Beranda blog Halaman 536

Mensesneg Tekankan Komitmen Presiden Prabowo untuk Percepatan Pembangunan IKN

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN dalam kunjungan kerjanya di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/1). Dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Mensesneg.

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Mensesneg, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud.

“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang, Prabowo Tekankan Pentingnya Iptek

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan Indonesia sebagai bangsa besar sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Menurut Presiden, hanya bangsa yang unggul dalam iptek yang mampu mencapai peradaban tinggi sekaligus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyatnya.

“Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan,” ucap Presiden dalam sambutannya pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).

Presiden menilai keberadaan lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara menjadi wadah strategis untuk kemajuan anak bangsa. Dari pengamatannya terhadap negara-negara maju dan negara yang berkembang pesat, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keberhasilan mereka hampir selalu ditopang oleh jaringan luas sekolah-sekolah unggulan.

“Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat di sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah-sekolah semacam ini,” kata Presiden.

Melalui SMA Taruna Nusantara, pemerintah bertekad untuk meraih keunggulan di bidang iptek. Untuk itu, setelah didirikan pertama kali di Magelang pada awal 1990-an, sekolah tersebut diperluas dengan didirikannya kampus di Malang dan Cimahi, serta wilayah lainnya.

“Kita sedang membangun di Kalimantan yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan unggulan di tanah air melalui SMA Garuda. Presiden pun menargetkan nantinya di setiap provinsi dapat beroperasi sekolah unggulan tersebut.

“Rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan membuat sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam empat tahun ke depan,” lanjutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1). Peresmian ini menandai komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah atas unggulan bercirikan kenusantaraan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Selasa, 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pendirian SMA Taruna Nusantara puluhan tahun lalu dimaksudkan untuk mencetak putra-putri bangsa Indonesia yang unggul. Dengan kapasitas akademis unggul, putra putra Indonesia dibina untuk meraih ilmu pengetahuan dengan cepat.

“SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra putri bangsa indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat. dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna,” katanya.

SMA Taruna Nusantara Kampus Malang dibangun sejak November 2023 di atas lahan seluas 29,6 hektare. Sekolah ini memiliki 30 ruang kelas dengan total peserta didik sebanyak 706 siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam proses pembelajaran, sekolah ini menerapkan tiga kurikulum yakni kurikulum nasional, kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, serta kurikulum internasional Cambridge. Integrasi ketiga kurikulum tersebut dirancang untuk membentuk lulusan yang berwawasan kebangsaan, berdaya saing global, dan memiliki karakter unggul.

Peresmian ini menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan bermartabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Mahyeldi Rangkul Perantau Minangkabau, Donasi Rp1 Miliar untuk Korban Bencana di Sumbar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, merangkul perantau Minangkabau untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terkumpulnya donasi sebesar Rp1 miliar yang akan disalurkan bagi korban bencana di berbagai daerah di Sumbar.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Perantau Minangkabau bersama organisasi masyarakat Minang, lembaga filantropi, dan NGO yang digelar di Hotel Balairung, Jakarta, Sabtu malam (10/1/2026).

“Bagi masyarakat Minang, perantau dan ranah adalah satu kesatuan. Ketika kampung halaman sedang diuji, kepedulian dunsanak perantau menjadi kekuatan tersendiri. Alhamdulillah, malam ini berhasil terkumpul donasi sebesar Rp1 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat telah berdampak luas di 16 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga memukul kondisi sosial dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumbar, nilai kerusakan akibat bencana ditaksir mencapai lebih dari Rp15,6 triliun, sementara nilai kerugian diperkirakan sekitar Rp17,9 triliun. Untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp22,6 triliun.

“Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sudah kami ajukan ke BNPB untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan rehap rekon. Namun untuk meringankan beban masyarakat terdampak, sinergi dan gotong royong seluruh elemen, termasuk para perantau, sangat dibutuhkan,” ungkap Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, dukungan perantau selama ini menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumbar. Ia menegaskan, Pemprov Sumbar terus berkomitmen hadir dan memastikan penanganan bencana berjalan optimal, namun kebersamaan semua pihak merupakan kunci utama.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian para perantau, para dermawan, serta lembaga-lembaga sosial. Bantuan dan doa dari dunsanak semua menjadi penguat moril bagi masyarakat, terlebih saat imi akan memasuki bulan suci Ramadan,” katanya.

