Lakukan Pemulihan

Penulis
Syifa
-

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa proses pemulihan operasional perjalanan kereta api di sejumlah lintasan terdampak banjir masih terus dilakukan hingga Senin (19/1) pagi. Dalam kondisi tersebut, KAI menerapkan pengaturan operasional secara hati-hati dan adaptif dengan keselamatan perjalanan sebagai prioritas utama.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa seluruh keputusan operasional diambil berdasarkan hasil pemeriksaan teknis di lapangan serta mempertimbangkan dinamika kondisi cuaca dan prasarana.

“Hingga pagi ini, penanganan prasarana di sejumlah titik terdampak menunjukkan kemajuan. Kereta api sudah dapat melintas kembali di lintasan utama dengan pengaturan kecepatan dan pengamanan sesuai standar keselamatan,” ujar Anne.

Di Daop 4 Semarang, pemulihan pada petak jalan Pekalongan–Sragi menunjukkan perkembangan. Sekitar pukul 05.10 WIB, genangan di jalur hulu dan hilir berhasil ditangani sehingga seluruh kereta api dapat kembali melintas menggunakan lokomotif dinas masing-masing. Pada tahap ini, masih diberlakukan pembatasan kecepatan 30 km/jam sambil menunggu kecukupan pemadatan balas menggunakan Multi Tie Tamper (MTT), yaitu mesin perawatan jalan rel yang berfungsi mengangkat, menata, dan memadatkan batu balas agar geometri rel kembali sesuai standar keselamatan.

Penanganan dilakukan melalui ecer balas dan pengangkatan jalur secara manual, serta dilanjutkan hari ini dengan ecer balas lanjutan, pengangkatan jalur di titik tertentu, dan rencana pemecokan menggunakan alat berat apabila kondisi lapangan memungkinkan.

Sementara itu, di Daop 1 Jakarta, genangan air di emplasemen Kampung Bandan telah tertangani. Sejak Minggu sore hingga malam, dilakukan pengangkatan jalur manual pada jalur hulu dan hilir, dilanjutkan menggunakan KPJR (kendaraan pemeliharaan jalan rel) dan dinyatakan selesai pada pukul 04.30 WIB. Kereta api pertama melintas dengan pembatasan kecepatan 20 km/jam, dan perjalanan berikutnya berangsur meningkat sesuai hasil evaluasi teknis di lapangan.

Hingga Senin, 19 Januari 2026, KAI masih melakukan pembatalan 34 perjalanan kereta api jarak jauh sebagai bagian dari pengaturan operasional selama proses pemulihan berlangsung. Secara kumulatif, hingga hari ini tercatat sekitar 38 ribu pelanggan sudah berhasil melakukan pembatalan.

“Pengaturan ini dilakukan untuk memastikan setiap perjalanan yang dioperasikan benar-benar aman bagi pelanggan dan petugas,” jelas Anne.

Anne menambahkan bahwa gangguan operasional dipicu curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem sejak Jumat (16/1) yang menyebabkan luapan sungai serta jebolnya tanggul di sekitar lintasan Pekalongan–Sragi. Di wilayah Jakarta, hujan deras juga menimbulkan genangan di sejumlah emplasemen dan petak jalan operasional.

“Kondisi ini merupakan force majeure akibat faktor alam di luar kendali operasional perusahaan,” tegasnya.

KAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi serta menegaskan bahwa hak pelanggan tetap diupayakan melalui service recovery (SR) dan pengembalian bea tiket 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh informasi resmi terkini serta layanan pembelian dan pengembalian tiket, pelanggan dapat mengakses aplikasi Access by KAI melalui fitur Pusat Bantuan yang terhubung dengan Call Center KAI 121, WhatsApp 0811-2223-3121, email cs@kai.id, serta media sosial resmi KAI.

Perkembangan kondisi operasional akan terus disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tinjau Dua Titik Rencana Pembangunan Rumah Susun Subsidi di Meikarta

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung dua lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/1). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Dua lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

“Saya hari ini datang ke Meikarta, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Menteri Maruarar.

Menurut Maruarar, kedua lokasi memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan karena berada di kawasan dengan akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan kawasan industri. “Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujarnya.

Menteri Maruarar juga menegaskan pentingnya memastikan kelayakan hunian dengan mempertimbangkan jarak ke fasilitas publik utama. “Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rumah susun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri Maruarar.

MenteriPKP menegaskan, seluruh proses pembangunan akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah.

“Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. “Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Menteri Maruarar.

Ia menambahkan, tim dari Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan.

“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ujar Menteri Maruarar.

Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa minggu depan pihaknya akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang berbeda.

“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Optimistis Industri Manufaktur Tumbuh di Atas 5 Persen pada 2026

Penulis
Syifa
-
Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, sektor industri manufaktur nasional terus menghadapi berbagai tantangan struktural dan eksternal. Meski demikian, sektor manufaktur tetap memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Industri manufaktur tetap tumbuh di atas 5 persen dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kami optimistis kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2026,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/1).
Menperin menyampaikan, arah kebijakan industri manufaktur pada 2026 tidak hanya difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan. Penguatan nilai tambah di dalam negeri, pendalaman struktur industri, serta optimalisasi keterkaitan antarsektor menjadi fokus utama kebijakan.
Pada Tahun 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 5,51 persen. Target tersebut menegaskan peran strategis industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemenperin menilai kapasitas produksi industri nasional pada 2026 akan semakin menguat. Berdasarkan data Kemenperin per 15 Januari 2026, terdapat 1.236 perusahaan industri yang melaporkan tahap pembangunan pada 2025 dan direncanakan mulai berproduksi pertamakali pada 2026.
Rencana produksi tersebut diperkirakan akan menyerap 218.892 tenaga kerja, didukung investasi sektor industri pengolahan nonmigas mencapai Rp551,88 triliun, dengan nilai investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp444,25 triliun.
“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Menperin.
Kemenperin juga terus mendorong percepatan industrialisasi, transformasi industri 4.0, serta penguatan industri hulu hingga hilir guna memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku dan efisiensi rantai produksi nasional.
Apabila dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada 2026 masih ditopang oleh pasar domestik sekitar 80 persen dan pasar ekspor sekitar 20 persen.
Untuk pasar domestik, Kemenperin mengupayakan melalui beberapa kebijakan, seperti penguatan kebijakan substitusi impor dan peningkatan TKDN, Optimalisasi belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri, serta penguatan IKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.
“Kami memastikan produk industri dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar domestik. Penguatan pasar dalam negeri menjadi jangkar utama pertumbuhan industri manufaktur,” tegas Menperin.
Menurut Kemenperin, beberapa subsektor diprediksi akan mengalami pertumbuhan permintaan yang signifikan di pasar domestik, seperti Industri Logam Dasar yang akan tumbuh tinggi didorong oleh berkelanjutannya proyek infrastruktur dan hilirisasi industri. Sektor Industri Makanan dan Minuman masih menjadi kontributor PDB manufaktur terbesar karena sifatnya sebagai kebutuhan pokok dan besarnya jumlah penduduk.
Demikian pula Industri Kimia, Farmasi, dan Obat akan tumbuh tinggi dengan adanya permintaan domestik untuk produk kesehatan dan bahan kimia industri diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran kesehatan pasca-pandemi dan pertumbuhan industri turunan.
Sementara itu, untuk pasar ekspor, Kemenperin menargetkan kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas pada 2026 mencapai 74,85 persen dari total ekspor nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenperin 2025–2029.
Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk industri, serta penguatan kerja sama dagang dan promosi industri nasional di pasar global.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan menyerap 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2026, dengan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp126,20 juta per orang per tahun. Untuk mendukung target tersebut, investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada 2026 ditargetkan mencapai Rp852,90 triliun.
Kemenperin menilai keberlanjutan kebijakan pemerintah, termasuk paket stimulus, pengendalian impor barang jadi yang membanjiri pasar domestik, serta pembenahan perizinan berusaha, menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri.
Dalam menghadapi ketidakpastian global dan tantangan industri yang semakin kompleks, Kementerian Perindustrian menginisiasi Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat fondasi industri nasional secara berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
SBIN dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kemandirian pangan dan energi, penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Melalui SBIN, Kemenperin mengedepankan pendekatan forward dan backward linkage guna mengoptimalkan keterkaitan sektor hulu, manufaktur, dan jasa. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo dalam membangun industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan hulu dan hilir terus kami dorong agar industri dalam negeri mampu mendukung swasembada pangan, swasembada energi, serta memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global,” ujar Menperin.
Lebih lanjut, SBIN juga diarahkan untuk menopang pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, penguatan industri strategis, serta peningkatan kapasitas industri pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan kesehatan nasional, sehingga kebijakan industri dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan hulu dan hilir kami dorong agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat dan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional,” ujar Menperin.

