Beranda blog Halaman 537

Cek Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Berlaku untuk Perpanjangan SIM A dan C

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Rabu (14/1). Layanan ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Berdasarkan informasi dari akun X resmi @tmcppoldametro, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan tersebar di lima wilayah sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku atau mendekati masa kedaluwarsa. Sementara itu, pemohon SIM B atau pemilik SIM yang sudah lewat masa berlaku wajib mengurus perpanjangan langsung di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Untuk mengakses layanan SIM Keliling, masyarakat perlu membawa dokumen berupa SIM lama dan KTP, masing-masing dilengkapi satu lembar fotokopi. Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir, menjalani tes kesehatan, serta mengikuti tes psikologi.

Terkait biaya, perpanjangan SIM mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri. Adapun tarifnya adalah:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Di luar itu, pemohon juga perlu membayar biaya tes psikologi Rp37.500 serta asuransi Rp50.000.

Dengan tersedianya layanan SIM Keliling di beberapa lokasi strategis, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap proses perpanjangan SIM dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat ibu kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta 14 Januari: Pagi Hujan Ringan, Sore hingga Malam Berawan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang Rabu (14/1). Informasi ini disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan bagi masyarakat yang beraktivitas di Ibu Kota.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Timur diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Memasuki siang hari, pola cuaca bergeser. BMKG mencatat Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara akan kembali diselimuti awan, sementara hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Cuaca berawan diperkirakan merata di seluruh wilayah Jakarta pada sore hari. Kondisi ini mencakup Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Menjelang malam, BMKG memprediksi langit berawan masih mendominasi seluruh wilayah Jakarta tanpa perubahan signifikan dari kondisi sore hari.

Selain prakiraan cuaca, BMKG juga melaporkan suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23–28 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yakni antara 75 hingga 93 persen.

Cuaca yang cenderung lembap serta berawan ini diharapkan dapat menjadi perhatian masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, agar tetap menyiapkan perlindungan diri seperti payung atau jas hujan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bayar Pajak Kendaraan Lebih Mudah: Samsat Keliling Hadir di 14 Lokasi

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta SWDKLLJ tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro, masyarakat dapat mengetahui titik pelaksanaan layanan Samsat Keliling yang dibuka sejak pagi hingga siang hari, dengan beberapa gerai yang beroperasi hingga sore.

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini

Jakarta:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) dan Gudang Sarinah Cikoko, Pancoran (09.00–15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur (08.00–14.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya:

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri (09.00–14.00 WIB)

  • Ciputat: Samsat Ciputat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Bekasi & Depok:

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara (09.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Tajur Halang (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Syarat Dokumen untuk Mengurus Pajak Kendaraan

Pemilik kendaraan yang ingin mengakses layanan Samsat Keliling wajib membawa dokumen berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi

  • BPKB asli beserta fotokopi

  • STNK asli beserta fotokopi

Selain itu, wajib pajak tidak memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

TMC Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk pengurusan PKB lima tahunan, cek fisik kendaraan, dan ganti pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Rakerda Kanwil BPN Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN Ingatkan Capaian Kinerja Tak Sekadar Angka

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Selasa (13/01/26).

Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan program sepanjang tahun 2025, dengan penekanan bahwa capaian kinerja tidak boleh dipahami hanya dari sisi angka.

“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” ujar Sekjen ATR/BPN yang disampaikan secara daring dari Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Bahkan, beberapa Kantor Pertanahan di wilayah Aceh mencatatkan realisasi yang mendekati 100 persen, dengan capaian terendah sebesar 98,17 persen dan tertinggi mencapai 99,61 persen. Atas capaian tersebut, Sekjen ATR/BPN menyampaikan apresiasi, namun tetap mengingatkan agar hasil tersebut tidak semata-mata dinilai dari sisi kuantitatif.

Selain apresiasi, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti adanya sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disusun oleh biro terkait. Ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan untuk menelaah rekomendasi tersebut secara serius, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kualitatif, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan perencanaan, memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia berharap, setelah pelaksanaan Rakerda, setiap Kantor Pertanahan dapat melakukan bedah DIPA secara lebih rinci dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia juga menegaskan peran strategis pimpinan satuan kerja (Satker), baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantah, agar lebih berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko sejak awal. Menurutnya, tugas-tugas teknis telah ditangani oleh pejabat fungsional, sementara pimpinan struktural harus memastikan kesinambungan program serta kualitas penyerapan anggaran.

