Beranda blog Halaman 530

Dua Hari di IKN, Presiden Prabowo Kirim Sinyal Kuat Keberlanjutan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan kerja dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 12-13 Januari 2026. Kunjungan ini menegaskan sinyal kuat keberlanjutan pembangunan IKN, terutama dalam mengejar target transformasi menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Rabu (14/1/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Presiden merupakan jawaban atas keraguan publik mengenai arah pembangunan ibu kota baru di masa pemerintahan saat ini.

“Kami sangat bersyukur atas perkenaan Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke IKN. Kehadiran beliau memberikan semangat tambahan bagi kami untuk melaksanakan amanah pembangunan ini,” ujar Basuki di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki menekankan, kehadiran Kepala Negara adalah pesan eksplisit mengenai stabilitas proyek nasional ini. Hal tersebut sekaligus menjadi jaminan bagi dunia usaha untuk mulai merealisasikan investasi mereka di Nusantara tanpa perlu lagi mengambil sikap menunggu atau wait and see.

“Kami mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu lagi atas kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Komitmen pemerintah sangat jelas, yakni menuju Ibu Kota Politik pada 2028,” tambah Basuki.

Komitmen tersebut kini diperkuat dengan landasan hukum terbaru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Basuki menegaskan, Otorita IKN bertekad memenuhi setiap tenggat waktu yang telah diamanatkan dalam beleid tersebut.

“Kami bertekad melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya, tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden di dalam Perpres 79 Tahun 2025,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Yassierli: Sertifikasi Profesi Harus Murah dan Mudah Diakses termasuk untuk Penyandang Disabilitas

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat layanan sertifikasi profesi agar lebih luas jangkauannya, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Arahan itu disampaikan Yassierli saat memimpin pertemuan dengan Sekretariat BNSP di kantor BNSP, Jakarta, Rabu (14/1).

Yassierli menjelaskan, sertifikasi profesi penting karena menghasilkan sertifikat kompetensi kerja, yaitu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan kerja sesuai standar. Bukti kemampuan ini membantu tenaga kerja lebih percaya diri bersaing dan membuka peluang kerja yang lebih luas.

Yassierli menegaskan akses sertifikasi harus adil dan tidak diskriminatif. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu dilibatkan agar kesempatan kerja yang layak bisa dirasakan lebih merata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Sertifikasi bukan hak istimewa segelintir orang. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” tegas Yassierli.

Ia menambahkan, Kemnaker dan BNSP berperan penting dalam memastikan pengakuan kemampuan kerja berjalan baik. Sertifikat kompetensi kerja diterbitkan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu lembaga yang melakukan uji kompetensi sesuai bidang kerja.

“Sertifikat kompetensi kerja menjadi bukti pengakuan kompetensi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing nasional di kancah global,” tambah Menaker.

Sementara itu, Kepala BNSP Syamsi Hari menyampaikan capaian sertifikasi profesi mencapai 1,6 juta pada tahun 2025. Menurutnya, sertifikasi menjamin kualitas kompetensi tenaga kerja yang mendasarkan pada  standar kompetensi kerja nasional Indonesia, khusus dan internasional dalam sistem BNSP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegakkan Perijinan, Tata Ruang dan Keamanan, Otorita IKN Tertibkan Puluhan Lapak Ilegal

Penulis
Syifa
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan tindakan tegas berupa penertiban dan pembongkaran terhadap 39 lokasi jual beli besi tua dan 18 warung lapo tuak ilegal di wilayah IKN, pada Kamis (15/1). Langkah ini diambil sebagai komitmen Otorita IKN dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah IKN.

Operasi gabungan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Thomas Umbu Pati, didampingi Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, serta Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Brigjen Pol Fransiscus Barung Mangera, dengan melibatkan unsur Polsek Sepaku, Koramil dan Satgas Mahakam Nusantara.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati, menegaskan bahwa tindakan penertiban ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat. “Otorita Ibu Kota Nusantara mengambil langkah antisipatif dan preventif sebagai respon cepat atas pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan keterriban umum yang kian meresahkan. Selain itu, tindakan ini juga didasari oleh aksi pencurian besi konstruksi bangunan yang telah ditangani sebelumnya di wilayah IKN,” tegas Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. “Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, gangguan ketentranan dan ketertiban umum, serta risiko keamanan dan kentamanan hidup yang mengganggu kehidupan  masyarakat ibu kota nusantara,” lanjutnya di sela-sela kegiatan penertiban.

