Beranda blog Halaman 526

Presiden Prabowo Dorong Perluasan Beasiswa, Kemenag Alokasikan Rp1,6 T KIP Kuliah

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis untuk penguatan pendidikan tinggi nasional dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026. Taklimat Presiden ini disampaikan pada Kamis (15/1/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta.

Taklimat tersebut menyoroti perluasan akses beasiswa, penguatan sains dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Dikutip dari setkab.go.id, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa para rektor dan guru besar mengapresiasi forum dialog langsung dengan Presiden Prabowo. Bahkan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi mengusulkan agar forum serupa dapat dilaksanakan secara lebih rutin.

“Ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujar Menteri Pras.

Dalam taklimat tersebut, Menteri Pras menyebut bahwa Presiden Prabowo mendapatkan laporan terkait jumlah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 9,9 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut, penerima beasiswa masih relatif terbatas yakni 1,1 juta penerima.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan penghitungan dan perumusan ulang kebijakan agar jumlah penerima beasiswa dapat diperluas secara signifikan.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, terutama Mendiktisaintek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, mengformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa,” lanjutnya.

Rp1,6 Triliun KIP Kuliah

Kementerian Agama tahun ini mengalokasikan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hingga mencapai Rp 1,6 triliun bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin berpesan agar PTKN mengalokasikan anggaran beasiswa bagi mahasiswa asing dan memberikan perhatian kepada warga sekitar kampus.

Hal itu disampaikan Kamaruddin Amin saat memberikan arahan pada Koordinasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Jakarta, 13 – 15 Januari 2026. Acara ini diikuti para Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN se-Indonesia.

Menurut Sekjen, beasiswa bagi mahasiswa asing menjadi langkah staretgis dan akan berdampak besar bagi perguruan tinggi dan bangsa. “Kenapa banyak orang Indonesia kuliah di Universitas Al Azhar, karena disana kuliahnya gratis dengan beasiswa dan biaya hidup murah,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kamaruddin melanjutkan Indonesia berpeluang besar menjadi destinasi pendidikan Islam dunia. Saat ini menurut Peneliti Inggris, ada tiga universitas yang berpengaruh di dunia Islam yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Madinah dan Universitas Internasional Iran.

Selain beasiswa mahasiswa asing, Kamaruddin Amin juga menyinggung pentingnya perhatian civitas akademika PTKN menguatkan kehadirannya kepada masyarakat sekitar. “Mungkin di sekitar kampus banyak keluarga yang kurang mampu, maka PTKN harus hadir memikirkan mereka, salah satunya dengan beasiswa,” kata Kamaruddin di hadapan 120-an peserta Rakor KIP-K Nasional.

“Perguruan Tinggi harus memberi dampak kepada masyarakat, di tengah kebutuhan masyarakat yang kian kompleks,” sambungnya.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Sekretariat Jenderal Ruchman Basori  menambahkan koordinasi KIP-K sangat penting untuk menata ulang penyelenggaraan KIP Kuliah, agar profesional, transparan dan akuntabel, karena nilainya mencapai 1,6 trilyun. “Para Direktur Pendidikan pada Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha bersama Wakil Rektor/Wakil Ketua III harus berkolaborasi menangani misi mulia memberikan kesempatan studi kepada mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu,” terang Ruchman.

Koordinasi ini berlangsung dari 13-15 Januari 2026. Hadir, Direktur Pendidikan Hindu I Ketut Sudarsana, Direktur Pendidikan Katolik Albertus Triyatmojo, Direktur Pendidikan Kristen Suwarsono, Sejumlah Kepala Biro Kemahasiswaan PTKN.

Dari internal Puspenma, Ketua Tim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Maria Ulfa, Ketua Tim Program Indonesia Pintar Dikdasmenag Tria Sendi Santoso, Ketua Tim Investasi Pendidikan, Kerjasama dan Riset Hendro Dwi Antoro, Ketua Tim KIP Kuliah, Organisasi Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni Amiruddin Kuba, dan para staf Puspenma.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tanah Laut Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bertempat di Balairung Tuntung Pandang, Senin (19/1).