“Pimpinan Satker harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, menyusun timeline penyerapan anggaran yang jelas, dan memastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian penyerapan dan kualitas anggaran akan lebih optimal,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh. Kegiatan Rakerda dilaksanakan secara hibrida selama tiga hari, mulai 12-14 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh, baik secara luring maupun daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy Tekankan Kekompakan dan Soliditas Internal untuk Menjawab Tingginya Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas internal dalam menjawab tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pertanahan. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/01/26).

“Kita harus kompak. Kita harus guyub, harus rukun di tengah masyarakat yang sangat menunggu dan sangat menginginkan kinerja yang terbaik dari kita. Di situ kita secara internal jangan saling menyalahkan. Kita harus kokoh untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan pertanahan di Indonesia,” kata Wamen Ossy kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan pertanahan membutuhkan kerja kolektif yang kuat serta budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif. Soliditas internal, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Wamen Ossy juga menyampaikan optimismenya terhadap pemanfaatan teknologi sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan ke depan. Transformasi digital diyakini mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. “Saya yakin dengan bantuan teknologi ke depan, semua permasalahan-permasalahan di BPN ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Melalui pengarahan tersebut, Wamen Ossy berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat sinergi internal, menjaga kekompakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori, menyampaikan bahwa arahan Wamen ATR/Waka BPN menjadi penguat semangat bagi seluruh jajaran pertanahan di daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di Kalimantan Selatan merupakan komitmen bersama yang terus diupayakan oleh Kanwil BPN maupun seluruh Kantor Pertanahan.

“Saya kira ini menjadi semangat dalam upaya peningkatan kualitas, termasuk dalam hal pembangunan zona integritas, karena semuanya akan mengarah ke sana. Ketika dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh secara otomatis peningkatan layanan terhadap masyarakat itu juga akan meningkat,” pungkas Muhammad Mathori.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare, Menteri Nusron Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Kepastian tersebut ditunjukkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas kurang lebih 328 ribu hektare yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.

“Kalau tugas saya (dalam program swasembada pangan, red) itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/01/2025).

Penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari pelepasan kawasan hutan di wilayah Papua Selatan, yakni di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel. Dalam pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, Kementerian ATR/BPN berperan memastikan ketersediaan lahan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan penerbitan sertipikat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi program nasional tersebut.

Terkait penyesuaian rencana tata ruang, Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Ia memastikan bahwa proses sinkronisasi tata ruang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“RDTR itu basisnya kecamatan dan harus menginduk pada RTRW kabupaten dan provinsi. Semua perencanaan tata ruang ini sinkron. Jika ada pelepasan kawasan hutan, itu berarti sudah tercantum dalam RTRW dan statusnya bukan lagi kawasan hutan,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kawasan swasembada pangan nasional, khususnya di Papua Selatan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum hak atas tanah serta keterpaduan perencanaan tata ruang.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Menteri Nusron turut didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suwito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Yakin Turnamen Esports Desa Lahirkan Petarung Hebat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Grand Final Turnamen Esports Desa 2026 pada Selasa (13/1/26).

Mendes Yandri meyakini jika turnamen ini melahirkan para petarung hebat dari desa-desa di Tanah Air.

“Insya Allah, dari lomba Esports Desa ini akan lahir para pemain-pemain tangguh, para petarung-petarung hebat, sehingga bisa membanggakan desanya, membanggakan kabupatennya, provinsinya, dan pada akhirnya bisa membanggakan Republik Indonesia,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga meyakini bahwa Turnamen Esports merupakan turnamen yang menjanjikan bagi para peserta, terutama pemenang.

Mendes Yandri menilai potensi atau bakat generasi muda di desa harus diarahkan secara baik, seperti melalui penyelenggaraan Turnamen Esports Desa Nasional yang merupakan salah satu rangkaian acara memperingati Hari Desa Nasional 2026 pada 15 Januari mendatang.

“Tadi saya kaget, ternyata ada transfer pemain ekspor yang bernilai 50 miliar rupiah. Artinya, industri ini sangat menjanjikan dan memang harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif,” kata Mendes Yandri.

Sebelumnya, Dirjen Percepetan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo mengatakan, turnamen Esports Desa ink bukan sekadar kompetisi tetapi juga untuk menjaring talent-talent ekonomi kreatif desa.