Penertiban ini dilakukan secara terukur dan prosedural. Seluruh bangunan liar tersebut terbukti melanggar ketentuan perijinan dan tata ruang yang sudah berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Sebelum tindakan pembongkaran dilakukan pada hari ini, Otorita IKN telah menempuh prosedur persuasif melalui penyampaian surat teguran pada 8 Januari 2026. Rangkaian proses tersebut meliputi penutupan dan penyegelan tempat usaha, yang disertai dengan langkah pembinaan serta pengarahan kepada para pemilik usaha agar mematuhi regulasi yang berlaku di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Otorita IKN terus berupaya menjaga prinsip pembangunan kota yang hijau, indah, dan rapi sesuai dengan visi besar Nusantara. Seluruh pelaku usaha diimbau untuk proaktif melakukan konsultasi dan mematuhi aturan perizinan dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Guna mendukung hal tersebut, OIKN telah menyediakan kemudahan layanan perizinan melalui kantor resmi maupun layanan hotline di nomor 081150005555.

Melalui sinergi, kolaborasi, dan dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat, diharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan secara tertib, aman, dan nyaman. Untuk itu dibutuhkan Kesadaran kolektif seluruh warganya untuk terus mensuport pembangunan IKN karena IKN milik kita semua. Mari maju dan melangkah bersama menyambut masa depan Nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP: Perumahan Jadi Agenda Nasional, Sinergi dan Data Kunci Keberhasilan di 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan di Gedung Thamrin, Jakarta, Kamis (15/1). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan ekosistem perumahan nasional.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran. “Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data. Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat. Setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Check and balance harus berjalan, dan langkah-langkah strategis harus konkret,” tegasnya.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai langkah nyata menghadirkan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Kinerja 2025 menunjukkan hasil signifikan. Dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi mencapai 96,21 persen. Program BSPS meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit, rumah susun 2.270 unit, rumah khusus 476 unit, serta peningkatan PSU, sanitasi, dan kawasan kumuh di 4.500 titik.

Sektor swasta juga berkontribusi melalui program CSR dengan capaian 9.701 unit rumah. “Gotong royong dari dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Menteri Ara.

Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Targetnya, pembangunan lebih dari 406 ribu unit rumah, mencakup 400 ribu unit BSPS, 743 rumah susun, 607 rumah khusus, dan penanganan 225 hektare kawasan kumuh.

Berbagai pihak memberikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian PKP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mencatat penyaluran KPR FLPP tertinggi dalam sejarah, mencapai 278.865 unit di 2025. Sementara PNM, melalui program Mekar, telah membantu 16,4 juta ibu rumah tangga mengakses pembiayaan rumah.

Dari sektor swasta, PT Djarum mencatat kontribusi tertinggi CSR dengan 1.608 unit rumah, sementara Bank BTN menegaskan keberlanjutan program rumah subsidi. Pengembang senior James Riady menilai pertemuan ini menandai era baru kolaborasi nasional. “Perumahan kini menjadi agenda strategis Presiden dan penggerak ekonomi rakyat. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peluang besar ini,” ujarnya.

Kepala BPS, Amilia Adininggar Widyasanti, menilai pendekatan berbasis data Kementerian PKP sebagai langkah maju. “Tidak banyak kementerian yang membangun program unggulan berbasis data. Ini luar biasa, karena memastikan kebijakan perumahan benar-benar bermakna bagi rakyat,” katanya.

Silaturahmi ini menjadi tonggak awal tahun yang solid. Dengan semangat kolaboratif, berbasis data, dan fokus pada manfaat nyata bagi rakyat, Kementerian PKP menegaskan komitmennya memperkuat fondasi ekosistem perumahan nasional menuju Indonesia layak huni dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TNI Berhasil Selamatkan 18 Karyawan PT Freeport Indonesia di Papua Tengah

Penulis
Syifa
-

Satgas TNI Komando Operasi (Koops) TNI Habema berhasil mengevakuasi dan menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dari ancaman kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Operasi penyelamatan dimulai Sabtu, 10 Januari 2026, setelah para pekerja sempat terisolasi akibat gangguan keamanan di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Ke-18 pekerja tersebut dievakuasi tanpa kontak senjata dalam operasi yang direncanakan secara senyap, terukur, dan profesional dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel dan warga sipil.

