Beranda blog Halaman 523

Pemprov Kaltim Tuntaskan Internet Gratis di 802 Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sukses menghadirkan akses internet gratis di 802 desa, melampaui target awal sebanyak 716 desa di tahun 2025. Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk menghapus kesenjangan digital hingga ke pelosok Kaltim.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyebutkan dari total rencana 841 desa, kini tinggal 39 desa dalam tahap finalisasi.

“Kami ingin masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang setara untuk layanan publik, pendidikan dan ekonomi,” ujarnya saat diwawancara awak media, belum lama ini.

Faisal menjelaskan, keberhasilan program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 9,2 miliar. Sepanjang tahun lalu, realisasi anggaran mencapai Rp 8,8 miliar atau 95,56 persen.

Meski jaringan internet telah meluas, Faisal mengakui bahwa ketersediaan listrik masih menjadi hambatan utama di lapangan. Sebanyak 125 desa belum memiliki listrik 24 jam, sehingga koneksi internet sangat bergantung pada genset atau energi alternatif.

Memasuki tahun 2026, Pemprov Kaltim akan lebih selektif melakukan penyesuaian kebijakan seiring efisiensi anggaran. Fokus utama pengembangan layanan internet gratis akan diarahkan secara lebih selektif ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Paser.

“Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi esensi pelayanan di pelosok,” tegas Faisal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Tegaskan Kehadiran Negara Lindungi Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Terdampak Bencana

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/01/26).

Rapat tersebut membahas penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta daerah terdampak lainnya. Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat terdampak bencana.

“Dalam setiap peristiwa bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat. Kepastian ini bukan semata urusan administrasi, melainkan wujud kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, kami memastikan setiap jengkal tanah yang terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, Menteri Nusron menjelaskan bahwa tanah terdampak bencana terbagi menjadi dua kategori, yakni tanah musnah dan tanah terdampak namun tidak musnah. Tanah musnah merupakan tanah yang hilang akibat bencana, seperti tergerus banjir atau longsor, yang penanganannya dilanjutkan melalui penelitian hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan tanah musnah. “Sementara itu, untuk tanah yang terdampak namun tidak musnah, pemerintah mendorong upaya rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bagi pemilik tanah yang sertipikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. “Penerbitan sertipikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas hak atas tanahnya,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain itu, bagi tanah-tanah yang belum terdaftar, bencana justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan penyadaran sekaligus pelayanan kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah pertama kali. Langkah ini bertujuan agar tanah-tanah tersebut masuk ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.

“Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara hukum dan sosial. Kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya rumahnya, tetapi juga kepastian hak atas tanahnya,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, berharap kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dapat terus terwujud secara berkelanjutan. “Kita tentu berharap kepastian hukum atas tanah masyarakat di tiga tempat itu bisa dilakukan, termasuk bagaimana dukungan Kementerian ATR/BPN, untuk memberikan bantuan kepada kementerian/lembaga lain yang sekarang sedang bekerja membantu melakukan pemulihan ditempat tersebut bisa dilakukan dengan baik ke depan,” ujarnya.

Turut mendampingi Menteri Nusron, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Raker dan RDP ini juga diikuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus; serta Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ramadan 2026 Mendekat, Pemerintah Siapkan Langkah Jaga Harga Pangan

Penulis
Syifa
-

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026, pemerintah memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan pokok. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi pangan yang kerap terjadi menjelang bulan puasa.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan, Bapanas telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.

“Badan Pangan Nasional menjalankan tujuh aksi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mulai dari pemantauan harga melalui Panel Harga Pangan hingga penguatan intervensi langsung di lapangan,” ujar Nita.

Ia menjelaskan, tujuh langkah tersebut meliputi pemantauan harga pangan yang diupdate setiap hari, pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), perpanjangan penyaluran SPHP Beras 2025 hingga 31 Januari 2026, serta proses pelaksanaan SPHP Beras 2026 dengan target 1,5 juta ton. Selain itu, Bapanas juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), meningkatkan jumlah kios pangan, dan menyalurkan SPHP Jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton, serta mengusulkan pembentukan Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.

