Beranda blog Halaman 525

Presiden Prabowo Bangkitkan Semangat Pelajar Perantauan di London

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di hotel tempatnya bermalam selama kunjungan kerja di London, Inggris, pada Minggu (18/1). Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut hangat oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris.

Suasana penuh keakraban mewarnai momen penyambutan tersebut. Presiden Prabowo tampak menyapa dan menyalami satu per satu mahasiswa serta diaspora yang hadir, bahkan sempat berdialog singkat mengenai jurusan studi yang tengah mereka tempuh.

Kehadiran Presiden di tengah para pelajar Indonesia di perantauan meninggalkan kesan mendalam dan membangkitkan semangat tersendiri. Salah satu mahasiswa Indonesia di Inggris, Alma asal Merauke yang tengah menempuh pendidikan magister di University of Sussex jurusan Manajemen Bisnis, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk pertama kalinya.

“Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Pengalaman pertama juga melihat Presiden. Beliau begitu humble. Kemudian menyapa kami semua. Merasa seperti anak-anak yang bertemu dengan Bapak sendiri di tanah rantau. Saya sangat senang dan terharu,” ujar Alma.

Alma menuturkan bahwa Presiden Prabowo sempat bersalaman dan menanyakan jurusan studi para mahasiswa, yang menurutnya menjadi suntikan semangat tersendiri. Ia pun berharap kehadiran Presiden Prabowo dapat semakin menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

“Semoga dengan pendidikan mampu membawa Indonesia Emas 2045, kemudian menjadi pengalaman berharga bagi setiap anak-anak apalagi saya dari timur menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena dengan kehadiran Bapak kepada kami itu menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting,” lanjut Alma.

Mahasiswa lainnya, Jovan, Dara, Adia, dan Tessa, juga menyampaikan kesan mendalam atas sambutan Presiden Prabowo kepada diaspora Indonesia di London.

“Kita jujur, bisa dikatakan amazed, karena kan beliau sangat humble, tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat, dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa, kita merasa senang, karena kami sudah menyambut beliau, dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik,” tutur mereka.

Mereka juga menyampaikan harapan agar rencana kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Inggris dapat semakin diperkuat, khususnya dengan universitas-universitas terkemuka di Inggris. Selain sektor pendidikan, para mahasiswa berharap kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan dapat membawa kemajuan yang merata di berbagai bidang.

“Bukan hanya di bidang edukasi, tapi di bidang mungkin kesehatan juga, dan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi untuk ke depannya sih kita berharap lancar semuanya, dan kesuksesannya, pasti,” tambah mereka.

Sementara itu, Azka, mahasiswa Universitas Oxford tahun ketiga jurusan Teknik, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di London. Azka juga berharap ilmu yang ia peroleh di bidang sains dan teknologi dapat kelak dikontribusikan untuk kemajuan Indonesia.

“Saya berharap dapat menggunakan ilmu teknik saya untuk membantu memajukan Indonesia, dan berkontribusi dalam upaya mengembangkan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar dapat memajukan negara kita,” katanya.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah diaspora Indonesia di London merupakan cerminan perhatian negara terhadap generasi muda Indonesia yang tengah menimba ilmu di luar negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tiba di London, Presiden Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia – Inggris

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara London Stansted, Inggris, Minggu (18/1), untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris.

Kedatangan Presiden di bandara Inggris disambut oleh Deputy Lieutenant of Essex Mark Bevan, Foreign Secretary’s Special Representative Adele Taylor MBE, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan Atase Pertahanan RI untuk Inggris Kolonel Inf. Wiyata S. Aji.

Selama kunjungan di Inggris, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. Pertemuan tersebut rencananya berlangsung di Kantor PM Inggris dan menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog serta kerja sama bilateral di berbagai bidang strategis.

Selain dengan PM Starmer, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III. Pertemuan dengan Kepala Negara Inggris tersebut akan berlangsung di St. James’s Palace sebagai bagian dari rangkaian diplomasi tingkat tinggi antara kedua negara.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris telah terjalin sejak Desember 1949 dan terus berkembang secara konsisten. Seiring waktu, hubungan bilateral kedua negara meningkat menjadi kemitraan yang makin strategis dan saling menguntungkan.

