Beranda blog Halaman 527

Bupati Dorong Pasar Petani Garuda Kabupaten Bogor Perkuat Ekonomi Warga

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat percepatan penataan serta operasional Pasar Petani Garuda untuk memastikan fasilitas tersebut segera dimanfaatkan masyarakat dan membuka akses pasar lebih luas bagi petani buah serta tanaman hias (17/1).

Rapat tersebut melibatkan Forum Paguyuban Tanaman Buah dan Hias bersama perangkat daerah guna menyatukan langkah dalam penyediaan ruang jual beli yang terjangkau bagi petani kecil.

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Pasar Petani Garuda menjadi pusat ekonomi lokal yang menjawab kebutuhan petani sekaligus menghadirkan harga yang stabil bagi warga sekitar.

Komitmen itu diarahkan pada penyediaan fasilitas yang memungkinkan petani memasarkan produk unggulan tanpa beban sewa lahan yang tinggi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pasar tersebut disiapkan sebagai ruang strategis untuk memperkuat pemasaran komoditas buah dan tanaman hias Kabupaten Bogor.

“Kami duduk bersama untuk mempercepat penataan serta operasional Pasar Petani Garuda supaya segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Rudy.

Rudy menyampaikan Pasar Petani Garuda dirancang sebagai wadah pemberdayaan yang menghadirkan akses pasar berkelanjutan bagi petani kecil.

“Pasar Petani Garuda memberi kesempatan lebih luas bagi petani buah dan tanaman hias untuk tumbuh, mandiri, dan sejahtera,” imbuh Rudy.

Petani benih tanaman buah Ruslan mengungkapkan fasilitas tersebut sangat membantu petani yang selama ini terbebani biaya sewa lahan mandiri.

Ruslan menilai keberpihakan Rudy membuka peluang lebih besar bagi petani skala kecil untuk menjaga usaha tetap berjalan.

Ia menyebut kebijakan tersebut mendorong peningkatan pendapatan petani benih tanaman buah dan tanaman hias agar terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antisipasi Banjir Tahunan, Plt Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Lurah Siaga

Penulis
Syifa
-

Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat serta mengganggu akses dan jalur penghubung antarwilayah.

Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan, banjir telah melanda 16 kecamatan dengan lebih dari 50 titik genangan. Sebagian besar wilayah terdampak merupakan kawasan yang setiap tahun mengalami banjir berulang.

“Dalam beberapa waktu terakhir ini, curah hujan yang cukup lebat menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Data sementara, sudah berdampak di 16 kecamatan dengan lebih dari 50 titik,” ujarnya saat memimpin Apel Hari Desa di Plaza Pemkab Bekasi pada Senin (19/1).

Ia mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan, mayoritas lokasi terdampak merupakan daerah langganan banjir.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai membahas langkah-langkah solusi bersama para camat untuk mengurangi risiko banjir ke depannya.

“Rata-rata wilayah yang saya kunjungi itu banjir langganan, setiap tahun pasti terjadi. Kemarin saya berdiskusi dengan camat, bagaimana solusinya, apakah melalui sodetan atau langkah teknis lainnya,” jelasnya.

Menurut Asep, pemerintah daerah menargetkan upaya penanganan banjir secara bertahap agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Ia menekankan pentingnya langkah preventif dan mitigasi sejak dini. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Plt Bupati Bekasi mengimbau seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah rawan banjir.

“Langkah antisipasi harus dilakukan, mulai dari memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan, hingga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan dan mitigasi bencana,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat serta hadir dan responsif saat terjadi kondisi darurat di wilayah masing-masing.

“Keselamatan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas dr. Asep.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan terus memantau perkembangan situasi serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Audiensi Gubernur Sulteng, Mendes Yandri Komitmen Bantu Percepatan Digitalisasi Desa Blank Spot

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkomitmen akan membantu percepatan digitalisasi di seluruh desa di Sulawesi Tengah, khususnya pada 606 desa yang diketahui masih Blank Spot.

Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar desa tidak tertinggal dari perkotaan, dengan memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah banyak menggunakan smartphone, dan membangun ekosistem digital yang terhubung untuk masa depan yang lebih maju.