Menurut Nita, keberhasilan menjaga stabilitas pangan tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Karena itu, Bapanas mendorong daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan sepanjang tahun,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum BULOG dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, penyusunan rencana Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun, pengembangan kios pangan sebagai outlet penyeimbang inflasi, serta peningkatan monitoring pasokan dan harga pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Berbagai upaya tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/1/2026), sebagai bagian dari penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya TPID dan Satgas Pangan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi pangan.

“Saya meminta kepada Satgas Pangan Daerah bersama TPID untuk turun setiap minggu, cek betul sampai ke gudang,” tegas Tomsi.

Ia menambahkan, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memantau perkembangan harga dan distribusi di lapangan. “Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga, memastikan distribusi berjalan lancar, serta mengoptimalkan langkah-langkah intervensi sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPS, Pudji Ismartini, mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun.

“Secara historis, pada awal Ramadan selalu terjadi inflasi. Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Ini harus segera diantisipasi karena kita akan memasuki bulan Ramadan bulan depan,” ujar Pudji.

Meski demikian, Pudji mencatat adanya perkembangan positif pada sejumlah komoditas hortikultura di pertengahan Januari. “Harga cabai rawit turun sebesar 10,91 persen dan bawang merah turun 3,59 persen,” jelasnya.

Melalui penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Ramadan 2026 dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi dan inflasi pangan dapat ditekan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Tidak Impor Beras, Stok Beras Hasil Produksi Anak Negeri Berlimpah

Penulis
Syifa
-

Kepastian Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi di tahun 2026 ini kembali ditegaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Taklimat itu diutarakannya seusai mengisi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau pada Senin (19/1).

“Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah. Ini beras (produksi) anak negeri. Beri tahu mereka, (kita) mesti cinta merah putih. Sampaikan cinta merah putih. Ini karena kita ingin berdaulat pangan,” ucap Amran saat dijumpai insan pers.

“Impor tidak boleh. Tolong jangan mempermainkan nasib rakyat. Itu ada petani padi 115 juta orang. Masa tega mendzolimi orang kecil. Presiden kita sudah mengumumkan bahwa kita swasembada. Ini panglima tertinggi sudah nyatakan Indonesia swasembada,” sambung Amran.

Kesiapan Indonesia tanpa impor beras sepanjang tahun 2026 juga tercermin pada Proyeksi Neraca Pangan Berapa update 6 Januari 2026. Total kebutuhan konsumsi beras setahun yang berada di angka 31,1 juta ton masih dapat dipenuhi dengan proyeksi produksi beras tahun ini yang diperkirakan dapat mencapai 34,76 juta ton.

Surplus produksi terhadap konsumsi tersebut semakin kuat dengan carry over stock beras dari tahun 2025 yang menjadi stok awal di tahun 2026 di angka 12,4 juta ton. Dengan begitu, diestimasikan stok beras secara nasional hingga akhir tahun 2026 masih dapat berada di angka 16,1 juta ton.

Terkait nihilnya impor beras, pemerintah telah memutuskan peniadaan impor beras konsumsi umum dan bahan baku industri di tahun 2026. Dalam Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang diketok akhir Desember 2025 lalu, tidak ada kesepakatan terkait kuota impor beras umum. Ini juga termasuk tidak adanya kuota impor beras untuk bahan baku industri.

Adapun beras bahan baku industri yang dimaksud yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga. Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri di 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah.

Lebih lanjut, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut menjelaskan kondisi harga beras yang masih berfluktuasi meskipun stok berlimpah, semata-mata karena faktor biaya distribusi. Kendati demikian, Amran menekankan komoditas beras sudah tidak lagi menjadi penyumbang inflasi secara nasional.

