Beranda blog Halaman 539

Perdana, Bupati Malang Tinjau Sekolah Unggulan Pastikan Kualitas Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Perdana, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M. M., meninjau Sekolah Unggulan di SD Panggungrejo 4, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 3 Kepanjen untuk untuk memantau kualitas pendidikan, mengevaluasi program, dan memastikan sarana prasarana memadai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan pada Senin (12/1) pagi. Hadir pada kesempatan yang sama Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta Seluruh Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Camat dan Forkopimcam Kepanjen.

Selain itu, Bupati Malang juga meninjau salah satu sekolah dengan jumlah peserta didik yang relatif sedikit, yakni SDN Jatirejoyoso Kepanjen. Berdasarkan data yang ada, pada Tahun Ajaran 2023–2024 jumlah siswa tercatat sebanyak 53 orang, kemudian meningkat menjadi 56 siswa pada Tahun Ajaran 2024–2025, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 61 siswa pada Tahun Ajaran 2025–2026.

Dalam kunjungannya, Bupati Malang meninjau langsung proses pembelajaran di kelas I hingga kelas VI untuk melihat kondisi sarana prasarana serta aktivitas belajar mengajar secara menyeluruh. Pada kesempatan tersebut, beliau juga berdialog dan berinteraksi langsung dengan Kepala Sekolah, para guru, serta para siswa dan siswi guna mendengarkan masukan, aspirasi, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

“Nantinya, setelah seluruh data berhasil dihimpun, hasilnya akan dijadikan sebagai role model terbaik bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Malang. Yang jelas, Kabupaten Malang akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, yang ditandai dengan capaian kelulusan bernilai rata-rata 9. Capaian kelulusan tersebut tidak bersifat pilih-pilih, melainkan harus merata di seluruh satuan pendidikan. Saya menekankan bahwa target ini harus mencapai 100 persen pada tahun 2026”, ungkap Bupati Malang.

Di SMPN 4 Kepanjen, Bupati Malang meninjau pameran lukisan kelas digital 9K, di mana setiap kelas menampilkan tema yang berbeda, seperti Halloween, Frozen, hingga koboi. Pada kesempatan tersebut, Bupati Malang juga meresmikan ICT Center sebagai upaya penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi.

Sementara itu, di SMPN 3 Kepanjen, Bupati Malang meninjau kolam budidaya ikan lele dan ikan nila, serta menyaksikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan talkshow bahasa Inggris. Beliau juga turut menendang bola saat latihan sepak bola yang berlangsung di Lapangan Timur sekolah tersebut.

Selanjutnya, di SDN Panggungrejo, Bupati Malang meninjau praktik membatik ecoprint, kegiatan karawitan, serta proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau ruang pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Katolik.

“Oleh karena itu, fokus kunjungan pada hari ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di jenjang SD maupun SMP. Hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah perbaikan sistem belajar mengajar agar kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.

Selain melakukan peninjauan terhadap berbagai kegiatan pendidikan, di SDN Panggungrejo 4, SMPN 4 Kepanjen, dan SMPN 3 Kepanjen juga dilaksanakan kegiatan santunan bagi anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan perhatian terhadap peserta didik yang membutuhkan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi serta semangat belajar bagi para siswa.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Malang turut menyerahkan bantuan bibit pohon buah yang disalurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sekaligus mendorong budaya menanam di lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan satuan pendidikan tidak hanya berperan dalam penguatan akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan kesadaran lingkungan bagi para peserta didik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Depok Salurkan Beasiswa Rp23 Juta untuk Mahasiswa Kurang Mampu 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan menyalurkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2026.

Program ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5 guna memperluas akses pendidikan tinggi.

Kepala Dinsos Kota Depok Devi Maryori mengatakan, untuk tahun 2026 ini beasiswa akan diberikan kepada 200 mahasiswa.

“Bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan maksimal sebesar Rp23 Juta untuk jenjang Diploma 3 (D3)/D4 maupun Strata 1 (S1) sampai dengan lulus/wisuda,” jelasnya kepada berita.depok.go.id, Senin (12/1).

Adapun bantuan yang diberikan tersebut mencakup pembiayaan pendidikan sejak awal masuk kuliah hingga lulus.

