Beranda blog Halaman 538

Ini Arahan Menag untuk Pelaksanaan Program 2026 Kementerian Agama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI pada hari Senin, (12/1/2026). Rapat Rapat ini diikuti oleh Wakil Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, para pejabat Eselon I dan II, staf khusus, serta pimpinan unit kerja terkait.

Dalam rapat ini Menag menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi catatan Kementerian Agama . Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis jajaran pimpinan dalam menghadapi tantangan domestik maupun global di tahun mendatang.

Menteri Agama awalnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama atas kinerja yang telah ditunjukkan selama masa kepemimpinan berjalan. Menurutnya, Kementerian Agama telah memperoleh sejumlah pengakuan dan apresiasi, baik dari Presiden Republik Indonesia, media publik, maupun kementerian dan lembaga terkait.

Meski demikian, Menteri Agama menegaskan bahwa capaian tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Ia menilai Kementerian Agama masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja, baik dari sisi kualitas program, kecepatan pelaksanaan, maupun ketepatan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Menteri Agama juga mengingatkan jajarannya untuk mencermati dinamika global yang tengah berkembang. Ia menyinggung sejumlah konflik dan ketidakstabilan politik di berbagai negara, seperti Venezuela, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, dan Lebanon, yang berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional, khususnya terkait harga energi dan stabilitas anggaran negara.

“Kita semua harus mengamati perkembangan isu global yang lambat laun juga akan berpengaruh pada negara kita.” Ujar Menag.

Menurut Menag, situasi internasional tersebut tidak dapat dipandang terpisah dari kebijakan nasional, termasuk dalam perencanaan anggaran kementerian. Oleh karena itu, Kementerian Agama diminta untuk lebih adaptif, waspada, dan responsif terhadap perubahan global yang dapat memengaruhi pelaksanaan program-program kementerian.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia secara khusus meminta agar perjalanan dinas dibatasi dan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak dapat dilakukan secara daring. Menag juga mengingatkan agar kebiasaan mengundang pejabat daerah ke Jakarta diminimalkan apabila koordinasi dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi.

​“Kita diimbau untuk melakukan efisiensi, mengurangi perjalanan dinas yang sekiranya tidak diperlukan. Kegiatan yang memungkinkan sebagian pesertanya tidak hadir, bisa dilaksanakan secara daring. Mungkin nanti kita perlu ada regulasi khusus tentang hal ini,” imbuh Menag.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menyoroti kesiapan Kementerian Agama dalam menyusun dan menyajikan data yang akurat, mutakhir, dan sinkron antarunit kerja. Ia menegaskan bahwa data yang disampaikan kepada publik dan instansi lain harus bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menag secara khusus menyinggung pentingnya penyusunan data terkait madrasah, rumah ibadah, dan bangunan-bangunan Kementerian Agama. Ia meminta agar seluruh unit terkait segera mempersiapkan data yang seragam dan terintegrasi, sehingga Kementerian Agama dapat berperan aktif dalam program pembangunan nasional di wilayah tersebut dan tidak tertinggal dibanding kementerian lain.

Selain itu, Menteri Agama memberikan perhatian terhadap tata kelola administrasi internal, khususnya terkait pengelolaan surat-menyurat dan disposisi pimpinan. Ia meminta agar distribusi surat tidak mengalami keterlambatan di tingkat internal dan setiap disposisi pimpinan ditindaklanjuti secara tertib serta dilaporkan kembali hasilnya.

Dalam bidang hukum, Menteri Agama memandang perlu penguatan posisi Kementerian Agama dalam sejumlah perkara hukum, terutama sengketa aset dan pertanahan. Ia menekankan perlunya penguatan tim hukum, peningkatan profesionalisme, serta kesiapan menghadapi proses hukum agar tidak terus mengalami kekalahan yang merugikan negara.