“Itu harga (beras) karena distribusi. Tetapi harga sekarang, bukan beras penyumbang inflasi. Saya ulangi, bukan beras penyumbang inflasi, yang biasanya penyumbang inflasi tertinggi. Toh ada yang naik, iya. Tetapi sekarang kita, stok kita banyak,” urai Amran.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan inflasi beras secara bulanan di tingkat eceran sepanjang tahun 2025 lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat pada titik puncak inflasi di 2025 yang berada di level 1,35 persen saja yang terjadi di Juli 2025.

Sementara, titik puncak inflasi beras di tahun 2023 dan 2024 bahkan pernah mencapai masing-masing di September 2023 dengan 5,61 persen dan Februari 2024 dengan 5,32 persen. Inflasi beras secara bulanan di tahun 2025 pun ditutup dengan level yang sangat baik di 0,18 persen pada Desember 2025.

Di sisi lain, rerata inflasi beras secara bulanan selama setahun di 2025 juga cukup melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rerata pada 2025 berada di angka 0,30 persen, sedangkan pada 2023 berada di level 1,34 persen dan 2022 di 0,51 persen. Hal ini menggambarkan kondisi perberasan nasional di 2025 lebih terkendali dan stabil tanpa implikasi terhadap inflasi yang signifikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menembus Hutan dan Tebing, Prajurit TNI Temukan Dua Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung

Penulis
Syifa
-

Prajurit TNI dari Kodam XIV/Hasanuddin berhasil menemukan dua korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang jatuh di wilayah pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Senin (19/1). Operasi pencarian dilaksanakan di medan pegunungan yang terjal, kawasan hutan lebat, serta dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu.

Pada hari pertama pencarian, Minggu (18/1), prajurit Kodam XIV/Hasanuddin yang tergabung dalam Tim SAR gabungan dan masyarakat berhasil menemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki. Penemuan tersebut dilakukan melalui penyisiran jalur-jalur ekstrem dan area yang sulit dijangkau dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan personel.

Memasuki hari kedua pencarian, Senin (19/1), Tim SAR Kodam XIV/Hasanuddin bersama Tim SAR gabungan dan masyarakat kembali menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan di kawasan Gunung Bulusaraung. Penemuan korban kedua ini merupakan hasil penyisiran intensif di medan pegunungan yang terjal dan rawan.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan kesiapsiagaan TNI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan pada situasi darurat. Melalui disiplin, profesionalisme, serta sinergi lintas unsur, TNI terus berperan aktif mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Wapres Dorong Penguatan Fasilitas Rumah Sakit

Penulis
Syifa
-

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (20/1), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo. Agenda kedua ini dilakukan untuk memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Dalam konteks tersebut, Wapres menegaskan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas, termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Wapres juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.

Baca JugaPentingnya Deteksi Dini Penyakit, Wapres Himbau Masyarakat Manfaatkan Program CKG
Direktur RSUD dr. Soekardjo, dr. Budi Terbadi, menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fasilitas rumah sakit, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan.

“Pak Wapres tadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Beliau juga melihat langsung gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian dan mendorong agar koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat segera dituntaskan,” ujar dr. Budi.

Lebih lanjut, dr. Budi menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang dilayani di RSUD dr. Soekardjo merupakan peserta BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan bahwa Kota Tasikmalaya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan tingkat kepesertaan BPJS mencapai sekitar 99 persen dari total penduduk.

“Keaktifan peserta saat ini berada di angka sekitar 83 persen. Tadi Pak Wapres juga meninjau pelayanan di beberapa poliklinik, seperti klinik anak, kebidanan, dan saraf, serta melihat pelayanan farmasi rawat jalan,” jelas dr. Budi.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga berdialog dengan keluarga pasien. Salah satu warga, Neng Neti, fasilitator Desa Sukamenak sekaligus pendamping Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Wapres terhadap kondisi pasien yang tengah menjalani proses rujukan medis.