“Kami tadi berdiskusi, bagaimana kita menghadapi persoalan menjadi peluang yang besar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur, masalah internet, ada desa masih blankspot, kalau tidak salah ada 606 Desa. Kemudian ada listrik belum masuk. Dan pengadaan lahan Kopdes,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid di ruang kerjanya Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, Mendes Yandri berjanji akan melakukan kunjungannya ke Sulteng, salah satunya untuk mengawal dan meninjau proses pembangunan program-program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Dengan demikian, maka akses pasar Kopdes dan BUM Des di desa-desa di Sulteng akan lebih luas di skala nasional ataupun internasional, bagi produk pertanian dan kerajinan lokal, salah satunya melalui e-commerce.

“Nanti kita agendakan bersama Pak Wamen dan Jajaran kami di sini untuk datang ke Sulteng. Kita agendakan pertemuan dengan seluruh Kepala Desa se-Sulteng,” papar mantan Anggota DPR RI itu.

“Alhamdulillah kedatangan tamu top ini, Pak Anwar Hafid, Sahabat saya. Jadi Gubernur Sulteng jadi jam terbang beliau sudah cukup. Mantan Kepala Desa, Mantan Camat, Mantan Bupati, Mantan DPR RI, dan sekarang Gubernur,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi sejumlah afirmasi positif yang telah diberikan oleh Kemendes PDT, dan komitmennya untuk percepatan pembangunan desa di wilayahnya.

Menurutnya, afirmasi dari Mendes Yandri akan menjadi kepastian nasib para warga desa di seluruh wilayahnya, khususnya di 606 desa yang ia laporkan mengalami kesusahan akses sinyal yang memadai.

“Kami ingin menyampaikan kendala soal digitalisasi untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Pak Menteri. Sebab di wilayah kami, ada 606 Desa itu Blank Spot, dan akses infrastruktur seperti jembatan penghubung yang sering kami temukan di desa-desa kami,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri; Wamendes Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Staf Ahli Menteri Bito Wikantosa dan Sugito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Dua Kantah di Sumut, Wamen Ossy Monitoring Kesiapan WBBM hingga Serahkan Sertipikat kepada Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke dua Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kantah Kota Medan dan Kantah Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (17/01/2026). Di Kantah Kota Medan, Wamen Ossy meninjau langsung berbagai aspek pelayanan sekaligus melakukan monitoring kesiapan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta piloting project pelayanan pertanahan. Ia menilai semangat dan komitmen jajaran Kantah Kota Medan terus terjaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Setibanya di Sumatera Utara, saya melihat jajaran Kantah memiliki optimisme yang tinggi untuk terus meningkatkan citra pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan upaya dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Bapak Menteri,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran di Kantah Kota Medan.

Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas layanan menjadi wajah utama kementerian di mata publik. “Melalui sistem yang baik, kita dapat melihat bagaimana sesuatu yang bisa dipermudah benar-benar dibuat lebih mudah. Jika bisa dipermudah, tidak perlu dipersulit,” tegasnya.

Masih pada hari yang sama, Wamen Ossy melanjutkan kunjungan ke Kantah Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada enam orang masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.

Selain penyerahan sertipikat, Wamen Ossy juga memberikan pesan kepada jajaran Kantah Kabupaten Deli Serdang agar senantiasa bekerja secara cermat dan penuh tanggung jawab, serta menjaga semangat dalam melayani masyarakat. “Layani masyarakat dengan sepenuh hati dan penuh empati,” pungkasnya.

Usai penyerahan sertipikat, Wamen Ossy meninjau sejumlah fasilitas layanan yang tersedia di Kantah Kabupaten Deli Serdang. Ia juga melihat secara langsung pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) serta menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat yang tengah mengakses layanan tersebut.

Hadir mendampingi Wamen Ossy, Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan. Kegiatan kunjungan kerja ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sumatera Utara, serta jajaran Kantah Kota Medan dan Kantah Kabupaten Deli Serdang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Mualem Ikuti Rakor Satgas Percepatan Rehab–Rekon Pascabencana Sumatra di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.

