Jumat, September 4, 2026
Beranda blog Halaman 524

Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Perusahaan Jasa Titipan di Tangerang

Cegah peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten kembali melaksanakan Operasi Gurita di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang. Menggandeng sejumlah Perusahaan Jasa Titipan (PJT) di dua wilayah tersebut, operasi ini digelar pada periode 12-17 Januari 2026.

“Langkah ini dilakukan guna menutup celah distribusi rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara,” ungkap Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Banten, F. Qittory Iwari.

“Selama operasi berlangsung, kami juga menyampaikan imbauan kepada PJT dan masyarakat agar lebih waspada serta bertanggung jawab dalam kegiatan pengiriman barang,” sambungnya.

Kanwil Bea Cukai Banten mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Apabila menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada kantor Bea Cukai terdekat atau melalui kanal pengaduan Bravo Bea Cukai 1500225 atau melalui tautan: http://linktr.ee/bravobeacukai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Pangan Tercapai, Mentan Amran Apresiasi Peran Kepala Daerah

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia atas dukungan kuat terhadap pembangunan sektor pertanian nasional. Dukungan kepala daerah dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan khususnya swasembada beras yang terwujud lebih cepat dari target yang ditetapkan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bupati/Walikota Se-Indonesia atas support-nya di sektor pertanian. Karena beliau-beliau, kita targetkan swasembada dalam waktu empat tahun tapi alhamdulillah karena support-nya Bupati/Walikota Se-Indonesia sehingga swasembada dicapai dalam waktu satu tahun,” kata Mentan Amran usai kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).

Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam mengawal produksi, memperluas tanam, menjaga distribusi, serta melindungi petani di wilayah masing-masing. Sinergi pusat dan daerah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa atas supportnya terhadap sektor pertanian. Kalau ingin negara menjadi negara super power, negara yang menuju Indonesia emas, kita harus kawal sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia menekankan sinergi yang berkelanjutan bersama pemerintah daerah untuk mengawal program strategis Kementerian Pertanian. Ke depan, kata Mentan Amran, pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Fokus hilirisasi diarahkan pada komoditas dengan permintaan tinggi di pasar global, seperti kelapa, kakao, mete, dan komoditas unggulan lainnya.

“Kemudian ke depan kita hilirisasi. Kita lakukan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan petani kita. Terutama sektor yang permintaannya tinggi tingkat dunia. Kelapa, kemudian kakao, mete, dan seterusnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras dan menindak perbuatan yang melanggar. Sebab, stok beras Indonesia dalam posisi kuat. Cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat pernah menyentuh rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025, dengan stok saat ini berada di kisaran 3,2 juta ton.

Selain itu, produksi padi Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) amatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah. Jangan mempermainkan nasib rakyat, itu ada petani padi 115 juta orang. Masa tega menzalimi orang kecil,” ucap Mentan Amran.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian swasembada pangan Indonesia pada Rabu (7/1/2026) lalu di Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Waktu saya dilantik saya beri target swasembada 4 tahun. Terima kasih seluruh komunitas pertanian. Saudara bekerja keras, saudara kompak hasilkan satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa lain,” ucap Presiden Prabowo.

Dengan capaian swasembada pangan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional melalui sinergi pusat dan daerah serta kebijakan yang berpihak kepada petani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Perkuat Diplomasi Pendidikan dan Jejaring Akademik Global di Inggris

Di sela-sela kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Inggris, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, melaksanakan rangkaian diplomasi pendidikan yang berfokus pada penguatan jejaring akademik global. Seluruh agenda diplomasi pendidikan tersebut dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia London dan melibatkan diaspora Indonesia, profesor, peneliti, serta mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Inggris.

Dalam kunjungan tersebut, Mendiktisaintek didampingi oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, serta Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Bidang Industri dan Kerja Sama Luar Negeri, Oki Earlivan Sampurno. Kehadiran delegasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Atase Pendidikan dan Kebudayaan London, serta jajaran staf KBRI London.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jamuan makan siang dan diskusi bersama perwakilan University of Cambridge. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas peluang kerja sama pendidikan tinggi dan pengembangan riset bersama (joint research) antara institusi pendidikan Indonesia dan Inggris. Pembahasan difokuskan pada penguatan kolaborasi riset, pertukaran akademik, serta pengembangan kemitraan kelembagaan yang berkelanjutan guna mendorong kemajuan sains dan teknologi di kedua negara.