“Alhamdulillah, Pak Wapres menanyakan langsung kondisi pasien dan menyampaikan bantuan agar proses rujukan pengobatan ke rumah sakit rujukan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Salurkan Bantuan 200 Becak Listrik Gratis dari Presiden Prabowo Subianto

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menyalurkan sebanyak 200 unit becak listrik kepada para penarik becak lanjut usia, Selasa (20/1) pagi, di Halaman Pendopo Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen. Penyaluran becak listrik tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka penguatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sektor informal, khususnya para penarik becak.

Bantuan becak listrik ini diproduksi oleh PT Pindad dan disalurkan kepada penarik becak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang, sebagai upaya mendukung transportasi ramah lingkungan sekaligus meringankan beban kerja para penerima manfaat. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), PT Pindad, dan Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun sasaran penerima bantuan adalah pengemudi becak berusia di atas 60 tahun yang masuk dalam kategori kesejahteraan rendah, berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa penyaluran becak listrik ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat kecil. “Hari ini, Kabupaten Malang menjadi saksi atas hadirnya ikhtiar bersama untuk menguatkan ekonomi rakyat, khususnya saudara-saudara kita para pembecak. Sebanyak 200 unit becak listrik diserahkan dan dimanfaatkan sebagai sarana mata pencaharian yang lebih layak, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Ini bukan sekadar kendaraan, tetapi amunisi untuk menjemput peluang baru di tengah dinamika zaman yang terus melaju,” ujar Bupati Malang.

Sementara itu, Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Dr. Teguh Arief Indratmoko, S.E., M.M., menyampaikan bahwa program becak listrik ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Republik Indonesia terhadap pekerja sektor informal, khususnya penarik becak lanjut usia.“Bantuan becak listrik ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus meringankan beban kerja para pengemudi becak. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan PT Pindad, kami berharap program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil,” ungkapnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Bupati Malang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, atas penyaluran bantuan becak listrik tersebut. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kecil yang menjadi denyut nadi perekonomian daerah.

“Saya mengajak para penerima bantuan untuk merawat becak listrik ini dengan sebaik-baiknya, menggunakannya sebagai modal kerja yang produktif, menjaga ketertiban berlalu lintas, serta memberikan layanan terbaik kepada penumpang. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendampingi berbagai upaya pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian,” pungkasnya.

Pemerintah daerah juga telah memberikan pelatihan pengoperasian dan perawatan becak listrik kepada para penerima. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan pendampingan berkelanjutan, termasuk koordinasi lanjutan dengan GSN dan PT Pindad terkait perawatan serta penguatan program ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pengisian daya serta perawatan becak listrik secara gratis. “Saya instruksikan seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Malang agar menyediakan meteran khusus untuk pengisian daya. Anggarannya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Malang agar program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” ujar Bupati Malang saat ditemui awak media.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Dr. Teguh Arief Indratmoko, S.E., M.M., Anggota DPR RI H. Ma’ruf Mubarok, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur H. Chusni Mubarok, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, serta para penerima bantuan becak listrik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratu Dewa Resmikan PLTS di Masjid Agung Palembang, Hemat Biaya Listrik hingga Rp24 Juta per Tahun

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Senin (19/1).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Palembang mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan beroperasinya PLTS tersebut, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo diperkirakan mampu menghemat biaya listrik antara Rp12 juta hingga Rp24 juta per tahun.

Angka ini bukan hanya sekadar penghematan finansial, tetapi juga simbol transisi menuju energi bersih yang ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini menegaskan,  peresmian PLTS bukan sekadar pengoperasian fasilitas baru, melainkan wujud nyata komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan.

“PLTS ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 18,2 kWp, dilengkapi baterai berkapasitas total 30 kWh serta inverter berdaya 18 kW. Energi yang dihasilkan telah dimanfaatkan untuk menunjang operasional Masjid Agung,” jelasnya.

Data menunjukkan, pada Desember 2025 PLTS menghasilkan 1.137,2 kWh energi listrik, sementara hingga Januari 2026 tercatat produksi sebesar 436,5 kWh.

Energi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masjid, mulai dari sistem tata suara, CCTV, penerangan, kipas angin, televisi LED, hingga pendingin udara.