Kerja sama Indonesia dan Inggris saat ini mencakup sejumlah sektor prioritas yang bersifat komprehensif, mulai dari bidang ekonomi hingga isu-isu global yang menjadi perhatian bersama. Kedua negara terus berkomitmen untuk memperluas ruang kolaborasi guna menjawab tantangan bersama di masa depan.

Kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris bertumpu pada empat pilar utama yakni pertumbuhan ekonomi; iklim, energi, dan alam; pertahanan dan keamanan; serta manusia dan masyarakat. Kunjungan Presiden ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan diplomasi aktif dan memperluas kerja sama internasional yang berdampak nyata bagi kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling di 14 Titik Jadetabek Hari Ini, Cek Jadwal Lengkapnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa.

Informasi mengenai lokasi layanan Samsat Keliling tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya. Total terdapat 14 titik pelayanan, yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai berikut:

Di Jakarta Pusat, layanan dibuka di Halaman Parkir Samsat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00–14.00 WIB.
Di Jakarta Utara, masyarakat dapat memanfaatkan layanan di Halaman Parkir Samsat serta Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pada pukul 08.00–14.00 WIB.
Untuk Jakarta Barat, Samsat Keliling tersedia di Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB.
Di Jakarta Selatan, layanan dibuka di Halaman Parkir Samsat serta depan parkiran TMP Kalibata pada pukul 09.00–15.00 WIB.
Sementara di Jakarta Timur, masyarakat dapat datang ke Halaman Parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Layanan juga tersedia di wilayah penyangga. Di Kota Tangerang, Samsat Keliling hadir di Alun-Alun Cibodas dan area parkiran busway Foodmasphere pukul 09.00–13.00 WIB.
Di Ciledug, titik layanan berada di Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00–14.00 WIB.
Untuk Serpong, layanan dibuka di Halaman Parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB serta di ITC BSD pada jam 15.00–19.00 WIB.
Di Ciputat, masyarakat dapat mengurus pembayaran pajak di Halaman Parkir Samsat serta Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB.
Wilayah Kelapa Dua juga menyediakan layanan di Gtown Square Gading Serpong pukul 08.00–14.00 WIB.

Untuk area Kota Bekasi, layanan tersedia di KFC Zamrud pukul 09.00–12.00 WIB.
Di Kabupaten Bekasi, masyarakat dapat mendatangi Pasar Bersih Cikarang Baru pukul 09.00–12.00 WIB.
Di Depok, layanan tersedia di Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB serta RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00–12.00 WIB.
Terakhir, wilayah Cinere menyediakan layanan di Halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk membawa dokumen persyaratan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.

Adapun gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Untuk keperluan perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa: Cek Syarat, Jadwal, dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima wilayah DKI Jakarta pada Selasa (20/1) untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya. Layanan SIM Keliling ini tersebar di lima titik, yakni:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mal Ciputra

Seluruh gerai SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Untuk dapat mengakses layanan tersebut, masyarakat diminta menyiapkan sejumlah persyaratan, berupa fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi. Dokumen tersebut wajib dipenuhi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan SIM.

Layanan mobil SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Sementara itu, SIM yang sudah melewati masa berlaku harus diproses kembali sebagai permohonan baru melalui kantor Satpas.

Biaya perpanjangan pun telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Polda Metro Jaya juga mengingatkan bahwa SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling, karena jenis SIM tersebut diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton dan memiliki ketentuan administrasi berbeda. Pemilik SIM B wajib melakukan perpanjangan di kantor Satpas.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus perpanjangan SIM tanpa antre panjang di kantor kepolisian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan BMKG 20 Januari: Jakarta Didominasi Cuaca Berawan dan Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (20/1). Informasi ini disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pada pagi hari, cuaca berawan diprediksi menaungi wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan sudah mulai turun di sejumlah wilayah lainnya, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, kondisi cuaca relatif tidak banyak berubah. Mayoritas wilayah Jakarta—meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur—diprediksi berada dalam kondisi berawan. Hanya Jakarta Barat yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Pada sore hari, pola cuaca diperkirakan merata. BMKG menyebut seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Saat malam tiba, hujan ringan diprakirakan masih bertahan di wilayah Kepulauan Seribu. Adapun kawasan lain di Jakarta, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, berada dalam kondisi berawan tanpa hujan.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 68 hingga 97 persen. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca dan menyiapkan perlengkapan penunjang, seperti payung atau jas hujan, selama beraktivitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB Tekankan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan agar fungsi pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun infrastruktur dan sumber daya mengalami gangguan akibat bencana.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus mengaktifkan kembali layanan pemerintahan dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan penyesuaian standar pelayanan publik serta penyelamatan arsip pemerintahan yang terdampak bencana sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.