Personel TNI bergerak menembus medan ekstrem pada ketinggian lebih dari 2.500 Meter Di atas Permukaan Laut (MDPL) di pegunungan Papua, di mana ancaman keamanan dan kondisi geografis yang berat menjadi tantangan utama. “Operasi penyelamatan ini dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi serta keterbatasan waktu sebagai faktor krusial,” ujar Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto.

Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menambahkan bahwa seluruh tahapan operasi dilakukan dengan perencanaan matang dan disiplin taktis sehingga tidak ada korban jiwa baik dari pihak pekerja maupun personel TNI yang terlibat.

Mayjen TNI Lucky menegaskan bahwa operasi ini merupakan bukti nyata komitmen TNI dalam melindungi warga negara dan menjaga keamanan objek vital nasional, termasuk fasilitas strategis seperti area pertambangan Freeport.

Keberhasilan operasi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi keselamatan warga negara, serta mengamankan objek vital nasional strategis di wilayah rawan konflik, khususnya di Papua, sekaligus memperkuat peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Perkuat Strategi Pertahanan Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah Jabatan Tenaga Ahli di lingkungan DPN, di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jajaran pemikir di tubuh DPN dalam menghadapi dinamika tantangan global.

Acara berlangsung dengan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Sebanyak 12 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu dilantik berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025. Para tenaga ahli ini akan mengisi posisi krusial sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi. Pengangkatan ini merupakan langkah nyata Kemhan dalam mengintegrasikan keahlian akademis dan praktis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Usai pengambilan sumpah, Menhan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada para pejabat yang baru dilantik, disusul oleh jajaran tamu undangan yang hadir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Hadirkan Dashboard Pemantauan Penanganan Bencana Sumatera Secara Real Time

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi serta transparansi pelayanan publik, khususnya dalam penanganan bencana. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah portal data real time penanganan bencana di Sumatera yang dapat diakses masyarakat melalui dashboard Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur (SIGI).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.

“Untuk progres penanganan bencana PU, mulai dari jumlah personel, alat berat, hingga tahapan perbaikan yang sedang dan telah dilakukan, semuanya kami sampaikan secara online. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman media bisa melihat secara langsung, di-update setiap hari, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PU,”kata  Menteri Dody.

Dashboard pemantauan ini dirancang sebagai pusat integrasi data penanganan bencana Sumatera yang dilakukan oleh Kementerian PU. Melalui portal ini, masyarakat dapat memantau secara langsung progres penanganan bencana yang dilakukan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dashboard digunakan untuk menampilkan hasil integrasikan berbagai data penanganan bencana yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PU. Informasi yang disajikan mencakup data lokasi bencana, jenis dan dampak kejadian, progres penanganan,  serta monitoring dan evaluasi peralatan, sarana dan prasarana, termasuk personel satuan tugas bencana.

Salah satu dashboard SIGI adalah keterintegrasiannya dengan SITABA, platform kebencanaan berbasis data geospasial sehingga data yang disajikan bersifat komprehensif dan selaras dengan sistem penanggulangan bencana secara nasional.

Akses dashboard SIGI Kementerian PU dapat dilakukan melalui sigi.pu.go.id/bencanasumatera. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memantau secara detail informasi penanganan bencana, dilengkapi dengan dokumentasi foto, titik lokasi, penyebab dan dampak bencana, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian PU di lapangan.

Dengan kehadiran dashboard SIGI, Kementerian PU berharap upaya penanganan bencana di Sumatera dapat dipantau secara terbuka, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap respons cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam menghadapi bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Kerja Spesifik di Banten, BMKG Perkuat Dukungan Data MKG untuk Pembangunan Tangguh Bencana

Penulis
Syifa
-

Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama BMKG, Guswanto melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten bersama Komisi V DPR RI. Kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Lebak sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dan para Anggota Komisi V DPR RI, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung peran dan kontribusi BMKG dalam mendukung ketahanan infrastruktur serta keselamatan transportasi, khususnya melalui penyediaan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan bahwa BMKG menyediakan layanan informasi cuaca, iklim, dan gempabumi secara operasional 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Informasi tersebut meliputi prakiraan cuaca harian hingga mingguan, peringatan dini cuaca ekstrem, prakiraan musim, peringatan dini iklim ekstrem, serta informasi gempabumi dan potensi tsunami.