Untuk pemenang disiapkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp10 juta serta Piala Bupati Boyolali.

Usai lomba ini, ke depannya akan dilakukan pengembangan ekonomi kreatifnya seperti arena E Sport, di mana para talent bisa menjadi soundcaster, komentator, live streamer, pelatih, dan wasit.

Turnamen yang diikuti 3.000 peserta yang terbagi dalam kategori Free Fire dan Mobile Legends itu dalam rangka menjaring potensi atlet e-sport muda dari tingkat desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Koperasi Desa Merah Putih Bakal jadi Sentra Perputaran Ekonomi Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmda Riza Patria menghadiri acara Ngopi Bareng dengan para Kepala Desa di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali, Selasa (13/1/2026).

Mendes Yandri mengaku kagum dengan potensi yang dimiliki Desa Banyuanyar. Sepanjang jalan, dirinya melihat potensi seperti kopi dan susu.

Dikatakan Mendes Yandri, desa saat ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dengan banyaknya program yang menyasar desa seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal ini sesuai Asta Cita ke-6 yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Olehnya, Mendes Yandri mendorong desa untuk menggenjot program Desa Tematik menyesuaikan potensi yang dimiliki desa seperti Desa Ikan Nila, Desa Melon, hingga Desa Ayam Petelur.

Hasil produksi Desa Tematik ini dipastikan bakal peroleh pasar dengan adanya MBG. Dimana Desa nantinya menjadi pemasok bahan baku untuk program tersebut.

“Jadi tidak perlu khawatir, hasil produksinya bisa diserap oleh MBG karena butuhkan bahan baku yang sangat banyak,” kata Mendes Yandri.

Sementara KDMP, kata Mendes Yandri bakal dijadikan Sentra Perputaran Ekonomi di Desa. Produk yang dihasilkan desa, bisa didistribusikan oleh KDMP agar bisa peroleh pasar.

Mendes Yandri mengatakan jika Desa juga menerima manfaat dari kehadiran KDMP ini dengan peroleh aset seperti gerai dan kendaraan distribusi termasuk keuntungan KDMP juga mengalir kembali ke desa.

Warga desa lebih mudah mendapatkan LPG, Pupuk dan Sembako dengan harga yang terjangkau.

“Produk desa juga lebih terjamin dengan ada Gudang Besar di tingkat Kabupaten yang menampung produk dan mendistribusikan ke pasar yang membutuhkan,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI.

Mendes Yandri lebih yakin keberadaan Dana Desa bakal lebih dirasakan oleh masyarakat desa lewat KDMP dan MBG.

Mendes Yandri dan Wamendes Ariza kemudian berdialog dengan para Ketua Persatuan Aparat Pemerintah Desa Indonesia (PAPDESI). Para Ketua menyalurkan aspirasi agar bisa diperoleh solusi terbaik.

Turut hadir Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Semarang Nur Arifah, Anggota DPR Muhammad Hatta, Ketua PAPDESI Wargiyati.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dua Pesan Menag pada PTKI, Integrasi Keilmuan dan Riset Berkualitas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberi dua pesan khusus kepada para civitas academica Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Menag menekankan pentingnya standarisasi integrasi keilmuan serta peningkatan kualitas riset.

Hal ini disampaikan Menag dalam rapat koordinasi pimpinan yang membahas proyeksi pendidikan tinggi keagamaan tahun 2026. Rapat diikuti para pejabat Eselon I dan II kantor pusat Kementerian Agama secara luring, serta para Pimpinan PTKI, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Kankemenag Kab/Kota secara daring.

Menag menyoroti bahwa setiap mahasiswa, terlepas dari disiplin ilmunya, harus memiliki landasan kemampuan agama yang kuat sebagai distingsi utama. “Ada amanah mendasar tentang transformasi atau integrasi keilmuan antara ilmu umum dan agama. Saya usul perlu ada standarisasi integrasi keilmuan yang harus dimiliki oleh seluruh anak-anak dari universitas kita,” tegas Menag di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Selasa (13/1/2026).

Pesan kedua, Menag mendorong para dosen dan peneliti di lingkungan Kementerian Agama untuk lebih berani melakukan terobosan ilmiah yang diakui secara internasional. Menag meyakini bahwa dengan penguasaan metodologi yang tepat, karya-karya akademik dari lingkungan keagamaan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peradaban dunia.