Silaturahmi Perantau Minangkabau yang dihadiri organisasi masyarakat Minang, filantropi, dan NGO tersebut berhasil menghimpun donasi sebesar Rp1 miliar, yang akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat.

“Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan menjadi amal kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi Sumatera Barat dan seluruh dunsanak,” tutup Mahyeldi.

Turut hadir sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kalaksa BPBD, Era Sukmamunaf; Kepala Dinas Sosial, Syaifullah; Kepala Dinas BMCKTR, Armi; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto; Kepala Badan Penghubung, Ascari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Tabalong Raih Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Kalsel

Penulis
Lucky PR
-

Kabupaten Tabalong kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menganugerahkan Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) kepada Kabupaten Tabalong dalam ajang Apresiasi Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, dan diterima langsung oleh Bupati Tabalong, HM Noor Rifani.

Bupati Tabalong yang akrab disapa Haji Fani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai capaian tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pembinaan serta penguatan upaya pelestarian lingkungan hidup.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Tabalong sebagai Pembina Program Kampung Iklim,” ujar Haji Fani.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap komitmen Kabupaten Tabalong dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Haji Fani mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabalong menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang menerima predikat Pembina ProKlim.

“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin serius dalam menjaga lingkungan, mengatasi persoalan persampahan, serta memastikan kelestarian alam bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Haji Fani juga berharap capaian tersebut dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa pembentukan kesadaran lingkungan perlu dimulai sejak usia dini.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tabalong akan mengintegrasikan edukasi lingkungan hidup ke dalam sistem pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama. Materi edukasi tersebut meliputi mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Sejak usia dini, anak-anak harus dibiasakan mencintai lingkungan. Dengan demikian, hingga dewasa mereka tetap memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga kebersihan serta kelestarian Kabupaten Tabalong,” pungkasnya.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah pelopor dalam pembinaan Program Kampung Iklim di Kalimantan Selatan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani: Sekolah Wajib Jadi Ruang Aman, Bebas Kekerasan dan Bullying

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan (bullying). Penegasan tersebut disampaikannya menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Menurut Lalu Hadrian, regulasi tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang melindungi hak-hak anak serta mendukung proses belajar yang optimal. Ia berharap aturan ini mampu menghilangkan rasa takut siswa terhadap kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan sekolah.

“Dengan adanya Permendikdasmen ini, saya berharap para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan aman, tanpa rasa takut akan kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya di lingkungan sekolah,” ujar Lalu Hadrian, Selasa (13/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan peran penting guru dan tenaga pendidik sebagai garda terdepan dalam membangun budaya sekolah yang aman. Menurutnya, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik.

“Guru dan seluruh tenaga pendidik memiliki peran sentral untuk memastikan tidak ada kekerasan terhadap anak di sekolah. Lingkungan belajar yang aman adalah prasyarat utama bagi kualitas pendidikan,” tegas Lalu Hadrian.

Lalu Hadrian juga menilai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mendorong perubahan pendekatan dalam penegakan disiplin di sekolah. Ia mengingatkan agar sanksi terhadap siswa tidak lagi bersifat represif, melainkan mengedepankan pendekatan humanis dan pembinaan karakter.

“Dengan peraturan ini, sanksi kepada siswa bisa diminimalisir. Pendekatan yang lebih humanis akan membantu mencegah terjadinya kekerasan dan praktik bullying terhadap anak di lingkungan sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian menegaskan bahwa implementasi aturan tersebut membutuhkan pengawasan dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat diminta berperan aktif agar tujuan menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman dapat terwujud secara nyata di seluruh satuan pendidikan.

Ia berharap kebijakan ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada perlindungan dan pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tanah Laut Lakukan Percepatan Penanganan Banjir melalui Normalisasi Saluran dan Penguatan Kolaborasi

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus melakukan langkah percepatan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto bersama jajaran tim teknis guna memastikan penanganan jangka pendek dan jangka panjang berjalan efektif serta terkoordinasi dengan baik.