Menteri Agama juga menilai bahwa kinerja kehumasan Kementerian Agama masih perlu diperkuat. Menurutnya, sebagai lembaga vertikal dengan jangkauan nasional, Kementerian Agama harus menghadirkan pemberitaan yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan hingga ke daerah-daerah. Penguatan sinergi humas pusat dan daerah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Selain publikasi, Menag mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan data kementerian. Ia meminta agar setiap unit kerja menerapkan sistem perlindungan data berlapis dan memastikan sinkronisasi data antar-eselon untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat dan institusi.

Dalam arahannya, Menteri Agama juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Baznas. Ia mendorong jajaran Kementerian Agama agar lebih proaktif melakukan lobi kebijakan serta menjajaki peluang kolaborasi pendanaan yang sah dan akuntabel.

Menag turut menyoroti pentingnya pembinaan pendidikan keagamaan, madrasah, dan pesantren. Ia meminta agar data pesantren dan pendidikan keagamaan disusun secara jelas, terklasifikasi, dan memiliki definisi yang tegas, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan regulasi di kemudian hari.

Menutup arahannya, Menteri Agama mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk memperkuat soliditas, meningkatkan disiplin, serta bekerja secara kolaboratif sebagai satu tim. Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama memegang peran strategis dalam menjaga harmoni kehidupan beragama dan ketahanan moral bangsa, sehingga setiap kebijakan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp 90 Miliar, Jalan Penghubung Kubar–Mahulu Segera Tuntas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penanganan ruas jalan Tering (Kutai Barat) hingga Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) sepanjang 31,53 kilometer dipastikan tuntas dan mulus dalam tahun ini. Infrastruktur strategis ini diharapkan memperlancar akses serta distribusi barang dan orang ke wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim).

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum) menyebut alokasi APBD 2026 sebesar Rp 90 miliar dioptimalkan agar seluruh pengerjaan jalan segera rampung.

“Jalan ini harus tuntas. Kalau bisa enam bulan, bahkan tiga bulan,” tegas Gubernur Harum kepada Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Fitra Firnanda saat peresmian segmen 1 hingga 4 jalan Tering–Ujoh Bilang, Selasa (6/1/2026) pekan lalu.

Saat ini, masih terdapat sembilan titik yang belum selesai akibat medan berat. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim telah menangani 23,91 km dengan konstruksi rigid pavement, sementara sisa 7,65 km akan dilanjutkan pada 2026.

“Kita tidak boleh menunda. Warga Mahakam Ulu sangat membutuhkan akses jalan yang layak,” ujar Harum.

Sementara itu, Kadis PUPR Kaltim Aji Fitra Firnanda menjelaskan, penanganan jalan ini telah dilakukan secara bertahap sejak 2023. Pada 2025, pengerjaan dibagi dalam empat paket dengan total panjang efektif 19,28 km.

“Sisa 7,65 km akan kami tuntaskan. Targetnya sebelum akhir 2026 seluruh ruas sudah tertangani,” pungkasnya.

Dengan tuntasnya jalur ini, perjalanan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu yang selama ini memakan waktu lama dan sangat bergantung pada kondisi cuaca, diharapkan menjadi lebih singkat, aman dan nyaman bagi warga yang melintas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Klarifikasi Video Viral Penggunaan Plat Dinas Palsu

Penulis
Syifa
-

Kepala Biro Umum (Karoum) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan, memberikan klarifikasi terkait beredarnya video viral di media sosial yang menampilkan sebuah mobil sedan BMW berwarna putih menggunakan plat nomor dinas Kemhan. Klarifikasi tersebut disampaikan pada Senin, (12/1), di kantor Biro Umum Setjen Kemhan, Jakarta.

Karoum Setjen Kemhan menegaskan bahwa plat nomor dinas yang digunakan pada kendaraan tersebut adalah palsu dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami menegaskan bahwa plat dinas tersebut adalah palsu dan penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan di lingkungan Kementerian Pertahanan,” ujar Karoum. Karoum menjelaskan bahwa kendaraan dinas Kemhan pada umumnya berwarna hitam, sedangkan kendaraan putih hanya diperuntukkan bagi kendaraan pengawalan dan ambulans.

Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran dalam basis data Kemhan, kendaraan BMW yang muncul dalam video tersebut tidak tercatat sebagai inventaris resmi Kementerian Pertahanan. Nomor registrasi yang digunakan pun diketahui terdaftar untuk kendaraan lain, sehingga menegaskan adanya penyalahgunaan atribut resmi negara. Penggunaan plat dinas Kemhan sendiri diatur secara ketat melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penomoran Registrasi dan Penggunaan Logo Kementerian Pertahanan pada Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Melalui klarifikasi ini, Kemhan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mematuhi peraturan, tertib berlalu lintas, serta tidak menyalahgunakan atribut resmi negara demi menjaga nama baik dan kehormatan institusi Kementerian Pertahanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Pembangunan Inklusif di Tanah Papua, Wapres Kunjungi Biak, Wamena, dan Yahukimo

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming pagi ini, Selasa (13/1), bertolak ke Papua untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, serta memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah timur Indonesia.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua secara menyeluruh dan berkeadilan.

Mengawali rangkaian kunjungannya, Wapres menuju Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Di Biak, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program di sektor pendidikan dan perikanan, serta menyapa langsung masyarakat setempat.

Selanjutnya, Wapres melanjutkan perjalanan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di wilayah ini, Wapres akan berinteraksi dengan generasi muda, meninjau aktivitas ekonomi masyarakat, serta bersilaturahmi dengan unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir di Tanah Papua, memastikan pembangunan berjalan inklusif, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Hadir mendampingi Wapres dalam kunjungan ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tangkap Tangan Suap Pemeriksaan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, periode 2021-2026, pada Minggu (11/1). KPK kemudian menetapkan lima orang Tersangka yakni, DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara; ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; ABD Konsultan Pajak PT WP; EY selaku Staf PT WP.

Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 s.d 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun konstruksi perkaranya, bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP periode tahun 2023, yang dilaporkan pada September hingga Desember 2025. Dalam pemeriksaan awal, tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara menemukan adanya potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar.

Atas temuan tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Dalam prosesnya, AGS kemudian meminta PT WP melakukan pembayaran pajak “all in” sebesar Rp23 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp8 miliar diantaranya merupakan permintaan fee AGS untuk dibagikan pada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

Namun demikian, PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee senilai Rp4 miliar. Setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara, kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada Desember 2025 dengan nilai pajak Rp15,7 miliar atau turun sekitar 80% dari nilai awal.

Untuk memenuhi permintaan fee tersebut, PT WP diduga mencairkan dana senilai Rp4 miliar melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan menggunakan perusahaan PT NBK milik ABD, yang kemudian ditukarkan dalam bentuk mata uang dolar Singapura, untuk didistribusikan oleh AGS dan ASB kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

Dalam peristiwa penangkapanan ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti dengan total mencapai Rp6,38 miliar. Adapun secara rinci didapati uang tunai sebesar Rp793 juta; uang tunai sebesar SGD165 ribu (sekitar Rp2,16 miliar); dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Atas perbuatannya, terhadap ABD dan EY selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara terhadap DWB, AGS, dan ASB selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK mengimbau kepada Wajib Pajak, agar tidak segan untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika mengalami adanya dugaan praktik-praktik pemerasan, dengan catatan bahwa Wajib Pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata dalam menjaga kedaulatan keuangan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN Siapkan Pengelolaan APBN TA 2026 Sebagai Percepatan Pembangunan Nusantara

Penulis
Syifa
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Upaya ini diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (9/1).

Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 sebagai mesin pembangunan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembekalan ini menjadi bagian penting dalam menyatukan pemahaman seluruh unit kerja Otorita IKN dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.