Agenda selanjutnya mempertemukan Mendiktisaintek dengan diaspora Indonesia, para peneliti, serta profesor yang bermukim di Inggris. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan mengulas berbagai inisiatif kolaboratif, antara lain penguatan program beasiswa, pengembangan skema dosen tamu (visiting professor), serta perluasan kerja sama riset dan pengajaran dengan perguruan tinggi di Indonesia. Pertemuan ini menegaskan peran strategis diaspora Indonesia sebagai jembatan pengetahuan dan inovasi global dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi nasional.

Rangkaian diplomasi pendidikan ditutup dengan dialog bersama mahasiswa penerima BPI di London yang berasal dari berbagai universitas ternama di Inggris. Dialog tersebut menjadi ruang aspiratif bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, pengalaman akademik, serta masukan konstruktif terkait pengelolaan program beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia ke depan. Beragam perspektif yang disampaikan diharapkan menjadi umpan balik penting bagi perumusan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam memperkuat diplomasi pendidikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Melalui kolaborasi internasional yang bermakna dan berkelanjutan, Indonesia terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi, sains, dan teknologi agar semakin berdaya saing di tingkat global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Pantau Langsung Kasus LSD di Jembrana, Salurkan Vaksin dan Obat-obatan

Pencegahan penyakit hewan menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan peternakan dan melindungi kesehatan masyarakat. Penyakit hewan dapat menurunkan produktivitas, menimbulkan kerugian ekonomi, serta mengancam keamanan pangan dan kesehatan manusia, terutama penyakit zoonosis, sehingga pencegahan melalui biosekuriti, vaksinasi, dan pengawasan kesehatan hewan harus diprioritaskan.

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pemantauan langsung situasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Jembrana, Bali, sekaligus menyalurkan bantuan obat-obatan dan vaksin LSD pada Sabtu (17/1).

Kasus LSD pertama di Bali terdeteksi pada akhir Desember 2025 di Kabupaten Jembrana dan telah dikonfirmasi positif melalui uji PCR di BBV Denpasar dan Laboratorium Rujukan Nasional. Penelusuran lanjutan pada 5 Januari 2026 menemukan 28 ekor sapi positif LSD di enam desa di Kecamatan Melaya dan Negara.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini dan perkembangan penyakit LSD serta menjamin langkah pengendalian dan penanggulangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Hendra Wibawa menekankan pentingnya penerapan biosekuriti dasar di tingkat peternak, terutama kebersihan kandang, untuk menekan penyebaran virus LSD yang ditularkan melalui vektor.

“LSD ditularkan melalui vektor seperti lalat dan nyamuk. Karena itu, kandang harus dijaga kebersihannya agar tidak lembap, gunakan insektisida bila perlu, serta batasi lalu lintas ternak keluar-masuk,” ujar Hendra.

Ia juga menegaskan vaksinasi sebagai benteng utama pengendalian LSD di wilayah tertular. “Vaksinasi darurat ini sangat penting untuk melindungi ternak di wilayah tertular. Kami berharap tim terpadu di daerah terus melakukan edukasi kepada peternak agar pengendalian LSD berjalan cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen PKH menyerahkan bantuan obat-obatan, desinfektan, dan vaksin LSD. BBV Denpasar turut mendukung dengan bantuan laboratorium berupa masing-masing 500 Tube EDTA, Tube Plain, dan Needle untuk pengambilan sampel ternak suspek LSD.

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Imron Suandy, menyampaikan bahwa penanganan LSD dilakukan dengan pembagian wilayah menjadi zona tertular, zona kontrol, dan zona surveilans agar pengendalian lebih efektif. “Dengan pembagian zona ini, pengawasan, pengambilan sampel, serta tindakan pengendalian bisa dilakukan sesuai tingkat risiko di lapangan, sehingga penyebaran LSD dapat ditekan secara maksimal,” ungkapnya.

Pemantauan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Kantor Bupati Jembrana dan didukung kebijakan Gubernur Bali melalui Surat Edaran Peringatan Dini LSD.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian dan menyebutnya sebagai bentuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur beserta seluruh tim yang hadir atas perhatian dan dukungannya kepada kami di Jembrana. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten,” ujarnya.

Kementan menegaskan komitmennya untuk mengendalikan penyakit hewan menular strategis secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna menjaga kesehatan hewan dan keberlangsungan peternakan di Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkum Pastikan Kewarganegaraan Bripda Rio Gugur Jika Gabung Tentara Rusia

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa status kewarganegaraan Indonesia (WNI) Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh, otomatis hilang jika benar dirinya bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden RI.

Supratman menyatakan tindakan bergabung menjadi tentara bayaran Rusia membuat Rio tidak lagi berstatus WNI, sebagaimana diatur dalam ketentuan kewarganegaraan.