Dikatakan Devi, saat ini, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan beasiswa masih dalam tahap finalisasi dan menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal).

Rencananya, Perwal tersebut akan diterbitkan pada akhir Januari 2026.

Lebih lanjut, Devi berharap, melalui program beasiswa ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat kurang mampu.

“Sekaligus dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Aceh Terima Bantuan Kemanusiaan PMI Nasional dari Jusuf Kalla

Penulis
Syifa
-

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Nasional yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PMI Nasional, H. M. Jusuf Kalla, kepada Pemerintah Aceh. Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Senin (12/1).

Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan PMI Nasional dalam mendukung penanganan serta pemulihan dampak bencana di Aceh. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Aceh.

Penyerahan bantuan ini turut dihadiri oleh jajaran Pengurus PMI Nasional, yakni Hamid Awaluddin, Sudirman Said, dan Tri Bowo Budi Santoso, serta Ketua PMI Aceh Murdani. Hadir pula Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, S.I.Kom, bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada PMI Nasional.

Ia menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan tidak hanya bernilai material, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi masyarakat Aceh yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Jusuf Kalla dan seluruh jajaran PMI Nasional. Kehadiran dan bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa Aceh tidak sendiri. Ini sangat berarti bagi rakyat kami,” ujar Gubernur Aceh.

Adapun bantuan yang disalurkan menitikberatkan pada dukungan alat berat, perlengkapan kebersihan, serta bantuan pangan dalam jumlah besar.

Sejumlah unit mini excavator dan mesin sedot lumpur disalurkan untuk mempercepat pembersihan material sisa banjir dan pemulihan lingkungan permukiman warga.

Jusuf Kalla menyampaikan, selain itu PMI Nasional juga menyalurkan alat kebersihan dalam jumlah besar, seperti sapu, pel, sikat, serokan air, pengki, karbol, jerigen lipat, hygiene kit, dan perlengkapan sanitasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, turut disalurkan beras dalam jumlah besar, disertai mie instan, air mineral, biskuit, dan paket makanan, guna memastikan ketersediaan logistik pangan bagi warga terdampak selama masa pemulihan.

“Saat ini kita fokus pada proses Rehabilitasi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 2026.” Pungkasnya.

Seluruh bantuan kemanusiaan tersebut dikirim melalui Kapal Kemanusiaan PMI Kalla Lines II dan akan didistribusikan secara bertahap dan tepat sasaran ke berbagai wilayah terdampak di Aceh melalui koordinasi antara Pemerintah Aceh, PMI, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh memastikan seluruh bantuan yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Hadir di 34 Provinsi, Pemerintah Perkuat Akses Pendidikan Inklusif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, pemerintah menghadirkan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga rentan agar dapat mengenyam pendidikan bermutu tanpa terhambat keterbatasan ekonomi dan wilayah.

Peresmian Sekolah Rakyat dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pusat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1). Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga didukung konektivitas digital yang memadai. Dukungan ini menjadi bagian penting agar proses pembelajaran dapat berjalan setara di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menilai program ini sebagai langkah terobosan dan kebijakan berani untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja mewujudkan langkah terobosan ini. Saya terharu melihat dampaknya bagi anak-anak kita,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan harus disertai pemerataan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses pendidikan, sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang berdaya saing di masa depan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di 131 kabupaten/kota. Program ini menampung 15.954 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atas dukungan jaringan dan infrastruktur digital yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kemkomdigi atas kesiapan jaringan dan infrastruktur digital yang mendukung kegiatan belajar,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa Kemkomdigi mendukung Sekolah Rakyat melalui penyediaan konektivitas internet, penguatan jaringan sekolah, serta pengembangan literasi dan keterampilan digital.

“Dukungan ini memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan setara di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Meutya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Bangun 57 Sumur Bor untuk Pastikan Air Bersih Pascabencana di Aceh

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pembangunan sarana sumur dangkal dan sumur bor dalam.