“Saat ini Otorita IKN terdistribusi dalam enam satuan kerja (satker) dan didukung oleh 24 pejabat pembuat komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program berjalan searah,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI untuk memperkuat pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

“Kami disini melaksanakan perintah Menteri Keuangan, untuk dilakukan pelatihan kepada setiap kementerian atau lembaga, bagaimana mengelola dan mempercepat penyerapan anggaran. Karena, beliau akan memonitor betul, setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran K/L yang ada,” tegasnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, yang memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“APBN bukanlah tujuan, melainkan merupakan tools untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target kita dalam bidang sosial-ekonomi. Saya pahami bahwa APBN ini sebenarnya memiliki 6 fungsi, di antaranya fungsi legitimasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjadi mesin pembangunan nasional, meliputi ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.

“Ada delapan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai mesin pembangunan. Untuk tahun 2026, fokus kebijakan fiskal kita sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, termasuk pemenuhan target pembangunan dalam program asta cita,” ulasnya.

Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan kebijakan anggaran ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan Nusantara sebagai fondasi kota masa depan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Swasembada Pangan, Pemerintah Targetkan Serap Gabah 4 Juta Ton di 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras nasional tahun 2026 mencapai 4 juta ton sebagai bagian dari penguatan swasembada pangan berkelanjutan. Target tersebut didukung dengan penambahan anggaran yang mencapai Rp39 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target serapan tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antarlembaga dan diyakini dapat dicapai dengan dukungan kondisi produksi yang kuat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran dalam keterangan pers usai Rakor Serap Gabah pada Senin (12/1) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kepala Bapanas Amran menjelaskan, optimisme tersebut didukung oleh peningkatan luas tanam padi pada periode Oktober hingga Desember 2025 yang tercatat lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terdapat gangguan signifikan seperti bencana alam.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,5 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 30,34 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir tahun 2025 tercatat 3,25 juta ton setelah sebelumnya sempat mencapai angka 4,2 juta ton pada Juli 2025. Hal ini menjadi pencapaian tertinggi sejak penugasan Perum Bulog tahun 1969.

Adapun secara berturut-turut stok akhir tahun CBP di Perum Bulog dari tahun 2020-2024 tercatat 1,6 juta ton, turun ke 0,8 juta ton, turun ke 0,3 juta ton, naik ke 1,6 juta ton, dan kembali naik ke 1,8 juta ton.

Sementara itu, serapan gabah/beras tahunan Perum Bulog 2020-2025 secara berturut-turut tercatat di 1,2 juta ton, 1,2 juta ton, turun ke 0,99 juta ton, 1 juta ton ton, 1,2 juta ton, dan terakhir mencapai 3,2 juta ton setara beras di akhir 2025. Ini juga sekaligus menjadi rekor tertinggi selama 57 tahun berdirinya Bulog.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog telah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait target swasembada pangan nasional untuk empat tahun ke depan. Menurutnya, pihaknya telah membagi tugas secara rinci mulai dari proses penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran beras kepada masyarakat.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Optimistis Setop Impor BBM Usai RDMP Kilang Balikpapan Beroperasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah berharap pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan menjadi titik balik dalam memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bertambahnya kapasitas kilang Balikpapan membuka peluang Indonesia menghentikan impor BBM karena kebutuhan nasional bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Insyaa Allah begitu RDMP Kilang Balikpapan diresmikan pengoperasiannya mulai tahun ini, impor solar dihentikan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kedaulatan energi dengan tidak lagi mengandalkan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor,” kata Bahlil ditemui sesaat sebelum peresmian RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Bahlil menjelaskan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan solar nasional. Kebutuhan solar Indonesia tercatat sebesar 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan Fatty Acid Methyl Este (FAME) sebesar 15,9 juta kiloliter (kl) per tahun, sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun. Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai pertengahan 2026 untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026.

Mengenai produk bensin, Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan nasional mencapai sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun. Kebutuhan tersebut terdiri atas bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kl per tahun, RON 92 sebesar 8,7 juta kl per tahun, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kl per tahun.