“Data dan informasi BMKG menjadi dasar penting dalam mendukung perencanaan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan, termasuk untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara,” ujarnya.

BMKG juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini dalam mengurangi risiko bencana. Di wilayah Banten, khususnya Kabupaten Lebak, BMKG secara aktif menyediakan peringatan dini hujan ekstrem, informasi aktivitas kegempaan, serta dukungan data seismik untuk perencanaan bangunan dan jembatan tahan gempa. Informasi tersebut diintegrasikan dengan sistem peringatan daerah melalui koordinasi bersama BPBD setempat.

Selain itu, BMKG turut mendukung keselamatan pelayaran melalui rencana pembangunan Radar Maritim tipe array di Selat Sunda bagian selatan pada tahun 2025. Radar ini diharapkan dapat memperkuat pemantauan kondisi cuaca laut dan tinggi gelombang, sehingga risiko kecelakaan transportasi laut dapat diminimalkan.

Ridwan bae yang turut hadir dalam kunjungan kerja ini memberikan apresiasi atas peran BMKG dalam mendukung mitigasi bencana dan keselamatan infrastruktur. DPR RI mendorong agar sinergi antara BMKG, Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat, khususnya dalam pemanfaatan data MKG untuk perencanaan pembangunan.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DPR RI, Kementerian PU, dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana, menuju Banten yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Arah Pertahanan, Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Rutin dengan Pimpinan TNI di Istana

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan rutin bersama sejumlah pejabat utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda berkala Kepala Negara dalam menjalankan perannya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pucuk pimpinan TNI.

“Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama beberapa pejabat utama Tentara Nasional Indonesia (TNI), di antaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026,” tulis Seskab.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Presiden Prabowo menyampaikan langsung sejumlah arahan strategis kepada pimpinan TNI.

“Menyampaikan beberapa arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pucuk pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan, serta rencana geostrategi mendatang,” jelas Seskab.

Pertemuan rutin ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional melalui komunikasi langsung dan berkelanjutan dengan pimpinan TNI. Presiden Prabowo juga menekankan sinergi lintas matra serta modernisasi pertahanan yang berkelanjutan demi kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Perluasan Beasiswa dan Penguatan Pendidikan Tinggi Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis untuk penguatan pendidikan tinggi nasional dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026, yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/01/2026). Taklimat tersebut menyoroti perluasan akses beasiswa, penguatan sains dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai kegiatan menyampaikan bahwa para rektor dan guru besar mengapresiasi forum dialog langsung dengan Presiden Prabowo. Bahkan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi mengusulkan agar forum serupa dapat dilaksanakan secara lebih rutin.

“Ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media.

Dalam taklimat tersebut, Mensesneg menyebut bahwa Presiden Prabowo mendapatkan laporan terkait jumlah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 9,9 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut, penerima beasiswa masih relatif terbatas yakni 1,1 juta penerima.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan penghitungan dan perumusan ulang kebijakan agar jumlah penerima beasiswa dapat diperluas secara signifikan.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, terutama Mendiktisaintek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, mengformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga secara khusus menekankan pentingnya penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Kepala Negara mengarahkan agar alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih difokuskan pada bidang tersebut sebagai langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80 persen, karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Mensesneg.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis. Pemerintah, menurut Mensesneg, telah menyiapkan dua langkah utama untuk menjawab tantangan tersebut.

“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran, untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum,” jelasnya.

Selain dokter umum dan spesialis, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan dokter gigi, farmasi, serta teknologi kesehatan, seiring dengan semakin berkembangnya peralatan medis berbasis teknologi. Sedangkan terkait rencana pembentukan fakultas-fakultas baru tersebut, Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap identifikasi lokasi dan kebutuhan.

“Titiknya belum, sedang dalam proses kita identifikasi, sebaiknya ada di mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan,” pungkasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...529530531...4,889Halaman 530 dari 4,889