Satgas ini, kata Pratikno, dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. “Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.

Menko PMK menjelaskan bahwa Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pelaporan dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan. Koordinasi antaranggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rakor ini juga dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi percepatan penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi dan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Mualem.

Mualem juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.

“Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.

Hal itu, tambahnya, juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.

“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU di Aceh,” katanya.

Selain itu, kata Mualem, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas di wilayah terdampak. Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil seperti sedia kala.

“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Terus Kebut Pemulihan Pascabencana Sumut

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut. Upaya ini dilakukan agar masyarakat yang masih berada di pengungsian segera memperoleh bantuan rumah maupun bantuan keuangan.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam wilayah Sumatera yang berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1).

“Jadi bantuan-bantuan rumah ataupun bantuan keuangan untuk mempercepat masyarakat kami yang terdampak untuk memperbaiki rumah, ini yang paling utama. Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, kalau bisa masyarakatnya sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Bagi rumahnya yang kemarin masih masuk kategori rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi uangnya sudah bisa diberikan, data sudah kami berikan,” kata Bobby.

Bobby mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengumpulkan data by name by address sebagai dasar penyaluran bantuan. Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Data sudah diberikan ke kementerian terkait dan kepala BNPB dan kami tinggal menunggu saja realisasi anggaran,” ujar Bobby.

Menjelang bulan suci Ramadan, Bobby juga memastikan ketersediaan bahan pangan di Sumut dalam kondisi aman, termasuk untuk kebutuhan distribusi ke daerah-daerah terdampak bencana.

“Stok kami aman, Sumatera Utara aman, stoknya untuk distribusi, supply ke daerah-daerah terkena bencana juga aman,” ungkap Bobby.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maraton Infrastruktur Herman Deru Berlanjut, Flyover Batubara KM 111 Resmi Dibangun

Penulis
Syifa
-

Setelah meresmikan Groundbreaking underpass PT MIP Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melanjutkan agenda “Maraton Infrastruktur” di hari yang sama dengan melakukan Groundbreaking Jembatan Flyover KM 111 khusus Batubara milik PT Serpo Lintas Raya. Proyek ini menjadi tonggak sejarah baru dalam memanusiakan pengguna jalan umum di lintas Kabupaten Lahat – Muara Enim.

Dalam suasana penuh kebanggaan, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa penataan jalur logistik batubara bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah kemanusiaan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Selatan yang sudah bertahun-tahun terdampak.

“Selama bertahun-tahun, masyarakat harus berbagi ruang dengan kendaraan besar bermuatan batubara di jalan umum. Ini bukan soal pemerintah kejam atau tidak terhadap industri, tapi ini soal hati nurani. Kita ingin semua nyaman; negara dapat devisanya, perusahaan dapat profitnya, dan rakyat dapat kenyamanan serta keamanannya,” tegas Herman Deru dengan penuh haru.

Gubernur mengapresiasi langkah PT Serpo Lintas Raya yang memilih berinvestasi pada infrastruktur jalan khusus demi kebaikan bersama. Menurutnya, industri pertambangan sebagai penyumbang devisa negara yang besar sudah sepatutnya dikelola dengan cara-cara yang elegan dan tidak mengorbankan hak publik.

Jembatan Flyover yang akan dibangun ini dirancang sebagai jalur “melayang” yang memutus persinggungan antara truk batubara dengan kendaraan pribadi masyarakat.

Direktur Utama PT Serpo Lintas Raya, Viktor, menjelaskan spesifikasi teknis proyek ambisius tersebut yang mana Panjang jembatan 370 Meter dengan Lebar 11 Meter yang memakan waktu kurang lebih 12 Bulan.