Di luar pekerjaan penanganan 24 titik sumur bor yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, BPBPK Aceh juga mengerjakan pengeboran 57 titik sumur bor tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Saat ini pelaksanaan pengeboran sudah dalam tahap bervariasi mulai dari persiapan, mobilisasi alat, pengeboran, hingga selesai dan dimanfaatkan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Menteri Dody.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 5 sumur bor dangkal telah selesai 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasi tersebut antara lain Polindes Meunasah Paya dan Puskesmas Manyak Payed di Kecamatan Manyak Payed, Puskesmas Karang Baru serta Masjid Babul Falah di Kecamatan Karang Baru, dan Masjid Baitul Amal di Kecamatan Sekerak. Keberadaan sarana air bersih ini mendukung operasional fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta aktivitas harian masyarakat setempat.

Selain sumur dangkal, pembangunan sumur bor dalam di Aceh Tamiang masih terus berlangsung. Pengeboran terdalam tercatat di Puskesmas Bendahara dengan kedalaman mencapai 85 meter, disusul Puskesmas Rantau sedalam 65 meter, serta Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau yang telah mencapai 35 meter. Di Kecamatan Kota Kuala Simpang, pengeboran di Puskesmas Kuala Simpang telah mencapai kedalaman 45 meter, sementara sumur bor dalam di Desa Kota Lintang telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat.

Di Kecamatan Karang Baru, pengeboran sumur bor dalam di Puskesmas Karang Baru telah mencapai kedalaman 47 meter. Sementara itu, di Kantor Datok Alur Bemban, pekerjaan sumur bor dalam telah dimulai dengan kedalaman awal 6 meter setelah dilakukan survey geolistrik. Beberapa lokasi lainnya masih berada pada tahap persiapan dan mobilisasi alat.

Di Kecamatan Kejuruan Muda, pembangunan sarana air bersih juga terus berjalan. Pekerjaan sumur dangkal dan sumur bor dalam di Puskesmas Kejuruan Muda saat ini berada pada tahap mobilisasi alat. Selain itu, di Kantor Datok Kampung Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda, sumur bor dalam telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan, sementara pekerjaan sumur dangkal masih dalam tahap mobilisasi alat.

Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, sejumlah sumur dangkal telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat, antara lain di Huntara 1 (Kompleks Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya) Kecamatan Meurah Dua, Meunasah Gampong Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua, Meunasah Gantung Kecamatan Meureudu, Meunasah Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu, serta Meunasah Cut Kecamatan Meureudu. Adapun pekerjaan sumur bor dalam masih terus berlangsung, di antaranya di Huntara 2 Kecamatan Meurah Dua dengan kedalaman 14 meter, Meunasah Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua dengan kedalaman 35 meter, serta Kompleks Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie Jaya yang telah mencapai kedalaman 27 meter.

Di Kabupaten Bener Meriah, pelaksanaan pembangunan sumur bor dalam menghadapi tantangan kondisi geografis dan teknis. Pengeboran aktif dilakukan di Huntara Desa Tunyang Kecamatan Timang Gajah dengan kedalaman 32 meter, serta di Dusun Sejahtera Kecamatan Pintu Rime Gayo yang telah mencapai 22 meter. Pada sejumlah lokasi lainnya, pekerjaan masih berada pada tahap survei dan kajian geolistrik, antara lain di Desa Teritit dan Blang Paku Kecamatan Wih Pesam, Desa Bintang Bener Kecamatan Bener Kelipah, Desa Pemangko dan Jelobok Kecamatan Permata, serta Desa Bukit Wih Ilang dan Paya Rungkel Kecamatan Bandar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Status Transisi Darurat ke Pemulihan 14 Wilayah Kabupaten dan Kota di Sumut

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 14 wilayah administrasi setingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) masih berada pada status transisi darurat ke pemulihan. Demikian pula pemerintah provinsi juga berstatus sama untuk menyikapi kondisi pascabencana hingga 31 Maret 2026 nanti.

Keempat belas wilayah dengan status transisi darurat ke pemulihan yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Pak Pak Bharat, Nias Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Batubara, Medan dan Binjai. Pada fase transisi darurat ke pemulihan pemerintah pusat melalui BNPB tetap menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan ke lokasi terdampak. Prioritas pada tahap ini memfokuskan pada sektor hunian dan transportasi, seperti jalan dan jembatan, energi dan air bersih.