Dengan penguatan sisi supply dan demand tersebut, Kemenperin optimistis industri manufaktur nasional akan tetap tumbuh di atas 5 persen pada 2026, serta terus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bansos PKH dan BPNT Cair per Januari: Siapa Saja yang Dapat? Begini Cara Ceknya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah kembali menyalurkan dua bantuan sosial (bansos) reguler pada awal tahun ini, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua program ini menjadi salah satu yang paling dinanti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena menjadi penopang kebutuhan dasar sepanjang tahun.

Berdasarkan pola pencairan tahun sebelumnya, penyaluran PKH dan BPNT akan dilakukan secara triwulanan. Tahap pertama berlangsung pada Januari–Maret, disusul tahap kedua pada April–Juni, tahap ketiga Juli–September, dan tahap keempat pada Oktober–Desember.

Penyaluran PKH dan BPNT

Program Keluarga Harapan disalurkan empat kali dalam setahun, menyesuaikan kategori penerima manfaat. Sementara itu, BPNT diberikan setiap bulan dengan nominal tetap, namun pencairannya dilakukan per tiga bulan melalui saldo kartu elektronik yang digunakan khusus untuk pembelian kebutuhan pangan.

Besaran Dana PKH Berdasarkan Kategori

Terdapat delapan kategori penerima PKH dengan nominal bantuan sebagai berikut:

  • Ibu hamil: Rp3 juta/tahun (Rp750.000 per tahap)

  • Anak usia dini: Rp3 juta/tahun (Rp750.000 per tahap)

  • Siswa SD: Rp900.000/tahun (Rp225.000 per tahap)

  • Siswa SMP: Rp1,5 juta/tahun (Rp375.000 per tahap)

  • Siswa SMA: Rp2 juta/tahun (Rp500.000 per tahap)

  • Disabilitas berat: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000 per tahap)

  • Lansia 60+: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000 per tahap)

  • Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta/tahun (Rp2,7 juta per tahap)

Sementara itu, penerima BPNT mendapat bantuan Rp200.000 per bulan, khusus untuk pembelian bahan makanan seperti beras, telur, dan minyak goreng.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bantuan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi.

1. Cek Bansos Melalui Situs Kemensos

  1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

  2. Isi data domisili sesuai KTP

  3. Masukkan nama lengkap

  4. Ketik ulang kode captcha

  5. Klik Cari Data
    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status sebagai penerima, serta progres penyaluran.

2. Cek Bansos Melalui Aplikasi

  1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store

  2. Buat akun baru jika belum memiliki

  3. Login menggunakan akun yang terdaftar

  4. Pilih menu Cek Bansos

  5. Isi data domisili dan nama lengkap

  6. Klik Cari Data untuk menampilkan hasil pencarian

Dengan kemudahan sistem digitalisasi, masyarakat kini dapat memantau status bantuan secara mandiri dan lebih cepat tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga BBM Turun Awal 2026: Ini Daftar Lengkap Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Penulis
Syifa
-

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi mengalami penurunan mulai 1 Januari 2026. Sejumlah badan usaha penyedia BBM seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR, hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menyesuaikan harga jual produk mereka di berbagai wilayah.

Penurunan harga ini salah satunya terlihat di SPBU Pertamina wilayah DKI Jakarta. Pertamax kini dibanderol Rp 12.350 per liter, turun dari harga Desember 2025 sebesar Rp 12.750 per liter. Produk dengan oktan lebih tinggi, Pertamax Turbo, juga mengalami penurunan menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.750 per liter.

Produk ramah lingkungan Pertamina, Pertamax Green 95, ikut turun menjadi Rp 13.150 per liter dibandingkan periode Desember 2025 sebesar Rp 13.500 per liter. Sementara itu, Dexlite kini dipatok Rp 13.500 per liter, turun signifikan dari Rp 14.700 per liter.

Dalam pengumumannya, Pertamina menyebut bahwa penyesuaian harga BBM ini dilakukan sebagai implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas aturan formula harga dasar BBM sebelumnya. Regulasi ini mengatur mekanisme penetapan harga dasar untuk jenis bensin dan solar yang dipasarkan melalui SPBU.

Meski sejumlah BBM nonsubsidi mengalami penurunan, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi tetap stabil masing-masing di Rp 10.000 per liter dan Rp 6.800 per liter.