“Flyover ini adalah bentuk penyempurnaan jalur aktivitas pengangkutan kami. Kami menyadari tantangan konstruksi seperti cuaca mungkin akan muncul, namun kami berkomitmen menyelesaikannya tepat waktu demi mendukung program Bapak Gubernur,” ujar Viktor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Gas Pembangunan Flyover Taman Pelangi, Urai Kemacetan dan Banjir

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Taman Pelangi telah rampung. Seluruh warga yang sebelumnya bermukim di kawasan Kampung Taman Pelangi telah pindah. Hal ini menyusul selesainya pembayaran ganti rugi kepada 29 persil melalui mekanisme konsinyasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung proses pembongkaran bangunan bekas rumah warga di kawasan tersebut, Kamis (15/1) pagi. Ia memastikan seluruh bangunan akan diratakan dalam waktu maksimal dua hari sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

“Alhamdulillah semua bangunan yang ada di Taman Pelangi ini sudah dikonsinyasi dan sudah menerima uang. Jadi hari ini kita tuntaskan perobohan untuk seluruh bangunan rumah. Karena insyaallah kemarin, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) sudah merencanakan, jadi nanti segera disurvei dan pelaksanaannya akan dilakukan di tahun ini,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau lokasi.

Ia menjelaskan, pembangunan fly over Taman Pelangi akan dilaksanakan secara multiyears dengan nilai anggaran besar. “Pelaksanaannya dilaksanakan tahun ini (2026) dan tahun 2027. Karena anggarannya besar, sekitar Rp400 miliaran,” katanya.

Selain mengurai kemacetan, proyek ini juga diarahkan untuk mempercepat penanganan banjir di kawasan simpul Taman Pelangi. Salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkot Surabaya adalah dengan melebarkan saluran drainase yang selama ini dinilai belum optimal.

“Dengan robohnya bangunan ini, maka untuk percepatan penanganan banjir, maka saluran yang ada ini kita akan lebarkan. Karena selama ini saluran yang ada tidak bisa loose (lancar). Karena salurannya itu putus, patah. Dan itu mempengaruhi laju air,” paparnya.

Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan telah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya untuk segera melakukan penyesuaian kapasitas saluran. “Sehingga secara otomatis nanti saya minta Kepala Dinas PU (DSDABM), untuk membesarkan saluran sehingga airnya bisa loose (lancar),” tuturnya.

Menurutnya, seluruh bangunan di kampung Taman Pelangi telah dikonsinyasi sehingga tidak ada lagi hambatan pembongkaran. “Karena bangunan ini sudah konsinyasi semua, maka kita punya waktu, insyaallah maksimal dua hari itu sudah rata semua,” terangnya.

Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyampaikan perkembangan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pembangunan flyover dapat dimulai lebih cepat.

“Semoga dengan percepatan ini sudah bisa dikerjakan di triwulan kedua, atau triwulan pertama. Di akhir triwulan pertama sudah bisa mulai ada proses terhadap Taman Pelangi untuk overpass-nya (flyover). Sehingga bisa mengurangi kemacetan warga Kota Surabaya,” jelasnya.

Terkait perencanaan teknis, Wali Kota Eri menyebut jika desain flyover telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian PU sejak tahun sebelumnya.

“Jadi pada tahun kemarin sebelum pembongkaran, kami sudah berdiskusi dengan kementerian (PU) untuk menentukan desainnya. Bagaimana desainnya sudah kita tentukan, sehingga hari ini adalah proses perencanaan, sekaligus langsung bisa dilakukan pelelangan,” bebernya.

Flyover Taman Pelangi direncanakan memiliki dua hingga dua setengah lajur dengan nilai proyek sekitar Rp350-400 miliar. Proyek ini akan dibangun oleh Kementerian PU dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2027.

“Jadi multiyears (tahun jamak), karena selesainya di awal 2027. Hari ini dilakukan perencanaan DED (Detail Engineering Design), setelah itu langsung dilakukan pelelangan dan pekerjaan, sehingga sampai di awal Januari 2027,” jelasnya.

Selain permasalahan kemacetan, Wali Kota Eri juga menggarisbawahi kawasan Taman Pelangi sebagai titik simpul banjir akibat pertemuan sejumlah aliran drainase. “Karena di sini (Taman Pelangi) simpulnya macet, dan ini juga simpulnya banjir. Kenapa simpulnya banjir? Karena ini kan (aliran dari) saluran Kebon Agung,” ujarnya.