“Saat ini kami memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana. Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2025).

Rini menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan pascabencana tidak bersifat sementara. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah masa pemulihan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh dan responsif terhadap risiko bencana di masa depan. Melalui sinergi lintas instansi, pemerintah pusat berkomitmen mendampingi pemerintah daerah hingga seluruh fungsi pelayanan publik kembali berjalan normal.

Dalam upaya tersebut, Kementerian PANRB juga aktif memetakan kondisi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak. Penataan distribusi beban kerja dilakukan agar tidak terjadi kekosongan layanan publik.

“Peran kami adalah memastikan bahwa distribusi beban kerja tetap terjaga. Sistem kerja fleksibel atau relokasi sementara ke instansi terdekat diberlakukan agar tidak ada kekosongan layanan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali gedung kantor yang roboh, melainkan memastikan sistem pelayanan kepada rakyat tidak terputus.

“Rakyat yang terkena musibah tidak boleh dibebani lagi dengan birokrasi yang rumit. Kementerian PANRB harus memastikan ASN di daerah tetap hadir sebagai representasi negara,” tegasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB menyambut baik arahan tersebut dengan memaparkan transformasi digital sebagai tulang punggung pelayanan saat masa darurat. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan hak-hak ASN yang terdampak tetap terpenuhi sambil terus memacu produktivitas lewat sistem kerja yang adaptif.

Guna menjalankan hal dimaksud, Kementerian PANRB tidak hanya bekerja sendiri, penanganan ASN pascabencana dilaksanakan melalui konsolidasi dan kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).

“Pada masa rehabilitasi pascabencana, pemerintah berpegang pada prinsip utama bahwa pemerintah harus tetap berfungsi dan tetap melayani (Government Must Function), meskipun infrastruktur, sistem dan sumber daya terdampak bencana. Maka dari itu, tata kelola pemerintahan dijalankan dengan pendekatan people first, cepat, namun tetap taat hukum, dan akuntabel.” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra, sesuai amanat Keputusan Presiden No. 1/2026. Dalam struktur Satgas tersebut, Menteri PANRB ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan tugas melaksanakan pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.

Pembentukan Satgas dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terarah, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja, dimana laporan perkembangan secara berkala dilaporkan kepada Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensetneg Tekankan Penguatan Komunikasi Publik untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan pentingnya penguatan fungsi kehumasan dan komunikasi publik pemerintah guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas nasional tersebut dinilai membutuhkan strategi komunikasi yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dipahami dan dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Pemanfaatan Anggaran pada Rincian Output (RO) Khusus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Senin (19/1/2025).

Dalam forum tersebut, Kemensetneg menyampaikan pandangan serta praktik terbaik pengelolaan anggaran komunikasi publik pemerintah, khususnya dalam menerjemahkan arahan Presiden ke dalam narasi kebijakan yang konsisten, terukur, dan berdampak. Program Makan Bergizi Gratis ditegaskan sebagai bentuk intervensi negara yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga memerlukan dukungan komunikasi publik yang kuat dan berkesinambungan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menekankan bahwa Program MBG memiliki peran strategis dalam menyelamatkan generasi masa depan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara disiplin dan akuntabel.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan intervensi negara yang langsung menyentuh masyarakat dan menyelamatkan generasi masa depan, sehingga pelaksanaannya harus disiplin, akuntabel, dan tidak boleh ada kelalaian sekecil apa pun,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan terkait fokus komunikasi publik, “Komunikasi publik pemerintah harus berfokus pada output dan outcome kebijakan, bukan sekadar pada banyaknya aktivitas yang dilaksanakan,” jelas Eddy.

Eddy menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG merupakan tanggung jawab bersama, sehingga penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara terintegrasi, selaras, dan saling memperkuat.

“Komunikasi publik tidak bisa lagi bersifat sektoral; keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan lembaga,” tutur Eddy.