Perbaikan darurat di wilayah terdampak terus dikebut pemerintah pusat dan daerah yang dibantu TNI dan Polri. Misalnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, akses transportasi masih ada yang terganggu. Laporan BNPB pada hari ini, Minggu (11/1) hingga pukul 15.00 WIB, akses Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan dapt dilalui kendaraan roda dua atau jenis kendaraan ringan lain.

Jembatan Anggoli di kabupaten tersebut sudah dapat diakses oleh warga, sedangkan jembatan Garoga masih dalam proses pengerjaan. Di wilayah ini, pemerintah dan PLN terus mengupayakan pemulihan jaringan listrik, seperti area layanan di ULP Barus dan Sobolga Utara. Demikian pula untuk air bersih, jaringan suplainya sekitar 78 persen. Pemerintah mengupayan untuk menopang kebutuhan air dengan pembuatan sumur bor.

Sementara itu, dengan status transisi darurat ke pemulihan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sektor hunian yang menandai fase pemulihan. Hunian sementara (huntara) disiapkan bagi keluarga yang rumahnya rusak berat. Skema lain yang diberikan pada situasi tersebut yaitu dengan dana tunggu hunian.

Masih dalam konteks fase transisi, BNPB tetap mendistribusikan bantuan. Melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumut, bantuan disalurkan kepada wilayah, baik di Sumut maupun Aceh.

Pada hari ini, Minggu (11/1), Pos Logistik Kualanamu menyalurkan 60 ton bantuan menuju sejumlah wilayah, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Nagan Raya dan Tapanuli Selatan. Tonase bantuan diangkut dengan 20 armada truk dari gudang logistik Kualanamu.

Fase transisi darurat ke pemulihan ini merupakan tahap terakhir dari status kedaruratn bencana yang selanjutnya diteruskan kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pascabencana. Meskipun masih di fase transisi, beberapa wilayah telah mengupayakan dengan pembangunan hunian tetap sebagai langkah percepatan dalam percepatan penanganan dan langkah terbaik untuk masyarakat terdampak bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perlindungan Konsumen Meningkat, Kemendag Selesaikan 99 Persen Pengaduan Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perdagangan (Kemendag) senantiasa menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 7.887 laporan konsumen yang masuk ke Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).

“Laporan tersebut meliputi 7.526 pengaduan konsumen, 258 pertanyaan, dan 103 informasi. Sebanyak 7.853 laporan (99 persen) berhasil ditangani. Sementara itu, 34 pengaduan sektor barang elektronik, kendaraan bermotor, dan jasa pariwisata sedang diproses,” ujar Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang.

Moga menuturkan, Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan berbagai kemudahan layanan dan meningkatkan penyelesaian pengaduan konsumen sebagai wujud tindakan nyata pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia, serta menciptakan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang tertib.

Laporan konsumen tersebut meliputi sektor elektronik, kendaraan bermotor, dan sistem pembayaran. Pada sektor elektronik dan kendaraan bermotor, pengaduan konsumen lebih banyak mengenai barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang mengalami kerusakan, dan kendala klaim garansi ke pusat layanan (service center).

Dari 7.887 laporan, terdapat 7.836 laporan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan kata lain, 99 persen dari jumlah layanan konsumen yang masuk selama 2025 merupakan permasalahan konsumen yang bersumber dari transaksi daring. Sedangkan pada sektor sistem pembayaran, pengaduan konsumen lebih banyak mengenai permasalahan isi ulang saldo serta kendala penggunaan paylater dan kartu kredit.

“Dari pengaduan yang masuk ke Kementerian Perdagangan tahun 2025, tercatat nilai transaksi konsumen sebesar Rp18.194.348.894. Nilai tersebut mengalami peningkatan 379 persen dibanding transaksi konsumen pada tahun 2024 sebesar Rp3.797.573.216. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa indeks keberdayaan konsumen Indonesia sudah berada pada level kritis yaitu berani menyuarakan permasalahan dan memperjuangkan haknya melalui jalur yang tepat,” jelas Moga.

Pengaduan konsumen yang diterima Kementerian Perdagangan berasal dari berbagai saluran layanan, yaitu melalui aplikasi pesan WhatsApp 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, dan telepon (021) 3441839. Pengaduan konsumen juga diterima dengan dengan bersurat maupun datang langsung ke Kementerian Perdagangan.