Dalam agenda monitoring tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya langkah teknis yang terukur dan kolaboratif sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir berkelanjutan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Laut, H. Syakhril, menyampaikan bahwa penanganan jangka pendek difokuskan pada optimalisasi aliran air dari kawasan pemukiman menuju muara laut. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta, yakni PT STI.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, serta perwakilan PT STI, pada Senin (12/1/2026) bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bumi Makmur. Rapat tersebut membahas rencana kegiatan normalisasi bendung dan saluran air di wilayah HGU PT STI, sekaligus penentuan titik-titik lokasi pembangunan sodetan dan crossing guna mempercepat penurunan debit air dari kawasan pemukiman menuju laut.

Secara teknis, Bidang Bina Marga Dinas PUPR telah memulai pembangunan sodetan atau crossing di jalan poros Kurau Utara dan Handil Maluka. Penentuan titik pekerjaan didasarkan pada data lapangan yang diperoleh dari pemerintah desa setempat agar air yang menggenangi pemukiman dapat segera dialirkan dan surut.

Selain itu, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan pengerukan sungai secara intensif dalam rangka normalisasi aliran sungai. Aliran air dari pemukiman warga diarahkan menuju lahan kosong berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT STI yang difungsikan sebagai area parkir air sementara sebelum dialirkan ke laut.

Langkah penanganan banjir juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi seluruh pintu air yang berada di wilayah Handil Maluka guna mengatur debit air secara lebih presisi. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga merencanakan pembangunan pintu air baru yang memiliki fungsi ganda, yaitu menahan intrusi air laut saat pasang serta mempercepat pembuangan air dari daratan ke laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui perangkat daerah terkait berkomitmen untuk terus memantau perkembangan debit air dan memastikan seluruh pekerjaan teknis berjalan sesuai rencana serta selesai tepat waktu, sebagai bagian dari upaya meminimalisir risiko banjir dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama: Bahasa Daerah Jawa Timur Kunci Penguatan Identitas Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya strategis dalam menjaga ketahanan identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi budaya asing.

Lia menyampaikan bahwa pelestarian bahasa daerah tidak dapat dipandang sebagai isu lokal semata, melainkan bagian dari kepentingan nasional yang menyangkut karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantornya, Selasa (13/1/2026).

“Bahasa daerah adalah akar dari identitas kebangsaan kita. Jika bahasa daerah tergerus, maka karakter dan jati diri bangsa juga ikut melemah,” ujar Lia Istifhama.

Menurutnya, Provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan bahasa daerah yang sangat beragam, mulai dari bahasa Jawa dengan berbagai dialek, bahasa Madura, Osing, hingga Tengger. Keragaman tersebut dinilai sebagai aset budaya yang harus dijaga melalui program revitalisasi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Lia menekankan pentingnya integrasi program revitalisasi bahasa daerah ke dalam sektor pendidikan serta penguatan peran komunitas budaya. Sekolah dinilai sebagai ruang strategis untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa daerah sejak dini, sementara komunitas menjadi wadah praktik nyata penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengapresiasi langkah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan pra-audiensi dan menyusun perencanaan program revitalisasi bahasa daerah. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional.

“Penguatan bahasa daerah bukan berarti mengurangi peran bahasa Indonesia. Justru sebaliknya, bahasa daerah akan memperkaya kebudayaan nasional dan memperkuat persatuan bangsa,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah di DPD RI, Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pelestarian bahasa daerah agar selaras dengan agenda pembangunan nasional serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

“Lapor Pak Amran”: Mentan Amran Tindak Tegas Pelanggaran, Petani Makin Terlindungi

Penulis
Lucky PR
-

Dalam dua bulan terakhir, layanan pengaduan Whatsapp “Lapor Pak Amran” menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga tata kelola sektor pertanian. Kanal yang diluncurkan kembali Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 31 Oktober 2025 ini tidak hanya menampung laporan, tetapi langsung menghasilkan penindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran di lapangan.

Melalui kanal pengaduan di nomor 0823-1110-9390, ribuan laporan diterima dari petani dan masyarakat di berbagai daerah. Aduan tersebut mencakup penyimpangan harga pupuk bersubsidi, pupuk palsu, pungutan liar (pungli) bantuan alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal.

Mentan Amran menegaskan bahwa kanal ini merupakan ruang partisipasi publik dengan kerahasiaan pelapor yang dijamin aman. Ia mendorong seluruh petani, kelompok tani, dan lapisan masyarakat untuk dapat melapor jika menemukan penyimpangan di sektor pertanian.

“Negara hadir dan tidak akan diam jika petani dirugikan. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Yang melapor adalah pahlawan pangan. Itulah jasa-jasa Anda pada negara,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Selasa (13/1/2026).