Eddy melanjutkan bahwa komunikasi krisis menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus, “Kita tidak boleh kalah oleh narasi negatif, sementara manfaat besar Makan Bergizi Gratis bagi kesehatan, ekonomi lokal, dan penyerapan tenaga kerja justru sangat nyata,” ungkap Eddy.

Menurut Eddy, kepercayaan publik dipandang sebagai fondasi utama keberhasilan Program MBG. “Penguatan komunikasi publik, hubungan media, dan manajemen isu menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas Presiden,” ucap Eddy.

Melalui penguatan fungsi kehumasan dan komunikasi publik yang terintegrasi, Kemensetneg menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberhasilan Program MBG sebagai program prioritas nasional. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, didukung pengelolaan isu yang profesional serta komunikasi berbasis output dan outcome, diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gakkum Kehutanan Gagalkan Peredaran Kayu Ilegal, Amankan Rakit Kayu Berisi Ratusan Kayu di Ketapang Kalimantan Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil menggagalkan upaya peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu, 17 Januari 2026 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil mengamankan rakit kayu berisi kurang lebih 600 batang kayu bulat jenis rimba campuran dan 2 unit klotok air di perairan Sungai Pawan-Ketapang.

Penindakan ini dilakukan tepat saat rakit kayu tersebut merapat di seberang industri pengolahan kayu tujuan yang berlokasi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, ratusan batang kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya angkutan hasil hutan (SKSHHK) maupun dokumen perizinan lainnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom mengatakan, “Penangkapan bermula dari informasi laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pengangkutan rakit kayu bulat ilegal dari hulu Sungai Pawan yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Tim kami bergerak cepat dan mendapati rakit tersebut merapat di sebuah industri pengolahan kayu pada dini hari. Saat diperiksa, tidak ada dokumen yang dapat ditunjukkan. Saat ini, kami telah mengamankan lima orang pelaku yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengungkap peran masing-masing dan aktor intelektualnya.”

Selain mengamankan barang bukti kayu dan terduga pelaku, Petugas Gakkum Kehutanan juga telah melakukan pengamanan terhadap lokasi industri pengolahan kayu yang diduga sebagai penerima bahan baku kayu ilegal tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf b, yang melarang setiap orang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling paling lama lima tahun, serta pidana denda paling banyak 2,5 miliar Rupiah.

Terkait pengembangan kasus ini, Leonardo Gultom menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada pengangkut saja. “Kami akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan pemodal dan penerima manfaat utama (beneficial owner) dari praktik ilegal ini. Industri penampung juga akan kami dalami keterlibatannya,” tegasnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan, “Komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan, kami terus melakukan upaya penegakan hukum kehutanan secara terus menerus dan berkelanjutan. Penindakan terhadap praktik-praktik ilegal seperti ini adalah bukti keseriusan negara untuk melindungi sumber daya alam dari penjarahan. Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, maupun korporasi yang menampung kayu ilegal tersebut. Tidak ada tempat bagi perusak hutan. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Gakkum Kehutanan untuk menekan laju deforestasi, kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pembalakan liar, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Rakor Kebijakan Strategis, Wamenag Minta Jangan Kerja Sendiri-sendiri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengingatkan jajarannya untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Wamenag minta kebijakan Kemenag harus dapat dikonsolidasi agar berjalan efektif, terarah, dan terintegrasi.

Hal ini disampaikan Wamenag Romo Syafi’I saat memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (19/1/2026). Rapat ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Rakor menjadi forum konsolidasi kebijakan untuk memastikan pelaksanaan program Kementerian Agama berjalan efektif, terarah, dan saling terintegrasi antarunit kerja. Wamenag menegaskan pentingnya fokus pada percepatan pelaksanaan rencana aksi (action plan) yang telah disusun oleh masing-masing unit. Menurutnya, rapat tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemaparan program, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesepahaman bersama terhadap keterkaitan program lintas unit.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, kata Romo Syafi’I, sangat ditentukan oleh kerja sama tim dan sinergi antarlembaga di internal Kemmenag. “Kita ini tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Program satu unit harus dipahami unit lain, agar pelaksanaannya saling menguatkan dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Wamenag meminta agar setiap unit tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berbagi informasi dan solusi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Penyajian data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, kata Wamenag, merupakan prasyarat utama dalam mendukung pengambilan kebijakan strategis, baik di internal kementerian maupun dalam koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Bagaimana kita mau mengambil kebijakan besar kalau data kita tidak sama? Data adalah fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” tegasnya.