Adapun lima pejabat yang dilantik tersebut, yaitu:

  1. Andi Mashabi, A.P., M.M. sebagai Inspektur Kabupaten Tanah Laut pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

  2. Ir. Ulil Amri Bahtiar, S.T., M.P. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

  3. Tedy Mulyana, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

  4. Myrza Fazrina, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

  5. Afrizal Akbar, S.H. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menekankan bahwa loyalitas dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah jabatan. Ia mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun daerah.

“Loyalitas kepada pimpinan dan institusi serta integritas dalam bekerja harus dimiliki. Mari bersama-sama membangun Tanah Laut ke depan tanpa membawa kepentingan di luar kepentingan bersama,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mendorong para pejabat agar mampu memberikan kontribusi terbaik pada setiap jabatan yang diemban, dengan menunjukkan dedikasi, etos kerja yang tinggi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Di mana pun saudara menerima amanah, berikanlah warna terbaik. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar posisi,” pesannya.

Menatap tahun 2026, Bupati Rahmat Trianto mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka percepatan pembangunan daerah, serta terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

“Jangan anti kritik. Dari kritik yang membangun, kita dapat berbenah dan menjadi lebih baik demi kemajuan Tanah Laut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras Nasional Tinggi, Mentan Amran Tegaskan: Tidak Ada Alasan Kepri Kekurangan Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menindak tegas peredaran beras ilegal, tetapi juga menyiapkan solusi konkret agar pasokan beras di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Batam tercukupi dan merata. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pembangunan gudang Bulog di wilayah Kepri sebagai simpul distribusi beras dalam negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran saat melakukan kunjungan ke Tanjung Balai Karimun. Ia menekankan bahwa secara nasional Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah, sehingga tidak ada alasan satu pun daerah mengalami kekurangan.

“Secara nasional kita surplus. Stok akhir tahun kita 3,2 juta ton, tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras,” tegas Mentan Amran.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan berkelanjutan, Mentan Amran meminta Bulog bertanggung jawab penuh menjaga ketersediaan beras di Kepulauan Riau. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun agar pasokan beras dalam negeri bisa tersimpan dan disalurkan secara merata.

“Kita akan bangun gudang di sini. Gudangnya harus penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepri,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan memperkuat sistem logistik pangan nasional, sekaligus menutup celah masuknya beras ilegal. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang terjaga, kebutuhan masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Bulog nanti yang mensuplai. Nasional kita aman, jadi daerah harus aman,” katanya.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa pemerataan beras dalam negeri merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi petani, dan memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga yang wajar.

“Kebijakan Bapak Presiden jelas, apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan. HPP naik untuk petani, HET terpasang untuk konsumen. Tapi jangan ada selundupan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Banjir di Desa Srimukti Bekasi, Wapres Pastikan Keselamatan dan Pendampingan Warga Terpenuhi

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1), untuk memastikan penanganan berjalan optimal serta keselamatan warga terdampak terjaga.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata dan bergerak cepat dalam melindungi keselamatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan.

Saat berada di lokasi pengungsian, Wapres menegaskan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pihak terkait agar turun langsung ke lapangan dan memberikan pendampingan kepada warga terdampak.

Baca JugaPastikan Pemerintah Hadir, Wapres Pimpin Rapat Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
“Bapak, Ibu ya, ini pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua,” tegas Wapres.

Menurut Wapres, pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan darurat hingga langkah jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia, bersamaan dengan upaya antisipatif agar banjir serupa tidak kembali terulang.

“Terkait sungai tadi, ke depan perlu ada normalisasi. Ini tentu akan kita koordinasikan,” ujarnya.

Secara khusus, Wapres menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

“Kelompok rentan ini harus diprioritaskan. Pastikan makan tiga kali sehari terpenuhi, layanan kesehatan tersedia 24 jam. Kebutuhan seperti air bersih, makanan, hingga pakaian bersih untuk anak-anak segera kita penuhi,” pungkas Wapres.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Dorong Kolaborasi Kejar Target Pemulihan Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberikan perhatian dan melakukan langkah percepatan pemulihan. Hal tersebut terutama di wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi.

“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” kata Tito pada saat rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1).