Selain Pertamina, SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo juga menerapkan penurunan harga per awal Januari 2026. Berikut daftar terbaru harga BBM di berbagai SPBU per 19 Januari 2026:

Daftar Harga BBM Terbaru Januari 2026

Pertamina (DKI Jakarta)

  • Pertalite: Rp 10.000/liter

  • Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

  • Pertamax (RON 92): Rp 12.350/liter

  • Pertamax Green 95: Rp 13.150/liter

  • Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.400/liter

  • Dexlite: Rp 13.500/liter

  • Pertamina Dex: Rp 13.600/liter

BP-AKR

  • BP 92: Rp 12.500/liter

  • BP Ultimate (RON 95): Rp 13.190/liter

  • BP Ultimate Diesel: Rp 13.860/liter

Shell Indonesia

  • Shell Super (RON 92): Rp 12.700/liter

  • Shell V-Power (RON 95): Rp 13.190/liter

  • Shell V-Power Diesel: Rp 13.860/liter

  • Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp 13.480/liter

Vivo Energy

  • Revvo 92: Rp 12.700/liter

  • Diesel Primus: Rp 13.610/liter

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RI Menuju Swasembada BBM, Impor Solar Ditargetkan Stop Pertengahan 2026

Penulis
Syifa
-
Simak, Begini Cara Agar Bahan Bakar Minyak tak Jadi 'Bensin Basi'

Pemerintah menargetkan penurunan signifikan impor bensin beroktan tinggi hingga 3,6 juta kiloliter (kl) per tahun seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan. Proyek strategis nasional ini disebut mampu meningkatkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan pasokan BBM nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai 38,5 juta kl per tahun. Adapun rinciannya meliputi bensin RON 90 sebanyak 28,9 juta kl per tahun, RON 92 sebanyak 8,7 juta kl per tahun, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kl per tahun.

Melalui optimalisasi RDMP Balikpapan, produksi bensin dengan nilai oktan di atas RON 90 diproyeksikan meningkat hingga 5,5 juta kl per tahun. Tambahan produksi ini memungkinkan pemerintah menekan impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 hingga sekitar 3,6 juta kl per tahun.

“Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90,” ungkap Bahlil dikutip Senin (19/1).

Tak hanya menekan impor bensin, peningkatan kapasitas Kilang Balikpapan juga membuka peluang Indonesia untuk menghentikan impor solar mulai pertengahan 2026. Bahlil menjelaskan kebutuhan solar nasional mencapai 39,8 juta kl per tahun. Program B40 berkontribusi menyediakan pasokan FAME sekitar 15,9 juta kl per tahun, sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun. Dengan produksi solar domestik mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah optimistis impor solar dapat dihentikan.

RDMP Balikpapan saat ini telah dilengkapi fasilitas utama berupa Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Keberadaan CDU membuat kapasitas kilang meningkat dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Sementara RFCC berfungsi mengolah residu minyak mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi.

Sementara itu, unit RFCC menjadi pengolah minyak mentah yang mampu mengubah residu menjadi produk yang bernilai tinggi. “Yang (RDMP) sekarang kualitasnya sangat bagus sekali, sudah menuju setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission,” tegas Bahlil.

Proyek RDMP Balikpapan juga terintegrasi dengan dua tangki raksasa Lawe-lawe berkapasitas total 2 juta barel, serta Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kl yang memperkuat distribusi BBM ke wilayah Indonesia bagian timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Tegaskan Pencarian Intensif Pesawat ATR 42-500, Serpihan Ditemukan di Maros

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan hingga kini, Minggu (18/1), proses pencarian pesawat ATR 42-500 di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, terus dilakukan secara intensif. Pencarian dilakukan terkoordinasi baik dengan seluruh pihak berwenang.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam kepada keluarga awak dan penumpang pesawat ATR 42-500. Kami pastikan akan memberikan pendampingan, dukungan informasi, dan layanan yang dibutuhkan,” ujar Menhub Dudy yang memantau pencarian pesawat ATR 42-500 dari Makassar, hari ini, Minggu (18/1).

Menurut Menhub, sejak laporan hilang kontak diterima, pemerintah telah langsung mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai koordinator pencarian dan pertolongan, didukung oleh TNI, Polri, AirNav Indonesia, BMKG, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan serpihan yang diduga kuat berasal dari pesawat ATR 42-500 dalam rangkaian operasi pencarian di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Pemerintah melalui Basarnas, TNI, Polri, Kemenhub, AirNav Indonesia, BMKG, dan pemerintah daerah, terus memperkuat upaya pencarian dan evakuasi di sekitar lokasi temuan.

“Penemuan serpihan ini merupakan bagian dari progres penting dalam proses pencarian, dan seluruh temuan saat ini sedang diverifikasi secara menyeluruh oleh otoritas berwenang,” terang Menhub.

Lokasi penemuan serpihan pesawat itu berada di perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut berjarak sekitar 26,49 kilometer dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, dan berdekatan dengan posko Basarnas terdekat.