Ratu Dewa menekankan bahwa Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan keteladanan masyarakat.

“Masjid ini kini menjadi contoh nyata pemanfaatan energi bersih yang efisien dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan serta kepedulian terhadap alam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan masjid sebagai lokasi pemasangan panel surya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa energi bersih bukanlah konsep mahal atau eksklusif.

“Satu masjid mungkin kecil dampaknya, tetapi seratus masjid adalah pembangkit kota,” tegasnya.

Dikatakan Ratu Dewa, peresmian PLTS ini juga tak lepas dari kontribusi Perumda Tirta Musi Palembang melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan terus mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi menekan emisi karbon dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Ini adalah langkah nyata menuju Palembang yang hijau dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap fasilitas PLTS di Masjid Agung dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi efisiensi energi, penghematan biaya, maupun kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Perumda Tirta Musi, M Azharuddin, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan BUMD terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

“Sebagai BUMD, kami tidak hanya menyediakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemasangan PLTS ini adalah bentuk komitmen kami mendukung energi bersih,” katanya.

Menurut Azharuddin, Masjid Agung dipilih karena memiliki nilai historis, religius, dan sosial yang tinggi, serta menjadi simbol kebanggaan masyarakat Palembang. Ia berharap keberadaan PLTS ini dapat menjadi inspirasi bagi fasilitas publik lainnya, termasuk rumah ibadah, untuk mulai memanfaatkan energi ramah lingkungan.

Secara teknis, sistem panel surya yang dipasang memiliki kapasitas terpasang sekitar 18,6 kWp, lengkap dengan inverter dan sistem pendukung lainnya.

Berdasarkan simulasi energi, sistem ini diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sekitar 24–25 MWh per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, PLTS diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan listrik operasional masjid, memberikan potensi penghematan biaya signifikan, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon hingga puluhan ton CO₂ selama masa operasional.

“Selain manfaat ekonomi dan lingkungan, program ini juga memiliki nilai edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi bersih dan efisien, khususnya di fasilitas publik,” tambah Azharuddin.

Peresmian PLTS di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo bukan hanya sekadar proyek energi, melainkan simbol transformasi Palembang menuju kota berkelanjutan.

Dengan dukungan pemerintah dan BUMD, langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya untuk ikut serta dalam gerakan energi bersih.

Masjid Agung kini berdiri bukan hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai pionir energi terbarukan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Palembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Tegaskan Talenta Digital Penentu Daya Saing Lulusan di Era AI

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pengembangan talenta digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penguatan literasi teknologi menjadi kunci utama dalam menyiapkan lulusan SMA, SMK, dan SLB agar siap terserap di dunia kerja yang terus berubah secara cepat.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Sosialisasi Program Pengembangan Talenta Digital Nasional Jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (20/1).

Menurut Khofifah, tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan indikator penting keberhasilan pendidikan. Bahkan, dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia, salah satu indikator utama yang digunakan adalah tingkat serapan lulusan oleh dunia usaha dan industri.

“Istilah link and match memang mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya proses pencocokan antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja terus mengalami dinamika. Data kebutuhan tenaga kerja selalu bergerak dan berubah, sehingga harus terus diperbarui agar kebijakan pendidikan yang kita susun tetap relevan,” ujar Khofifah.

Ia menambahkan, kebijakan pembangunan yang didasarkan pada data lama tidak akan efektif menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, Jawa Timur memberi perhatian besar pada penguatan tata kelola data. Khofifah menyebutkan bahwa Jawa Timur akan menerima apresiasi nasional sebagai provinsi terbaik dalam implementasi Satu Data Indonesia, yang mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir.

Dalam konteks pengembangan SDM, Khofifah menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital, big data, dan AI. Menurutnya, perusahaan-perusahaan berskala nasional dan multinasional saat ini sepenuhnya bekerja berbasis data dan ekosistem digital.