“Untuk menangani pengaduan konsumen tersebut, Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya guna memastikan keluhan dan permasalahan konsumen dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas Moga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Serahkan Kunci Rusunawa Pulo Gebang bagi Warga Relokasi TPU Kebon Nanas

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerahkan kunci hunian kepada warga yang direlokasi dari kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulo Gebang, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (12/1). Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menata kawasan pemakaman sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga.

Gubernur Pramono menyampaikan, dari total 103 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di kawasan TPU Kebon Nanas, sebanyak 73 kepala keluarga telah menyatakan kesediaannya untuk direlokasi ke rumah susun. Sementara 30 kepala keluarga lainnya memilih mencari tempat tinggal secara mandiri.

“Relokasi tahap pertama telah kami laksanakan pada 6 Januari 2026 terhadap 27 kepala keluarga ke lima lokasi rumah susun, termasuk Rusunawa Pulo Gebang. Pemprov DKI Jakarta memberikan kebebasan kepada warga untuk menentukan pilihan tempat tinggal yang paling sesuai,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, keterbatasan lahan TPU menjadi salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Dari total 80 TPU yang dimiliki, sebanyak 69 TPU saat ini sudah tidak dapat digunakan secara normal dan harus menerapkan sistem tumpang tindih. Hanya 11 TPU yang masih memiliki daya tampung.

“TPU Kebon Nanas sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan secara optimal. Melalui penataan ini, kawasan yang sebelumnya ditempati warga dapat kembali difungsikan untuk menampung sekitar 1.000 makam baru. Ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov DKI Jakarta sebelum tersedianya lahan baru yang lebih luas untuk pengembangan TPU,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi seluruh warga yang bersedia direlokasi, mengingat tidak mudah meninggalkan tempat tinggal yang telah dihuni selama puluhan tahun. Pemprov DKI Jakarta pun menyiapkan skema adaptasi bagi warga relokasi, antara lain pembebasan biaya sewa rusun selama enam bulan serta fasilitas gratis seumur hidup bagi warga lanjut usia.

“Rata-rata warga telah tinggal di kawasan tersebut selama 25 hingga 30 tahun dan menganggapnya sebagai rumah sendiri. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh 103 keluarga yang telah mendukung langkah ini demi kepentingan yang lebih luas,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga relokasi, Guntur, menyampaikan rasa syukurnya atas fasilitas yang tersedia di Rusunawa Pulo Gebang.

“Kami bersyukur karena fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari taman bermain, lintasan joging, masjid, lapangan futsal, hingga ruang terbuka hijau. Anak-anak kami juga merasa betah tinggal di sini,” ujarnya.

Sebagai informasi, relokasi warga dari kawasan TPU Kebon Nanas memungkinkan lahan seluas 3.754 meter persegi kembali difungsikan secara optimal, sehingga dapat menampung sekitar 1.000 petak makam baru guna menjawab kebutuhan ruang pemakaman di Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan Berkeadilan Lewat Program Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pembangunan tersebut, menurut Presiden, harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, Senin (12/01/2026) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.

“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara.

Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan.

“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya.

Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di IKN, Bermalam dan Tinjau Progres Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/1) sore. Kepala Negara mendarat di Helipad Halaman Istana Negara, Kawasan IKN, sekitar pukul 18.45 WITA. Setibanya di kawasan IKN, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan sejumlah jajarannya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kehadiran Presiden Prabowo di IKN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan kawasan tersebut berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Dalam agenda kunjungannya, Presiden Prabowo dijadwalkan bermalam di kawasan IKN. Pada keesokan harinya, Kepala Negara direncanakan melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis pembangunan di kawasan IKN guna melihat langsung progres dan kesiapan infrastruktur yang tengah dikembangkan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke IKN antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Presiden Prabowo diketahui lepas landas dari Helipad Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan. Sebelumnya, Presiden terlebih dahulu meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang menjadi salah satu proyek strategis nasional di sektor energi.

Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN ini semakin memperkuat arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN sebagai simbol transformasi Indonesia ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...538539540...4,889Halaman 539 dari 4,889