Pada pukul 07.46 WITA, tim berhasil mengidentifikasi secara visual serpihan pesawat berupa jendela yang menjadi penanda awal lokasi kecelakaan. Selang tiga menit kemudian, tepatnya pada pukul 07.49 WITA, ditemukan serpihan berukuran besar yang diduga merupakan bagian badan pesawat beserta ekornya.

Menhub menegaskan, saat ini keselamatan dan pencarian menjadi prioritas utama pemerintah. Seluruh unsur terkait saat ini terus bekerja tanpa henti untuk memperluas area pencarian dan memastikan setiap informasi ditindaklanjuti secara cepat dan akurat.

“Informasi teknis terkait temuan serpihan, lokasi detail, serta perkembangan lanjutan pencarian akan disampaikan secara berkala dan resmi oleh otoritas terkait, khususnya Basarnas dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setelah melalui proses verifikasi,” jelas Menhub Dudy.

Untuk itu, Menhub mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi melalui pemberitauan atau berita resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang. Saat ini, Crisis Center juga telah dibuka di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai pusat koordinasi informasi.

Pemerintah juga memastikan bahwa setiap langkah pencarian dan penanganan dilakukan sesuai prosedur keselamatan dan standar internasional, serta akan mendukung penuh proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab, serta mendukung penuh proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun jumlah orang di dalam pesawat (Persons on Board/POB) tercatat sebanyak 10 orang, yang terdiri atas 7 awak pesawat dan 3 penumpang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Imbau Kendaraan ODOL Tidak Melintasi Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, untuk tidak melintasi Jembatan Darurat Bailey dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Penggunaan Jembatan Bailey harus sesuai dengan kapasitas maksimal guna menjaga keselamatan pengguna jalan serta keberlanjutan fungsi jembatan sementara sebagai akses vital pemulihan konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kepatuhan terhadap batas beban jembatan merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan masyarakat, terutama di wilayah yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana.

“Kepatuhan terhadap aturan tonase bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan bersama dan kepedulian terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana,” ujar Menteri Dody.

Jembatan Bailey yang terpasang bersifat sementara atau semi permanen sehingga sangat bergantung pada kepatuhan pengguna jalan terhadap ketentuan teknis, khususnya batas muatan kendaraan. Keberadaan jembatan ini merupakan solusi darurat sambil menunggu pembangunan jembatan permanen secara bertahap.

Kementerian PU terus membangun dan memasang Jembatan Bailey di sejumlah titik strategis untuk menggantikan jembatan yang putus atau rusak berat akibat banjir bandang sebagai bagian dari percepatan pemulihan konektivitas pascabencana di Sumatera. Kendaraan ODOL berpotensi membahayakan struktur jembatan Bailey, mempercepat kelelahan material, serta meningkatkan risiko kegagalan struktur yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menghambat upaya penanganan bencana.

Hingga 18 Januari 2026, puluhan Jembatan Bailey telah dipasang dan difungsionalkan pada ruas jalan nasional terdampak bencana, antara lain di wilayah Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Nagan Raya. Jembatan-jembatan tersebut berfungsi sebagai penghubung sementara untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta kelancaran layanan dasar.

Beberapa Jembatan Bailey yang telah difungsionalkan antara lain Jembatan Krueng Tingkem, Jembatan Teupin Mane, Jembatan Lawe Mengkudu, Jembatan Lawe Penanggalan, Jembatan Krueng Pelang, dan Jembatan Krueng Beutong. Seluruh jembatan tersebut dibangun dengan standar teknis tertentu dan memiliki batas beban yang wajib dipatuhi oleh pengguna jalan.

Salah satu jembatan yang menjadi akses vital adalah Jembatan Bailey Krueng Beutong yang telah difungsionalkan sejak 9 Januari 2026. Jembatan ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 4,2 meter, dengan kapasitas beban maksimal hingga 20 ton, serta diperuntukkan bagi kendaraan ringan, kendaraan darurat, dan logistik terbatas.

Jembatan Bailey di lokasi lain, seperti Krueng Tingkem dan Teupin Mane, merupakan tipe jembatan rangka baja modular yang bersifat sementara atau semi permanen. Seluruh jembatan Bailey telah melalui pengujian teknis yang difokuskan pada kekuatan sambungan panel dan kekakuan rangka.

Uji beban dilakukan setelah proses perakitan di lapangan untuk memastikan jembatan layak digunakan. Selain itu, diberlakukan pengaturan lalu lintas berupa sistem buka-tutup atau pembatasan jenis kendaraan guna menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama masa pemulihan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...527528529...4,889Halaman 528 dari 4,889