.webp)
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI, dan Polri masih menanti kepastian terkait rencana kenaikan gaji yang sebelumnya sempat diwacanakan untuk tahun 2026. Hingga kini, pemerintah menyatakan kebijakan tersebut masih berada pada tahap pembahasan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa proses koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan. Ia menyebutkan telah mengirimkan surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Keuangan.
“Saya udah bersurat ke Menteri Keuangan, terus saya sudah bertemu juga, terus sekarang sebenarnya sudah mengkaji,” katanya dengan tegas saat ditemui di DPR RI, Senin (19/1).
Rini sebelumnya juga terlihat mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada 29 Desember 2025 untuk membahas isu tersebut lebih lanjut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji ASN dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi fiskal perlu ditinjau secara menyeluruh dalam satu triwulan ke depan.
“Lihat kondisi keuangan seperti apa harusnya kalau semuanya saya bisa lihat tapi saya butuh melihat 1 triwulan lagi, abis itu triwulan 2 baru bisa bahas terkait kenaikan belanja-belanja pemerintah,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip Selasa (6/1).
Ia menegaskan, kebijakan yang berpotensi menambah beban belanja negara baru bisa dibicarakan setelah evaluasi ekonomi triwulan I selesai dan situasi fiskal dinilai cukup stabil.
“Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah,” tegasnya.
Dengan demikian, kepastian kenaikan gaji bagi ASN kemungkinan baru akan terlihat setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi ekonomi pada pertengahan 2026.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