Dalam rakor yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut, dibahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatra. Sejumlah indikator utama, seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih perlu dipercepat, terutama di daerah yang terdampak paling parah.

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah-wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh, seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

“Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu [masyarakat],” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Salah satu langkah percepatan yang akan ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi melalui pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.

Bagi warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke hunian sementara (huntara). Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga dapat menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai.

“Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” kata Tito.

Sementara itu, untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.

“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja … saya yakin dua minggu selesai,” kata Tito.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Selain itu, turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korban Kedua Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 Ditemukan di Gunung Bulusaraung

Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang jatuh di kawasan pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin perempuan itu ditemukan pada Senin (19/1), sekitar pukul 14.00 WITA, setelah tim di lapangan melaporkan adanya tanda-tanda keberadaan jenazah di lokasi pencarian.

Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, membenarkan penemuan korban kedua tersebut. “Hari ini telah ditemukan satu korban,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Kompleks Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros seperti dilansir dari Antara.

Sehari sebelumnya, tim SAR juga menemukan seorang korban laki-laki. Dengan demikian, total dua korban telah berhasil ditemukan dari lokasi jatuhnya pesawat.

Syafii mengatakan pihaknya belum dapat memastikan identitas korban terbaru karena proses identifikasi masih harus dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

“Nanti, mungkin (identitas) persisnya dari DVI. Informasi awal korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki dan kedua informasi yang kita dapatkan ini berjenis kelamin perempuan,” paparnya kepada awak media.

Korban ditemukan di tebing terjal Gunung Bulusaraung pada kedalaman sekitar 500 meter dari puncak. Kondisi medan yang curam membuat proses pencarian dan evakuasi berlangsung sangat menantang.

“Kondisi tebing yang sangar terjal dan curam. Korban (ditemukan) diperkirakan di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulusaraung. Untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Saya sampaikan, saat ini sedang dalam proses evakuasi,” tuturnya

Sebelumnya, pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dinyatakan hilang kontak di wilayah pegunungan Bulusaraung daerah perbatasan Kabupaten Maros-Pangkep, Sulsel saat hendak mendarat di Bandara Hasanuddin pada Sabtu siang (17/1).

Pesawat ini ditumpangi 10 orang, tujuh orang kru pesawat dan tiga orang penumpang. Ketiganya diketahui pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masing-masing Ferry Irawan, Deden Mulyana dan Yoga Naufal.

Sedangkan kru pesawat ada tujuh orang, dengan kapten pilot Andi Dahananto, kopilot Muhammad Farhan Gunawan, kru pesawat Hariadi, Restu Adi, Dwi Murdiono, Florencia Lolita, Esther Aprilita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Rico Waas Tekankan Standarisasi Jalan dan Trotoar demi Wajah Kota

Wajah sebuah kota tercermin dari apa yang dilalui warganya setiap hari. Prinsip inilah yang ditekankan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat memimpin Rapat Kerja Tematik-II yang fokus pada keterpaduan penataan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur sistem jaringan jalan serta trotoar, bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (15/1).

​Dalam rapat yang dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman serta para pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan itu, Rico Waas menegaskan bahwa persepsi masyarakat, baik warga lokal maupun pendatang, terhadap kemajuan kota sangat bergantung pada kerapian infrastruktur jalan, trotoar dan vegetasi.

​Rico Waas menyoroti kondisi saat ini dimana masih banyak infrastruktur yang belum seragam, baik dari segi ukuran maupun desain. Dirinya menginginkan agar transformasi Medan menuju kota metropolitan yang sesungguhnya dengan standar estetika yang tinggi dapat segera terwujud.

​”Niat kita sudah baik, namun infrastruktur jalan dan trotoar masih banyak yang belum rapi. Saya minta setiap ruas jalan dan trotoar memiliki standarisasi ukuran yang jelas. Penataan harus dimulai dari inti kota secara terencana, baru kemudian menyisir ke area pinggiran,” tegas Rico Waas.

​Salah satu yang menarik dalam rapat tersebut adalah bagaimana penataan trotoar yang sering rusak akibat pertumbuhan akar pohon. Maka dari itu, Rico Waas meminta agar mencari solusi teknis yang terbaik untuk mengatasinya.