“Saya minta kepada para dosen, bagaimana menghibur mereka itu untuk menjadi peneliti yang baik. Ilmu keagamaan itu bukan hanya ilmu akhirat, tapi ilmu keduniaan juga. Jika kita mengoptimalkan karya-karya kita, tidak mustahil prestasi masa lalu bisa terulang,” ujar Menag.

Hal senada disampaikan Sekjen Kementerian Agama, Kamaruddin Amin. Dia menekankan pentingnya percepatan redesign transformasi kelembagaan agar sejalan dengan standar nasional di kementerian terkait. Sekjen mengingatkan bahwa penguatan status institusi harus didasarkan pada data dan rencana pengembangan yang matang untuk lima tahun ke depan.

“Kementerian Agama harus memastikan redesign pengembangan transformasi itu jelas rencananya sampai lima tahun ke depan. Tolong dipastikan datanya diberikan agar kita bisa menuntaskan ini di tingkat kementerian terkait,” ungkap Kamaruddin Amin.

Selain masalah kelembagaan, Sekjen juga menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi kampus melalui optimalisasi aset Badan Layanan Umum (BLU) guna mendukung fasilitas pendidikan yang lebih baik. “Ini adalah peluang besar bagi kita mendapatkan aset melalui fasilitator. Kita perlu mendorong ini agar menambah nilai aset bangunan kita, yang pada akhirnya akan menunjang kualitas layanan kepada mahasiswa,” tambah Sekjen.

Transformasi Pendidikan Tinggi

Kementerian Agama mempercepat transformasi digital melalui sistem ESNS untuk mengintegrasikan data mahasiswa dan dosen secara real-time guna mendukung kebijakan “satu data”. Selain digitalisasi, Kemenag fokus pada internasionalisasi dengan menargetkan lebih banyak PTKIN masuk dalam peringkat dunia serta memperkuat moderasi melalui Kurikulum Berbasis Cinta.

“Terkait dengan kurikulum berbasis cinta, itu kita sudah menerbitkan buku materi untuk PTKI. Ini sudah meng-culture bagaimana dosen dan mahasiswa saling memperhatikan,” jelas Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag, Sahiron.

Di sektor praktis, Kemenag menargetkan pembukaan 10 program studi vokasi baru, seperti manajemen haji dan industri halal, serta menjalankan program Green Campus sebagai wujud nyata ekoteologi. Inisiatif ini juga mencakup penguatan riset internasional dan kolaborasi dengan dunia industri untuk meningkatkan daya serap lulusan.

“Ini merupakan penerjemahan kami terhadap ekoteologi yang disampaikan oleh Pak Menteri melalui piloting Green Campus,” tutup Sahiron.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kedaulatan Pangan, Kaltim Targetkan Cetak 20.000 Hektare Sawah Baru di 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan langkah besar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pada tahun anggaran 2026, Benua Etam menargetkan pencetakan sawah baru seluas 20.000 hektare guna memastikan ketersediaan stok beras secara mandiri.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari tren positif produksi gabah di wilayah tersebut. Langkah ekstensifikasi ini juga menjadi respons daerah atas capaian swasembada pangan nasional yang baru saja diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

“Fokus kami tahun ini beralih dari optimalisasi lahan menuju pembukaan areal tanam baru. Kami ingin memastikan Kaltim memiliki basis lahan pertanian yang lebih luas untuk menyangga kebutuhan masyarakat,” ujar Fahmi di Samarinda, baru-baru ini.

Menurut Fahmi, Pemprov Kaltim tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi lahan pada 2026, melainkan mengerahkan seluruh sumber daya untuk pembukaan lahan (cetak sawah). Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Kaltim sukses mengelola 13.900 hektare lahan rawa sepanjang 2025.

Keberhasilan di lahan rawa tersebut terbukti meningkatkan produktivitas petani secara signifikan, dari yang semula hanya satu kali panen, kini mampu mencapai dua hingga tiga kali panen dalam setahun.

“Selain membuka lahan baru, kami juga melakukan rehabilitasi pada sawah-sawah eksisting yang produktivitasnya menurun. Perbaikan infrastruktur dan cetak sawah baru adalah kombinasi kunci untuk menjamin stabilitas pangan Kaltim secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...536537538...4,889Halaman 537 dari 4,889