Mentan Amran menjelaskan bahwa penanganan laporan dilakukan secara cepat melalui tim pengawasan Kementerian Pertanian dengan koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Hasilnya, dalam kurun waktu lebih dari dua bulan, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dan ditindak tegas.

190 Pengecer dan Distributor Langgar HET Pupuk
Salah satu kasus yang terungkap dari Lapor Pak Amran adalah pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi oleh pengecer dan distributor. Mentan Amran secara tegas memberikan ultimatum mencabut izin pengecer dan distributor yang terbukti melanggaran ketentuan HET. Tidak hanya itu, ia juga memberikan peringatan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di seluruh wilayah agar mengawasi distributor terkait implementasi HET.

Masyarakat Lapor, Beras Ilegal di Batam Ditindak
Laporan masyarakat melalui Lapor Pak Amran juga berhasil menggagalkan masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan Amran dan tim segera bertindak dan menyegel beras illegal bahkan sebelum kapal bersandar di pelabuhan. Penindakan dilakukan cepat melalui koordinasi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

Petani Mengadu ke Lapor Pak Amran, Praktik Pungli Alsintan Terbongkar
Melalui Lapor Pak Amran, terungkap praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik di berbagai daerah. Modusnya, seorang staf Kementerian Pertanian mengaku sebagai Direktur Jenderal dan meminta uang Rp50–100 juta per unit traktor kepada petani.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan Amran langsung memerintahkan pemeriksaan internal. Hasilnya, pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diberhentikan, sementara bukti-bukti diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses pidana.

Lapor Pak Amran Berhasil Gagalkan 133,5 Ton Bawang Bombai Ilegal
Kasus lain yang terbongkar berkat Lapor Pak Amran adalah penggagalan masuknya 133,5 ton bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Laporan masyarakat menyebut adanya pengiriman bawang bombai tanpa dokumen karantina melalui kapal dari Pontianak.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan. Barang ilegal kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Mentan Amran menegaskan bahwa Lapor Pak Amran akan terus dibuka. Masyarakat diminta menyampaikan laporan secara jelas dan detail, termasuk alamat lokasi dan jenis pelanggaran, agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” tegas Mentan Amran.

Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian berharap pengawasan sektor pertanian dapat dilakukan bersama-sama, sehingga petani terlindungi, pangan aman, dan kedaulatan pangan nasional semakin kuat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Internet Pendidikan Merata, Kemkomdigi Perluas Akses Belajar Digital hingga Daerah Terpencil

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses internet guna mendukung pembelajaran digital bagi pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan tertinggal.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa konektivitas internet saat ini telah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk. Namun, tantangan utama masih terletak pada peningkatan kualitas layanan, terutama di daerah pinggiran dan terpencil.

“Kecepatan internet rata-rata nasional berada di kisaran 45 Mbps, masih di bawah rata-rata Asia Tenggara. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 100 Mbps dalam tiga tahun ke depan, termasuk perluasan jaringan generasi kelima yang saat ini masih di bawah 10 persen,” ungkapnya saat menerima audiensi mahasiswa Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (12/01/2026).

Menurut Nezar, kondisi geografis Indonesia yang luas serta jumlah penduduk yang besar membuat pemerataan konektivitas membutuhkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan.

“Di wilayah padat penduduk kualitas layanan relatif stabil, sementara di daerah terpencil penguatan infrastruktur terus dilakukan,” tuturnya.

Dalam digitalisasi pendidikan, Kementerian Komdigi berperan memastikan kesiapan infrastruktur agar platform pembelajaran daring dapat diakses dengan baik oleh sekolah dan pelajar.

“Dukungan ini menjadi dasar bagi kebijakan pendidikan berbasis digital,” tutur Wamen Nezar Patria.

Selain jaringan dan akses internet, Pemerintah menaruh perhatian pada pengembangan talenta dan literasi digital agar internet benar benar membantu proses belajar.

“Konektivitas harus berdampak pada pendidikan dan masa depan anak,” tegas Wamenkomdigi Nezar Patria.

Wamen Nezar menegaskan bahwa pemerataan internet untuk pendidikan merupakan bagian dari upaya negara melindungi hak belajar dan memperkecil kesenjangan digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...535536537...4,889Halaman 536 dari 4,889