“Jika ekosistem pembangunan kita ditopang oleh SDM yang memiliki kapasitas digital dan AI yang kuat, maka kepercayaan investor akan semakin besar, dan Jawa Timur akan menjadi tujuan utama investasi,” tegasnya.

Khofifah juga menyinggung pesatnya pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Timur yang menuntut kesiapan SDM lebih cepat. Ia menyebutkan bahwa kontribusi industri manufaktur Jawa Timur telah mencapai 35 persen, melampaui target nasional jangka panjang.

“Kondisi ini harus diimbangi dengan kesiapan lulusan SMA, SMK, termasuk program double track, agar memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa penguasaan teknologi dan AI tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Guru, menurutnya, tidak akan tergantikan oleh AI, namun harus mampu menguasai dan memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran.

“Teknologi dan karakter harus berjalan beriringan. AI adalah alat bantu, sementara pembentukan karakter, etika, dan nilai kemanusiaan tetap menjadi peran utama pendidik,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan mempercepat terbukanya peluang kerja bagi lulusan SMK, sekaligus meningkatkan kompetensi guru SMA dan SMK, khususnya pada jurusan teknologi informasi dan program double track. Ia menilai peluang kerja di bidang digital sangat luas dan dapat diakses melalui penguatan talenta serta pelatihan daring yang relevan.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi, Said Mirza Pahlevi, menambahkan, dunia pendidikan saat ini berada di tengah akselerasi transformasi digital global. Pelatihan yang dikembangkan kini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan terintegrasi dengan pemanfaatan AI, mulai dari pemahaman dasar hingga penerapan yang lebih aplikatif.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta secara luring dan 1.140 peserta secara daring, serta disiarkan langsung melalui fasilitasi live streaming oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan disaksikan oleh sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur yang memiliki kompetensi di bidang komputer dan teknologi informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pascabencana Sumatera, Kementerian PU Fokus Tangani Pendangkalan 23 Muara Sungai

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan muara sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan muara menjadi bagian penting dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, mengingat peran muara sebagai titik akhir aliran sungai yang sangat mempengaruhi kapasitas pengendalian banjir dan aliran sedimen ke laut.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan antara aliran sungai satu dengan sungai lain di wilayah terdampak bencana Sumatera.

Menurut Menteri Dody, sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger), terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana.

“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti excavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis Kementerian PU, tercatat 23 muara sungai terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk Provinsi Aceh terdapat 8 muara terdampak, dengan 1 muara sedang ditangani, 2 muara dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum ditangani.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 11 muara terdampak, dengan 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sementara di Provinsi Sumatera Barat tercatat 4 muara terdampak, dengan 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.

Menteri Dody menyampaikan, penggunaan dredger tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa perencanaan matang. Tahapan desain harus disusun terlebih dahulu untuk memastikan lokasi pembuangan material hasil pengerukan, apakah akan dimanfaatkan sebagai tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau digunakan untuk kebutuhan teknis lainnya.

“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas Menteri Dody.

Untuk itu, pada masa tanggap darurat ini, Kementerian PU memprioritaskan penanganan yang bisa dilakukan cepat, seperti perkuatan tanggul eksisting, khususnya sungai yang mengalir di kawasan perkotaan dan normalisasi sungai pada titik-titik kritis agar aliran air kembali lancar. Selanjutnya untuk beberapa muara dengan status terdampak ringan yang memungkinkan ditangani dengan alat berat darat, pekerjaan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” ujar Menteri Dody.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi mengatakan, penanganan muara memiliki manfaat besar terhadap pengendalian banjir di wilayah hulu dan hilir. Pendangkalan dan penyempitan muara dapat menyebabkan aliran sungai melambat, air meluap ke permukiman, serta memperparah risiko banjir berulang.

“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat, sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut. Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh,” ujar Ferry.

Penanganan muara akan diintegrasikan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar fungsi sungai dan muara dapat pulih optimal serta mampu mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...522523524...4,889Halaman 523 dari 4,889