“Buat cara terbaik, supaya akar pohon tidak merusak lagi, saya harap apa yang kita bangun memiliki umur yang panjang,”bilang Rico Waas.

Dalam menata wajah kota, Rico Waas menilai tidak lengkap rasanya tanpa adanya vegetasi. Vegetasi ini harus direncanakan dari sejak awal. Artinya Dinas Lingkungan Hidup harus merencanakan bunga apa yang cocok untuk digunakan dan harus memiliki ketahanan yang kuat dan keras.

“DLH harus memastikan tanaman yang digunakan bagaimana perawatannya, harus yang keras dan kuat, namun tetap memunculkan keindahan,”ujar Rico Waas.

​Dalam pengerjaan nantinya, Rico Waas mengingatkan seluruh Perangkat Daerah untuk bekerja secara terintegrasi. Ia tidak ingin melihat adanya ego sektoral yang mengakibatkan proyek dikerjakan berulang-ulang di lokasi yang sama.

​”Kalau bisa semuanya sekali jalan. Jangan berulang-ulang dibongkar. Penganggaran harus konkret, efektif, dan efisien. Kita harus melakukan penghematan dengan perencanaan yang matang,” jelasnya di hadapan para kepala dinas.

Bahkan Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga memberikan peringatan keras terkait kualitas pengerjaan. Rico Waas menginstruksikan langsung Inspektorat untuk mengawasi setiap vendor yang terlibat agar tidak ada proyek yang dikerjakan “setengah-setengah”.

​”Saya tidak mau pengerjaan yang asal-asalan. Vendor harus memberikan kualitas terbaik agar infrastruktur kita berumur panjang. Ini demi masa depan Kota Medan,” tambahnya.

Dalam rapat itu, masing-masing perangkat daerah diantaranya Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup turut memarkan rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2026 ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Gerak Cepat, Logistik Ratusan Juta Rupiah Dikirim ke 4 Daerah Banjir

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespons banjir yang melanda Kendal, Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan. Bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah langsung dikirim, untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Bantuan tersebut didistribusikan pada Sabtu (17/1), sebagai bentuk dukungan Pemprov Jateng kepada pemerintah kabupaten/ kota dalam memperkuat penanganan kebencanaan.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, agar pemerintah provinsi sigap hadir di tengah masyarakat saat terjadi bencana.

“Bantuan kami salurkan tidak hanya untuk Kendal, tetapi juga Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan. Hari ini seluruhnya sudah kami dropping,” kata Imam.

Dia menjelaskan, besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah terdampak, serta ketersediaan stok logistik di pemerintah kabupaten/kota.

Untuk Kabupaten Kendal, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan senilai Rp80.634.760, Batang menerima Rp131.964.010, Pemalang Rp171.390.415, dan Kota Pekalongan Rp65.130.491. Seluruh bantuan diserahkan kepada Dinas Sosial setempat, untuk dikelola lebih lanjut.

“Kendal masih memiliki stok logistik yang cukup, sedangkan Pemalang lebih besar karena persediaan menipis. Jika ke depan masih ada kekurangan, kami siap menambah bantuan,” ujarnya.

Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi makanan siap saji, lauk pauk, tenda keluarga dan tenda serbaguna, kasur, selimut, family kit, hingga pakaian anak.

Selain bantuan logistik, Dinas Sosial Jateng juga mendirikan dapur umum di wilayah yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan. Salah satunya di Kabupaten Pemalang, dengan kapasitas produksi hingga 4.000 bungkus makanan per hari.

Di luar dapur umum milik Pemprov Jateng, masyarakat setempat bersama relawan Tagana, Pramuka, dan unsur terkait juga mendirikan enam dapur umum mandiri. Hingga saat ini, belum dilaporkan adanya pengungsian di wilayah tersebut.

Terkait puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026, Imam menegaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi.