“Kalau itu ada orang, siapa pun, mau anggota Brimob, mau warga negara biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden kewarganegaraannya otomatis hilang,” kata Supratman usai meninjau Posbankum di Kulon Progo, DIY seperti dilansir dari CNN Indonesia, pada Senin (19/1) sore.

Ia menambahkan, apabila kabar keterlibatan Rio di militer Rusia benar, maka statusnya setara dengan mantan marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang lebih dulu kehilangan kewarganegaraan setelah menjadi tentara bayaran negara tersebut.

“Ya sama Satria Kumbara, otomatis hilang,” tegas Supratman.

Muhammad Rio, anggota Brimob berpangkat terakhir Brigadir Dua (Bripda), diketahui meninggalkan kedinasan sejak 8 Desember 2025 tanpa alasan jelas. Polda Aceh kemudian melakukan berbagai upaya pencarian, mulai dari pemanggilan hingga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Joko Krisdiyanto, mengungkapkan bahwa sebelum desersi, Rio telah menjalani dua kali sidang disiplin dan etik Polri.

“Bripda Muhammad Rio ini pernah bermasalah karena melanggar kode etik profesi Polri,” kata Joko, Sabtu (17/1).

Rio sebelumnya disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 14 Mei 2025 terkait kasus perselingkuhan hingga menikah siri. Vonis sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di Yanma Brimob.

Namun, setelah menjalani sanksi, Rio kembali melakukan pelanggaran dengan tidak masuk dinas dan meninggalkan tugas tanpa izin.

Puncak kejadian terjadi pada 7 Januari 2026, ketika Rio tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp kepada anggota Provos dan pejabat Satbrimob Polda Aceh. Pesan tersebut memuat foto dan video dirinya mengenakan seragam divisi tentara bayaran Rusia.

Setelah mangkir dari panggilan dan terbukti melakukan perjalanan tanpa izin, Polda Aceh menggelar dua sidang etik KKEP secara in absentia pada 8—9 Januari 2026. Hasilnya, Rio diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta aturan Kode Etik Profesi Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur DKI Dorong Kolaborasi BI–OJK untuk Percepat Digitalisasi Ekonomi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, di The Ballroom Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (19/1). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong transformasi ekonomi Jakarta, khususnya melalui digitalisasi.

“Pengalaman kami menunjukkan bahwa kolaborasi dengan Bank Indonesia dan OJK mampu memberikan dampak nyata. Salah satunya melalui lomba digitalisasi pasar yang hasilnya mampu meningkatkan transaksi hingga 47 persen,” ujarnya.

Gubernur Pramono menjelaskan, Jakarta memiliki 153 pasar yang terus didorong untuk menerapkan sistem digital melalui skema perlombaan yang melibatkan BI dan OJK sebagai juri. Perbankan nasional, termasuk bank-bank Himbara dan Bank Jakarta, turut berpartisipasi dalam mendampingi pasar-pasar tersebut.

“Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kreatif dan kolaboratif mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian Jakarta. Kami telah bekerja sama dengan baik bersama BI dan OJK, terutama dalam digitalisasi sistem pembayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada BI sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurutnya, kerja sama ini akan terus diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid, Jakarta akan terus tumbuh dan bertransformasi menjadi kota global yang berdaya saing. Transformasi tersebut akan dilanjutkan melalui penguatan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta belum lama ini berhasil mendorong perputaran ekonomi pada momentum Natal dan Tahun Baru, salah satunya melalui perlombaan diskon pusat perbelanjaan dan ornamen hotel. Hingga 12 Januari 2026, transaksi ekonomi Jakarta tercatat mencapai Rp15,2 triliun, dengan tingkat hunian hotel di sejumlah koridor utama hampir menyentuh 100 persen. Capaian ini sejalan dengan persiapan Jakarta menuju kota global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Terus Salurkan Santunan Duka ke Ratusan Ahli Waris Korban Bencana Sumatra

Bekerjasama dengan berbagai pihak, Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan upaya pemulihan bagi korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui pemberian santunan duka kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hal ini, Kemensos bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka berat. Mekanisme penyaluran bantuan melalui validasi data dari Bupati/Wali Kota setempat yang diverifikasi oleh BNPB. Bagi korban meninggal, Kemensos menyalurkan santunan setelah data ahli waris tervalidasi.

“Ahli waris menerima sebesar Rp 15 juta per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah Rp 5 juta,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/1).