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) diminta menjadi simpul integrasi data Kemenag. Integrasi sistem informasi dinilai krusial agar data yang digunakan oleh seluruh unit kerja memiliki keseragaman dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ke depan, kalau ada kementerian atau lembaga lain bertanya data Kemenag, cukup satu pintu melalui Pusdatin. Jangan lagi masing-masing unit menyajikan data yang berbeda,” kata Wamenag.

Wamenag juga menekankan bahwa data yang kuat akan memperkuat posisi Kementerian Agama dalam mengawal program prioritas nasional, termasuk di bidang pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, penguatan satu data Kementerian Agama dipandang sebagai kebutuhan mendesak.

Terkait penataan SDM, Wamenag mint aitu dilakukan berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. “Penempatan dan pengisian jabatan harus transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kinerja organisasi,” ujarnya.

Wamenag juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas unit dalam mengelola program bantuan pendidikan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi internal Kementerian Agama dalam menghadapi berbagai tantangan kebijakan. Wamenag berharap seluruh unit kerja dapat bergerak seirama, dengan orientasi pada hasil dan dampak nyata bagi pelayanan keagamaan dan pendidikan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diutus Presiden, Menag ke Mesir Bahas Ekoteologi dan Pembukaan Cabang Al-Azhar di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertolak ke Mesir untuk menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam dua agenda strategis, yakni kerja sama pembukaan cabang Universitas Al-Azhar di Indonesia, serta menjadi pembicara kunci pada seminar internasional tentang ekoteologi di Universitas Al-Azhar, Kairo.

“Akan menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden terkait kemungkinan bekerja sama dengan Al-Azhar di Indonesia sebagaimana pernah dibahas dalam pertemuan bilateral beberapa negara Muslim,” ujar Menag sebelum keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Minggu (18/1/2026).

Menag menilai pembukaan cabang Al-Azhar di Indonesia dapat menjadi solusi efektif bagi mahasiswa Asia Tenggara yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai tantangan regional untuk belajar di Mesir. “Sudah waktunya Al-Azhar itu dibantu dengan membuka cabang di Indonesia, sehingga anak-anak Asia Tenggara tidak perlu ke Mesir. Cukup ke Indonesia, sementara dosen-dosen Al-Azhar dan fasilitas pembelajarannya disiapkan di sini,” tutur Menag.

Selain memperluas akses pendidikan Islam, langkah ini juga dinilai dapat membantu Al-Azhar menghadapi beban pendidikan yang semakin berat. “Mesir sekarang overloaded, selain menanggung pengungsian dalam jumlah besar juga jumlah mahasiswa internasional meningkat, sementara beban ekonominya berat,” jelas Menag.

Menurut Menag, gagasan pembukaan cabang Al-Azhar di Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah negara sahabat seperti Qatar, Abu Dhabi, dan Yordania.

Skema kerja sama yang akan dibahas meliputi kemungkinan program dual degree, joint faculty, maupun model pendidikan langsung dengan pengajar dari Universitas Al-Azhar.

Bicara Ekoteologi di Al-Azhar

Selain agenda kerja sama pendidikan, Menag juga memenuhi undangan resmi Universitas Al-Azhar untuk menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam seminar internasional bertema ekoteologi. Kehadiran Menag dalam forum tersebut merupakan mandat Presiden RI untuk menyampaikan pandangan Indonesia terkait pendekatan keagamaan dalam pelestarian lingkungan.

“Atas izin Bapak Presiden, ada undangan yang sangat terhormat yang diberikan kepada kita sebagai keynote speech di dalam seminar internasional tentang ekoteologi,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa perhatian dunia terhadap konsep ekoteologi Indonesia terus menguat. Isu ini sebelumnya juga mengemuka dalam forum lintas agama di Vatikan dan mendapat respons positif dari para pemimpin keagamaan internasional. “Dianggap paling representatif untuk bicara ekoteologi saat ini adalah Indonesia,” kata Menag.

Menag berharap, kunjungan ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam global sekaligus memperluas jangkauan diplomasi pendidikan dan keagamaan Indonesia di tingkat internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...524525526...4,889Halaman 525 dari 4,889