Untuk itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa optimalisasi saluran dan rumah pompa di sejumlah titik wilayah Surabaya selatan akan dilakukan untuk mengendalikan aliran air agar tidak menumpuk di kawasan tersebut.

“Sehingga nanti yang arah Avour Wonorejo itu kosong. Sehingga aliran air yang dari Ketintang Baru tidak langsung lewat Ahmad Yani menuju ke Wonorejo, tidak melewati Wonocolo, tapi balik, diambil untuk lari masuk ke saluran yang ada di depannya (sekolah) Al Hikmah untuk menuju (sungai) Kebon Agung dilempar ke Kali Surabaya,” katanya.

Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan di simpul Taman Pelangi menjadi prioritas pemkot untuk mengatasi kemacetan di wilayah Surabaya selatan. “Yang terpenting di titik ini segera bisa dilakukan pembangunan, sehingga kemacetan crowded (macet) yang ada di simpul yang paling parah ini itu bisa terselesaikan di tahun ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Dorong Desa Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat perannya dalam mendorong desa sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Desa merupakan fondasi pembangunan dari bawah yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Apabila desa maju, negara akan maju. Tetapi jika desa tidak berkembang, maka negara juga tidak akan berkembang. Karena kuncinya memang ada di desa,” ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy seusai menghadiri peringatan Hari Desa Nasional di Desa Butuh, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/1).

Dikatakannya, sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis desa, Bapanas mendorong perbaikan pola konsumsi melalui Program Desa Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pada tahun 2025, Desa B2SA melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) telah dilaksanakan di 800 lokasi yang tersebar di 50 kabupaten di seluruh Indonesia.

Di Jawa Tengah, program Desa B2SA tahun 2025 menjangkau 184 desa di 11 kabupaten, yakni Cilacap, Banjarnegara, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Temanggung, Pemalang, dan Brebes. Program ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat desa terhadap konsumsi pangan sehat berbasis potensi pangan lokal.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Penguatan desa B2SA juga semakin relevan dengan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Lebih lanjut, Sarwo Edhy menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta sinergi lintas sektor guna memastikan rantai pasok pangan berjalan optimal dari desa hingga ke masyarakat.

“Pemerintah sudah punya konsep Koperasi Desa Merah Putih, program makan bergizi gratis, serta penguatan BUMDes untuk mendukung seluruh program pemerintah di desa,” tutup Sarwo Edhy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Pastikan Hilirisasi Ayam di Bone Untungkan Peternak dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan sistem usaha yang menjamin ketersediaan bibit (DOC), pakan, dan pemasaran hasil, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.

Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026), Mentan Amran didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda meninjau langsung kesiapan kawasan yang akan menjadi pusat peternakan unggas nasional. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman.

Mentan Amran menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing, dan kestabilan usaha.

“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga Day Old Chick (DOC), pakan, dan pullet dan terjamin kualitas serta kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga duharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” ujar Mentan Amran.

Melalui keterlibatan BUMN, negara hadir memberikan kepastian bagi peternak, dari bibit, rantai pasok hingga pemasaran hasil usaha, sehingga harga tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pasar bebas yang sering merugikan peternak/produsen kecil.

Hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan menjadi model produksi modern di mana proses pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, dan distribusi berjalan dalam satu sistem. Dengan sistem ini, peternak dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas daging ayam nasional meningkat, sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.

“Sekarang kita bisa swasembada, petani bahagia, harga HPP baik, stoknya banyak. Arah kita jelas, semua komoditas pertanian harus berdaulat. Ini adalah pengendali inflasi terbaik, karena nanti harga pakan turun, DOC turun. Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” tegas Mentan Amran.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, proyek ini akan memperkuat posisi provinsinya sebagai pusat pengembangan peternakan nasional dan penggerak ekonomi pedesaan.

“Sulawesi Selatan siap menjadi lumbung dan pusat pengembangan peternakan nasional. Proyek hilirisasi ini akan memperkuat ekosistem peternakan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara, proyek hilirisasi ini menjadi langkah konkret negara dalam mewujudkan sistem peternakan yang efisien, berkelanjutan, dan berpihak pada peternak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...526527528...4,889Halaman 527 dari 4,889