Total jumlah santunan korban meninggal dunia telah disalurkan kepada 355 ahli waris di tiga provinsi, sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

– Kabupaten Pidie: 2 jiwa

– Kabupaten Pidie Jaya: 30 jiwa

– Kabupaten Aceh Tenggara: 12 jiwa

– Kabupaten Pasaman Barat: 8 jiwa

2. Provinsi Sumatera Utara

– Kota Sibolga: 54 jiwa

– Kabupaten Langkat: 16 jiwa

3. Provinsi Sumatera Barat

– Kota Padang Panjang: 25 jiwa

– Kabupaten Agam: 195 jiwa

– Kabupaten Padang Pariaman: 13 jiwa

Bantuan berupa santunan bagi korban meninggal dan luka berat diperkirakan akan terus bertambah seiring proses validasi yang terus dilakukan. Saat ini tercatat sebanyak ajuan santunan 62 jiwa di Aceh dan 118 jiwa di Sumatera Utara diproses melalui sistem bank Himbara.

Sementara itu, bantuan santunan ahli waris yang sedang dalam proses pemberkasan oleh Dinas Sosial setempat, yaitu 439 jiwa di Aceh, 109 jiwa dan 30 korban luka berat di Sumatera Utara, serta 25 jiwa di Sumatera Barat.

“Semuanya kami salurkan setelah ditandatangani Bupati/Wali Kota,” kata Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi dan Sejumlah ASN Ditangkap Terkait Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan usai menggelar ekspose terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, dan sejumlah pihak lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap yang meliputi fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Dalam perkara ini juga telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1).

Menurut Budi, penetapan status tersangka dilakukan dalam batas waktu 1×24 jam sejak para pihak diamankan. “Dalam ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, dalam waktu 1×24 jam,” sambungnya.

Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas maupun jumlah tersangka yang ditetapkan. Namun, Maidi bersama sejumlah ASN Pemkot Madiun dan pihak swasta diketahui masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

KPK menjadwalkan konferensi pers pada siang hari ini untuk menyampaikan detail konstruksi perkara beserta identitas tersangka secara resmi kepada publik.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi senyap di Madiun pada Senin (19/1) dan mengamankan total 15 orang. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, beberapa aparatur sipil negara, dan sejumlah pihak swasta.

“Pihak-pihak yang diamankan selain Wali kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa rombongan sembilan orang tersebut dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Selain mengamankan para pihak terkait, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ASN Harap-Harap Cemas, Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan Gaji 2026

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI, dan Polri masih menanti kepastian terkait rencana kenaikan gaji yang sebelumnya sempat diwacanakan untuk tahun 2026. Hingga kini, pemerintah menyatakan kebijakan tersebut masih berada pada tahap pembahasan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa proses koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan. Ia menyebutkan telah mengirimkan surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan.

“Saya udah bersurat ke Menteri Keuangan, terus saya sudah bertemu juga, terus sekarang sebenarnya sudah mengkaji,” katanya dengan tegas saat ditemui di DPR RI, Senin (19/1).

Rini sebelumnya juga terlihat mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada 29 Desember 2025 untuk membahas isu tersebut lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji ASN dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi fiskal perlu ditinjau secara menyeluruh dalam satu triwulan ke depan.

“Lihat kondisi keuangan seperti apa harusnya kalau semuanya saya bisa lihat tapi saya butuh melihat 1 triwulan lagi, abis itu triwulan 2 baru bisa bahas terkait kenaikan belanja-belanja pemerintah,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip Selasa (6/1).

Ia menegaskan, kebijakan yang berpotensi menambah beban belanja negara baru bisa dibicarakan setelah evaluasi ekonomi triwulan I selesai dan situasi fiskal dinilai cukup stabil.

“Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah,” tegasnya.

Dengan demikian, kepastian kenaikan gaji bagi ASN kemungkinan baru akan terlihat setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi ekonomi pada pertengahan 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari London, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Penertiban Kawasan Hutan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional, Senin (19/1). Rapat tersebut digelar di tengah agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo di London, Inggris.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa rapat diikuti oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta.

“Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, antara lain Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara serta Kepala BPKP, pada Senin, 19 Januari 2026,” tulis Seskab.

Dalam rapat, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Rapat secara khusus membahas progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” jelas Seskab.

Langkah Presiden Prabowo memimpin rapat strategis dari luar negeri ini menegaskan bahwa agenda penertiban kawasan hutan menjadi prioritas nasional, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum, pembenahan lingkungan, dan penataan aset negara di sektor kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

https://suarapemerintah.id/wp-content/uploads/2026/08/Wings-Award-Kanan-1.jpg.webp