“Musim hujan masih panjang. Logistik bantuan kami siapkan, baik dari APBD Jawa Tengah maupun dukungan Kementerian Sosial. Termasuk santunan bagi korban meninggal dunia dan rumah hanyut, sudah kami koordinasikan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemlu RI Luncurkan Dokumen Kebijakan Integrasi Indonesia dan Dunia Islam

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) meluncurkan dokumen kebijakan “Mengintegrasikan Indonesia dan Dunia Islam: Arah, Kerangka, dan Peta Jalan” dalam kegiatan peluncuran dan sosialisasi yang diselenggarakan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Selasa (13/1). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman bersama mengenai posisi dan peran strategis Indonesia dalam dinamika dunia Islam.

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 150 peserta secara luring dan sekitar 60 peserta secara daring yang berasal dari unsur kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, think tanks, serta mahasiswa, mencerminkan tingginya perhatian lintas sektor terhadap isu integrasi Indonesia dan dunia Islam dalam kebijakan luar negeri.

Dokumen kebijakan ini merupakan hasil kerja sama BSKLN Kemlu RI dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII). Penyusunan dokumen berlangsung kurang dari satu tahun, sejak Maret hingga Desember 2025, dengan melibatkan kontribusi akademisi, para pakar, serta masukan lintas satuan kerja di lingkungan Kemlu RI, sejalan dengan arahan Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta mengenai pentingnya integrasi Indonesia dan dunia Islam sebagai proses strategis.

Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN Kemlu RI, menyampaikan bahwa dokumen ini dirancang sebagai pedoman kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk memproyeksikan langkah bersama yang lebih terarah dan terkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Irawan Jati, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Sumber Daya UII sekaligus Ketua Tim Penyusun Dokumen Policy Output, menjelaskan bahwa integrasi Indonesia dengan dunia Islam diarahkan untuk memperkuat identitas dan sentralitas Indonesia sebagai negara muslim yang memiliki kapasitas memengaruhi arah perkembangan dunia Islam.

Mewakili tuan rumah, Dr. Arif Rahman, M.Pd.I., Dekan Fakultas Agama Islam UAD menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan institusi dan dapat menjadi fondasi awal potensi lahirnya Program Studi Hubungan Internasional (HI) di UAD. Diskusi diperkaya oleh tanggapan dari Prof. Dr. H. Ibnu Burdah (UIN Sunan Kalijaga), Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D. (UHAMKA), dan Dr. Yoyo, M.A. (UAD) yang memberikan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan dan tantangan implementasi dokumen. Melalui kegiatan ini, dokumen kebijakan tersebut diposisikan sebagai rujukan kebijakan yang bersifat adaptif dan terbuka terhadap penyempurnaan seiring dinamika global dan peluang kerja sama yang terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersama IKM Tangerang, Wali Kota Sachrudin Ajak Ormas Berkontribusi Aktif Bangun Kota

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Tangerang untuk terus merawat dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang IKM Tangerang Periode 2025–2030, yang digelar di Gedung MUI Kota Tangerang, Minggu (18/1).

Dalam kesempatan tersebut, Sachrudin, menegaskan bahwa nilai-nilai budaya Minangkabau sejalan dengan semangat membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Kota Tangerang yang dikenal sebagai kota dengan keberagaman suku, etnis, dan budaya.

“Nilai musyawarah, kebersamaan, dan kepedulian sosial merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga persatuan serta memperkuat harmoni masyarakat di tengah perbedaan,” ujar Sachrudin.

Lebih lanjut, Sachrudin, juga menyampaikan, pembangunan Kota Tangerang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti IKM, agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

“Keberadaan IKM tidak hanya sebagai wadah silaturahmi masyarakat Minangkabau, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Sachrudin, juga menyinggung momentum Hari Ulang Tahun ke-33 Kota Tangerang yang menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi lintas budaya. Ia berharap IKM dapat turut berperan aktif dalam menyemarakkan peringatan tersebut melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya berharap peringatan HUT ke-33 Kota Tangerang dapat diisi dengan kegiatan positif, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga kegiatan sosial dan pelestarian budaya yang memperkuat rasa kebersamaan,” tambahnya.

Selain itu, Sachrudin, mendorong kepengurusan IKM Tangerang periode 2025–2030 untuk menghadirkan program-program yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman, seperti penguatan ekonomi keluarga, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menutup sambutannya, Sachrudin berharap, IKM dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin IKM dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga Kota Tangerang yang semakin aman, rukun, dan harmonis,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News