?Ia menjelaskan, melalui optimalisasi RDMP Kilang Balikpapan, produksi bensin dengan nilai oktan di atas RON 90 dapat ditingkatkan hingga 5,8 juta kl per tahun. Dengan tambahan kapasitas tersebut, impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 dapat ditekan hingga sekitar 3,6 juta kl per tahun.

“Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90,” ungkap Bahlil.

Pemerintah menegaskan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri merupakan bagian dari amanat konstitusi. Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Karena itu, bagi Bahlil, penguatan dan pengembangan kilang dipandang sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.

Untuk mencapai kemandirian energi, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, meningkatkan kapasitas kilang, seperti yang dilakukan melalui pengembangan Kilang Balikpapan. Kedua, mendorong diversifikasi energi dengan mengoptimalkan program biodiesel, termasuk B40, guna mengurangi ketergantungan pada solar berbasis fosil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional agar ketersediaan BBM tetap terjaga.

RDMP Balikpapan sendiri memiliki fasilitas utama, yakni Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dengan CDU yang menjadi jantung dari kilang Balikpapan, kapasitas kilang yang semula 260 ribu barel, kini dapat ditingkatkan menjadi 360 ribu barel minyak per hari. Sementara itu, unit RFCC menjadi pengolah minyak mentah yang mampu mengubah residu menjadi produk yang bernilai tinggi.

“Yang (RDMP) sekarang kualitasnya sangat bagus sekali, sudah menuju setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission,” tegas Bahlil.

Proyek ini juga terintegrasi dengan dua tangki penyimpanan raksasa Lawe-lawe yang total kapasitasnya mencapai 2 juta barel, serta Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter yang bisa melayani distribusi BBM untuk Indonesia bagian timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar.

Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).

Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.

“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Sumsel Health Tourism, Gubernur Herman Deru Dorong Penguatan Layanan Unggulan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat transformasi Sumsel menjadi destinasi Wisata Kesehatan (Health Tourism). Hal ini ditegaskan dalam rapat pengembangan Road to Sumatera Selatan Health Tourism di Ruang Rapat Gubernur, Senin (12/1).

Gubernur menekankan bahwa strategi ini bertujuan ganda: menarik wisatawan medis ke Sumsel sekaligus menekan angka masyarakat yang berobat ke luar negeri.

“Kita harus mencari opsi yang memungkinkan orang datang ke Sumsel. Layanan kesehatan unggulan harus dibarengi dengan pelayanan prima, kecepatan, serta biaya yang terjangkau,” ujar Herman Deru. Ia secara khusus menyoroti kesiapan RSUD Siti Fatimah yang dinilai sudah memiliki fasilitas lengkap dan tinggal memerlukan promosi masif.

Fokus Layanan Unggulan RSUD Siti Fatimah telah menyiapkan tiga layanan utama yang diajukan ke Kemenkes, yaitu: Kardiovaskuler, Ortho Sport & Rehabilitasi Medik serta Medical Check Up.

Kesiapan Fasilitas RSUD Siti Fatimah kini berstatus Tipe A dengan dukungan tenaga spesialis/subspesialis dan infrastruktur modern Sinergi Lintas Sektor Kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata untuk mengintegrasikan layanan medis dengan kenyamanan kota dan aksesibilitas penerbangan, Strategi Promosi Mengoptimalkan tagline “Sumsel Wonderful 2030” sebagai payung besar promosi wisata, termasuk sektor kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman, menambahkan bahwa pengembangan ini juga mencakup peningkatan akses kesehatan di fasilitas primer hingga tersier, perbaikan sanitasi, serta pelatihan SDM kesehatan guna menjamin kenyamanan wisatawan medis.

Dengan modal kondisi daerah yang kondusif dan fasilitas yang mulai memenuhi standar internasional, Sumsel optimistis mampu menjadi magnet baru wisata kesehatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...537538539...4,889Halaman 538 dari 4,889